Soal Bus Rapid Transit dan Tol Dalam Kota, Pj Walkot Bandung: Sudah Sangat Urgent untuk Urai Kemacetan

BANDUNG, Prolite – Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menyambut positif kesepakatan bersama operasionalisasi Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan cekungan Bandung.

Menurutnya, transportasi massal seperti BRT sudah sangat segera dibutuhkan guna mengurai kemacetan lalu lintas di Kota Bandung.

Bambang mengungkapkan, pertumbuhan penduduk di wilayah Bandung Raya sebagai hal yang tak bisa dielakkan. Hal ini juga sejalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang digunakan masyarakat sebagai alat mobilitas sehari-hari.

Oleh karenanya, perlu hadir solusi transportasi massal yang menunjang aktivitas masyarakat dari atau menuju wilayah Kota Bandung.

“Mau tidak mau, kawasan cekungan Bandung ini luar biasa pertumbuhan penduduk,” ujar Bambang usai menandatangani Komitmen Bersama untuk Sinergi Pengembangan Sistem Perpajakan berbasis Digital serta Nota Kesepakatan antara Kemenhub, Pemda Jawa Barat dan Pemkab/Pemkot di Wilayah Bandung Raya untuk operasionalisasi BRT di Kota Bandung, Kamis 7 Maret 2024.

Bambang optimis, operasional Bus Rapid Transit mampu mengurai kemacetan di Kota Bandung. Selain itu, hadirnya BRT akan mendorong perilaku masyarakat untuk mulai menggunakan transportasi massal.

Di sisi lain, Pemkot Bandung juga akan melakukan “re-routing” serta kajian untuk memastikan keberlangsungan BRT juga transportasi massal yang sudah ada di Kota Bandung.

“Kami akan menata rute. kita akan kaji bersama,” ujar Bambang.

Selain Bus Rapid Transit, Bambang juga menyebut hadirnya Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) merupakan upaya lain dalam mengurai kemacetan Kota Bandung. Atas nama Pemkot Bandung, ia menyambut positif rencana kelanjutan pembangunan BIUTR oleh Kementerian PUPR.

“BIUTR itu cita-cita masyarakat Kota Bandung. Sudah 17 tahun masyarakat menanti. Dan saat ini, Pemerintah Pusat ingin 2024 sudah bisa groundbreaking,” ujar Bambang.

“Kehadiran BIUTR dan juga Bus Rapid Transit sudah sangat urgent. Kita sama-sama tahu kepadatan lalu lintas di Kota Bandung seperti apa,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Jawa Barat Taufiq Budi Santoso berharap, kehadiran BRT nantinya dapat meningkatkan minat masyarakat di kawasan Bandung Raya untuk beralih menggunakan transportasi publik.

“(Hadirnya BRT) diharapkan dapat meningkatkan layanan angkutan perkotaan di kawasan cekungan Bandung,” ujar Taufiq.

Soal Tol Dalam Kota, Pemkot Penerima Manfaat

BANDUNG, Prolite – Pemberitaan pembangunan jalan tol dalam kota akan dilanjutkan, Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna menyampaikan berdasarkan arahan Pj Wali Kota dan sudah ditindaklanjuti rapat oleh bagian kerja sama, Ema menilai ini berita baik (goodnews).

“Walaupun yang nyinyir ada saja, tapi terealisasi dampak kebermanfaatannya nanti. Pak wali ikut rapat selaku kepala bina marga provinsi dan Pj terkait itu. Kita sekarang mengajukan agar mengakhiri dulu MoU yang dibuat menteri PU periode pak Oded dulu, ” ucapnya.

Kala itu di dokumen 2019 tertera bahwa pengadaan jalan tol dalam kota itu merupakan beban pusat tidak daerah karena jika beban daerah maka terbatas anggaran.

“Kalau kita harus membebaskan lahan dan lain lain berat. Semua di handle pusat APBN, ada MoU revisi yang penting ini cabut ini arahan ya. Pertemuan kemarin pak menteri dan wali kota direvisi penerima manfaat kalau nanti sosialisasi ke masyarakatnya kewajiban kita,” bebernya.

“Flyover yang di Soekarno Hatta sekarang jadi tuntutan masyarakat banyak. Belum yang meneruskan KM 49 kan masih menggantung, karenanya pembebasan lahan beban pemerintah pusat seperti halnya flyover Ciroyom kita hanya menghibahkan sedikit lahan juga di Nurtanio tidak terbebani APBD,” tutupnya.

Tol Dalam Kota Bandung Bakal Direalisasi

BANDUNG, Prolite – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa pembangunan tol dalam kota di Kota Bandung yang sudah mangkrak 17 tahun akan dilanjutkan.

Terkait berita itu Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik kabar tersebut.

“Minta diundang pusat sehingga bisa mengawal baik juga. BIUTR itu ada beberapa aspek karena berbagai lalu lintas ya. Apakah ada tanah yang harus dibebaskan kalau dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran bisa jadi ditangani pusat, saya dengar akan melalui KPPU,” ungkap seraya berharap bisa terlaksana tahun depan

Sedang terkait Kilo Meter (KM) 149, Tedy mengaku sudah mendapat informasi bahwa bulan depan ada persiapan tender, yang dianggarkan tahun lalu.

“Mudah-mudahan segera dieksekusi karena pengerjaan paling lama 8 bulan. Bila benar ya awal tahun bisa beroperasi misal bulan Mei mulai sampai Desember,” tutupnya.