KOTA BEKASI, Prolite – Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto pada sore ini memaparkan mengenai evaluasi program menuju Smart City tahun 2023 di Command Center melalui online kepada Kementerian Komunikasi Informatika Republik Indonesia dalam peraihan Kota untuk Smart City Tahun 2023.

Bersama Kepala Dinas Kominfostandi, Hudi Wijayanto dan hadir juga para Kepala Perangkat Daerah yang telah mengembangkan pelayanan dengan berbagai sistem aplikasi untuk memudahkan warga dalam pelayanan.

Tri paparkan mengenai beberapa perangkat daerah yang telah menggunakan sistem aplikasi melalui digital antara lain pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas PMPTSP, Dinas Tenaga Kerja dan lainnya. Juga sistem pelayanan di tiap Kecamatan untuk memudahkan pelayanan warga.

Hal ini menjadi dasar dalam pengembangan program ini yang telah berjalan di Pemerintah Kota Bekasi, karena perkembangan Kota Bekasi yang telah pesat pada tahun ini harus optimis meraih peraihan program Smart City terbaik.

Pengimplementasiannya untuk Kota Bekasi merangkul beberapa perangkat daerah dalam pelayanan menggunakan elektronik digital/aplikasi yang akan memudahkan warga atau perangkat daerah menjadi salah satu penilaian program.

Melalui sebuah perencanaan matang untuk menjadikan sebuah aplikasi berbasis digital dalam kategori Smart Government, Smart Living, Smart Branding, Smart Society dan Smart Economy.

Salah satu contoh program menuju smart city Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi yakni Mall Pelayanan Publik yang diisi oleh pelayanan dari berbagai perangkat daerah yang menyajikan pelayanan warga dan tidak hanya perangkat daerah, koordinasi melalui Polres, Imigrasi, Kementerian Agama dan lainnya menjadi satu tempat untuk memudahkan pelayanan.

Tri berharap dengan adanya penyajian ini, menjadi harapan untuk Pemerintah Kota Bekasi telah menuju Smart City, dan berhasil dalam penyajian laporan sehingga bisa mendapatkan penghargaan untuk tahun 2023. (rls)

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota Bandung kini memiliki aplikasi sistem informasi geografis berbasis situs daring bernama Bandung Smart Map Plus (BSM+).

Sistem ini merupakan alat bantu dalam perumusan kebijakan, maupun pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah, pemetaan daerah rawan bencana, pengelolaan sumber daya alam.

BSM+ berisi fasilitas hasil analisis layanan yang memugkinkan pengguna untuk dapat menarik kesimpulan dengan bantuan fitur geoproessing dan beragam data yang dimiliki. Manfaatnya, sebagai geodatabase pengelolaan data dan perencanaan pemantauan evaluasi.

Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Dinas Ciptabintar, Deni Pathudin mengatakan, data geospasial akan mengintegrasikan seluruh data dari berbagai OPD dalam aplikasi Bandung Smart Map Plus (BSM+).

Baca Juga : Smart City, Pelayanan Publik Wajib Terintegrasi Data

“Geospasial menjadi salah satu wadah untuk menyatukan data, sehingga tumpang tindih data itu bisa ketahuan. Data ke orangnya itu bisa tepat,” katanya saat menjadi narasumber Bandung Menjawab di Cipaku Hotel, Selasa 14 Maret 2023.

Ia mengatakan, melalui BSM+ berbagai program dan pembangunan dapat potret dari wilayah paling bawah, misalnya profil kelurahan. Saat ini peta BSM+ telah sampai kepada tingkat RT dan RW.

BSM+ memuat berbagai informasi tematik yang dibisa dipakai dalam perumusan dasar berbagai program.

Tak hanya itu, BSM+ juga kata dia memiliki berbagai keuntungan seperti mudah dapat diakses, hadir dengan skala yang baik sehingga presisinya bisa dipertanggungjawabkan, dan menghadirkan tematik data untuk dasar pengambilan keputusan pimpinan.

Baca Juga : Sekda Kota Bandung Sabet Digital Leadership Government Awards

“Misalnya zonasi sekolah untuk pemenuhannya. Kaitan jumlah penduduk di sebuah kawasan untuk pembangunan puskesmas. Kita juga membangun batas administrasi kewilayahan sampai RT dan RW,” katanya.

“Kami ingin mengembangkan kolaborasi dan sinkronisasi data kelurahan jadi data peta dalam aplikasi. Seperti data DTKS, stunting, dan lainnya. Kita ingin ada data spasial,” imbuhnya.

Perlu diketahui, dari 514 kota/kabupaten hanya ada dua wilayah yang menggunakan peta geospasial 1: yakni Bandung dan Surabaya.

Ia berharap, BSM+ akan terus dikembangkan bahkan bisa menjadi peta acuan berbagai kebijakan di kota Bandung.

