Presiden Jokowi : ASEAN Harus Jadi Episentrum Perdamaian dan Stabilitas Global

Category: News

September 8, 2023

JAKARTA, Prolite – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato pers usai pimpin KTT ke-43 ASEAN dan KTT lainnya di Jakarta, Rabu (7/9/2023).

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya ASEAN (Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) untuk menjadi episentrum perdamaian dan stabilitas global.

Presiden Jokowi menegaskan, “Kita harus memastikan bahwa Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara menjadi jangkar, penyelamat, dan tempat aman bagi dunia.”

Pernyataan ini menunjukkan tekad untuk menjadikan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara sebagai pusat keamanan dan stabilitas global.

*Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menyampaikan pidato usai pimpin KTT ke-43 – Kompas*

Dalam konteks dunia saat ini, yang diwarnai oleh berbagai tantangan seperti konflik, ketegangan, dan persaingan geopolitik, Presiden Jokowi menekankan bahwa ASEAN harus memainkan peran yang lebih besar.

“ASEAN harus berperan sebagai penyumbang stabilitas dan perdamaian, serta menjadi pusat pertemuan yang penting,” tegas Presiden Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan bahwa Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara telah berhasil menyepakati EAS Leaders’ Joint Statement on the Indo-Pacific.

Hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasannya. Presiden menekankan bahwa proses ini tidaklah mudah, namun akhirnya konsensus berhasil dicapai.

(Keterangan Pers Presiden Joko Widodo Usai Pimpin KTT ke-43 ASEAN ~ Youtube/Sekretariat Presiden)

Selain itu, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa ASEAN akan terus bekerja sama dengan negara-negara lain dalam rangka menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.

“Indonesia dan ASEAN juga akan terus mendukung kepentingan negara-negara di kawasan Pasifik, termasuk hak mereka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui praktik industri hijau,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa dalam konteks Myanmar, Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara akan terus berupaya untuk memberikan bantuan kepada Myanmar.

Indonesia telah mengusulkan lima langkah yang akan diambil oleh Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara untuk membantu Myanmar, salah satunya adalah pembentukan mekanisme troika.

“Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara akan terus mendorong Myanmar untuk segera mengatasi krisis yang ada dan kembali ke jalur demokrasi,” tegas Presiden Jokowi.

Mengatasi Polusi Udara Jakarta: Kebijakan 4 in 1 Jadi Fokus Utama Pertimbangan Kemenhub

Category: News

September 8, 2023

JAKARTA, Prolite – Untuk mengatasi masalah polusi udara Jakarta yang semakin meningkat, Kemenhub telah mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan kebijakan 4 in 1.

Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Rencana Pemerintah untuk Mengatasi Polusi Udara Jakarta

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyampaikan pernyataan saat berada di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat (14/08/2023), terkait rencana pemerintah untuk mengatasi polusi udara Jakarta dan kemacetan di wilayah Jabodetabek.

Budi Karya menjelaskan bahwa saat ini banyak kendaraan utilitas yang hanya digunakan oleh satu orang atau paling banyak dua orang. Oleh karena itu, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengubah aturan “3 in 1” menjadi “4 in 1.”

Dalam konsep “4 in 1” tersebut, contohnya bagi warga yang berasal dari daerah Bekasi, Tangerang, dan Depok, mereka akan diharapkan untuk berbagi kendaraan saat pergi ke kantor.

*Polusi Udara Jakarta – Cr. Antara Foto*

Dengan demikian, satu mobil dapat digunakan oleh lebih banyak orang secara bergantian, sehingga jumlah kendaraan yang berada di jalan raya dapat dikurangi.

Budi menjelaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan pihak kepolisian untuk menerapkan penegakan hukum terkait uji emisi kendaraan.

Menurut Budi, kendaraan yang tidak lulus uji emisi akan dilarang beroperasi di jalanan karena akan berpotensi memperparah polusi udara Jakarta.

Selain itu, Budi juga berencana mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Jakarta. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kendaraan bebas emisi di kota tersebut.

Untuk mendukung hal ini, Budi meminta kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk meningkatkan penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang bisa digunakan oleh pemilik kendaraan listrik.

