Plh Sekda Berharap Tidak Ada Pelajar dan ASN Kena Judi Online

BANDUNG, Prolite – Marak pemberitaan judi online (Judol) sudah merambah semua lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat mampu, tidak mampu, mahasiswa, aparat keamanan, hingga pejabat.

Mirisnya lagi ditemukan juga para pemain judol adalah anak-anak sekolah.

Menanggapi itu, Pelaksanaan Harian Sekretaris Daerah (Plh Sekda) Kota Bandung Hikmat Ginanjar mengaku pengawasan terhadap anak-anak bukan hanya di sekolah namun juga di luar sekolah.

Artinya selain para pendidik juga orang tua dan masyarakat harus saling mengawasi.

“Kalau namanya sedang belajar pasti dikelas dan disekolah, mesti diawasi itu kalau anak berada diluar sekolah. Peran masyarakat dan orang tua yang harus mengawasi. Kalau disekolah itu pasti tertib anak-anak taat pada azaz pada aturan sekolah, jadi ya semua masyarakat Bandung mari jaga diri kita dari hal keburukan,” imbuh Hikmat usai acara Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Jalan Merdeka, Jumat (21/6/2024).

Lantas bagaimana jika ditemukan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pemain judol, Hikmat mengaku sampai
hari ini belum ada laporan seperti itu.

“Semua ada teguran, teguran lisan 1,2,3, dan dilihat kasusnya seperti apa. Nanti meningkat sanksi seperti apa, yang pasti belum ada kejadian dan mudah-mudahan tidak kejadian ya,” harapnya.

PPDB Kota Bandung, Sekda: Belum Ada Laporan Masalah

BANDUNG, Prolite – Pada PPDB Kota Bandung 2024, Pelaksanaan harian Sekertaris Daerah ( Plh Sekda) Kota Bandung Hikmat Ginanjar mengklaim hingga Jumat (21/6/2024) pihaknya belum menerima permasalahan seputar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Kita masih evaluasi ya, secara keseluruhan dari mulai pendaftaran sampai pelaksanaan pengumuman hari ini sedang dievaluasi oleh teman-teman,” ujar Hikmat yang juga merangkap Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Hikmat tetap bersikukuh bahwa PPDB tahun ini belum ada laporan yang tidak baik.

“Saya pikir yang namanya persepsi itu ya semua berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam SOP, semua sudah sesuai aturan ya. Sampai hari ini tidak ada laporan seperti itu semua masih sesuai aturan karena memudahkan masyarakat daftar melalui online kemudian pengumuman pun online,” tandasnya.

Begitupun disinggung ada perbedaan kuota dengan simdik, Hikmat mengaku belum menerim laporan tersebut.

“Sampai hari ini belum menerima laporan itu ya, sampai hari ini sesuai aturan kaidah yang ada. Pasti secara keseluruhan akan kita evaluasi,” paparnya.

Bangunan Heritage Kantor DKPP Tepat Di Bawah Jalur Flyover Ciroyom

BANDUNG, Prolite – Pantau proyek kementerian pembangunan Flyover Ciroyom, Sekertaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan bahwa bangunan heritage tepatnya pos pengamanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) selama ini ada akan dibuat ulang tidak dihilangkan.

Hal itu karena bangunan tersebut menghalangi jalur keluar kendaraan besar atau truk pembawa hewan ternak ke DKPP.

Jelas Ema selama pembangunan ini, kendaraan tersebut usai mengirim hewan ternak selalu melawan arus sehingga mengganggu lalu lintas.

“Seharusnya dia keluar pintu ke kiri tapi ada bangunan ini. Sehingga ke kanan dan itu melawan arus, sementara sih tidak apa-apa tapi kalau permanen kan repot,” jelas Ema usai memantau lokasi.

Pergeseran bangunan heritage sendiri diakui Ema tidak masalah karena bangunan itu bukan dihilangkan melainkan dibuat ulang.

“Ya tidak akan 100% seperti itu, tetapi bangunan tetap ada dan bentuk pun sama seperti itu hanya beda lokasinya,” tuturnya.

Alasan pemugaran sendiri kata Ema ini karena kepentingan masyarakat bukan kepentingan proyek flyover Ciroyom.

“Ya kan kendaraan hewan ini ke sini membawa hewan yang diperuntukan masyarakat. Jadi jangan ada istilah tidak diijinkan karena cagar budaya,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu Ema juga berpesan bahwa setelah pembangunan selesai kewilayahan atau camat menjaga bawah flyover agar menjadi ruang publik namun tidak ada aktivitas ekonomi.

“Kalau nanti beralasan dulunya usaha di sini, kan sudah diberi kerohiman,” tegasnya.

Sayangnya disinggung kapan flyover Ciroyom ini akan beroperasi Ema tidak mengetahuinya. Pasalnya ini proyek pusat sehingga yang lebih mengetahui kapan digunakan adalah pusat.

