Pemkot Bandung Luncurkan Petugas Gaslah, Fokus Kelola Sampah dari Sumbernya

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi meluncurkan Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah (Gaslah) di Alun-Alun Ujungberung, Senin, 26 Januari 2026.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan peluncuran Gaslah dipercepat karena kondisi darurat pengelolaan sampah.

Ia menyebut, Pemkot Bandung memilih fokus pada pengelolaan sampah dari sumbernya, yakni rumah tangga dan tingkat RW.

“Alhamdulillah pagi hari ini kita meluncurkan Gaslah. Waktunya memang dipercepat karena kita sedang mengalami krisis pengelolaan sampah. Setelah insinerator dilarang, kita merespons dengan meluncurkan Gaslah,” ujar Farhan.

Melalui program ini, Pemkot Bandung merekrut sebanyak petugas Gaslah yang akan ditempatkan dengan skema satu orang satu RW.

Para petugas memiliki tugas utama memastikan sampah rumah tangga telah terpilah antara organik dan non-organik sejak dari sumbernya.

“Setiap pagi petugas Gaslah akan mengetuk pintu rumah warga untuk memastikan sampah sudah terpilah. Sampah organik akan dibawa dan diolah di titik-titik pengolahan yang telah ditentukan di tingkat kelurahan,” jelas Farhan.

Menurut Farhan, saat ini petugas Gaslah yang telah merekrut sekitar 900 petugas, dan masih dalam proses ada sekitar 300 petugas lagi.

“Dari pendaftar, 400 sudah gugur. Begitu kira-kira. Jadi proses seleksi sangat ketat,” ujarnya.

Ia menambahkan, peran kelurahan menjadi sangat krusial dalam program ini. Setiap kelurahan ditargetkan mampu mengolah minimal 25 kilogram sampah organik per hari. Dengan rata-rata satu kelurahan memiliki sekitar 10 RW, maka kapasitas pengolahan ditargetkan mencapai 250 kilogram per hari.

“Saya titip tugas berat kepada para lurah untuk memastikan di setiap kelurahan tersedia tempat pengolahan sampah organik,” katanya.

Sedangkan sampah non-organik yang telah dipilah akan diangkut oleh petugas pengangkut sampah. Pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di tingkat kecamatan juga menjadi perhatian serius agar proses pengangkutan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berjalan lebih tertib dan teratur.

Farhan mengungkapkan, kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti saat ini berada dalam status sangat kritis. Peringatan tersebut, kata dia, disampaikan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Karena itu, upaya Gaslah ini bukan hanya soal mengangkut sampah, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar persoalan sampah selesai di level RW,” tegasnya.

Dari sisi pembiayaan, setiap petugas Gaslah mendapatkan honor sebesar per orang per bulan. Total anggaran yang dialokasikan Pemkot Bandung untuk program ini mencapai sekitar Rp27 miliar per tahun.

Sampah organik yang diolah akan dimanfaatkan menjadi berbagai produk, seperti kompos dan maggot. Hasil pengolahan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung program kewilayahan, termasuk ketahanan pangan di tingkat kelurahan.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto menjelaskan, Gaslah bertujuan mendorong kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, menyediakan layanan pengumpulan dan pengolahan sampah organik secara berkelanjutan, mengurangi volume sampah ke TPS dan TPA, serta memperkuat kawasan bebas sampah.

Saat ini, Kota Bandung menghasilkan rata-rata ton sampah per hari, dengan 30 hingga 40 persen di antaranya merupakan sampah organik. Tanpa pengelolaan dari sumbernya, sampah organik berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan yang serius.

“Petugas Gaslah menjadi ujung tombak layanan pengelolaan sampah di tingkat RW,” ungkapnya.

Krisis Sampah di Depan Mata, Wali Kota Bandung Dorong Perubahan dari Rumah Tangga

Prolite – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan tantangan paling krusial yang saat ini dihadapi Kota Bandung.

Ia menyebut kondisi saat ini sebagai momen penentuan dalam upaya menyelamatkan kota dari krisis sampah yang kian mengkhawatirkan.

