Pemkot Gelar Konsultasi Publik RKPD 2027, Dewan: Pengangguran Jadi Perhatian Serius

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 beberapa waktu lalu.

Forum ini menjadi tahapan awal dalam penyusunan arah pembangunan Kota Bandung tahun 2027 dengan menitikberatkan pada pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan, serta peningkatan kualitas belanja daerah.

“Forum konsultasi publik ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran dari para pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RKPD Kota Bandung tahun 2027,” ujar Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain.

Menanggapi itu, anggota komisi IV DPRD Kota Bandung Christian Julianto budiman membenarkan bahwa tingkat pengangguran terbuka memang menjadi perhatian serius.

“Bagaimana TPT kota bandung 2025 angkanya masih 2,7 sekian yang mana angka ini masih diatas dari TPT Jabar yang angkanya 6,7 dan masih diatas angka nasional tentunya,” jelas politisi PSI ini.

Christian tak menampik jika mengacu ke tahun sebelumnya 2024 angka TPT ini sudah menurun, sudah membaik begitu, tapi itu bukan menjadi alasan berpuas diri, harus terus berbenah memperbaiki memperbanyak program supaya angka TPT ini bisa terus membaik.

“Dari komisi IV sendiri kita sudah melakukan audensi dengan kementerian ketenagakerjaan pada Januari kemarin, beberapa hal yang kita angkat yaitu mengenai program-program. Dari kemenaker sendiri untuk 2026 kita berharap program magang misalnya yang ada di kemenaker bisa diturunkan dilevel kota begitu sehingga banyak tenaga kerja dari kota bandung bisa mengikuti program-program yang ada di kemenaker,” harapnya.

Selain itu pihaknya, juga mendorong dinas ketenagaankerja kota untuk mereplikasi program yang ada di pemerintah pusat, program magang misalnya atau program berbasis kebutuhan industri dan juga lain-lain.

“Kita benar-benar berharap agar pemerintah kota bandung bisa terus bersinergi baik dengan kementerian ketenaga kerjaan ataupun instansi-instansi terkait maupun dengan lembaga pelatihan untuk fokus bagaimana berkolaborasi untuk mengurangi tingkat penganguran yang ada di kota Bandung,” tegasnya.

Menurut pemikiran komisi IV beban ini bukan hanya di dinas ketenagakerjan saja tetapi juga lintas OPD harus bekerjasama, bersinergi agar masalah ketenagakerjaan dan pengangguran di kota Bandung ini bisa segera diatasi.

“Toh bekerja kan tidak harus secara formal tapi bekerja-bekerja yang informal, mendukung baru bisa lahir dan juga bisa bertahan juga menjadi satu solusi untuk bisa mengurangi tingkat pengangguran yang ada di kota Bandung,” ujarnya.

Tentunya lanjut dia, hal ini perlu dikerjakan dengan lintas dinas bukan hanya dinas ketenagakerjaan tapi dinas lain seperti dinas koperasi umkm atau dinas perindustrian dan perdagangan juga harus berkolaborasi untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka yang ada di kota Bandung

Ingin Tiru RPKD, Diskominfo Kota Bandung Bakal Kembangkan Radio Milik Pemkot

BALI, Prolite – Kabid Komunikasi Publik Diskominfo Kota Denpasar, Dewa Rama menyampaikan bahwa di Kota Denpasar Provinsi Bali radio milik pemerintah RPKD (Radio Publik Kota Denpasar) berhasil menjadi radio yang diminati masyarakat.

Karena banyak menyampaikan informasi lalu lintas, bencana dan informasi lainnya.

Namun demikian, RPKD tidak menjadi saingan bagi radio-radio swasta.

“Untuk media memang kebetulan yang kami tangani di kominfo itu ada radio media online dan media sosial tapi kami memang bersinergi dengan prokopim yang ada di sekretariat wali kota jadi kebetulan karena prokopim masih mengelola urusan kehumasan jadi memang bekerja sama dengan media mainstream juga, jadi kami saling berkoordinasi dan berkolaborasi segala jenis pemberitaan kita kadang kadang menginformasikan kepada prokopim untuk bisa di angkat,” ungkap Dewa Rama disela menerima kunjungan balasan Diskominfo Kota Bandung, Selasa (5/12/2023).

Masih kata Dewa selama setahun ini dari RPKD menerima aduan masyarakat sebanyak 1000 atau sejak 2013 hingga saat ini sekitar 15 ribuan pengaduan.

“Kalo untuk keluhan saat ini adalah tentang sampah karena kemarin yang isunya kemarin kita sedang membangun TPST kebetulan diresmikan oleh Bapak Jokowi juga, memang pada saat berjalannya itu menimbulkan bau di masyarakat, memang kita masih berkoordinasi dengan pihak ketiga yang sedang membangun tpst ini untuk bisa meminimalisir keadaan itu, sementara secara fungsi masyarakat menerima cuman memang baunya tidak sedap,” ucapnya.

Ditempat yang sama Kadiskominfo Kota Bandung Yayan A Brilyana menyampaikan ingin mengembangkan radio di Kota Bandung milik pemerintah yaitu radio Sonata.

Kata Yayan, radio ada kekhususan yang gak disiarkan radio swasta dikarenakan pangsa pasar kurang.

“Kita yang ambil terkait budaya, disabilitas, tidak marketable,” ujarnya.

Namun sayangnya kendati sudah 2 kali kirim surat ke Kemenkominfo agar radio Sonata diberikan frekuensi ternyata belum ada jawaban dengan alasan sudah ada RRI.

“Semua persyaratan termasuk perda nya sudah dibuat. Kami harus berdekatan dengan digital ada ig, ada youtube. Kami ingin output sonata agar budaya kita gak ilang. Banyak pendengar nya dari orang orang migran pekerja luar negeri,” ucapnya lagi.

Karenanya Yayan akan kembali ke kominfo untuk kembali meminta ijin.

“Kami boleh tapi harus digital. Sementara ada khusus dari pendengar. Kami akan tetep berjuang agar sonata sebagai warisan leluhur bisa dimanfaatkan. Seperti kota kota lain,” tutupnya.

BOGOR, Prolite – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, melakukan rapat sinergitas program kerja yang sudah direncanakan berdasarkan usulan dan aspirasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).

Dalam rapat bertema “Sinergitas Pemerintahan (OPD dan DPRD) Kota Bekasi dalam rangka penyusunan RKPD” ini bertujuan untuk menyesuaikan skala prioritas dan program kerja yang akan diwujudkan sesuai dengan program kerja dan aspirasi masyarakat.

PLT Walikota Bekasi Tri Andhianto mengatakan, rapat koordinasi tersebut untuk menyelaraskan program kerja Pemkot Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi. Dari hasil rapat sinergitas tersebut, kata Tri, nantinya akan diwujudkan dalam program kerja yang akan dilakukan oleh masing-masing OPD di Pemkot Bekasi.

“Saya sudah sampaikan kepada anggota dewan apa saja program kerja tahun ini. Karena nantinya hasil rapat sinergitas ini akan segera diwujudkan sesuai kebutuhan serta aspirasi masyarakat melalui Musrenbang beberapa waktu lalu,” ujar Tri kepada awak media di Hotel Aston Bogor.

Tri menambahkan, tidak hanya membahas program kerja tahun 2023, dalam rapat tersebut dirinya juga memaparkan isu strategis pembangunan daerah Kota Bekasi tahun 2024. Isu strategis tersebut, kata Tri, di antaranya, pemerintah dinamis dan transformasi layanan publik, dalam rangka mewujudkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, pembangunan kota berkelanjutan berbasis partisipasi, dan pemerataan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Isu strategis tersebut, pastinya akan dijalankan karena memang berkaitan dengan apa yang menjadi Program kerja Pemkot Bekasi untuk masyarakat,” paparnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Bekasi M. Saifuddaulah menjelaskan, bahwa rapat sinergitas dilakukan agar dapat menyelaraskan serta mensinergikan program kerja antara Pemkot Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi yang imbasnya memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

“Rapat koordinasi ini, sebagai wujud persamaan langkah dan program kerja. Sebagai langkah lanjutan dari hasil reses dan kajian anggota dewan di masing-masing dapil. Semoga rapat sinergitas ini membawa kebaikan ke depan untuk masyarakat dan Kota Bekasi,” ungkap Saifuddaulah.

Ketua DPRD yang biasa disapa Ustadz Daulah ini menuturkan, bersama 50 anggota dewan lainnya juga akan segera memutuskan anggaran dari usulan masyarakat yang telah disimpulkan menjadi satu program kerja.

“Kami bersama Pemkot Bekasi berupaya memberikan dan mewujudkan apa yang menjadi usulan masyarakat, dari hasil rapat ini bisa kita tentukan apa saja yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat Kota Bekasi,” tutupnya. (*/ino)