Prolite – Proyek KCJB (Kereta Cepat Jakarta-Bandung) menjadi sorotan utama setelah diketahui utang pembangunan infrastruktur mega ini dijamin oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi turut angkat bicara soal hal ini. Dalam wawancara khusus di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Senin (2/10/2023), Jokowi menekankan bahwa urusan penjaminan utang kereta cepat nantinya akan diurus langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Dilansir dari detik, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penjaminan diberikan untuk mengatasi cost overrun atau pembengkakan biaya proyek kereta cepat.

Komite KCJB yang terdiri dari beberapa pejabat tinggi negara mengamati bahwa pemasukan PT KAI dari angkutan batu bara di Sumatera dinilai mampu menutup utang kereta cepat tersebut.

Hal ini memberi keyakinan pemerintah bahwa penjaminan yang diberikan untuk utang kereta cepat tidak akan membebani APBN.

Pembiayaan proyek KCJB sendiri telah mengalami pembengkakan yang cukup signifikan. Dari biaya awal sekitar US$ 5,5 miliar, angka tersebut terus melonjak hingga mencapai US$ 7,27 miliar.

Pembengkakan biaya tersebut salah satunya ditutup dengan menambah utang dari China melalui China Development Bank (CDB). Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperkirakan tambahan utang yang harus dikeluarkan mencapai US$ 550 juta atau sekitar Rp 8,5 triliun.

Dalam konteks lain, masyarakat tentu bertanya-tanya mengenai nasib Kereta Api Argo Parahyangan, terutama setelah operasional KCJB. Jokowi menegaskan bahwa Argo Parahyangan akan tetap beroperasi sebagai salah satu pilihan transportasi masyarakat.

“Ya tetap nanti dilihat lah. Masyarakat itu diberi banyak pilihan. Termasuk juga jalan sama, mau lewat jalan nasional silakan, mau lewat yang tol silakan,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga menambahkan bahwa akan ada integrasi antara Kereta Cepat dengan moda transportasi lain seperti LRT, MRT, Transjakarta, Kereta Bandara, dan KRL. Integrasi ini bertujuan agar masyarakat dapat berpindah-pindah moda transportasi dengan mudah.

Kementerian Perhubungan sebelumnya juga telah menegaskan bahwa Argo Parahyangan akan tetap beroperasi meskipun KCJB mulai beroperasi.

Wacana menghentikan operasional Argo Parahyangan sempat beredar di akhir tahun 2022, namun hal tersebut dibantah oleh Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal.

“Kalau Argo Parahyangan kami dalam waktu dekat belum ada konsep untuk memberhentikan itu pak. Masih berjalan Argo Parahyangan,” tegas Risal.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan keberadaan KA Argo Parahyangan menggambarkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pilihan transportasi berkualitas bagi masyarakat.

Di tengah tantangan pembiayaan, langkah-langkah terintegrasi ini menunjukkan upaya serius dalam menyongsong masa depan transportasi di Indonesia.

JAKARTA, Prolite – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), meresmikan operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang diberi nama Whoosh pada Senin (02/10/2023) di Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur.

Peresmian ini merupakan tonggak penting dalam era modernisasi transportasi massal di Indonesia yang efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya serta dengan Transit Oriented Development (TOD).

Kereta cepat sebagai teknologi transportasi yang baru bagi Indonesia dianggap memiliki keunggulan dalam kecepatan, konstruksi, teknologi, dan model pembiayaannya.

Menanggapi hal ini, Presiden Jokowi menekankan, “Kita tidak perlu takut untuk mengadopsi dan mempelajari teknologi transportasi modern untuk kemajuan bangsa.”

“Meski terdapat kesulitan-kesulitan di lapangan, kita harus konsisten, karena dengan begitu, kesalahan akan semakin berkurang dan biaya proyek juga akan semakin menurun,” sambungnya.

Dalam kerjasama dan pengembangan proyek ini, Presiden Jokowi berharap agar masyarakat dan pemangku kebijakan tidak alergi terhadap kritik, namun tetap bersemangat untuk belajar.

Pengalaman membangun infrastruktur besar lainnya, seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan bendungan, telah memberikan bekal untuk Indonesia guna menghasilkan karya lebih baik di masa mendatang.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan optimistis bahwa keberadaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah yang dilintasinya.

Hal ini dapat terwujud dari penciptaan lapangan kerja baru, efek multiplier terhadap moda transportasi lain, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilintasi oleh jalur kereta cepat tersebut.

Selain itu, Luhut menambahkan bahwa transfer teknologi modern dalam kereta cepat juga akan memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia.

Menko Marves juga berharap bahwa Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara di kota besar, khususnya Jakarta dan Bandung.

Oleh karenanya, masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan transportasi massal ini dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat melalui kereta cepat ini kembali ditegaskan oleh Presiden Jokowi saat mencoba Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari Stasiun Halim menuju Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Presiden mengatakan bahwa pelayanan yang cepat dan baik kepada masyarakat menjadi prioritas. Menurutnya, perjalanan dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung selalu nyaman dan cepat. “29 menit dari Stasiun Halim ke Stasiun Padalarang,” tuturnya.

Dalam upaya untuk memudahkan mobilitas masyarakat, pemerintah berencana untuk mengintegrasikan kereta cepat dengan moda transportasi lainnya, seperti LRT, MRT, TransJakarta, dan KRL.

Sebagai bonus, masyarakat diberikan kesempatan untuk mencoba KCJB secara gratis sampai dengan pertengahan Oktober 2023.

Kehadiran KCJB Whoosh diharapkan tidak hanya menjadi simbol modernisasi transportasi massal di Indonesia, tetapi juga menjadi motor pendorong pertumbuhan ekonomi, serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya.

JAKARTA, Prolite – Dilansir dari , Presiden Joko Widodo dengan tegas menyatakan bahwa proyek pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara adalah proyek besar yang memberikan manfaat untuk generasi masa depan Indonesia.

Proyek pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara terus dipercepat, dengan pemerintah berusaha keras untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai rencana.

Dalam upaya mewujudkan impian ini, pemerintah sedang mengundang para investor untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek pembangunan IKN. Proyek ini membutuhkan dana yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah.

Proyek pembangunan IKN direncanakan berlangsung secara bertahap, dengan pembagian dalam lima tahap dan diharapkan selesai pada tahun 2045.

Tahap-tahap tersebut mencakup tahap I (2022-2024), tahap II (2025-2029), tahap III (2030-2034), tahap IV (2035-2039), dan tahap V (2040-2045). Khusus untuk tahap I, investasi yang diperlukan berkisar antara Rp466 triliun hingga Rp486 triliun.

Dalam kunjungan ke IKN, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya proyek pembangunan IKN Nusantara dan menghargai kerja keras pekerja konstruksi yang terlibat dalam pembangunan ini, baik siang maupun malam.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada semua pekerja yang hadir malam ini dan telah bekerja keras, baik siang maupun malam,” kata Presiden Jokowi, saat berbicara dalam acara Malam Apresiasi Nusantara pada Jumat, 22 September 2023.

“Saya sadar bahwa pekerjaan siang dan malam sangat penting untuk segera menyelesaikan dan mewujudkan Ibu Kota Nusantara kita. Harapan saya, tahun depan kita sudah bisa merayakan HUT RI pada 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara,” sambungnya.

Dalam kesempatan ini, Presiden juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di IKN masih berjalan sesuai rencana.

“Semuanya masih sesuai dengan rencana, saya kira bangunan-bangunan seperti kantor presiden, istana presiden, dan kementerian masih sesuai target. Semua berjalan sesuai rencana,” tambahnya.

Berkaitan dengan pendanaan, Presiden Jokowi optimistis bahwa tidak ada masalah terkait anggaran, terutama untuk pembangunan istana, kementerian, dan infrastruktur dasar.

Keyakinan ini semakin kuat ketika Kepala Negara menerima kunjungan sepuluh taipan yang bergabung dalam konsorsium Nusantara. Mereka bersedia menginvestasikan dana sebesar Rp20 triliun untuk mendukung pembangunan IKN.

Sepuluh investor ini termasuk Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart Group.

Selain anggota dalam konsorsium, beberapa investor lain juga terlibat dalam pembangunan sektor perhotelan, pusat perbelanjaan, rumah sakit, pendidikan, dan perkantoran di IKN.

Sesuai dengan namanya, IKN akan memiliki Hotel Nusantara, dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan akomodasi untuk perayaan Hari Kemerdekaan RI pada Agustus 2024.

Selain Hotel Nusantara, investor lain yang juga akan berinvestasi di IKN adalah Pakuan, Mariott, Jambuluwuk, Vasanta, Hermina, dan Jakarta Intercultural School. Semua pembangunan dilakukan dengan semangat gotong royong.

Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan hanya tentang membangun sebuah kota, tetapi juga memenuhi kebutuhan kota untuk bekerja, tinggal, dan bermain.

Bambang yakin bahwa konsorsium yang terdiri dari sepuluh perusahaan tersebut memiliki komitmen untuk menjadikan IKN bukan hanya kota yang layak huni, tetapi juga kota yang dicintai oleh penduduknya.

JAKARTA, Prolite – Pemerintah Indonesia membentuk Satgas Nasional untuk mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi Indonesia dengan negara mitra Local Currency Transaction (LCT).

Pembentukan Satuan Tugas Nasional ini dijalankan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) antara berbagai lembaga, yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antara Indonesia dan negara mitra.

Penandatanganan ini berlangsung di Jakarta pada tanggal 5 September, bersamaan dengan berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2023, dan disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Bank Indonesia, Satgas Nasional LCT melibatkan melibatkan sejumlah instansi pemerintah, diantaranya ialah :

• Bank Indonesia
• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
• Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi
• Kementerian Keuangan
• Kementerian Luar Negeri
• Kementerian Perindustrian
• Kementerian Perdagangan
• Kementerian Badan Usaha Milik Negara
• Otoritas Jasa Keuangan
• Lembaga Penjamin Simpanan.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan bahwa Satgas Nasional LCT akan menjadi wadah koordinasi yang semakin memperkuat sinergi kebijakan antar Kementerian/Lembaga (K/L) dalam upaya meningkatkan penggunaan mata uang lokal pada transaksi bilateral Indonesia dengan negara mitra utama.

Tujuan Pembentukan Satgas Nasional

Pembentukan Satgas Nasional Layanan Keuangan Teknologi (LCT) bertujuan untuk mendukung implementasi framework LCT yang pada gilirannya akan meningkatkan stabilitas nilai tukar Rupiah dan memperkuat ketahanan pasar keuangan domestik.

Implementasi LCT diharapkan akan memberikan dampak positif pada aktivitas ekspor-impor, investasi, serta transaksi pembayaran lintas batas.

Ini mencakup penggunaan QR cross-border dan potensinya dalam memfasilitasi transaksi perdagangan surat-surat berharga di masa depan.

Pembentukan Satgas Nasional LCT juga mencerminkan komitmen kolaboratif dan peningkatan peran otoritas keuangan di tingkat nasional.

Hal ini merupakan realisasi nyata dari kerangka kerja prinsip tingkat tinggi LCT ASEAN. Kerangka kerja ini merupakan salah satu pencapaian utama yang menjadi prioritas Indonesia selama kepemimpinan ASEAN tahun 2023.

Tujuan utamanya adalah mendorong penggunaan mata uang lokal sebagai upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi nilai tukar eksternal dan memperdalam pasar keuangan.

Dalam rangka mencapai tujuan ini, semua K/L akan bekerja sama untuk merumuskan kebijakan yang memungkinkan pemberian kemudahan, insentif, dan percepatan pelayanan dalam aktivitas ekspor-impor bagi pelaku usaha yang memilih menggunakan mata uang lokal dalam transaksinya dengan mitra dagang negara.

Ruang sinergi kebijakan yang diperkuat antara anggota Satgas Nasional LCT mencakup beberapa aspek penting:

Pertama, mereka akan merumuskan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pelaku usaha agar lebih aktif menggunakan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi langsung.

Ini mencakup koordinasi kebijakan di sektor perbankan dan keuangan, serta kebijakan yang mendukung penggunaan mata uang lokal dalam pembayaran lintas batas.

Kedua, mereka akan melakukan koordinasi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga terkait LCT. Hal ini termasuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung LCT, serta upaya untuk meningkatkan kapasitas dan literasi terkait LCT bagi pelaku usaha.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) terkait Satgas Nasional LCT yang terjadi selama KTT ASEAN 2023 memiliki tujuan lebih dari sekadar kerja sama antaranggota ASEAN.

Hal ini juga dimaksudkan untuk menjadi contoh bagi pemangku kepentingan, baik di tingkat domestik maupun internasional, mengenai bagaimana otoritas dalam sektor jasa keuangan dapat bersama-sama dengan Pemerintah berkomitmen untuk melakukan sinergi kebijakan dan berkolaborasi dalam mendukung implementasi kebijakan terkait mata uang lokal.

Saat ini, Indonesia telah berhasil mengimplementasikan kerja sama Layanan Keuangan Teknologi (LCT) dengan sejumlah negara di kawasan. Ini termasuk kerja sama LCT antara Indonesia dan Malaysia, Thailand, Jepang, serta Tiongkok.

Selain itu, terdapat kesepakatan bersama dengan Singapura dan Korea Selatan untuk membangun kerangka implementasi kerja sama LCT dengan Indonesia.

Pembentukan Satgas Nasional LCT merupakan langkah penting dalam upaya mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi Indonesia dengan negara mitra.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, antara lain mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing, meningkatkan stabilitas nilai tukar Rupiah, dan memperdalam pasar keuangan domestik.

JAKARTA, Prolite – KTT ASEAN ke-43 resmi dimulai di Jakarta pada Selasa, 5 September 2023.

Dalam pidato pembukaannya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Indonesia mengedepankan dan menghormati nilai kesetaraan di antara negara-negara di Asia Tenggara.

“Kesetaraan ini menjadi barang langka di dunia. Banyak ketidakadilan dan konflik terjadi akibat tidak ada kesetaraan,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menekankan bahwa kesatuan dalam ASEAN hingga saat ini masih dan tetap terjaga dengan baik.

Presiden Jokowi menggarisbawahi bahwa, “Kesatuan dalam ASEAN sebaiknya tidak dianggap sebagai ketiadaan perbedaan pendapat. Bagi Indonesia, yang memiliki keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama, konsep kesatuan ini mencerminkan harmoni dalam keberagaman, termasuk dalam hal perbedaan pendapat.”

Presiden Jokowi kembali mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi dunia yang semakin tidak stabil.

Beliau menyadari bahwa tantangan masa depan menjadi semakin berat karena dinamika geopolitik yang tidak pasti.

Perubahan-perubahan tersebut dapat mengakibatkan perebutan pengaruh oleh kekuatan besar di dunia.

Kepala Negara juga menekankan bahwa ASEAN telah sepakat untuk tidak menjadi alat pengaruh bagi kekuatan eksternal apapun.

Di bawah kepemimpinan Indonesia, ASEAN berkomitmen untuk berkerja sama dengan semua negara, dengan penekanan pada pemeliharaan perdamaian dan kemakmuran.

Daftar Kegiatan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023

Dikutip dari E-book ASEAN Indonesia 2023 pada situs resmi ASEAN 2023, rangkaian acara KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023 di Jakarta berlangsung pada 2-7 September 2023.

Berikut agenda KTT ASEAN ke-43 di Jakarta dan KTT terkait program kegiatan tentatif pada tanggal 2-7 September 2023:

• Sabtu, 2 September 2023
  • Pertemuan Komite Perwakilan Tetap ASEAN (CPR)
• Minggu, 3 September 2023
  • Pertemuan Pejabat Senior ASEAN (SOM)
• Senin, 4 September 2023
  • Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN
  • Pertemuan ke-27 Dewan Komunikasi Politik – Keamanan ASEAN (APSC)
  • Upacara Penandatanganan Instrumen Aksesi terhadap Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC)
• Selasa, 5 September 2023
  • Upacara Pembukaan KTT ke-43 ASEAN
  • KTT ke-43 ASEAN (Sidang Pleno)
  • Pembukaan Forum ASEAN – Indo – Pasifik (AIPF) *
  • KTT ke-43 ASEAN (Sesi Retret)
• Rabu, 6 September 2023
  • KTT ke-26 ASEAN – Tiongkok
  • KTT ke-24 ASEAN – Republik Korea (ROK)
  • KTT ke-26 ASEAN – Jepang
  • KTT ke-26 ASEAN Plus Tiga (APT)
  • KTT ASEAN – Amerika Serikat (AS)
  • KTT ASEAN – Kanada
• Kamis, 7 September 2023
  • KTT ke-20 ASEAN – India
  • KTT ke-3 ASEAN – Australia
  • KTT ke-13 ASEAN – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
  • Upacara Penutupan KTT ke-43 ASEAN serta KTT Terkait dan Serah Terima Keketuaan
  • Konferensi Pers oleh Presiden Jokowi.

Silahkan kunjungi laman resmi KTT ASEAN ke-43 untuk informasi lebih lanjut.