Prolite – Pemerintah tengah giat-giatnya melakukan pembangunan infrastruktur dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN) di beragam sektor seperti jalan tol, waduk, bendungan, jalur kereta api, bandara, pelabuhan, permukiman, serta sistem penyediaan air minum (SPAM).

Pada tahun 2022, laporan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat adanya 32 ledakan konflik agraria, dimana 11 di antaranya berhubungan langsung dengan Proyek Strategis Nasional.

Meski pembangunan tersebut memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, namun tahapan awal yang melibatkan pembebasan lahan menjadi tantangan tersendiri. Proses pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan biasanya melibatkan pembebasan lahan milik warga.

 

Dilansir dari web resmi pemerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pembebasan lahan bagi kepentingan Proyek Strategis Nasional sering kali menghadapi rintangan.

Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan di acara peringatan Sewindu PSN Infrastructure Forum yang diadakan di Kasablanka Hall, Mal Kota Kasablanka, Jakarta, pada tanggal 13 September 2023.

Presiden Jokowi menekankan bahwa pembebasan lahan bagi PSN bukanlah hal yang sederhana. Publik cenderung hanya melihat hasil akhir, yaitu infrastruktur yang telah selesai dibangun. Namun, di balik itu, ada tantangan besar dalam proses pembebasan lahan.

Berdasarkan data dari Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (Catahu KPA), terdapat 32 konflik agraria pada 2022, dengan 11 di antaranya berkaitan dengan PSN. Konflik tersebut mencakup area seluas hektare yang mempengaruhi KK.

Salah satu insiden terbaru adalah bentrokan antara warga Rempang, Pulau Batam, dengan aparat keamanan. Di lahan tradisional tersebut, direncanakan pembangunan kawasan industri, jasa, dan pariwisata dengan nama “Rempang Eco City”.

Proyek ini ditujukan untuk menarik investasi hingga Rp381 triliun pada 2080 dengan PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai pengembang.

Masyarakat lokal berharap pembangunan Rempang Eco City dilaksanakan tanpa adanya pengusuran. Hal ini dikarenakan kampung tradisional hanya menempati sekitar 10% dari total luas lahan di Pulau Rempang.

Pemerintah daerah mengusulkan relokasi warga ke Pulau Galang. Di sana, akan dibangun unit rumah tipe 45 di lahan seluas 500 m2 dengan berbagai fasilitas pendukung.

Sementara itu, dalam proses negosiasi yang berlangsung, aparat kepolisian melakukan aksi pengusuran di empat kampung untuk membangun industri kaca investasi dari Tiongkok, Xinyi Group, dan Menara Ikon Rempang Eco City.

Ini disebabkan oleh target penyerahan lahan kepada PT MEG yang dijadwalkan selesai pada 28 September 2023.

Namun, kesalahpahaman antara warga dan aparat menyebabkan bentrokan. Pemerintah kemudian merespon dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 95/2023 mengenai prosedur pendanaan pengadaan tanah untuk PSN oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

Ini merupakan revisi dari PMK nomor 139/2020. Menurut peraturan ini, tanah ulayat atau adat dimasukkan ke dalam daftar tanah yang layak mendapatkan kompensasi atas pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional.

Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Teuku Taufiqulhadi, menjelaskan proses pengadaan tanah untuk PSN, yang meliputi tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan.

Dia menambahkan, “Semua aspek dinilai, mulai dari luas tanah dan bangunan, tanaman yang tumbuh di atasnya, hingga sumur dan septic tank.”

Hingga 4 Oktober 2023, sudah ada 170 proyek Proyek Strategis Nasional yang telah diselesaikan dengan total investasi ,41 triliun. Sebanyak 17 dari proyek tersebut telah diresmikan oleh Presiden Jokowi dengan total investasi sebesar Rp259,41 triliun.

BATAM, Prolite – Amnesty International telah mengkritik sikap represif yang diterapkan oleh aparat keamanan gabungan terhadap warga Pulau Rempang, Batam.

Insiden ini terjadi saat penjagaan proses pengukuran patok untuk proyek pengembangan kawasan Rempang Eco City pada Kamis (7/9/2023) yang lalu.

Menurut Amnesty International, PSN Ancam Kehidupan Warga Pulau Rempang

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan keprihatinannya terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam konteks proyek strategis nasional (PSN).

Usman menganggap bahwa proyek PSN yang diterapkan dengan paksa bisa mengancam keselamatan warga masyarakat.

 

“Proyek strategis nasional yang dipaksakan dan mengancam hidup warga masyarakat. Ini menandakan proyek strategis nasional kembali bermasalah. Jangan paksa masyarakat,” ujar Usman pada Jumat (8/9/2023).

Usman juga mengkritik cara aparat menangani protes penolakan dari warga, yang menurutnya dilakukan secara kasar.

Menurutnya, jika ada individu yang melanggar hukum, seharusnya yang diproses hukum hanya orang tersebut, bukan seluruh komunitas atau warga yang turut menjadi korban.

Ia juga mencermati laporan tentang penggunaan gas air mata yang ditembakkan oleh aparat penegak hukum di dekat lokasi pendidikan, yang menimbulkan keprihatinan akan keamanan dan kesejahteraan anak-anak dan siswa di daerah tersebut.

 

Usman Hamid menegaskan bahwa penanganan situasi ini tidak seharusnya melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan, yang dapat membahayakan banyak orang, termasuk anak-anak yang sedang berada dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Ia juga menyatakan bahwa, alasan aparat penegak hukum yang menyebutkan bahwa gas air mata masuk ke area sekolah karena tertiup angin sulit untuk diterima.

Usman juga memanggil Kapolri untuk menghentikan penggunaan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia dan hukum terhadap masyarakat yang menentang PSN, termasuk di Pulau Rempang-Galang.

Selain itu, ia mendesak agar warga yang ditangkap segera dibebaskan dan pelaku intimidasi serta kekerasan terhadap warga harus diadili.

Usman menekankan pentingnya negara untuk memprioritaskan konsultasi yang berarti dengan warga setempat dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan dalam menghadapi konflik seperti ini.

Pemerintah di Himbau Untuk Mengevaluasi PSN, Termasuk di Pulau Rempang

Amnesty International Indonesia juga mengimbau pemerintah untuk mengevaluasi PSN, termasuk Rempang Eco City.

Tidak hanya di Pulau Rempang-Galang, tetapi juga di tempat-tempat lain yang menghadapi konflik dengan masyarakat setempat.

Sejumlah organisasi dan lembaga lingkungan serta bantuan hukum yang bersatu dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam konteks rencana pembangunan kawasan Rempang Eco-City.

Salah satu anggota koalisi, yaitu Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi, menyatakan bahwa PSN ini sejak awal rencana tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara adil.

Proyek ini mengabaikan suara masyarakat adat dari 16 Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang yang telah ada sejak tahun 1834.

“Berdasarkan hal ini, kami, Masyarakat Sipil di Riau, Masyarakat Sipil Nasional, dan 28 Kantor Eksekutif Daerah WALHI, mendesak Presiden untuk mengambil tindakan tegas dalam membatalkan program ini,” tegas Zenzi pada Jumat (8/9/2023).

Berdasarkan catatan yang mereka miliki, bentrokan yang terjadi telah mengakibatkan sedikitnya 6 warga ditangkap, puluhan warga lainnya mengalami luka-luka, beberapa anak mengalami trauma, dan satu anak mengalami luka akibat tembakan gas air mata.