“Kita kembangkan layaknya Google Map, semua data terintegrasi di BSM+ yang mudah diakses,” ujarnya.(rls/hms)

BANDUNG, Prolite – Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna menerima penghargaan sebagai Sekretaris Daerah Terbaik dalam Digital Leadership Government Awards (DLGA) 2022.

Penghargaan diberikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI John Wempi Wetipo kepada Ema di Ballroom Forest Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa 28 Februari 2023.

Sebagai informasi, Digital Leadership Government Awards (DLGA) merupakan penghargaan kepada Sekretaris Daerah dalam Indeks Digital Leadership dan Indeks Digital Capabilities Daerah.

Sesuai dengan Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE, Sekretaris Daerah adalah Koordinator SPBE. Sekretaris Daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggerakkan sinergi, koordinasi dan kolaborasi antar OPD sebagai kunci keberhasilan SPBE.

Pada kesempatan ini, Ema menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Terbaik 1 kategori Leading Change & Influence. Menyusul predikat terbaik 2 untuk Sekda Kota Magelang, dan predikat terbaik 3 untuk Sekda Kota Tanggerang.

Usai menerima penghargaan, Ema mengaku bersyukur atas prestasi yang diraih. Menurutnya, ini merupakan dorongan bagi Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan lagi pelayanan masyarakat berbasis digital.

“Digitalisasi hari ini merupakan keniscayaan. Itu yang kami sampaikan,” ujar Ema.

Ia juga menyebut, capaian ini merupakan wujud komitmen bersama seluruh jajaran Pemkot Bandung dalam mengakselerasi layanan masyarakat berbasis digital.

Selanjutnya, Ema memastikan, akselerasi layanan publik berbasis digital di Kota Bandung masih berproses dan belum selesai. Ia berharap, ke depannya layanan publik berbasis digital ini menjadi kultur bagi Smart City seperti Kota Bandung.

“Harus menjadi kultur di top leader, middle, dan low. Aspek kecepatan, kemudahan, serta keterbukaan dikunci oleh sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi berwijud aplikasi harus menjadi ciri pelayanan publik di Kota Bandung,” bebernya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Darto menyebut, digitalisasi dalam layanan publik di Kota Bandung terus berkembang dan diakselerasi.

Ia memaparkan, saat ini ada sekitar 294 aplikasi layanan publik berbasis digital yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Bandung.

“Pengguna internet aktif di Kota Bandung mencapai 82 persen dari jumlah penduduk. Sehingga layanan publik berbasis digital menjadi keniscayaan,” ujarnya.

Ia juga berharap penghargaan yang baru saja diterima dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

Untuk diketahui, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bandung secara keseluruhan mencapai angka 3,61.

Dari 8 indikator SPBE, capaian indikator SPBE Kota Bandung yang paling tinggi terdapat pada Aspek Pelayanan Administrasi dan Aspek Pelayanan Publik.

Aspek Pelayanan Administrasi mencapai nilai 4 dari 5. Sedangkan Aspek Pelayanan Publik mencapai nilai 4,5 dari 5.(hms/red)

BANDUNG, Prolite – Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengintruksikan seluruh perangkat daerah untuk menghadirkan pelayanan publik terintegrasi dengan data terpadu.

Hal ini untuk menghadirkan pelayanan publik yang mudah, aman, cepat serta birokrasi kredibel dan transparan dalam penerapan konsep kota Cerdas (Smart City) Kota Bandung

Hal tersebut diungkapkan Ema saat memimpin rapat evalusi dan progres Smart City dan pelayanan publik di Balai Kota Bandung, Rabu 15 Februari 2023

“Smart city itu ujungnya perubahan dan kemudahan. Saya ingin segala sesuatu mudah. Semua ingin hanya dalam satu genggaman, apapun urusannya bisa selesai dengan mudah dengan berbasiskan data,” tegas Ema.

Ema menyebutkan, implementasi smart city dalam perspektif pelayanan untuk publik adalah membangun sistem berbasis data yang update, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya.

“Kalau sudah terkoneksi antar layanan untuk publik, akan memudahkan masyarakat. Misalnya masyarakat sudah tidak perlu melampirkan FC KTP dan lainnya. Karena data administrasi kependudukannya sudah teringrasi dengan seluruh layanan,” ujarnya.

“Kalau sistem sudah berjalan baik ini juga akan memotong birokrasi karena sudah satu data,” imbuhnya.

Untuk itu, Ema mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk menghindari ego sektoral dan berkolaborasi bersama.

Ema berharap, berbagai upaya menghadirkan kemudahan pelayanan dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

“Kuncinya integrasi, untuk membuat layanan dalam satu genggaman, hak rakyat mendapatkan pelayanan prima yang mudah efektif dan efisien. Sehingga nanti ribuan aplikasi teringrasi dapat dirasakan kebermanfaatannya,” tuturnya.(rls/*kai)