Wujudkan Zero Stunting, Pemkot Bandung Ajak Warga Mendukung Program Dashat

BANDUNG, Prolite – Permasalahan stunting memang sangat penting untuk di perhatikan dan di atasi pada suatu wilayah seperti di Kota Bandung.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung memastikan untuk seluruh anak dapat tumbuh sehat, cerdas, dan kuat. Upaya ini dilakukan pemerintah melalui berbagai program yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Banyaknya program yang sudah dikeluarkan oleh Pemkot Bandung untuk mencegah stunting diantaranya Kang Pisman, Buruan Sae, dan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan, kesehatan anak harus menjadi gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat.

“Kita semua tentu berharap anak-anak di Kota Bandung tumbuh sehat, cerdas, dan kuat. Pemerintah terus berupaya, tapi keberhasilan ini sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat,” jelasnya dikutip dari Humas Pemkot Bandung, Selasa (18/11).

Menurut Farhan, masyarakat dapat berperan mulai dari menjaga lingkungan, memanfaatkan hasil pangan dengan bijak, hingga ikut mendukung tersedianya dapur sehat di wilayah masing-masing.

“Lingkungan yang bersih, pengelolaan pangan yang baik, dan kebiasaan makan sehat adalah langkah sederhana yang punya dampak besar. Warga bisa mulai dari rumah masing-masing,” ucapnya.

Program Dashat berasal dari anggaran Pemkot Bandung dan diprioritaskan untuk mendukung Bayi di Bawah Dua Tahun (Baduta), balita, serta ibu hamil berisiko stunting.

Masa baduta sebagai periode emas atau 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak di masa depan.

Farhan menilai, keberlanjutan Dashat di tingkat kelurahan sangat penting untuk mencapai target kota.

“Harapan kami, setiap kelurahan yang memiliki Dashat bisa terus aktif mengolah dan menyediakan makanan sehat bagi keluarga berisiko stunting. Kalau kita konsisten, Bandung bisa menjadi Kota Zero New Stunting,” ujarnya.

Dengan kolaborasi kuat antara pemerintah dan masyarakat, Kota Bandung optimistis dapat menurunkan anak terdampak dan memastikan generasi masa depan tumbuh lebih sehat dan berkualitas.

ITDA KBB Periksa Alokasi Fiskal Stunting TA 2024, Ini hasilnya

Prolite – Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) rampung melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024.

Untuk diketahui, Pemkab Bandung Barat mendapatkan Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024.

Sementara itu, pemeriksaan tersebut dilakukan lantaran adanya Penghentian Penyaluran Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan terhadap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Penghentian itu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/KM.7/2024. Oleh karena itu, ITDA Kabupaten Bandung Barat melaksanakan pemeriksaan tersebut.

Kepala Inspektorat Daerah (ITDA) KBB, Yadi Azhar menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memperoleh penghargaan kinerja penurunan stunting dengan nilai alokasi insentif fiscal sebesar ,00, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024.

“Namun, alokasi dana tersebut tidak tersalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KM.7/2024 tanggal 29 November 2024,” jelasnya.

Ia menambahkan, tidak adanya aliran dana fiskal tesebut  dibuktikan melalui hasil pemantauan realisasi penyaluran pada aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

“Penghentian penyaluran insentif fiscal dilakukan karena Kepala Daerah Kabupaten Bandung Barat ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh lembaga penegak hukum,” katanya.

“Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024,” sambungnya.

Masih kata dia, kondisi tersebut juga telah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Audited Tahun Anggaran 2024, dengan nilai alokasi sebesar ,00 dan realisasi Rp0,00.

Komisi V Dorong Penurunan Stunting Di Jawa Barat, Program (TOSS) di Kabupaten Garut Bisa Jadi Role Model

KABUPATEN GARUT, Prolite – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi pencapaian Pemerintah Kabupaten Garut dalam upaya menangani permasalahan stunting. Melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Garut, permasalahan stunting dilakukan dengan tindakan yang berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak dengan menerapkan konsep pentahelix. Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Garut dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah bekerja keras dalam menurunkan angka stunting, yang berhasil mengurangi angka dari 35.3% pada tahun 2021 menjadi 23.6% di tahun 2022.

Demikian Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Enjang Tedi mengungkapkan dalam kunjungan kerja Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Garut. Jum’at (2/2/2024).

Enjang menjelaskan, program inovasi penurunan angka stunting di Kabupaten Garut diawali dengan regulasi yang dikeluarkan dari pemerintah kabupaten. Mulai dari Perda, instruksi Bupati, dunia usaha, organisasi masyarakat, unsur TNI dan Polri serta DPRD Kabupaten hingga media massa semuanya mendukung program penurunan angka stunting.

“Ini suatu program yang sangat luar biasa, kerjasama pentahelix ini berhasil menurunkan angka stunting di Garut yang membawa Kabupaten Garut mendapatkan insentif kebijakan fiskal lantaran prestasi ini,” ujar Enjang.

Selain itu, Enjang melanjutkan, ada komitmen yang kuat antarpihak untuk terus melakukan intervensi stunting sesuai dengan fungsinya masing-masing agar mencapai target angka stunting 14% pada tahun 2024. Tidak terkecuali langkah itu dilakukan hingga ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah bekerja keras dalam menurunkan angka stunting, yang berhasil mengurangi angka dari 35.3% pada 2021.

“Salah satu program yang menjadi unggulan ialah Temukan Obati Sayangi balita Stunting (TOSS) ini sukses menekan angka stunting dan akan terus menjadi program unggula di tahun 2024 ini,” Tutup Enjang.

Senada dengan Enjang Tedi, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat lainnya, Dadan Hidayatulloh mendorong agar terus meningkatkan angka penurunan stunting. Lebih utamanya ada regulasi khusus yang memang diperuntukan program angka penurunan stunting.

“Yang paling penting bagaimana caranya khususnya di Kabupaten Garut bisa terbebas dari persoalan angka stunting,” Tutur Dadan.

Dadan mencontohkan, regulasi khusus tersebut bisa diusulkan dari pemerintah pusat melalui dana desa yang juga bisa dialokasikan anggarannya untuk menyokong program angka penurunan angka stunting tersebut. Sehingga hal itu dapat memperkuat regulasi yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Garut.

“Penggunaan anggaran atau dana desa ini menjadi peluang dukungan anggaran ditingkat desa agar dapat memaksimalkan program penurunan stunting. Dana desa ini kan salah satunya BLT, kalau bisa juga digunakan untuk stunting ini kenapa tidak. Kalau ada regulasinya juga kan anggarannya kan aman digunakan,” Ucap Dadan.

Dadan melanjutkan, persoalan stunting ini sangat penting untuk diperhatikan penangannya. Hal itu mengingat bahwa Indonesia diproyeksikan menjadi generasi emas pada 2030-2045 mendatang. Tentu persoalan stunting ini dipengaruhi juga dengan jumlah penduduknya pada suatu wilayah. Sehingga bisa dikatakan wajar jika khususnya di Jawa Barat persoalan stunting ini hanya baru beberapa Kabupaten Kota saja yang berhasil menurunkan angka stunting.

“Karena itu kami (komisi v-red) juga mendorong kabupaten kota yang ada di Jawa Barat agar dapat mengikuti langkah atau program yang dilakukan Kabupaten Garut dalam menurunkan angka stunting ini,” Pungkas Dadan.***

Dinkes Kota Bandung Meluncurkan Program Cerdiku untuk Kesehatan Remaja Putri

BANDUNG, Prolite – Pemkot Bandung bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) mempunyai program Cerdiku untuk meningkatkan kesehatan remaja putri di Kota Bandung.

Memalui program Cerdiku (Cegah Stunting, Bebas Anemia, Remaja Putri Kuat) melalui program ini membuat bukti nyata untuk mencapai perubahan yang lebih positif.

Kesehatan masyarakat teruatama kesehatan remaja putri merupakan harapan masa depan bangsa Indonesia.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian mengatakan, remaja putri merupakan pilar utama pembangunan masa depan. Namun mereka sering kali menghadapi tantangan kesehatan yang serius, khususnya terkait dengan gizi.

“Stunting dan anemia adalah dua masalah gizi utama yang menjadi fokus Program Aksi Bergizi dan Cerdiku,” ucap Anhar dalam keterangan resminya, Selasa (28/11/2023).

Anhar menjelaskan, stunting merupakan masalah serius yang dapat menghambat perkembangan fisik dan kognitif remaja putri. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh defisiensi gizi jangka panjang, yang dapat berdampak pada kemampuan belajar, produktivitas, dan kesejahteraan umum.

Sedangkan Anemia, lanjut Anhar, adalah kurangnya sel darah merah yang sehat, merupakan masalah gizi lainnya yang seringkali dihadapi oleh remaja putri. Kekurangan zat besi dan vitamin tertentu dapat menyebabkan anemia, mempengaruhi daya tahan tubuh, konsentrasi, dan energi sehari-hari.

“Program Aksi Bergizi Kementerian Kesehatan telah muncul sebagai respons pemerintah pusat untuk mengatasi masalah gizi di seluruh Indonesia. Dengan fokus pada edukasi gizi, peningkatan akses terhadap makanan bergizi, dan pencegahan penyakit akibat gizi buruk, program ini bertujuan memberikan solusi menyeluruh,” jelasnya.

Anhar mengatakan, program Cerdiku ini mengambil langkah lebih jauh dengan mengkombinasikan upaya pencegahan stunting dan anemia. Berkolaborasi dengan Program Aksi Bergizi Kementerian Kesehatan, Cerdiku membawa pendekatan holistik untuk mengatasi tantangan gizi remaja putri.

“Melalui program ini, Cerdiku berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan remaja putri. Program ini menyelenggarakan kegiatan langsung di sekolah-sekolah dan komunitas untuk memberikan informasi dan edukasi langsung kepada remaja putri,” tuturnya.

Melalui program ini membuktikan bahwa upaya pemerintah kota dan pusat dapat menciptakan dampak positif yang nyata pada kesehatan masyarakat.

Menurutnya, stunting dan anemia bukan hanya masalah kesehatan individual, melainkan tantangan bagi kemajuan bangsa. Program Aksi Bergizi dan Cerdiku adalah langkah menuju masa depan yang lebih sehat, membimbing remaja putri untuk mencapai potensi maksimal mereka.

“Penting bagi masyarakat untuk mendukung dan terlibat dalam inisiatif ini, karena hanya melalui kesadaran dan tindakan bersama, kita dapat menciptakan perubahan yang berarti untuk generasi yang akan datang,” tandasnya.

Ratusan Mahasiswa Demo Merangsak Kantor Wali Kota

BANDUNG, Prolite – Salah satu gerbang masuk kantor Wali Kota Bandung tepatnya gerbang di jalan Merdeka dibuka paksa oleh para mahasiswa demo.

Tak ayal, ratusan massa aksi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Cabang Bandung itu berhasil merangsak masuk ke Balai Kota bahkan nyaris ke kantor Wali Kota.

Kamis (5/10/2023) sekira pukul WIB masa mulai mendatangi kantor Wali Kota Bandung. Mereka berorasi sembari menerikan yel-yel soal tuntutan mereka.

Sekitar pukul 15:10 WIB mahasiswa demo mulai melakukan pembakaran ban di depan gerbang pintu masuk Balai Kota Bandung. Selang beberapa waktu tepatnya pukul 16:03 WIB, massa aksi mulai mendobrak pagar dan berhasil merangsak masuk hingga depan kantor Pj Wali Kota Bandung sambil menyanyikan Hymne HMI.

Dalam aksinya, mereka menuntut Pemkot Bandung untuk mengevakuasi kembali terkait buruknya penanganan pengelolaan sampah.

“Ini evaluasi untuk Pemkot Bandung saat mengatasi persoalan sampah. Seperti diketahui sampah menumpuk di beberapa Kecamatan dan Kelurahan sampai menutup setengah jalan, ini bukan di satu Kecamatan tapi hampir di seluruh kota Bandung,” kata Koordinator Aksi HMI Cabang Bandung Dimas saat ditemui dilokasi.

Mereka juga menyoroti buruknya penanganan stunting di kota Bandung.

“Sejak tahun 2017 hingga 2022 angka stunting di kota Bandung terus naik dan nggak ada penurunan signifikan. Sampai saat ini 6000 lebih kasus tidak menurun,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya meminta agar Pj Wali Kota Bandung menemui massa aksi.

“Jika Sekertaris Daerah (Sekda) yang keluar menemui kita kami akan menolaknya, kami akan tetap menunggu di sini kalau Wali kota tidak mau menemui kita jangan salahkan kami, kami yang akan masuk ke kantor Wali Kota dengan massa yang lebih besar,” ujarnya.

Ajak Seluruh Masyarakat Partisipasi Atasi Stunting

BANDUNG, Prolite – Penurunan pasti data stunting belum cukup signifikan. Namun untuk pendataan Pemerintah Kota Bandung sudah membuat sebuah aplikasi di mana akan ada laporan dari Puskesmas dan ajakkan ke masyarakat agar semua peduli terhadap masalah ini.

Karenanya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung Dewi Kaniasari berharap akan ada banyak bapak asuh stunting minimal untuk masa 6 bulan.

“Karena tugas kita banyak juga ini kan kalau diangka 19% sekitar 6000 balita masih stunting dan ini termasuk PR cukup menantang juga buat kita semua, harapnya bapak asuh ini orang berpartisipasi, komitmen 6 bulan mengawal supaya calon penerima manfaat balita mendapat makanan tambahan bergizi,” jelas Kenny sapaan akrabnya usai menghadiri Acara Sosialisasi Bapak Asuh Anak Stunting, Senin (14/8/2023).

Pemberian makanan tambahan ini kata dia sangat dibutuhkan pada periode emas 1000 hari pertama kehidupan atau minimal 6 bulan.

“Dimulai dari ibu hamil sampai ibunya melahirkan dan kemudian anaknya,” ucap dia.

Kenny pun berharap sosialisasi ini dari 2,5 juta warga Kota Bandung bisa berpartisipasi lebih banyak lagi.

“Bisa perorangan atau perusahaan juga bisa, yang penting komitmen. Kalau diuangkan sekitar Rp 500 ribu untuk 20 anak selama 6 bulan,” terangnya.

Melihat itu Anggota DPRD Komisi D Aris Supriyatna mengatakan dirinya siap menjadi bapak asuh. Dan Aris pun mengajak masyarakat yang mampu untuk juga menjadi bapak asuh.

Oleh karena itu, Aris menghimbau pemerintah melakukan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan kondisi saat ini secara masif.

Pasalnya itu belum tersosialisasi secara baik. Sehingga masyarakat belum sepenuhnya peduli mengenai stunting, yang merupakan masalah krusial.

Masalah ini kata Aris harus mendapatkan perhatian khusus. Terlebih di Kota Bandung ada 6000 bayi dengan kondisi stunting.

“Jadi persoalannya mungkin belum ngeh saja harus ada big data nya bagaimana kondisi ini, dan ini tdk terlalu masif. Memang ada data penurunan peran serta puskesmas, posyandu memang ada upaya cukup spesifik juga dari keterlibatan organisasi sosial masyarakat atau akademisi cukup aktif berpartisipasi penanggulangannya,” ucap Aris usai menghadiri Acara Sosialisasi Bapak Asuh Anak Stunting.

‘Sigadisting’ Kelurahan Panjunan, Turunkan Stunting Dari 39,19 Persen Menjadi 2,5 Persen

BANDUNG, Prolite – Kelurahan Panjunan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung berhasil menurunkan angka stunting, dari diangka 39,19% kini menjadi 2,5% atau hanya 9 bayi.

Itu pun bukan stunting semua melainkan ada faktor genetik dan lainnya.

Disampaikan Lurah Kelurahan Panjunan, Iya Sunarya menyampaikan saat ini ada 340 balita dan 9 anak dinyatakan stunting.

“Dulu kita tertinggi angka stuntingnya. Padalah itu kurang tinggi karena faktor genetik tidak ujug-ujug stunting, gagalnya pertumbuhan permasalahan gizi yg krusial. Nah ini masalah stunting ini kan kegagalan tumbuh kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan secara liner pada baita akibat dari akumulasi ketidakcukupan gizi dan nutrisi yang berlangsung dalam cukup lama yang terjadi pada setidaknya 1000 pertama kehidupan,” jelas Iya.

Lanjut Iya, sejak ada inovasi “Sigadisting” sigernitas pencegahan deteksi dini stunting tahun 2021, Kelurahannya keluar dari zona tertinggi stunting, kini diangka 2,5% dari 39,19%.

“Sigadiating ini, kita mulai pembinaan, sosialisai dan edukasi ke catin (calon pengantin) sebelum nikah mereka agar diperiksakan kesehatannya termasuk tes HIV AIDS,” jelasnya lagi.

“Tidak serta merta, saat hamil juga ada kader yang terus melalukan pendampingan, begitupun kontrol setelah melahirkan, nipas. Sehingga ibu dan bayi begitu lahir sehat,” tandasnya.

Berkat inovasi ini kata Iya, angka stunting diwilayahnya tidak bertambah.

Disinggung intervensi kewilayahnya dalam penanganan stunting ini, kata Iya memang bermula dari anggara.

“Sekarang 150 ribu per bulan per posyandu, di kita ada 7 posyandu dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dulu tahu 2022 sempat 3 bulan dari PKK Kota Bandung perbulan 1 kelurahan itu 1 juta, khusus untuk stunting. Dikita ya untuk 9 anak itu tapi sejak 2023 tidak hanya yang PMT saja, yang penting angka stunting disini menurun,” pungkasnya.

2022, Angka Stunting Kota Bandung Menurun Dari 26,4 Persen Menjadi 19,4 Persen

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya menurunkan angka stunting di Kota Bandung.

Melalui berbagai program, angka stunting berhasil ditekan dari sebelumnya berada di angka 26,4 persen turun sampai 7 persen menjadi 19,4 persen pada tahun 2022.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dewi Kaniasari menyebut, penurunan angka stunting terus dilakukan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam lima tahun terakhir stunting di Kota Bandung terus menurun. Tahun ini, Pemkot Bandung menargetkan prevalensi stunting menjadi 14 persen.

Ia menyebutkan, target besarnya adalah zero stunting, tapi minimal tidak ada kasus stunting yang baru. Pencegahan stunting baru merupakan prioritas melalui tagline Bandung Besti Anyar atau Bandung Bebas Stunting Anyar (baru).

Untuk itu pencegahan harus dimulai dari kalangan remaja, ibu hamil dan hari pertama kehidupan bayi.

“Pencegahannya mulai dari remaja terutama remaja putri, ibu hamil, terutama dalam hari kehidupan bayi yang harus kita intervensi. Makanan Pendamping Asi (MPAsi) juga berpengaruh maka harus asupan yang bergizi,” katanya saat menjadi narasumber Bandung Menjawab di Balai Kota Bandung, Senin 24 Juli 2023.

Berbagai program pun diluncurkan seperti Program Pangan untuk Daerah Rentan Rawan Pangan dan Stunting (Pangersa), aplikasi e-penting (pendataan stunting), roadshow ke wilayah, sekolah dan juga melalui edukasi yang kreatif dan masif ke masyarakat dengan komunitas.

“Kita punya lebih dari kader yang siap melakukan edukasi dan pendampingan. Selain wilayah kita juga keliling ke sekola. Target kita remaja putri terutama SMP yang menjadi kewenangan Kota Bandung. Bagaimana mengawal SDM, kita rodshow ke sekolah bersama Disdik dan berkolaborasi dengan komunitas kreatif sehingga informasi menjadi lebih interaktif,” ujarnya.

“Kita juga membuat aplikasi e-penting pendataan stunting, pembuatan film pendek dan edukasi tentang
stunting, keliling road show ke kecamatan,” imbuhnya.

Bahkan, untuk semakin melejitkan peran kolaborasi pentahelix, Pemkot Bandung juga sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai CSR.

Tak hanya itu, Pemkot Bandung juga telah meluncurkan aplikasi Bandung Emergency Application Support (BEAS). Lewat aplikasi ini, warga dan petugas mampu mendeteksi lokasi ambulans yang dibutuhkan.

Ia menuturkan, dengan adanya kolaborasi, bukan hanya aspek kesehatan yang dibenahi, tapi juga di luar kesehatan.

“Sudah ada kolaborasi melalui komunitas akademisi untuk percepatan penurunan stunting,” katanya.

Ia berharap, berbagai program tersebut dapat terus konsisten dilakukan dengan di dukung penuh oleh masyarakat dan berbagai stakeholder.