Farhan mengungkapkan, saat ini Kota Bandung terjadi pengurangan kuota pengiriman ke TPA Sarimukti.

Namun demikian, Pemerintah Kota Bandung memilih tidak menunggu keputusan tersebut dan langsung mengambil langkah antisipatif.

Langkah utama yang ditekankan adalah edukasi pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga.

Sebanyak petugas akan direkrut dan ditempatkan di setiap RW untuk mendukung pengelolaan dan pemilahan secara berkelanjutan.

“Paradigma lama harus kita ubah. Sampah tidak cukup hanya diangkut, tetapi harus habis dan diolah hari itu juga,” ujar Wali Kota di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (12/1/2026).

Ia menjelaskan, selama ini pengelolaan sampah terlalu berfokus pada pengangkutan, sehingga masyarakat cenderung merasa cukup dengan membayar retribusi.

Pola pikir tersebut, menurutnya, sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Pemilahan adalah langkah paling sederhana, namun paling menentukan.

Ia memberikan contoh sederhana bagaimana satu jenis makanan dapat menghasilkan beberapa jenis yang seharusnya dipisahkan sejak awal.

Ia mengakui bahwa perubahan ini tidak mudah dan tidak akan memberikan hasil instan.

Namun ia yakin perubahan paradigma merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalan sampah secara berkelanjutan.

“Ini bukan pekerjaan satu atau dua tahun. Ini pekerjaan peradaban,” ujarnya.

Melalui kolaborasi lintas wilayah, lintas OPD, dan partisipasi aktif masyarakat, Wali Kota optimistis Kota Bandung mampu keluar dari krisis dan membangun sistem pengelolaan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Sampah Diprediksi Kembali Menumpuk, Wali Kota Bandung Ajak Warga Terlibat Aktif dari Hulu

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengakui adanya risiko serius terkait pengelolaan sampah mulai 12 Januari 2026, menyusul pengurangan kuota pengiriman sampah ke TPA Sarimukti.

Pengurangan tersebut berpotensi menyisakan sekitar 200 ton sampah per hari yang harus ditangani di dalam kota.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan, kondisi ini disampaikan secara terbuka agar masyarakat memahami tantangan yang dihadapi pemerintah.

“Kita tidak ingin menutup-nutupi. Risiko itu ada dan harus kita hadapi bersama,” ujarnya di Balai Kota Bandung.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Bandung akan segera meluncurkan program Gaslah, yakni petugas pemilah dan pengolah yang ditempatkan di setiap RW.

Dari total RW, masing-masing akan memiliki petugas yang bertugas melakukan edukasi dan pendampingan langsung kepada warga.

“Petugas ini bekerja door to door. Tujuan utamanya memastikan pemilahan dari sumbernya,” jelasnya.

Selain itu, Pemkot akan menambah jumlah penyapu jalan dan memperkuat program kebersihan lainnya, sehingga total petugas yang dibiayai pemerintah diperkirakan mencapai hingga orang.

Pemkot juga berupaya meningkatkan kapasitas pengolahan berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) hingga lima kali lipat, serta mengoptimalkan teknologi biodigester dan insinerator dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

“Tumpukan sampah seperti yang terjadi beberapa bulan lalu mudah-mudahan tidak terulang. Tapi kuncinya satu, partisipasi masyarakat,” ucap Farhan.

Kota Bandung Bersama Tangani Masalah Sampah, Kewilayahan dan Dunia Usaha Jadi Kunci Sukses

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bertekad membereskan penanganan sampah di tengah keterbatasan kuota pengiriman ke TPA Sarimukti.

Berdasarkan data yang diterima Humas Kota Bandung, timbulan sampah harian Kota Bandung mencapai ton per hari. Sementara kapasitas TPA Sarimukti saat ini hanya bisa menampung 938 ton per hari. Sehingga terdapat gap 554 ton per hari yang tidak dapat sepenuhnya dikirim ke fasilitas akhir dan harus dikelola di dalam kota.

Di sisi lain, hingga akhir kuartal 2025, Pemkot bersama kolaborator sektor swasta telah mengoperasikan infrastruktur pengolahan kota berprinsip 3R (Reduce – Reuse – Recycle) dengan capaian 207,58 ton per hari.

Walau sebagian sampah sudah bisa diolah di dalam kota, volumenya masih belum cukup untuk menyelesaikan seluruh sisa sampah yang tak bisa dikirim ke TPA, sehingga pemerintah kota memperluas wilayah penyelesaian ke level RW, kawasan komersial dan rumah tangga.

Untuk menekan gap tersebut, sebanyak RW kini diaktifkan sebagai simpul pengolahan organik. Masing-masing didukung oleh satu petugas pemilah dan pengolah dengan kapasitas olah 100 kg per RW setiap harinya.

Skema ini membuka potensi pengolahan mandiri hingga 159,7 ton per hari yang menjadikan RW bukan lagi unit administratif, melainkan garda terdepan pengurangan sampah dari sumbernya.

Petugas RW fokus pada pemilahan dan pengolahan sampah organik agar tidak tertahan lama di TPS, memotong potensi bau, sekaligus menghasilkan kompos yang dapat dimanfaatkan kebun warga di program Buruan SAE (Sehat, Alami, Ekonomis).

Selanjutnya, Pemkot juga mendorong 86,72 ton per hari dapat diolah langsung kawasan usaha seperti hotel, perkantoran, restoran, ritel serta rumah tangga melalui pengelolaan internal.

Dengan begitu, rantai olah kota dibangun melalui empat komponen kunci, yaitu infrastruktur kota, RW, kawasan usaha, dan rumah tangga, yang menjadikannya sebagai sistem kebersihan berlapis yang tidak lagi bertumpu pada satu poros penyelesaian.

Pada pos pengolahan residu besar yang tidak dapat ditangani oleh 3R hulu, kinerja insinerator diperkuat sebagai komponen hilir pengurangan volume besar namun tetap menjaga taat baku mutu emisi dan disiplin operasi.

Pemkot Bandung memastikan, penguatan insinerator dilakukan dengan orientasi tata kelola operasi, bukan substitusi dari edukasi 3R di sumber.

Transformasi tersebut diperkuat melalui orkestrasi tiga program sirkuler kota yang berjalan berkesinambungan:

1. Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) berfokus pada pengurangan dan pemilahan di sumber, serta pemanfaatan sampah organik menjadi kompos dan eco-enzyme.

2. Buruan SAE yaitu ruang pemberdayaan kebun kolektif dan keluarga berbasis pemakaian kompos dari hulu.

3. Dapur Dahsat merupakan program penguatan gizi keluarga dan pencegahan stunting dengan memanfaatkan hasil panen kebun warga dan pangan lokal.

Ketiganya membentuk mata rantai sirkular baru. Sampah organik yang dipilah warga kini diolah di RW menjadi kompos serta eco-enzyme.

Hasil olahan ini kemudian kembali masuk ke kebun keluarga atau komunitas sebagai pupuk alami untuk menyuburkan tanaman pangan.

Dari kebun-kebun tersebut, warga memanen pangan sehat yang bisa langsung dikonsumsi di rumah, dibagikan di lingkungan atau dimanfaatkan sebagai bahan pada program gizi keluarga.

Siklus ini pada akhirnya memperkuat asupan bergizi, menurunkan risiko stunting dan secara bertahap meningkatkan kualitas kesehatan keluarga di Kota Bandung.

Agar mata rantai sirkular ini berjalan optimal, ritme layanan kebersihan kota pun disesuaikan lebih awal.

Sementara itu, jam operasional penyapuan dimajukan ke pukul WIB, memastikan jalan dan gang bersih sebelum aktivitas warga dimulai.

Perubahan waktu ini bukan sekadar penyesuaian jam kerja, tetapi didesain untuk menekan dampak layanan yang sebelumnya beririsan dengan jam keberangkatan sekolah dan jam produktif warga.

