Fraksi PSI Dorong Penguatan Data dan Kebijakan Berbasis Bukti dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Bandung 2025–2045

BANDUNG, Prolite – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Bandung memberikan apresiasi atas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Bandung 2025–2045.

Fraksi PSI berjumlah empat orang yaitu Ketua Fraksi Erick Darmadjaya, Wakil Christian Julianto Budiman, sekretaris. Yoel Yosaphat dan anggota Sherly Theresia memberikan tanggapan terhadap Raperda yang akan dibahas.

Menurut Fraksi PSI, dokumen tersebut merupakan langkah strategis untuk menghadapi berbagai tantangan kependudukan jangka panjang, seperti bonus demografi, urbanisasi, penurunan angka kelahiran, hingga penuaan penduduk.

Meski demikian, Fraksi PSI menilai ada sejumlah catatan penting yang perlu diperhatikan agar Raperda tersebut benar-benar efektif, implementatif, dan selaras dengan prinsip good governance serta evidence-based policy making

“Perkuat Pilar Data dan Informasi Kependudukan”

Fraksi PSI menyoroti pentingnya Pilar V, yakni Data dan Informasi Kependudukan, sebagai fondasi dari seluruh pilar GDPK. Saat ini, PSI mencatat masih ada masalah seperti fragmentasi data antara BPS, Disdukcapil, BKKBN, dan OPD lainnya, perbedaan standar data, serta keterbatasan akses karena status data strategis yang termasuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

“Kebijakan publik berisiko tidak tepat sasaran jika sumber data tidak terintegrasi dan sulit diakses,” tegas Fraksi PSI.

Untuk itu, PSI mengusulkan pembentukan Sistem Data Kependudukan Terpadu Kota Bandung yang terintegrasi dengan data nasional, bersifat terbuka untuk data non-rahasia, dan dapat diakses tanpa biaya oleh lembaga pendidikan, penelitian, serta masyarakat sipil.

“Dorong Kebijakan Berbasis Bukti, Bukan Kepentingan”

Fraksi PSI juga menekankan pentingnya memastikan kebijakan kependudukan berbasis data yang akurat dan terverifikasi, bukan berbasis kepentingan tertentu yang rawan penyalahgunaan.

PSI mengusulkan penambahan klausul pada pasal tujuan GDPK agar setiap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan kependudukan berbasis data valid untuk mencegah kebijakan transaksional.

Integrasi Antar-Pilar dan Pembiayaan Berkelanjutan

Menurut PSI, Pilar Data (Pilar V) harus menjadi penopang bagi keempat pilar lainnya — pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, ketahanan keluarga, dan pengaturan mobilitas penduduk.

PSI mengusulkan agar integrasi data antar-pilar GDPK diselesaikan maksimal dalam dua tahun setelah Raperda disahkan, dengan indikator capaian yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Selain itu, Fraksi PSI juga meminta Pemkot Bandung mengalokasikan minimal 2 persen dari anggaran program pembangunan kependudukan setiap tahun untuk pengelolaan dan integrasi data kependudukan.

Libatkan Publik untuk Transparansi dan Akuntabilitas

Keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, dan media massa dinilai penting untuk menjaga transparansi dan akurasi data kependudukan. PSI mendorong agar pengelolaan data dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses verifikasi dan pengawasan kualitas data.

Soroti Masalah Mobilitas dan Infrastruktur

Pada Pilar III tentang Pengelolaan Mobilitas dan Persebaran Penduduk, PSI menekankan pentingnya ketersediaan moda transportasi umum yang aman, tepat waktu, dan terjangkau.

Selain itu, fasilitas pejalan kaki seperti trotoar, jembatan penyeberangan, dan zebra cross juga harus menjadi satu kesatuan dalam perencanaan.

PSI menilai perlunya grand design pembangunan transportasi dan infrastruktur pejalan kaki yang menyeluruh serta tidak tumpang tindih, mencontohkan kasus galian kabel di beberapa ruas jalan seperti Jalan Tamansari menuju Wastukancana yang belum rapi kembali.

Optimalkan Bonus Demografi dan Kualitas Hidup Warga

Sebagai penutup, Fraksi PSI menegaskan dukungannya terhadap pembahasan lebih lanjut Raperda GDPK 2025–2045, dengan sejumlah catatan perbaikan yang telah disampaikan.

“Dengan tata kelola data yang kuat, keterbukaan informasi, dan kebijakan berbasis bukti, GDPK 2025–2045 akan menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan bonus demografi, mencegah kebijakan transaksional, serta meningkatkan kualitas hidup warga Kota Bandung secara adil dan merata,” tutup Fraksi PSI.

