Prolite – Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Adanya proyek strategis nasional (PSN) di berbagai sektor menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

Sebagaimana dilansir dari web resmi pemerintah Indonesia, berikut ulasan detail terkini mengenai progres PSN yang tengah berlangsung.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk saat ini tengah fokus menuntaskan berbagai PSN. Mereka tengah bekerja keras menyelesaikan enam bendungan, sembilan jalan tol, proyek irrigation modernisasi, proyek SPAM Regional di Umbulan Jatim, serta proyek peningkatan kapasitas smelter Inalum.

Sebagai contoh, dalam catatan yang dirilis oleh SVP Corporate Secretary Waskita Karya, Ibu Ermy Puspa Yunita, beberapa proyek bendungan telah mencapai prosentase pengerjaan yang cukup tinggi, seperti Bendungan Temef dengan progres 83,6% dan Bendungan Jlantah dengan 76,91%.

Pembangunan bendungan ini memiliki beragam manfaat, mulai dari penyediaan air bagi kebutuhan domestik dan industri, hingga mendukung pembangunan pariwisata.

Di sisi lain, pembangunan proyek jalan tol telah mencapai kemajuan signifikan, dengan beberapa di antaranya bahkan sudah mencapai 100%.

Sebagai contoh, Proyek Tol Ciawi-Sukabumi seksi 2 telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo setelah mencapai pengerjaan 100%.

Tol lainnya seperti Tol Cibitung-Cilincing seksi 2 dan Tol Pasuruan-Probolinggo seksi 4 juga hampir rampung dengan progres mencapai 99,41% dan 98,95% masing-masing.

Kemudian, proyek peningkatan kapasitas produksi smelter Inalum telah mencapai 94,90% dan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi aluminium sebanyak ton per tahun.

Adapun PT Indonesia Asahan Aluminium berambisi meningkatkan produksi aluminium pada 2024 menjadi sekitar ton per tahun, naik dari kapasitas saat ini sebesar ton.

Selain itu, proyek-proyek lain seperti irrigation modernisasi di wilayah Kabupaten Indramayu dan proyek SPAM Regional di Umbulan Jatim sedang berjalan dengan progres masing-masing sebesar 80,66% dan 82,43%.

Kedua proyek tersebut memiliki tujuan untuk mendukung sistem pengairan modern dan meningkatkan pasokan air bagi warga Jawa Timur.

Ibu Ermy menambahkan, “Melalui pelaksanaan PSN, Waskita Karya berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Maju 2045.”

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan 125 PSN di seluruh negeri, yang meliputi berbagai sektor mulai dari jalan tol, bendungan, hingga proyek penyediaan air minum.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa dari total 210 PSN, sebanyak 158 PSN telah selesai dengan total investasi mencapai ,7 triliun.

Sementara itu, Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadimuljono, berharap hingga akhir 2023, Kementerian PUPR dapat menyelesaikan pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang dan 24 proyek PSN lainnya.

Dengan semua pembangunan ini, pemerintah bertekad untuk meningkatkan daya saing bangsa, menekan biaya logistik, serta mewujudkan pembangunan yang merata dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Prolite – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah sukses mengoperasionalkan Proyek Strategis Nasional (PSN) Baliase yang mencakup hektare lahan pertanian di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Wilayah ini merupakan salah satu sumber utama pangan di tingkat nasional.

Setiap bendungan dan sistem irigasinya serupa dengan pasangan yang tak dapat dipisahkan. Dalam konteks setiap inisiatif pembangunan bendungan, ada juga upaya pembangunan jaringan irigasi.

Sepanjang periode 2015 hingga 2023, Kementerian PUPR, selain aktif membangun bendungan dan sistem irigasi modern, juga telah mengembalikan fungsi bendungan dan jaringan irigasi yang sudah ada sebelumnya.

Proyek penting yang diinisiasi termasuk pembangunan Bendungan dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Baliase Kiri serta DI Baliase Kanan 1 yang berlokasi di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Proyek ini, dengan total dana sebesar Rp1,3 triliun, telah memasuki tahap uji coba pengaliran air pada Kamis, 21 September 2023.

Sumber dari situs melaporkan bahwa pelaksanaan uji coba tersebut diawasi langsung oleh Direktur Irigasi dan Rawa dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bapak Ismail Widadi.

Berdasarkan informasi dari situs resmi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), DI Baliase terdaftar sebagai bagian dari proyek strategis nasional, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018. Lokasi proyek ini berada di bawah pengawasan KPKNL Palopo.

Pembangunan Jaringan Irigasi Baliase merupakan kelanjutan dari pembangunan Bendungan Baliase yang telah rampung pada tahun 2018.

Bendungan tersebut melintasi lima kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, termasuk Kecamatan Masamba, Mappadeceng, Sukamaju, Baebunta, dan Malangke.

Upaya pembangunan, yang dibiayai melalui APBN, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong kemajuan daerah.

Proyek DI Baliase diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan di tingkat nasional dan telah dimulai sejak 2016.

Bagi para petani di Kabupaten Luwu Utara, operasional dari DI Baliase telah ditunggu-tunggu selama kurang lebih tujuh tahun.

Mereka akhirnya mendapatkan apa yang mereka harapkan pada 21 September 2023, ketika air dari Bendungan Baliase mulai mengaliri sawah yang mencakup lima kecamatan tersebut.

Luwu Utara diakui sebagai pilar utama penyediaan pangan dan lumbung beras di Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki reputasi sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Dengan dukungan data dari Dinas Pertanian, pada tahun 2022, Luwu Utara mencatat surplus sebesar ton beras dengan produksi padi mencapai ton GKP, dengan produktivitas sebesar 5,76 ton per hektare.

Selain padi dan jagung, Luwu Utara juga terkenal sebagai pusat produksi buah dan sayuran. Iklim di daerah tersebut sangat mendukung pertanian.

Beberapa buah yang menjadi produksi unggulan di sana antara lain durian, rambutan, dan pisang.

Data BPS menunjukkan bahwa produksi durian mencapai ,70 ton, rambutan sebanyak ,40 ton, dan pisang sebanyak ,10 ton pada tahun 2015.

Namun, harus dicatat bahwa produksi beberapa buah seperti rambutan, durian, jeruk, dan pisang meningkat dari tahun 2011, sementara produksi mangga justru menurun.

Prolite – Pemerintah tengah giat-giatnya melakukan pembangunan infrastruktur dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN) di beragam sektor seperti jalan tol, waduk, bendungan, jalur kereta api, bandara, pelabuhan, permukiman, serta sistem penyediaan air minum (SPAM).

Pada tahun 2022, laporan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat adanya 32 ledakan konflik agraria, dimana 11 di antaranya berhubungan langsung dengan Proyek Strategis Nasional.

Meski pembangunan tersebut memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, namun tahapan awal yang melibatkan pembebasan lahan menjadi tantangan tersendiri. Proses pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan biasanya melibatkan pembebasan lahan milik warga.

Dilansir dari web resmi pemerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pembebasan lahan bagi kepentingan Proyek Strategis Nasional sering kali menghadapi rintangan.

Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan di acara peringatan Sewindu PSN Infrastructure Forum yang diadakan di Kasablanka Hall, Mal Kota Kasablanka, Jakarta, pada tanggal 13 September 2023.

Presiden Jokowi menekankan bahwa pembebasan lahan bagi PSN bukanlah hal yang sederhana. Publik cenderung hanya melihat hasil akhir, yaitu infrastruktur yang telah selesai dibangun. Namun, di balik itu, ada tantangan besar dalam proses pembebasan lahan.

Berdasarkan data dari Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (Catahu KPA), terdapat 32 konflik agraria pada 2022, dengan 11 di antaranya berkaitan dengan PSN. Konflik tersebut mencakup area seluas hektare yang mempengaruhi KK.

Salah satu insiden terbaru adalah bentrokan antara warga Rempang, Pulau Batam, dengan aparat keamanan. Di lahan tradisional tersebut, direncanakan pembangunan kawasan industri, jasa, dan pariwisata dengan nama “Rempang Eco City”.

Proyek ini ditujukan untuk menarik investasi hingga Rp381 triliun pada 2080 dengan PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai pengembang.

Masyarakat lokal berharap pembangunan Rempang Eco City dilaksanakan tanpa adanya pengusuran. Hal ini dikarenakan kampung tradisional hanya menempati sekitar 10% dari total luas lahan di Pulau Rempang.

Pemerintah daerah mengusulkan relokasi warga ke Pulau Galang. Di sana, akan dibangun unit rumah tipe 45 di lahan seluas 500 m2 dengan berbagai fasilitas pendukung.

Sementara itu, dalam proses negosiasi yang berlangsung, aparat kepolisian melakukan aksi pengusuran di empat kampung untuk membangun industri kaca investasi dari Tiongkok, Xinyi Group, dan Menara Ikon Rempang Eco City.

Ini disebabkan oleh target penyerahan lahan kepada PT MEG yang dijadwalkan selesai pada 28 September 2023.

Namun, kesalahpahaman antara warga dan aparat menyebabkan bentrokan. Pemerintah kemudian merespon dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 95/2023 mengenai prosedur pendanaan pengadaan tanah untuk PSN oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

Ini merupakan revisi dari PMK nomor 139/2020. Menurut peraturan ini, tanah ulayat atau adat dimasukkan ke dalam daftar tanah yang layak mendapatkan kompensasi atas pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional.

Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Teuku Taufiqulhadi, menjelaskan proses pengadaan tanah untuk PSN, yang meliputi tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan.

Dia menambahkan, “Semua aspek dinilai, mulai dari luas tanah dan bangunan, tanaman yang tumbuh di atasnya, hingga sumur dan septic tank.”

Hingga 4 Oktober 2023, sudah ada 170 proyek Proyek Strategis Nasional yang telah diselesaikan dengan total investasi ,41 triliun. Sebanyak 17 dari proyek tersebut telah diresmikan oleh Presiden Jokowi dengan total investasi sebesar Rp259,41 triliun.

BATAM, Prolite – Amnesty International telah mengkritik sikap represif yang diterapkan oleh aparat keamanan gabungan terhadap warga Pulau Rempang, Batam.

Insiden ini terjadi saat penjagaan proses pengukuran patok untuk proyek pengembangan kawasan Rempang Eco City pada Kamis (7/9/2023) yang lalu.

Menurut Amnesty International, PSN Ancam Kehidupan Warga Pulau Rempang

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan keprihatinannya terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam konteks proyek strategis nasional (PSN).

Usman menganggap bahwa proyek PSN yang diterapkan dengan paksa bisa mengancam keselamatan warga masyarakat.

“Proyek strategis nasional yang dipaksakan dan mengancam hidup warga masyarakat. Ini menandakan proyek strategis nasional kembali bermasalah. Jangan paksa masyarakat,” ujar Usman pada Jumat (8/9/2023).

Usman juga mengkritik cara aparat menangani protes penolakan dari warga, yang menurutnya dilakukan secara kasar.

Menurutnya, jika ada individu yang melanggar hukum, seharusnya yang diproses hukum hanya orang tersebut, bukan seluruh komunitas atau warga yang turut menjadi korban.

Ia juga mencermati laporan tentang penggunaan gas air mata yang ditembakkan oleh aparat penegak hukum di dekat lokasi pendidikan, yang menimbulkan keprihatinan akan keamanan dan kesejahteraan anak-anak dan siswa di daerah tersebut.

Usman Hamid menegaskan bahwa penanganan situasi ini tidak seharusnya melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan, yang dapat membahayakan banyak orang, termasuk anak-anak yang sedang berada dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Ia juga menyatakan bahwa, alasan aparat penegak hukum yang menyebutkan bahwa gas air mata masuk ke area sekolah karena tertiup angin sulit untuk diterima.

Usman juga memanggil Kapolri untuk menghentikan penggunaan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia dan hukum terhadap masyarakat yang menentang PSN, termasuk di Pulau Rempang-Galang.

Selain itu, ia mendesak agar warga yang ditangkap segera dibebaskan dan pelaku intimidasi serta kekerasan terhadap warga harus diadili.

Usman menekankan pentingnya negara untuk memprioritaskan konsultasi yang berarti dengan warga setempat dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan dalam menghadapi konflik seperti ini.

Pemerintah di Himbau Untuk Mengevaluasi PSN, Termasuk di Pulau Rempang

Amnesty International Indonesia juga mengimbau pemerintah untuk mengevaluasi PSN, termasuk Rempang Eco City.

Tidak hanya di Pulau Rempang-Galang, tetapi juga di tempat-tempat lain yang menghadapi konflik dengan masyarakat setempat.

Sejumlah organisasi dan lembaga lingkungan serta bantuan hukum yang bersatu dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam konteks rencana pembangunan kawasan Rempang Eco-City.

Salah satu anggota koalisi, yaitu Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi, menyatakan bahwa PSN ini sejak awal rencana tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara adil.

Proyek ini mengabaikan suara masyarakat adat dari 16 Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang yang telah ada sejak tahun 1834.

“Berdasarkan hal ini, kami, Masyarakat Sipil di Riau, Masyarakat Sipil Nasional, dan 28 Kantor Eksekutif Daerah WALHI, mendesak Presiden untuk mengambil tindakan tegas dalam membatalkan program ini,” tegas Zenzi pada Jumat (8/9/2023).

Berdasarkan catatan yang mereka miliki, bentrokan yang terjadi telah mengakibatkan sedikitnya 6 warga ditangkap, puluhan warga lainnya mengalami luka-luka, beberapa anak mengalami trauma, dan satu anak mengalami luka akibat tembakan gas air mata.