BANDUNG, Prolite – Demo buruh dari gabungan serikat pekerja / serikat buruh Jawa barat akan menggelar aksinya kembali pada hari ini 20 Desember 2023.

Demo ini akan berlangsung di Kota Bandung ini akan terjadi selama dua hari berturut-turut yakni pada tanggal 20 dan 21 Desember 2023.

Demo yang berlangsung pada Rabu dan Kamis besok akan kembali di jadwalkan di dua lokasi yakni depan Gedung Sate dan kantor Disnakertrans Jawa Barat yang berlokasi di Soekarno Hatta.

Berdasarkan surat pemberitahuan dari Gabungan serikat pekerja/serikat Jabar yang dikutip , demo buruh di kota Bandung pada Rabu dan Kamis akan diikuti oleh beberapa serikat pekerja dan buruh di Jabar.

Serikat buruh tersebut akan memulai aksi demonya pada pukul WIB. Nantinya masa buruh akan lebih dulu melakukan aksi konvoi dari daerahnya masing-masing ke Gedung Sate dan juga Kantor Disnakertrans Jabar.

Sebelumnya para buruh sudah pernah melakukan aksi demonya beberapa waktu lalau namun diketahui ternyata hasil yang diterima oleh buruh tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan.

Kini diperkirakan 10 ribu massa akan kembali ikut serta dalam aksi demo buruh pada Rabu dan Kamis .

Dalam aksi demo buruh di Bandung hari ini dan Kamis, lagi-lagi ada tiga tuntutan yang akan disampaikan buruh yaitu:

1. Menolak besaran kenaikan UMP dan UMK Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Pj. Gubernur Jawa Barat dan menuntut Pj. Gubernur jawa Barat untuk melakukan revisi tentang besaran kenaikan UMP dan UMK 2024 dengan nilai kenaikan sebesar 15% dari nilai UMP dan UMK 2023.

2. Menuntut Pj. Gubernur Jawa Barat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang upah untuk buruh/pekerja yang masa kerjanya sudah 1 (satu) tahun atau lebih (upah untuk buruh/pekerja yang masa kerjanya 1 tahun keatas) dengan nilai kenaikan sebesar 7,12% s/d 14% dari UMK yang berlaku.

3. Menolak Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 beserta aturan turunannya termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

20 Orang Tua Siswa Bawa Wajan, Unjuk Rasa Ke Disdik Kota Bandung

BANDUNG, Prolite – Sedikitnya 20 orang tua tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) melakukan aksi unjuk rasa ke Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Hikmat Ginanjar peserta unjuk rasa merupakan para orang tua yang kebanyakan emak-emak membawa anak-anaknya dan membawa peralatan masak itu mempertanyakan masalah PPDB.

“Ia rata-rata kaum hawa, bawa katel, panci. Inti sebetulnya dengan penempatan yang dilakukan dengan sistem ini ada beberapa anak yang masuk di pilihan dua tapi keberatan karena anaknya jauh dari rumah. Kemudian juga yang ditempatkan jalur RMP ketika ditempatkan ada sekolah meminta biaya, itu dua permasalahan disampaikan,” jelas Hikmat saat dihubungi wartawan, Kamis (20/7/2023).

“Insyallah disdik mengambil langkah langkah,” ujarnya lagi.

Kata Hikmat, soal pilihan kedua alasan tidak cocok karena jauh dari rumah. Maka Disdik menyarankan agar para orang tua berkomunikasi dengan Kepala Sekolah dan manajemennya.

Pasalnya mereka lah yang tahu persis ada kuota kosong atau tidak di sekolah masing masing.

Namun kata Hikmat, pada pilihan 1 dan 2 itu seharusnya masyarakat konsisten.

“Ppdb akan sukses kalau di support dan konsistensi masyarakatnya,” ucapnya.

Sedang terkait Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) ke sekolah swasta harus berbayar.

Kata Hikmat, sebenarnya sudah jelas kebijakan sekolah gratis.

Hanya saja mungkin pihak sekolah di swasta mengira siswa tersebut bukan RMP.

Karena itu nanti kalau terjadi penarikan biaya seperti itu, para orang tua agar menghubungi kepala sekolah untuk nanti oleh disdik difasilitasi.

“Kami belum mendata berapa banyak, baru tadi saja yang nyampai data baru diolah. Kami harap sih komitmen pemilih ya. Prinsip saya yang penting semua anak bersekolah, terlayani dimana pun sekolahnya,” tegasnya.

Keluhan ini kata dia banyak diberikan oleh para orang tua SD ke SMP, sementara dari TK ke SD diakuinya tertanggulangi atau terakomodir.