Ingin Tiru RPKD, Diskominfo Kota Bandung Bakal Kembangkan Radio Milik Pemkot

BALI, Prolite – Kabid Komunikasi Publik Diskominfo Kota Denpasar, Dewa Rama menyampaikan bahwa di Kota Denpasar Provinsi Bali radio milik pemerintah RPKD (Radio Publik Kota Denpasar) berhasil menjadi radio yang diminati masyarakat.

Karena banyak menyampaikan informasi lalu lintas, bencana dan informasi lainnya.

Namun demikian, RPKD tidak menjadi saingan bagi radio-radio swasta.

“Untuk media memang kebetulan yang kami tangani di kominfo itu ada radio media online dan media sosial tapi kami memang bersinergi dengan prokopim yang ada di sekretariat wali kota jadi kebetulan karena prokopim masih mengelola urusan kehumasan jadi memang bekerja sama dengan media mainstream juga, jadi kami saling berkoordinasi dan berkolaborasi segala jenis pemberitaan kita kadang kadang menginformasikan kepada prokopim untuk bisa di angkat,” ungkap Dewa Rama disela menerima kunjungan balasan Diskominfo Kota Bandung, Selasa (5/12/2023).

Masih kata Dewa selama setahun ini dari RPKD menerima aduan masyarakat sebanyak 1000 atau sejak 2013 hingga saat ini sekitar 15 ribuan pengaduan.

“Kalo untuk keluhan saat ini adalah tentang sampah karena kemarin yang isunya kemarin kita sedang membangun TPST kebetulan diresmikan oleh Bapak Jokowi juga, memang pada saat berjalannya itu menimbulkan bau di masyarakat, memang kita masih berkoordinasi dengan pihak ketiga yang sedang membangun tpst ini untuk bisa meminimalisir keadaan itu, sementara secara fungsi masyarakat menerima cuman memang baunya tidak sedap,” ucapnya.

Ditempat yang sama Kadiskominfo Kota Bandung Yayan A Brilyana menyampaikan ingin mengembangkan radio di Kota Bandung milik pemerintah yaitu radio Sonata.

Kata Yayan, radio ada kekhususan yang gak disiarkan radio swasta dikarenakan pangsa pasar kurang.

“Kita yang ambil terkait budaya, disabilitas, tidak marketable,” ujarnya.

Namun sayangnya kendati sudah 2 kali kirim surat ke Kemenkominfo agar radio Sonata diberikan frekuensi ternyata belum ada jawaban dengan alasan sudah ada RRI.

“Semua persyaratan termasuk perda nya sudah dibuat. Kami harus berdekatan dengan digital ada ig, ada youtube. Kami ingin output sonata agar budaya kita gak ilang. Banyak pendengar nya dari orang orang migran pekerja luar negeri,” ucapnya lagi.

Karenanya Yayan akan kembali ke kominfo untuk kembali meminta ijin.

“Kami boleh tapi harus digital. Sementara ada khusus dari pendengar. Kami akan tetep berjuang agar sonata sebagai warisan leluhur bisa dimanfaatkan. Seperti kota kota lain,” tutupnya.

BOGOR, Prolite – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, melakukan rapat sinergitas program kerja yang sudah direncanakan berdasarkan usulan dan aspirasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).

Dalam rapat bertema “Sinergitas Pemerintahan (OPD dan DPRD) Kota Bekasi dalam rangka penyusunan RKPD” ini bertujuan untuk menyesuaikan skala prioritas dan program kerja yang akan diwujudkan sesuai dengan program kerja dan aspirasi masyarakat.

PLT Walikota Bekasi Tri Andhianto mengatakan, rapat koordinasi tersebut untuk menyelaraskan program kerja Pemkot Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi. Dari hasil rapat sinergitas tersebut, kata Tri, nantinya akan diwujudkan dalam program kerja yang akan dilakukan oleh masing-masing OPD di Pemkot Bekasi.

“Saya sudah sampaikan kepada anggota dewan apa saja program kerja tahun ini. Karena nantinya hasil rapat sinergitas ini akan segera diwujudkan sesuai kebutuhan serta aspirasi masyarakat melalui Musrenbang beberapa waktu lalu,” ujar Tri kepada awak media di Hotel Aston Bogor.

Tri menambahkan, tidak hanya membahas program kerja tahun 2023, dalam rapat tersebut dirinya juga memaparkan isu strategis pembangunan daerah Kota Bekasi tahun 2024. Isu strategis tersebut, kata Tri, di antaranya, pemerintah dinamis dan transformasi layanan publik, dalam rangka mewujudkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, pembangunan kota berkelanjutan berbasis partisipasi, dan pemerataan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Isu strategis tersebut, pastinya akan dijalankan karena memang berkaitan dengan apa yang menjadi Program kerja Pemkot Bekasi untuk masyarakat,” paparnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Bekasi M. Saifuddaulah menjelaskan, bahwa rapat sinergitas dilakukan agar dapat menyelaraskan serta mensinergikan program kerja antara Pemkot Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi yang imbasnya memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

“Rapat koordinasi ini, sebagai wujud persamaan langkah dan program kerja. Sebagai langkah lanjutan dari hasil reses dan kajian anggota dewan di masing-masing dapil. Semoga rapat sinergitas ini membawa kebaikan ke depan untuk masyarakat dan Kota Bekasi,” ungkap Saifuddaulah.

Ketua DPRD yang biasa disapa Ustadz Daulah ini menuturkan, bersama 50 anggota dewan lainnya juga akan segera memutuskan anggaran dari usulan masyarakat yang telah disimpulkan menjadi satu program kerja.

“Kami bersama Pemkot Bekasi berupaya memberikan dan mewujudkan apa yang menjadi usulan masyarakat, dari hasil rapat ini bisa kita tentukan apa saja yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat Kota Bekasi,” tutupnya. (*/ino)