Dengan ruang publik yang sudah bersih sejak pagi maka mobilitas warga menjadi lebih nyaman.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebut, keberlanjutan sistem kebersihan tidak hanya diukur dari tonase, tetapi dari pengalaman langsung yang dirasakan warga.

Mulai dari kebersihan jalan dan gang sejak pagi, berkurangnya bau di TPS, ritme pengangkutan dan pengolahan yang lebih baik, hingga manfaat yang kembali lagi ke keluarga melalui pangan sehat dan peningkatan kualitas kesehatan.

“Bandung butuh solusi yang sistemik, tegas, terukur, dan dirasakan manfaatnya langsung oleh warga. Kami perkuat layanan pengangkutan dan pengolahan di hilir, termasuk pengelolaan residu lewat insinerator dengan standar emisi yang terkendali,” ujarnya.

“Namun, kami juga transparan: masalah sampah tidak akan selesai hanya di fasilitas akhir. Itu sebabnya kami gerakkan RW sebagai barisan terdepan gerakan pilah dan olah dari rumah, dari gang, dari lingkungan terdekat. Ketika sampah organik diolah jadi kompos, kebun pangan tumbuh di pekarangan, dan gizi keluarga meningkat. Di situlah sistem sirkular kita benar-benar bekerja,” paparnya.

Farhan menyebut, penanganan masalah sampah di Kota Bandung bukan sekadar target tonase, melainkan soal kualitas hidup keluarga Bandung

“Dengan komitmen pemerintah yang kuat dan kolaborasi warga yang konsisten, insyaallah Bandung akan semakin bersih, sehat, dan lebih kuat,” ujar Farhan.

Pemerintah Kota Bandung optimis pendekatan multi-simpul ini akan secara bertahap menutup selisih kapasitas pengelolaan sampah di dalam kota, sekaligus memastikan sistemnya lebih berfokus pada kebutuhan warga.

Bukan hanya memindahkan sampah, tetapi juga mengelolanya dari sumber, mengurangi bau di TPS, menjaga ritme pengangkutan dan pengolahan agar tetap stabil, serta menghadirkan manfaat yang kembali langsung ke keluarga dan lingkungan.

Pola ini diharapkan memperkuat ketahanan kebersihan kota dalam jangka panjang.

Selain itu, Pemkot Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidip menegaskan komitmennya menjaga kelestarian sungai dengan memastikan bahwa pengelolaan sampah tidak dilakukan melalui pembuangan ke sungai dalam bentuk apa pun.

Semua hal yang dilakukan Pemkot Bandung berkaitan dengan pengelolaan dan penanganan sampah melibatkan aparat kewilayahan. Camat dan lurah merupakan wali kota diwilayahnya yg mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam pengolahan sesuai aturan yg telah ditentukan.

Kerahkan Tujuh Armada, Tumpukan Sampah di TPS Ciwastra Mulai Menurun

Prolite – Upaya percepatan penanganan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Ciwastra mulai menunjukkan hasil positif.

Tumpukan sampah yang sebelumnya mencapai 527 meter kubik kini berangsur menurun setelah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung mengoptimalkan pengangkutan sejak Senin 17 November 2025 pagi.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 (PPLB3) DLH Kota Bandung, Salman Faruq menjelaskan, sejak Senin 17 November 2025 pihaknya mengerahkan tujuh armada untuk mengangkut sampah dari TPS Ciwastra.

Armada terdiri dari 3 unit toronton D-T 25 m³, 2 unit Dump Truck 12 m³, dan 2 unit Loader Hauler 12 m³.

“Total sampah yang terangkut hari ini sebanyak 123 meter kubik,” ujar Salman, Senin, 17 November 2025.

Dengan pengangkutan tersebut, tumpukan sampah yang tadinya menumpuk hingga 527 m³ kini tersisa 404 m³.

Pengangkutan akan dilanjutkan kembali pada Selasa 18 November 2025 pukul WIB hingga tumpukan benar-benar habis.

Meski armada pengangkut beroperasi setiap hari, pedagang di sekitar pasar mengungkapkan bahwa sampah terus berdatangan dari berbagai arah.

“Pengangkutan sehari sekali, tapi yang buangnya non stop 24 jam,” ujar salah satu pedagang, Asep.

Ia menuturkan, sampah yang menumpuk bukan hanya berasal dari aktivitas pasar, tetapi juga dari warga sekitar serta beberapa kelurahan di wilayah Ciwastra yang memilih membuang sampah ke TPS tersebut.

Hal inilah yang membuat volume sampah kerap melonjak meski sudah dilakukan pengangkutan rutin.

Sedangkan DLH Kota Bandung menegaskan, penanganan tumpukan sampah harus dibarengi dengan disiplin pembuangan dari masyarakat dan pengawasan kawasan.

Dengan kondisi TPS yang menerima buangan tanpa henti, pengendalian volume perlu kerja sama seluruh pihak.

Upaya lanjutan akan terus dilakukan hingga kondisi TPS Ciwastra kembali normal dan tidak mengganggu aktivitas warga maupun pedagang di sekitarnya.

Partisipasi Warga Jadi Tantangan Utama Pengelolaan Sampah di Kota Bandung

Prolite – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengakui, tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung saat ini bukan pada teknologi, melainkan pada partisipasi masyarakat.

“Tantangan saya sekarang ini dalam pengelolaan sampah bukan teknologi, tapi public participatory. Partisipasi masyarakat soal sampah itu masih sangat rendah,” ujar Farhan.

Hal tersebut disampaikan Farhan pada Talkshow INNOVIBES Vol. 3 dengan topik Circular Economy dan Masa Depan Kota Berkelanjutan di Innercourt ITB Innovation Park, Kawasan Summarecon Bandung, Kamis 13 November 2025.

Ia menyebut, dari RW yang ada di Kota Bandung, sejak program Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan (Kang Pisman) diluncurkan sekitar tahun 2019 dan disusul oleh program Buruan Sae (Urban Farming), hanya sekitar 400 RW yang benar-benar menerapkan prinsip pengelolaan sampah dengan baik.

“Artinya masih ada lebih dari seribu RW yang belum disiplin dalam pengelolaan sampah. Padahal, kuncinya bukan di alat atau mesin, tapi di kesadaran warganya,” jelasnya.

Ia juga menyinggung fenomena maraknya ketertarikan pada teknologi insinerator untuk mengolah sampah. Namun menurutnya, solusi utama tetap harus dimulai dari tingkat RW.

“Sekarang semua orang tergila-gila pada insinerator. Padahal, grand desain Kota Bandung adalah 30 persen sampah harus habis di RW. Harus habis di RW. Mau tidak mau, kita harus memastikan RW itu bisa mengolah sampah organik di wilayahnya masing-masing,” tutur Farhan.

Ia menjelaskan, sampah nonorganik yang tersisa bisa diolah menjadi bahan daur ulang seperti plastik, atau dimasukkan ke dalam Refuse Derived Fuel (RDF) bahan bakar alternatif dari residu sampah.

“Alhamdulillah di Cigondewah sudah ada industri pengolahan plastik yang besar. Tapi untuk RDF, produksi kita baru sekitar 10 ton. Kalau 60 ton, bisa terjadi tumpukan selama dua hari,” ungkapnya.

Farhan berharap masyarakat bisa lebih aktif dan konsisten dalam memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah, agar Kota Bandung benar-benar menuju kota yang bersih dan berkelanjutan.

“Kuncinya bukan di mesin mahal, tapi di kebiasaan kecil setiap hari. Kalau tiap RW bergerak, Bandung pasti bisa,” ucapnya.

Kuota Tonase Pembuangan Sampah Bandung Barat ke TPA Sarimukti Bertambah, Jeje Ritchie Ismail: Terimakasih Pa Gubernur

Prolite – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail bersyukur tonase  kuota pembuangan sampah Kabupaten Bandung Barat ke TPA Sarimukti ditambah Pemprov Jawa Barat.

Sebelumnya, Pemprov Jabar  menetapkan aturan pembatasan tonase ke TPA Sarimukti dalam Surat Edaran Sekda Jabar Nomor 6174/ tentang Peringatan dan Pembatasan Pembuangan Sampah ke TPPAS Regional Sarimukti.

Untuk diketahui, Kota Bandung mendapat kuota maksimal 981,31 ton per hari, atau ,34 tonselama 14 hari. Kota Cimahi dibatasi 119,16 ton per hari (,24 ton per dua minggu),

Sementara itu, Kabupaten Bandung 280,37 ton per hari (,18 ton per dua minggu), dan Kabupaten Bandung Barat 119,16 tonper hari (,24 ton per dua minggu).

Jeje Ritchie Ismail mengatakan, Pemerintah KBB menyampaikanterima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penambahan kuota tonase tersebut.

“Kami mengucapkan terimakasih pada Pemprov Jawa Barat khususnya kepada Bapak Gubernur beserta jajaran, yang telah memberikan persetujuan penambahan tonase pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti,” katanya, Rabu (8/10).

Ia menambahkan, persetujuan ini merupakan hasil dari proses pengajuan resmi Pemkab Bandung Barat yang telah melalui beberapa tahapan. Sehingga, permintaan penambahan kuota ritase KBB ditambah.

“Sejak awal, saya sudah menyampaikan langsung kebutuhan ini, bahkan saat kegiatan retret di Magelang. Setelah itu, kami mengirimkan surat permohonan secara resmi,” katanya.

“Dan saya juga sempat menghadap langsung kepada Bapak Gubernur untuk menyampaikan kondisi di lapangan. Surat terakhir kami kirimkan pada bulan September, dan alhamdulillah kini sudah mendapat persetujuan,” sambungnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, penambahan tonase ini sangat penting karena akan mempercepat proses penanganan dan pembersihan sampah di wilayah Bandung Barat, khususnya di titik-titik yang selama ini mengalami penumpukan.

“Kami juga menyambut baik arahan dari Pemerintah Provinsi agar peningkatan tonase ini dibarengi dengan penguatan program pengurangan, pemanfaatan, dan daur ulang sampah di tingkat rumah tangga, RW/RT, hingga lingkungan TPS,” katanya.

Ia menegaskan, Pemkab Bandung Barat berkomitmen untuk terus memperkuat edukasi dan kolaborasi bersama masyarakat agar pengelolaan sampah dilakukan mulai dari sumbernya.

“Dengan dukungan dan kolaborasi semua pihak, insyaallah persoalan sampah di Bandung Barat dapat tertangani dengan lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan,” katanya.

“Penanganan sampah ini merupakan satu dari tiga prioritas utama di tahun pertama saya menjabat, selain perbaikan jalan dan peningkatan infrastruktur pendidikan. Alhamdulillah, satu per satu persoalan besar di Bandung Barat mulai kita selesaikan bersama,” tandasnya.

INGAT ! Kota Bandung Dipantau 24 Jam Buang Sampah Sembarangan Ditindak Tegas di Tempat

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan menindak tegas masyarakat yang buang sampah sembarang di seluruh wilayah Kota Bandung.

Masalah sampah di Kota Bandung memang tidak ada habis-habisnya, adanya penumpukan di pasar maupun di jalanan selalu menjadi PR bersama.

Pemkot Bandung menerima laporan jika oknum warga terpantau membuang sampah sembarangan di Jalan Cikutra dan Ahmad Yani sekitar RS Santo Yusup.

Atas laporan itu, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin meninjau langsung ke lokasi pada Senin, 15 September 2025. Ia didampingi Kasatpol PP, Kadis Lingkungan Hidup Kota Bandung, Camat Cibeunying Kidul, Lurah Cikutra, serta sejumlah jajaran terkait.

Saat peninjauan, Erwin menyampaikan, sebagian besar pelaku pembuangan bukanlah warga setempat.

“Alhamdulillah hari ini saya monitoring ke sini, berdiskusi dengan Pak Camat dan Bu Lurah. Ternyata sampah yang menumpuk di jalan ini sebagian besar bukan dari penduduk sekitar. Diduga kebiasaan ini terbawa sejak masa pandemi Covid-19, dan terus berlanjut hingga sekarang,” jelasnya.

Pemkot Bandung akan memaksimalkan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di sekitar kawasan tersebut, termasuk rencana menempatkan mesin insinerator dan melakukan renovasi lahan untuk pengelolaan lebih optimal.

Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat pengawasan dengan menempatkan personil Satpol PP di sepanjang Jalan Ahmad Yani hingga Cicadas. Langkah ini diambil agar masyarakat tidak lagi membuang didaerah ini.

“Kami mengimbau warga Bandung dan sekitarnya agar tidak lagi membuang di pinggir jalan. Jika kedapatan, kami akan tindak tegas sesuai Perda dan bisa langsung diproses secara hukum,” tegasnya.

Erwin juga menginstruksikan agar camat dan lurah merapatkan barisan dengan para ketua RW di tiga kelurahan yang terdampak, yakni Kelurahan Cikutra, Kebonwaru, dan Cicadas. Hal ini untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat agar menjaga lingkungan tetap bersih.

“Ini bukan hanya soal sampah, tapi juga soal citra Kota Bandung. Jangan sampai Bandung dinilai jorok hanya karena ulah segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.

Selain persoalan sampah, Erwin juga menyoroti aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di kawasan tersebut. Erwin menegaskan, aktivitas PKL hanya diperbolehkan hingga pukul WIB. Setelah itu, lokasi harus segera dibersihkan dan sampah dibuang ke TPS.

“PKL di sini sampai pukul , setelah itu mereka harus selesai dan sampah langsung diangkut ke TPS. Yang menjadi persoalan adalah di sepanjang Jalan Ahmad Yani–Cicadas yang masih rawan kotor karena ulah warga yang buang sampah sembarangan,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, patroli Satpol PP akan mulai dilakukan setiap hari. Warga yang kedapatan membuang sembarangan akan langsung ditindak dan bisa disidangkan sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Warga Bandung, khususnya yang di sekitar sini, tolong jangan lagi membuang di pinggir jalan. Mulai besok kami akan lakukan patroli, dan jika ada yang melanggar akan langsung ditindak sesuai aturan,” kata Erwin.

Penanganan Sampah Selama Idul Fitri di Kota Bandung Terkendali

BANDUNG, Prolite – Kota Bandung berhasil menghindari krisis sampah selama Idul Fitri 1446 H. Wali Kota Muhammad Farhan memberikan apresiasi tinggi kepada warga yang turut mengolah sampah serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) beserta seluruh jajaran camat dan lurah yang berhasil menjaga alur pengangkutan sampah tetap berjalan lancar selama 14 hari masa rawan.

“Sejak 24 Maret hingga 6 April, dari target 140 rit per hari, hanya ada kelebihan satu rit saja. Ini pencapaian luar biasa,” ujar Farhan dalam apel pagi di Balai Kota.

Ia mengatakan, strategi pengangkutan yang tepat serta kebijakan penutupan PKL pada malam takbiran pukul WIB sangat efektif dalam mengendalikan lonjakan volume sampah selama Idul fitri.

Meski demikian, Farhan menyebut, tantangan masih besar. Ia mengungkapkan bahwa munculnya titik-titik baru pembuangan sampah liar di pinggir jalan menjadi masalah serius yang harus segera diatasi.

“Ini pekerjaan rumah. Banyak warga buang sampah sembarangan, bahkan di tempat-tempat yang sebelumnya bersih,” katanya.

Beberapa wilayah yang mengalami lonjakan volume sampah selama Idul fitri cukup tinggi antara lain Cicadas, yang biasanya hanya dua rit, namun saat ini mengalami lonjakan cukup signifikan karena sampah jalanan.

Farhan juga menyinggung soal jenis sampah yang menjadi tantangan utama di Kota Bandung, yaitu food waste atau sampah sisa makanan dan pembungkus makanan berbahan daun pisang.

“Sampah daun cau (pisang) ini susah terurai cepat. Kita butuh teknologi pengolahan yang bisa menghancurkannya dalam waktu singkat,” ujarnya.

Ia mengundang para ahli dan inovator untuk membantu menemukan solusi pengolahan limbah organik ini.

“Kita butuh teknologi kompos yang cepat, bukan tiga hari baru hancur. Kalau bisa cepat, maka tumpukan sampah bisa kita atasi dari hulu ke hilir,” ungkapnya.

Ia menegaskan, penanganan sampah adalah prioritas utama Pemkot Bandung.

“Nomor satu sampah, nomor dua sampah, dan nomor tiga juga sampah. Kita tidak bisa menunda lagi,” katanya.

Kejar Target 430 Ton Per Hari, Pemkot Bandung Segera Kick Off Penanganan Sampah

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan memulai langkah penanganan sampah secara intensif pekan ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengatasi permasalahan, terutama setelah dihentikannya kerja sama pembuangan ke TPA Pasir Bajing.

Usai menggelar Rapat Kordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengungkapkan, ada tiga tahap penyelesaian masalah sampah, yaitu penanganan, pemulihan, dan penormalan.

“Pada tahap ini, yakni penanganan, ada titik-titik kumpul timbunan sampah di 136 lokasi yang harus segera dimusnahkan. Sampah dari titik kumpul akan dibawa ke TPS terdekat dan dimusnahkan dengan insinerator. Namun, pembuangan ke TPA Sarimukti masih tetap berjalan,” ujar Erwin di Kantor DLH Kota Bandung, Senin 24 Februari 2025.

Dari total timbunan sampah harian, sekitar 430 ton masih belum tertangani. Untuk mengatasi hal ini, Pemkot Bandung menargetkan pemusnahan 430 ton sampah per hari dalam tiga bulan ke depan.

Selain itu, upaya memperluas Kemitraan Bank Sampah (KBS) hingga 700 titik juga terus dikejar guna mengurangi jumlah sampah yang harus dikirim ke TPA.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Bandung, Dudy Prayudi mengakui, persoalan sampah masih menjadi tantangan utama. Pasalnya, sejak 3 Oktober 2024, kuota pengiriman sampah ke TPA Sarimukti dikurangi dari 170 ritase menjadi 140 rit per hari.

Meski ada tambahan lima rit pada 8 Februari hingga 10 Maret 2025 (sehingga jatah ritase bertambah menjadi 145 rit), setelahnya jumlah ritase ini akan kembali turun ke 140 rit per hari. Sedangkan rata-rata produksi sampah Kota Bandung masih mencapai 154 rit per hari.

“Artinya, ada 14-15 ritase sampah per hari yang belum bisa terangkut ke TPA dan ini harus segera kami selesaikan,” jelas Dudy.

Berdasarkan data DLH Kota Bandung, rata-rata pengiriman sampah ke TPA Sarimukti sepanjang 1-22 Februari 2025 adalah 146 rit per hari, dengan rincian:
– 1–6 Februari: 155 rit per hari
– 7–13 Februari: 142 rit per hari
– 14–22 Februari: 143 rit per hari

Selanjutnya, untuk mengatasi keterbatasan kuota pengiriman sampah ke TPA, Pemkot Bandung menyiapkan beberapa langkah strategis, di antaranya:
1. Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
2. Kerja sama dengan Mesin Olah Runtah (MOTAH) milik BBWS.
3. Pemusnahan sampah dengan MOTAH di Kota Bandung.
4. Pemusnahan sampah dengan mesin pirolisis di TPST Cicukang Holis dan Babakan Siliwangi.
5. Optimalisasi Bank Sampah.
6. Optimalisasi program magotisasi di tingkat kelurahan.
7. Penambahan RW KBS (Kemitraan Bank Sampah).

Sebagai pamungkas, Dudy juga menyebut kick off penanganan sampah Kota Bandung akan digelar beberapa hari ke depan. Meski begitu, DLH Kota Bandung akan mengkoordinir terlebih dahulu hal-hal teknis terkait kick off tersebut.

“Kami perlu berkoordinasi lebih lanjut. Akan kami update segera informasinya dalam beberapa waktu ke depan,” tutur Dudy.