Banyak Isu Strategis, Sekda Harapkan Pewarta Balai Kota Bandung Jadi Mitra Penyebar Informasi

BANDUNG, Prolite – Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengapresiasi kehadiran Pewarta Balai Kota Bandung (PBB). Menurutnya, peran media sangat penting di tengah perkembangan isu strategis Kota Bandung.

Menurutnya, peran media sangat dibutuhkan guna menyebarkan informasi di Kota Bandung. Termasuk salah satunya program-program Pemkot Bandung.

“Pemerintah Kota Bandung memiliki keterbatasan mengeksplorasi hal apapun, termasuk informasi. Tanpa dukungan media, kami tidak optimal,” ujar Ema dalam pengukuhan pengurus Pewarta Balai Kota Bandung (PBB) periode 2024—2027, Jumat 19 Januari 2024.

Ema juga berharap, kolaborasi yang terjalin antara Pemkot Bandung dan PBB dapat terus berlanjut serta memberi daya dukung optimal.

Ema berharap, sejumlah isu yang strategis untuk disosialisasikan, antara lain menyangkut pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, dan pembinaan kemasyarakatan.

“Kami yakin dengan solidaritas, kekurangan di hari kemarin dapat kita perbaiki,” kata Ema.

Sementara itu Ketua Pengurus Pewarta Balai Kota Bandung 2024-2027, Putra Prima Perdana berharap, kolaborasi antara Pemkot Bandung dan PBB dapat menjembatani aspirasi masyarakat agar cepat sampai ke pemerintah.

Ia optimis, PBB akan memberi lebih banyak manfaat dalam upaya penyebarluasan informasi di Kota Bandung.

“Harapan kita, PBB dapat menjadi jembatan untuk aspirasi masyarakat agar bisa cepat sampai ke para pemangku kebijakan di Kota Bandung,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Penasehat PBB, Tommy Riyadi juga berharap, kolaborasi Pemkot Bandung dan PBB akan lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi, khususnya terkait program-program serta isu strategis Kota Bandung.

“Kami berharap ke depannya kerja sama ini menjadi lebih baik. Kawan-kawan di sini memiliki tugas untuk membuat produk jurnalistik, yaitu berita,” tuturnya.

Adapun pada kesempatan tersebut, Putra Prima Perdana dikukuhkan menjadi Ketua Pengurus PBB periode 2024-2027, menggantikan Yogi Pasha.

Pemkot Bandung Akan Tindak Tegas Parkir Liar

BANDUNG, Prolite – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan menindak tegas parkir liar di Kota Bandung.

“Namanya parkir liar dimana-mana itu ilegal. Artinya itu harus ditertibkan. Karena kota ini bagian negara hukum, jadi aturan harus diikuti,” tegas Ema, Rabu 4 Oktober 2023.

Sebagai tindaklanjut, Ema berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk menegakan Peraturan Wali Kota Bandung yang sudah ditetapkan.

Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 66 Tahun 2021 tetang Tarif Layanan Parkir.

“Nanti kita minta supaya Dishub menegakkan Perwal dan yang namanya parkir itu tempatnya sudah ditetapkan dengan ketetapan keputusan Wali Kota,” kata Ema.

Selain itu, Ema menginstruksikan Satpol PP untuk memantau kawasan tersebut agar kondusif.

Lebih lanjut, Ema pun memerintahkan Inspektorat untuk berkoordinasi dengan Tim Saber Pungli untuk menindaklanjuti masalah ini.

“Saya juga berkoordinasi dengan Wakapolrestabes, sebagai Ketua Saber Pungli,” katanya.

Jalan Cimincrang Masih Proporsional, Tak Perlu Pelebaran

BANDUNG. Prolite – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna angkat bicara soal problematika Jalan Cimincrang yang menjadi akses menuju Masjid Aljabbar juga Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

“Soal akses menuju Masjid Aljabbar, saya pikir masih normal-normal saja. Baik itu yang jalan Cimincrang, kemudian juga jalan yang masuk ke GBLA. Itu menurut saya masih sangat layak. Jadi masih cukup representatiflakses jalan ke sana,” ujar Ema.

Soal pelebaran jalan pun Ema memastikan hal itu tidak mungkin. Hal itu arena kondisi jalan saat ini sangat berdekatan dengan tempat tinggal warga.

“Tidak mungkin kita melebarkan akses menuju Masjid Aljabbar ini, rumahnya udah pepet-pepetan ke jalan gitu,” ujarnya.

Bahkan lanjut Ema, jika dikalkulasikan anggaran, biaya pembangunan tersebut sangat tinggi.

“Mau uang berapa yang harus kita keluarkan? Kita tidak punya dana untuk itu. Kalau menurut saya, tidak mungkin membebaskan dan melebarkan. Berapa ratus miliar uang harus keluar,” tutur Ema.