KOTA BANDUNG, Prolite – Pada Pilkada Kota Bandung 2024, Partai Golkar resmi mengusung pasangan Arfi Rafnialdi – Yena R. Iskandar Ma’soem yang diusung Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kepastian itu didapat setelah ia mendapat formulir B1-KWK yang diserahkan Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, MQ Iswara pada Selasa (27/8/2024) dini hari.

“Untuk Pilkada Kota Bandung jam WIB dini hari, kita sudah menyerahkan B1KWK atau surat persetujuan parpol ke Pak Arfi dan Ibu Yena, pasangan yang diusung Partai Golkar dan PSI,” saat dihubungi, Selasa (27/8/2024).

Iswara mengatakan, PSI rencananya akan menyerahkan B1KWK kepada pasangan Arfi-Yena hari ini di Jakarta.

Iswara mengatakan, dipilihnya pasangan Arfi-Yena karena melihat konstelasi politik yang terbentuk baru-baru ini di Kota Bandung.
Itu karena polarisasi parpol sudah terbentuk maka pihaknya harus mengambil pilihan.

“Tapi kami yakin Arfi -Yena punya market dan segmentasi yang berbeda. Insya Allah saling melengkapi, ” tandasnya.

Iswara optimistis pengalaman Arfi mendampingi Ridwan Kamil sebagai tim perumus kebijakan sejak menjabat sebagai Wali Kota Bandung hingga menjadi Gubernur Jawa Barat akan menjadi modal utama untuk menang dan memimpin Kota Bandung.

Selain itu, Arfi juga dinilai telah melalui tahapan-tahapan dan proses politik dengan tertib selama musim penjaringan bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota dari Partai Golkar.

“Insya Allah kang Emil menyatakan akan ikut mendukung kang pasangan Arfi-Yena,” ungkapnya.

Sementara itu, Kang Arfi berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan Partai Golkar dan PSI.

“Alhamdulillah hari ini tanggal 27 Agustus 2024 diawali dengan kegiatan yang penting yaitu penyerahan SK dari DPP Partai Golkar dalam bentuk B1KWK di DPP Golkar Jakarta pukul WIB,” ucap Kang Arfi, Selasa siang.

Setelah itu, Kang Arfi juga akan menerima formulir B1KWK dari DPP PSI pada sore nanti.

Rencananya, pasangan Arfi-Yena akan mendaftar ke KPU Kota Bandung pada 29 Agustus mendatang.

“Langkah selanjutnya konsolidasi tim karena pasangan Arfi-Yena maju dengan dua partai politik lalu rencananya mendaftarakan ke KPU tanggal 29 Agustus,” jelas Ketua Bidang Strategi Penggalangan Pemilih DPP Partai Golkar tersebut.

Koalisi 3 Partai: Siapapun Yang Diusung Akan Diperjuangkan Menang

BANDUNG, Prolite – Kontestasi pemilihan kepala daerah Kota Bandung mulai memanas. Setelah sebelumnya PKS berkoalisi dengan Nasdem. Kini koalisi 3 partai Golkar, Gerindra, dan PSI resmi berkolaborasi.

Ketua DPD (Dewan Pengurus Daerah) Golkar Kota Bandung Edwin Senjaya menatakan pertemuannya petang ini sebagai tindak lanjut komunikasi dan pertemuan-pertemuan sebelumnya yang telah dilakukan. Ketiga partai ini sepakat melakukan pertemuan dan menguatkan komunikasi itu dalam bentuk nota kesepakatan kerjasama.

“Kami masing-masing Golkar, Gerindra, PSI (koalisi 3 partai) juga mendapat arahan dari DPP (Dewan Pengurus Pusat)untuk membangun dan meneruskan koalisi Indonesia maju di tingkat pusat ke level kabupaten dan kota. Alhamdulillah hari ini bisa kami hadirkan,” ujar Edwin, di jalan Asia Afrika Kota Bandung, Kamis (22/5/2024).

Tetapi kata Edwin, tidak menutup kemungkinan jika ke depan masih ada partai yang akan bergabung untuk bersama-sama selain koalisi 3 partai ini untuk berjuang menyukseskan kandidat yang diusungnya, sayangnya pada pertemuan itu para petinggi partai di koalisi 3 partai ini tidak menyebut figur siapa yang akan diusung menjadi calon wakil wali kota ataupun wakilnya.

“Tetapi yang kami bangun adalah koalisi ya (koalisi 3 partai), kesepakatan kerja sama terlebih dahulu. Karena masalah figur kami masih menunggu dari DPP masing-masing, walaupun partai Gerindra ada 10 nama, Golkar ada 3 nama, PSI, yang terpenting tujuan kita membentuk koalisi menghadapi kontestasi pilkada yang akan datang,” tandasnya.

Disinggung ketidakhadiran partai Demokrat padahal tingkat pusat masuk dalam koalisi Indonesia maju, kata Edwin kemungkinan dalam waktu dekat akan menyusul.

“Bukan tidak hadir tetapi ada yang harus diselesaikan masalah internal terlebih dahulu, pada prinsipnya komunikasi terus dibangun Insyaa Allah ke depan tidak menutup kemungkinan ada partai-partai bergabung dan kerja sama dengan koalisi ini,” ujarnya.

“Tentu koalisi Indonesia maju sesuai dengan pusat tapi kota Bandung kita buka untuk semua pihak bisa bergabung, kerja sama, bersinergis, kolaborasi sesuai visi misi dan tujuan kita sama kan ingin sama-sama membangun kota Bandung, menyejahterakan, membuat kota Bandung ini merasa aman menerapkan secara adil dan kesejahteraan merata bagi semua pihak,” terangnya seraya mengatakan kesepakatan ini disaksikan oleh para senior pimpinan-pimpinan partai ditingkat provinsi dan pusat.

“Ia harapan kami koalisi 3 partai sudah ditandatangan resmi ini tidak akan pecah walaupun bisa terjadi bila ada sesuatu,” ucapnya lagi.

Edwin pun menegaskan bahwa koalisi 3 partai ini akan terus dibangun dengan komunikasi karena tingkat DPP atau pusat pun sudah kerjasama bentuk kabinet Prabowo – Gibran, sehingga akan lebih cair lagi.

Edwin meyakini jika koalisi 3 partai ini solid, siapapun yang akan diusung akan diperjuangkan bersama sehingga diharapkan menang, ia juga meyakini jika solid maka kemenangan ada didepan mata.

Ditempat yang sama Ketua DPD Gerindra Tony Wijaya mengatakan koalisi hari ini bukan baru dibahas sekarang namun melanjutkan pertemuan berapa kali dan sebelumnya memang merasa ada kecocokan.

“Perintah DPP sebisa mungkin berkoalisi seperti dipusat,” ucapnya.

Tony pun menyampaikan bahwa dari partainya ada 10 nama yang sudah mendaftar menjadi bakal calon wali kota. Ke 10 nama itu syarat pendaftarannya sudah diserahkan ke DPD untuk diserahkan ke DPP.

5 nama dari internal partai dan 5 nama dari eksternal yakni Sodik Mujahid anggota DPR RI, Arief Hamid Rahman anggota DPRD provinsi Jabar , Heri Haryadi DPRD Kota Bandung, Buky Wibawa Karya anggota DPRD provinsi Jabar, dan Jali kader partai Gerindra kota Bandung.

“Untuk Melly Goeslaw kebetulan dikonsentrasikan ke DPR RI, tapi sebenarnya kami kalau diperintahkan kami siap,” ucapnya seraya mengatakan 5 nama dari luar partai yakni Dandan Riza Wardana, Dirut Perumda Tirtawening Kota Bandung Sony Salimi, Reza Arfah, Deni Chandra, dan Ujang Koswara.

Soal kedepannua siapa yang akan menjadi wali kota dan wakil, kata Tony ia hanya akan menyerahkan kisi kisi ke DPD dan DPP untuk diambil kebijakan nantinya.

Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Yoel Yosefat menyampaikan bahwa sebelum resmi, PSI sering berinteraksi dengan Golkar dan Gerindra dari sejak pilpres (pemilihan presiden)

“Kita bahagia, kerjasama bareng ini lanjut ke pilkada, kita tahu mereka semua punya fighting spirit yang besar besar sehingga kita terpacu dan sama-sama punya kursi di DPRD kota Bandung bahkan menjai pimpinan,” jelasnya.

Koalisi Indonesia maju ini kata dia jika dilanjutkan di daerah maka akan mempermudah dalam menjalankan pemerintahan.

“Karena dari pusat ke kota pembangunan akan lebih cepat. Kita chemistry dapat hari ini. Untuk bacawalkot kita ada penjaringan sudah ada beberapa orang ambil formulir penaftaran, kader ataupun non kader, seperti Marshal, pak Dandan, Yudi, dan Diah Pitaloka,” tuturnya.