Kualitas Udara di Jakarta Berstatus Tidak Sehat

Rapat yang berlangsung hari ini dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Presiden Jokowi memberikan serangkaian instruksi kepada para menteri dan gubernur untuk mengatasi masalah polusi udara Jakarta yang semakin mengkhawatirkan.

Dalam awal pembukaan rapat, Presiden Jokowi menyampaikan informasi mengenai kualitas udara di DKI Jakarta yang saat ini berada pada angka 156 dengan status “tidak sehat”.

Beliau menyoroti bahwa situasi ini disebabkan oleh kemarau panjang selama tiga bulan terakhir, emisi dari kendaraan bermotor, serta aktivitas industri di wilayah Jabodetabek, khususnya dalam sektor industri manufaktur yang masih menggunakan batu bara.

Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Polusi Udara Jakarta

*Presiden Joko Widodo – Cr. Antara Foto*

Dalam arahannya kepada para hadirin, Presiden Jokowi menekankan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari semua kementerian dan lembaga terkait.

Presiden menggarisbawahi beberapa poin utama yang menyoroti aspek intervensi jangka pendek hingga aksi komprehensif dalam jangka menengah.

1. Langkah-Langkah Jangka Pendek dalam Penanganan Polusi Udara Jakarta

Presiden Jokowi menyoroti urgensi langkah-langkah jangka pendek yang harus segera dilakukan untuk mengatasi masalah kualitas udara di wilayah Jabodetabek.

Intervensi cepat diperlukan untuk memperbaiki kualitas udara dan melindungi kesehatan masyarakat.

Peningkatan kualitas udara menjadi prioritas utama, dan langkah-langkah konkret harus diambil untuk mencapai tujuan ini.

2. Pentingnya Kerja Sama dan Kolaborasi Antarlembaga

Presiden menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi yang kuat antarlembaga dalam upaya penanganan polusi udara di Jakarta.

Isu polusi udara melibatkan banyak pihak, dan hanya melalui kerja bersama yang efektif, solusi-solusi terbaik dapat ditemukan dan diimplementasikan.

3. Rekayasa Cuaca dan Penerapan Regulasi

Presiden Jokowi kemudian meminta ada rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek.

Selain itu, Presiden mendorong penerapan regulasi yang lebih ketat terkait batas emisi, terutama di wilayah Jabodetabek.

Regulasi ini penting untuk mempercepat peralihan menuju praktik yang ramah lingkungan.

4. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau dan Penyusunan Anggaran

Presiden menggarisbawahi perlunya peningkatan jumlah ruang terbuka hijau dalam kota untuk meningkatkan kualitas udara dan lingkungan.

Dalam hal ini, penyusunan anggaran yang memadai menjadi kunci untuk mendukung implementasi langkah-langkah peningkatan lingkungan yang diperlukan.

“Tentu saja, upaya ini akan memerlukan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, saya mengajak untuk segera menyusun anggaran yang diperlukan.”

“Jika perlu, kita harus berani mendorong banyak kantor untuk melaksanakan model kerja hybrid, di mana pekerjaan dilakukan baik dari kantor maupun dari rumah.”

“Saya tidak tahu nanti dari hasil kesepakatan dalam rapat terbatas ini, apakah akan diambil pilihan 75 persen bekerja dari rumah dan 25 persen dari kantor, atau mungkin angka lain yang lebih sesuai,” ujar Presiden Jokowi.

5. Model Kerja Hybrid dan Transportasi Massal

Presiden Jokowi juga memberikan pandangan tentang model kerja hybrid di mana pekerjaan dapat dilakukan baik dari kantor maupun dari rumah.

Selain itu, ia menekankan pentingnya penerapan sistem transportasi massal, termasuk LRT dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan.

6. Penguatan Mitigasi Perubahan Iklim dan Edukasi Masyarakat

Presiden mendorong penguatan upaya mitigasi perubahan iklim dengan pengawasan ketat terhadap sektor industri dan pembangkit listrik yang berkontribusi pada polusi udara.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk polusi udara dan kesadaran dalam menjaga lingkungan.

Melalui arahan ini, Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Tindakan yang berani dan kolaboratif diharapkan dapat membawa perubahan positif pada permasalahan polusi udara Jakarta dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kualitas hidup masyarakat di wilayah Jabodetabek.

Kemacetan Meningkat: Kota Bandung Harus Siap Hadapi Ancaman Macet Total pada 2037

Category: Daerah

September 8, 2023

BANDUNG, Prolite – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dengan tegas menyatakan bahwa kawasan Bandung Raya menghadapi ancaman serius akan kemacetan total pada tahun 2037.

Beliau mengaitkan masalah ini dengan tren meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor setiap tahun, yang sayangnya tidak diimbangi dengan peningkatan infrastruktur jalan yang memadai.

Permasalahan tersebut semakin diperparah dengan fakta bahwa saat ini Kota Bandung telah melampaui tingkat kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta, sebuah peringkat yang menunjukkan tingkat kepadatan lalu lintas yang mengkhawatirkan

Kota Bandung Mendapat Predikat Kota Ter-Macet di Indonesia

Dalam peringkat kemacetan, Kota Bandung telah mengambil peringkat yang lebih tinggi daripada DKI Jakarta yang duduk di posisi ke-17. Ibu Kota Jawa Barat ini mendapat predikat kota paling macet di Indonesia dan menduduki posisi ke-14 di dunia.

Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Bandung kini menghadapi tantangan kemacetan yang lebih kompleks daripada ibu kota negara, Jakarta.

Populasi penduduk Kota Bandung sendiri kini mencapai 2,4 juta individu, sementara jumlah kendaraan yang beredar mencapai 2,2 juta unit. Secara matematis, perbandingan satu banding satu tercipta di mana setiap warga kota rata-rata memiliki satu kendaraan.

Penyajian ini menggambarkan dinamika yang mencolok di tengah hiruk-pikuk keseharian kota ini. Lebih rinci, dari total kendaraan yang ada, sebanyak 1,7 juta unit diantaranya adalah sepeda motor, sementara sisanya terdiri dari 500 ribu kendaraan lainnya.

Data ini menggambarkan betapa tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor, terutama sepeda motor, dalam menjalani aktivitas sehari-hari di tengah kota yang semakin padat.

Keadaan ini pun jelas mengindikasikan tingkat kesulitan dan urgensi yang harus segera diatasi untuk memastikan masa depan lalu lintas di kawasan Bandung Raya dapat diatasi dengan efektif.

Bahkan Ridwan Kamil juga menegaskan ini merupakan tingkat eskalasi masalah yang serius dan mendesak. Menurutnya, jika tidak ada tindakan yang segera dilakukan untuk menangani masalah ini, maka seluruh wilayah di dalam kota akan menghadapi kondisi kemacetan yang parah, bahkan mencapai tingkat macet total.

Lalu Bagaimana Solusi dari Pemerintah Terkait Kemacetan Ini?

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, telah mengadakan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas Rencana Transportasi Massal di Cekungan Bandung Raya.

Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah kemacetan di wilayah tersebut melalui pengembangan sistem transportasi massal yang efisien dan berkelanjutan.

Pihaknya menyebut ada lima solusi yang tengah disiapkan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Gubernur Ridwan Kamil telah secara rinci memaparkan dua dari solusi-solusi tersebut.

Pertama, ia menyoroti pentingnya pengelolaan transportasi di wilayah Cekungan Bandung. Lalu, pihaknya juga tengah mempersiapkan moda transportasi massal berupa cable car.

Adapun wilayah Cekungan Bandung, yang mencakup Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan 5 kecamatan di Kabupaten Sumedang.

Dalam usahanya mengatasi permasalahan ini, Gubernur Jawa Barat merancang solusi melalui pendirian Badan Pengelola Cekungan Bandung. Salah satu strategi utama yang diusulkan adalah pembangunan infrastruktur transportasi modern, seperti Bus Rapid Transit (BRT) dan sistem kereta gantung.

“Pada awalnya, BRT diajukan sebagai solusi. Namun, mengingat banyaknya warga Bandung yang tinggal di daerah perbukitan, cable car tampaknya menjadi pilihan terbaik,” ungkapnya.

Solusi ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan transportasi publik yang efisien dan nyaman bagi warga, dengan harapan dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi yang merupakan salah satu penyebab utama kemacetan.

Pentingnya transportasi publik dalam mengurangi kemacetan di Kota Bandung menjadi poin sentral dalam rencana ini. Kekurangan pilihan transportasi publik yang layak dan nyaman seringkali mendorong masyarakat untuk lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.

Dengan adanya solusi transportasi massal yang lebih efektif dan terjangkau, diharapkan masyarakat akan lebih tertarik untuk beralih menggunakan transportasi publik, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi kemacetan dan dampak negatif lainnya terutama di wilayah Cekungan Bandung.

Diperlukan Setidaknya Lebih dari Rp100 Triliun Untuk Menyelesaikan Masalah

Ridwan Kamil menyatakan bahwa salah satu dari gagasan solusi transportasi yang telah dipersiapkan akan disampaikan dalam sebuah presentasi kepada Presiden Joko Widodo pada akhir bulan ini.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya bertekad untuk meminta masukan Presiden mengenai gagasan mana yang paling dapat diimplementasikan dengan mudah.

“Sehingga di masa Presiden Jokowi, ada satu dua transportasi publik di Bandung Raya yang bisa diselesaikan.” imbuh Ridwan Kamil.

Pentingnya dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam proyek transportasi massal ini diakui sangat penting oleh Ridwan.

Menurutnya, sumber dana dari APBD provinsi dan kota/kabupaten tidak akan mencukupi untuk membiayai pembangunan fasilitas transportasi yang skala besar seperti ini.

Menurut perhitungan Ridwan Kamil, diperlukan setidaknya lebih dari Rp100 triliun untuk menyelesaikan masalah transportasi di wilayah Bandung Raya. Angka tersebut mencakup target untuk meningkatkan persentase warga Bandung yang menggunakan transportasi umum dari 13% menjadi 50%.

“Kami akui anggaran daerah tak pernah bisa cukup untuk membiayai proyek semacam ini,” ujarnya.

Pelantikan Perwira TNI-Polri 2023 di Halaman Istana Negara

Category: News

September 8, 2023

Presiden Jokowi lantik perwira TNI-Polri, di Halaman Istana Merdeka, Jakarta (Foto Humas Setkab)

Orang Tua Alfredo Perwira TNI-Polri Bangga Sang Anak Dilantik

JAKARTA, Prolite – Pelantikan perwira TNI-Polri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berlangsung di halaman Istana Negara Jakarta pada Rabu (26/7).

Pelantikan ini diselenggarakan untuk pertama kalinya setelah covid-19, TNI-Polri yang dilantik merupakan lulusan dari Akademi Militer (akmil) dan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 2023.

Upacara ini dihadiri oleh beberapa petinggi Negara diantaranya Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua MPR MPR Bambang Soesatyo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Selain itu ada pula Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ikut menghadiri upacara pelantikan perwita TNI-Polri.

Pelantikan ratusan perwira TNI-Polri dilanjutkan dengan pembacaan dalam Keputusan Presiden Nomor 52/TNI dan 53/Polri.

Presiden Joko Widodo juga mengambil sumpah untuk para lulusan baru Akpol dan Akmil.

“Demi Allah saya bersumpah/Demi Tuhan saya berjanji/Om Atah Paramawisesa saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Jokowi diikuti para perwira di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/7).

Alfredo Mariando Massie bersama kedua orang tua setelah dilantik sebagai perwira TNI-Polri oelh Presiden Joko Widodo.

Rasa bangga dirasakan oleh para orang tua dari ratusan perwira TNI-Pilri yang dilantik di halaman istana Negara tersebut.

Salah satu perwira TNI-AD yang bernama Alfredo Mariando Massie putra dari Fredy Aries Massie perwira asal Manado ini membuat bangga kedua orang tuanya.

Alfredo membuktikan kepada kedua orang tuanya bahwa dia bisa membawa rasa bangga untuk kedua orang tuanya untuk bisa mengabdi ke Negara.

Mengabdi kepada Negara menjadi sebuah cita-cita sejak kecil, dengan sekarang ia bisa berhasil rasa syukur dan doa terus ia panjatkan.

Tidak terlewat doa dari orang tua ikut terucap dari sang ayah Fredy Aries Massie.

“Semoga Sukses Dalam Meniti Karir Di Jajaran TNI, & Menjadi Kebanggaan Kedua Orang Tuanya beserta Keluarga …., Aamiin…🙏 “ Ucap sang ayah.

Seorang Siswi Berani Utarakan Aspirasi ke Jokowi Mengenai PPDB 2023

Category: Daerah

September 8, 2023

JAKARTA, Prolite – Sebuah video yang menampilkan seorang siswi di Bantar Gebang, Bekasi, sedang menyampaikan curahan hati kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjadi viral di media sosial.

Dalam curhatannya, siswi tersebut mengungkapkan betapa banyak temannya yang tidak dapat melanjutkan sekolah akibat polemik penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Menurutnya, banyak dari mereka curiga bahwa ada pungutan dalam proses PPDB yang membuat mereka tak bisa diterima di sekolah negeri.

Dengan penuh semangat, Key, demikian nama siswi tersebut, kemudian mengundang Jokowi untuk mengunjungi Bantar Gebang dan melihat sendiri kondisi anak-anak yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan.

Dalam video yang beredar, terlihat Key memegang foto Jokowi, sebagai simbol harapannya agar permasalahan PPDB di daerahnya dapat diperhatikan dan diatasi dengan bijaksana.

Pada Selasa (25/7/2023), Stafsus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini menyatakan akan mengecek informasi terkait video viral yang telah disebutkan sebelumnya.

Dengan tanggapannya, “Saya coba cek ya,” Faldo menunjukkan komitmen untuk memverifikasi kebenaran konten dalam video tersebut sebelum memberikan respons lebih lanjut terkait isu yang sedang berkembang.

Pemkot Buka Suara Terkait Curhatan Siswi Tersebut

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi memberikan tanggapan terhadap video viral yang menampilkan seorang anak perempuan yang melaporkan sulitnya teman-teman seumurannya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMP di Bantar Gebang kepada Presiden Jokowi.

Kepala Disdik Kota Bekasi, Uu Saeful Mikdar, menganggap video tersebut sebagai bentuk kepedulian dari siswa dan warga Kota Bekasi terhadap rekan-rekan mereka yang menghadapi kesulitan tersebut. Dia menyatakan sangat mengapresiasi inisiatif siswi tersebut dalam menyuarakan permasalahan ini.

Selain memberikan apresiasi, Pemkot Bekasi berharap agar seluruh lulusan SD di 12 kecamatan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP, baik itu di sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Dengan demikian, Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk menciptakan akses pendidikan yang lebih baik dan merata bagi seluruh anak-anak di wilayahnya.

Data Jumlah Lulusan Siswa SD di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Uu Saeful Mikdar, juga memberikan data yang mengklarifikasi situasi terkait jumlah lulusan siswa dan siswi SD di Kecamatan Bantar Gebang.

Jumlah lulusan siswa dan siswi SD se-Kecamatan Bantar Gebang mencapai anak dengan persentase kelulusan 100 persen dari total 26 SD yang terdiri atas 17 SD negeri dan 9 SD swasta.

Sementara, daya tampung sekolah SD negeri hanya mencapai siswa kelas 7 yang telah diterima di SMPN 27, 31, 49, dan USB 59, serta siswa yang bersekolah di 7 SMP swasta yang berada di Kecamatan Bantar Gebang.

Menanggapi data ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Uu Saeful Mikdar, menyatakan bahwa kurang tepat apabila ada kesan bahwa ribuan siswa tamatan SD di Bantar Gebang tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMP.

Hal ini dikarenakan daya tampung SMP negeri yang terbatas. Untuk siswa yang tidak dapat diterima di SMP negeri, mereka tetap bisa bersekolah di SMP swasta dengan bantuan dari pemerintah.

Pemkot Bekasi Telah Menyiapkan 3 Program

Pemkot Bekasi memiliki tiga program yang dapat disalurkan untuk pembiayaan pendidikan di sekolah swasta.

Program tersebut meliputi Bantuan Operasional Sekolah Pusat (BOSP) yang bersumber dari dana APBN, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari dana APBD Pemkot Bekasi, dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari APBD Pemkot Bekasi.

Dengan adanya program-program ini, diharapkan para siswa dapat tetap melanjutkan pendidikan di sekolah swasta dan mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk mengakses pendidikan dengan lebih baik.

Komitmen Pemkot Bekasi dalam menyediakan berbagai program bantuan pendidikan untuk siswa di sekolah swasta menjadi salah satu upaya untuk memastikan bahwa setiap anak di Bantar Gebang memiliki kesempatan yang sama dalam meraih akses dan kualitas pendidikan yang layak.

Selain program bantuan dari Pemkot Bekasi, terdapat pula bantuan beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada siswa SMPS (Sekolah Menengah Pertama Swasta) di Bantar Gebang sebesar Rp 2,4 juta per siswa per tahun.

Beasiswa ini merupakan tambahan khusus untuk siswa kurang mampu di Bantar Gebang, dan menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pendidikan bagi siswa yang membutuhkan di wilayah tersebut.

Selanjutnya, rincian hak siswa di SMP swasta di Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Bantuan Operasional Sekolah Pusat (BOSP) dari APBN sebesar Rp per tahun.
Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari APBD Pemkot Bekasi sebesar Rp per siswa per bulan.
Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari APBD Pemkot Bekasi sebesar Rp per siswa per bulan.

Dengan menggabungkan bantuan-bantuan tersebut, maka biaya sekolah di sekolah swasta dapat mendapatkan subsidi sekitar Rp 275 ribu per bulan.

Selain itu, Pemkot Bekasi telah menjalankan kerja sama dengan 109 sekolah swasta untuk dapat menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.

Dengan demikian, upaya Pemkot Bekasi untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi siswa di wilayahnya terus ditingkatkan melalui berbagai program dan bantuan yang tersedia.

“Artinya jika digabung, biaya sekolah di swasta per bulan sudah dapat subsidi sekitar Rp 275 ribu per bulan. Dinas Pendidikan saat ini sudah kerja sama dengan 109 sekolah swasta untuk dapat menampung siswa yang tidak lolos di sekolah negeri,” ujar Uu Saeful.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Bandung: Fokus pada Pembangunan Infrastruktur Nasional

Category: News

September 8, 2023

BANDUNG, Prolite – Presiden Joko Widodo, hari ini, Selasa (11/07/2023) melakukan kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat, hingga besok.

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk meninjau sejumlah infrastruktur nasional yang sedang dibangun dan ditingkatkan di wilayah tersebut.

Agenda Kunjungan Kerja Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo akan meninjau sejumlah proyek infrastruktur nasional di Bandung. Beberapa proyek yang akan diperiksa adalah perkembangan pembangunan Bandara Kertajati.

Saat ditanya apakah Presiden akan mengecek dan menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, memastikan bahwa Presiden Jokowi tidak memiliki agenda tersebut dalam kunjungan kerjanya ke Bandung hari ini.

Pada kunjungan hari ini, Presiden Jokowi hanya direncanakan sholat Ashar di Masjid Raya Al-Jabbar. Setelah itu pada esok harinya, Presiden Jokowi akan melanjutkan kunjungan kerjanya dengan meninjau Stadion Si Jalak Harupat.

Selain kunjungan kerja di Bandung, Jokowi juga akan menyempatkan diri untuk mengunjungi Sumedang. Di Sumedang, Presiden Jokowi juga akan meresmikan Tol Cisumdawu.

Tol Cisumdawu merupakan jalan tol yang mencakup Cileunyi–Sumedang–Dawuan dan terbentang sepanjang 61,75 km dan akan menjadi akses utama menuju Bandara Kertajati di Majalengka. Tol Cisumdawu adalah salah satu proyek dari PSN yang ada di Jawa Barat.

Dengan meresmikan tol ini, diharapkan akan terjadi peningkatan mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.