“Target pada 2045, kita ingin zero stunting untuk SDM berkualitas,” ujarnya.

JAKARTA, Prolite – Hari Keluarga Nasional diperingati setiap tanggal 29 Juni. Pada tahun 2023 ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadikan Peringatan Hari Keluarga Nasional ke 30 sebagai momentum tepat upaya penguatan peran keluarga dalam mempercepat menurunkan prevalensi stunting.

“Dalam upaya percepatan penurunan stunting, keluarga memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam memberikan praktik pengasuhan yang baik dan menciptakan lingkungan sanitasi yang memenuhi standard kesehatan,” kata Kepala BKKBN Dr. (H.C). dr. Hasto Wardoyo, (K) melalui siaran pers, Kamis (29/06/2023).

Menurut Hasto Wardoyo, penyelenggaraan Peringatan Hari Keluarga Nasional 2023 menjadi momentum yang tepat dalam penguatan komitmen bersama bagi seluruh lapisan masyarakat dalam upaya penguatan peran keluarga dalam percepatan penurunan stunting.

Hasto Wardoyo menjelaskan stunting yang merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang dan stimulasi lingkungan yang kurang mendukung, ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak berada di bawah standard, masih menjadi persoalan bagi Indonesia saat ini.

Berdasarkan survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi stunting pada 2022 berada pada angka 21,6 persen. Angka ini menunjukkan satu dari lima anak Indonesia mengalami stunting.

“Oleh sebab itu, peningkatan pengetahuan dan pemahaman keluarga serta komunitas berperan penting untuk pencegahan stunting dan mempersiapkan anak agar tumbuh kembang optimal menjadi generasi maju,” ujar Hasto Wardoyo.

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk penguatan peran keluarga dalam percepatan penurunan stunting, lanjut Hasto Wardoyo.

“Momentum Hari Keluarga Nasional 2023, diharapkan dapat menjadi daya ungkit keberhasilan program dan penguatan komitmen bersama menurunkan stunting,” jelas Hasto Wardoyo.

Untuk mencapai target prevalensi stunting 14 persen pada 2024 menurut Hasto Wardoyo, harus dilakukan bersama-sama dengan mengintervensi langsung kepada anak-anak stunting.

Sementara itu, terkait penyelenggaraan Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional ke 30 tahun 2023, Deputi bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso mengatakan dipusatkan di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pertimbangan digelarnya di Provinsi Sumatera Selatan karena termasuk dalam tiga besar di Indonesia sebagai provinsi dengan penurunan angka stunting melebihi capaian nasional di tahun 2022.

Berdasarkan hasil SSGI tahun 2022, penurunan prevalensi stunting di Sumatera Selatan tahun 2021 yaitu 24,8 persen menjadi 18,6 persen pada 2022. Angka ini lebih rendah dari prevalensi nasional 21,6 persen.

“Tema Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2023 ini adalah Menuju Keluarga Bebas Stunting untuk Indonesia Maju dengan hastag #KeluargaKerenCegahStunting,” kata Teguh.

Sejarah Hari Keluarga Nasional

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ternyata tidak serta merta menjadikan Indonesia bisa membangun sesuai cita-cita para Pendiri Bangsa.

Bangsa Indonesia tetap harus berjuang. Negara meminta warga untuk turut ambil bagian dalam perjuangan bersenjata.

Perjuangan itu tidaklah mudah dan murah. Bahkan para pejuang kemerdekaan saat itu harus rela mengorbankan nyawa, harta, dan berpisah dengan keluarga demi mencapai cita-cita kemerdekaan.

Baru pada 22 Juni 1949, Belanda menyerahkan secara utuh kedaulatan Bangsa Indonesia.

Para pejuang yang gugur kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan dimakamkan dengan atau tanpa dikenali.

Para pejuang yang selamat kembali berkumpul kepada keluarganya, setelah sekian lama terpisah selama masa perjuangan.

Momen kembali berkumpulnya para pejuang dengan keluarga pada 29 Juni 1949 ini yang dijadikan peringatan sebagai Hari Keluarga Nasional.

Perjuangan membangun bangsa Indonesia dan membangun keluarga adalah satu nafas kehidupan. Membangun keluarga berarti juga membangun bangsa.

Peringatan Hari Keluarga merupakan upaya mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia, betapa pentingnya suatu keluarga.

Keluarga mempunyai peranan dalam upaya memantapkan ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dari keluargalah kekuatan dalam pembangunan suatu bangsa akan muncul.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2014 tentang Hari Keluarga Nasional ditetapkan tanggal 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional dan bukan merupakan hari libur.

Prof. Dr. Haryono Suyono merupakan penggagas Hari Keluarga Nasional.

Saat itu Prof. Haryono Suyono merupakan Ketua Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di era Presiden Soeharto.

(Kini lembaga pemerintah itu berubah menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan akronim tetap BKKBN dan dipimpin dr. Hasto Wardoyo).

Ada nilai sejarah di balik pemilihan tanggal dan bulan tersebut. Tanggal 29 Juni merupakan kristalisasi semangat pejuang Keluarga Berencana untuk memperkuat dan memperluas program KB.

Secara resmi, pemerintah menjadikan program Keluarga Berencana menjadi program nasional, dilakukan bersamaan dengan berdirinya Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 29 Juni 1970.

KOTA BEKASI, Prolite – Ketua DPRD Kota Bekasi H.M. Saifuddaulah memaparkan bahwa kasus stunting lebih berbahaya dari gizi buruk.

Stunting banyak dialami anak mulai usia 0 hingga usia 2 tahun, mereka mengalami perlambatan pertumbuhan. Padahal generasi muda adalah masa depan dan harapan bangsa Indonesia.

“Anak yang menderita stunting akan memiliki riwayat kesehatan buruk karena daya tahan tubuhnya juga buruk. Stunting juga bisa menurun ke generasi berikutnya bila tidak ditangani dengan serius,” demikian disampaikan Saifuddaulah setelah mengikuti acara pelaksanaan Moring di aula Nonon Sonthanie, Gedung Pemkot Bekasi.

Ini merupakan ancaman utama terhadap kualitas masyarakat Indonesia. Bukan hanya mengganggu pertumbuhan fisik, anak-anak juga mengalami gangguan perkembangan otak yang akan memengaruhi kemampuan dan prestasinya di masa depan.

Ustadz Daulah saapan akrabnya mengingatkan stakeholders Kota Bekasi agar terus menurunkan kasus ini di wilayahnya.

Seperti publikasi situs , Kota Bekasi mengalami penurunan, dari 2019 hingga 2022. Tahun 2022 jumlah anak yang mengalami sebanyak atau 3,4 %, sedangkan target nasional sebesar 18,4 %. Angka tersebut menurun dibandingkan data 2021, sebesar 7,9%.

“Upaya yang dilakukan stakeholders Kota Bekasi menunjukan hal positif. Setahun terakhir ini, terjadi penurunan angka sebesar 5,5%. Untuk target RPJMD Kota Bekasi pada 2022, prevalensi sebesar 9,8%,” ujar Saifuddaulah.

Menurut Saifuddaulah, program Jabar Zero Stunting ini merupakan suatu terobosan untuk dijalankan Pemerintah Kota/Kabupaten, termasuk Kota Kota Bekasi. Kendati di Kota Bekasi termasuk yang terendah, perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak agar kasus di Jabar benar-benar nol.

“Kota Bekasi termasuk terendah di Jabar yaitu 3,44 persen. Namun, untuk menzerokan stunting perlu kerja sama semua pihak, termasuk pengusaha melalui CSR. Kami akan coba undang (CSR) dan merumuskan program-programnya,” pungkas Saifuddaulah.

Agenda bertema “Menggali Potensi Corporate Social Responsibility Menuju Jabar Zero Stunting” ini dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum. Wagub Uu meminta penurunan angka di Jawa Barat melibatkan Corporate Social Responsibility (CSR). Pasalnya, penanganan menjadi perhatian bersama, karena dampaknya sangat berbahaya bagi perkembangan anak, termasuk juga untuk kemajuan bangsa dan negara.

“Kerja sama pemerintah baik provinsi dan kota/kabupaten dengan swasta melalui CSR-nya untuk menekan angka stunting, sangat diperlukan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” pungkas Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum.