Prolite – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Oktober 2023 telah memutuskan untuk mengambil tindakan yang kuat dengan menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin, sehingga mencapai level 6,00%.

Selain menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate, suku bunga Deposit Facility dan suku bunga Lending Facility juga dinaikkan sebesar 25 basis poin masing-masing, menjadi 5,25% dan 6,75%.

Keputusan ini merupakan respons proaktif terhadap meningkatnya ketidakpastian di pasar global dan merupakan langkah pre-emptive untuk memitigasi potensi dampaknya terhadap inflasi barang impor.

Tujuan utamanya adalah untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi tetap terkendali sesuai target sasaran.

Kenaikan suku bunga ini diambil sebagai langkah pencegahan untuk melindungi nilai tukar Rupiah dari tekanan global yang semakin meningkat.

Ketidakpastian di pasar global, terutama akibat ketegangan geopolitik, telah memicu kenaikan harga energi dan pangan secara global, yang dapat berdampak pada inflasi di Indonesia.

Bank Indonesia telah memutuskan untuk bertindak cepat dan efektif untuk mengatasi potensi tekanan inflasi ini.

Selain itu, langkah-langkah lain yang diambil oleh Bank Indonesia dalam RDG ini adalah penguatan kebijakan makroprudensial yang longgar.

Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) diperkuat untuk mendorong kredit dan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas, seperti hilirisasi, perumahan, pariwisata, UMKM, dan sektor hijau.

Rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit properti dan ketentuan uang muka kredit kendaraan bermotor juga mengalami pelonggaran, dengan tujuan mendukung pertumbuhan kredit di sektor-sektor tersebut.

Selain itu, penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) untuk Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan likuiditas oleh perbankan.

Hal ini diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit/pembiayaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Bank Indonesia juga terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran untuk memperluas inklusi ekonomi dan keuangan digital.

Kerja sama dengan negara-negara mitra dalam implementasi QRIS Antarnegara serta program edukasi dan sosialisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah adalah beberapa langkah yang diambil dalam upaya ini.

Koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah juga terus ditingkatkan, baik dalam pengendalian inflasi maupun dalam akselerasi digitalisasi sistem pembayaran.

Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah juga menjadi bagian dari upaya sinergis ini.

Sementara itu, perekonomian global mengalami perlambatan dengan tingginya ketidakpastian.

Pertumbuhan ekonomi global diprakirakan melambat, dan harga energi dan pangan meningkat, yang dapat berdampak pada inflasi global.

Kenaikan suku bunga global diprakirakan akan berlanjut, yang dapat mempengaruhi arus modal ke negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Meskipun demikian, perekonomian Indonesia tetap tumbuh baik dan berdaya tahan terhadap dampak ketidakpastian global.

Konsumsi swasta, investasi, dan ekspor jasa terus memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia yakin bahwa tindakan yang diambil dalam RDG ini akan membantu menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) juga tetap kuat, dengan surplus neraca perdagangan yang berlanjut.

Posisi cadangan devisa Indonesia juga tercatat tinggi, memberikan ketahanan eksternal yang kuat.

Meskipun nilai tukar Rupiah mengalami tekanan akibat kuatnya dolar AS, Bank Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

Dalam hal inflasi, Bank Indonesia berhasil menjaga inflasi dalam kisaran sasaran. Inflasi pada bulan September 2023 tercatat rendah, dengan penurunan inflasi inti yang mencerminkan keberhasilan kebijakan moneter yang konsisten.

Bank Indonesia akan terus memantau berbagai risiko yang dapat mempengaruhi inflasi, termasuk kenaikan harga energi dan pangan global.

Dengan langkah-langkah yang diambil dalam RDG ini, Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Likuiditas perbankan yang tetap longgar, pertumbuhan kredit yang baik, dan ketahanan perbankan yang kuat merupakan faktor-faktor yang mendukung upaya ini.

Dalam era digitalisasi, Bank Indonesia juga terus mendorong ekonomi dan keuangan digital untuk memperluas akses keuangan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, menyampaikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia dalam RDG ini adalah respons proaktif untuk menghadapi ketidakpastian global.

Bank Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di Indonesia.

JAKARTA, Prolite – Dilansir dari Bank Indonesia nomor 25/259/DKom, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 September 2023 telah menghasilkan keputusan penting terkait kebijakan moneter di Indonesia.

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada tingkat 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%.

Keputusan ini merupakan bagian dari konsistensi kebijakan moneter yang bertujuan untuk menjaga inflasi tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran 3,0±1% pada tahun 2023 dan 2,5±1% pada tahun 2024.

Kebijakan moneter Indonesia tetap difokuskan pada pengendalian stabilitas nilai tukar Rupiah sebagai langkah antisipasi dari dampak ketidakpastian pasar keuangan global.

Selain itu, BI juga terus mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dengan melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial yang efektif mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2023.

Langkah-langkah ini ditujukan untuk mendukung sektor-sektor seperti hilirisasi, perumahan, pariwisata, dan pembiayaan inklusif dan hijau.

Digitalisasi sistem pembayaran juga tetap menjadi fokus, dengan upaya untuk memperluas inklusi ekonomi dan keuangan digital, termasuk digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Seluruh langkah ini merupakan bagian dari upaya BI untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Dalam asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang dilampirkan di sini, BI juga telah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan transparansi suku bunga dasar kredit, terutama pada suku bunga kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ini merupakan langkah yang penting dalam memastikan bahwa suku bunga kredit UMKM dapat diakses dengan lebih mudah oleh para pelaku usaha kecil dan menengah, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

Pemerintah dan Bank Indonesia juga terus melakukan sinergi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang tinggi.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap didukung oleh permintaan domestik yang kuat, konsumsi rumah tangga yang tinggi, dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional.

Meskipun ada tantangan di pasar global, Bank Indonesia optimis bahwa ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh dengan baik.

Selain itu, Bank Indonesia juga memantau dengan cermat kinerja neraca pembayaran Indonesia, stabilitas nilai tukar Rupiah, dan tingkat inflasi.

Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah, penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan insentif likuiditas makroprudensial adalah beberapa dari banyak alat kebijakan yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

Dengan berbagai upaya yang terus dilakukan oleh BI dan pemerintah, diharapkan ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh dengan baik dan inflasi akan tetap terkendali sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Bank Indonesia akan terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara.