Prabowo Akan Berikan BSU untuk Pekerja Upah di Bawah Rp 3,5 Juta

Prolite – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berencana akan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja dengan upah di bawah Rp 3,5 juta per bulan.

Kabar tersebut di ungkapkan oleh pemerintah untuk seluruh pekerja yang berpenghasilan di bawah besaran Rp 3,5 juta per bulannya.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli di masyarakat.

“BSU, kemudian ada bantuan-bantuan untuk menunjang daya beli. Itu sedang dipersiapkan,” kata Airlangga kepada wartawan pada Jumat malam (23/5/2025).

Dalam hal ini Airlangga menjelaskan skema pemberian bantuan subsidi seperti pemberian bantuan pada masa Covid-19 yang lalu.

Sebagai informasi, pada 2022 pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu kepada pekerja/buruh yang diberikan 1 kali.

Namun untuk kali ini BSU yang rencana pemerintah kasih mungkin akan lebih kecil nominalnya dari waktu Covid-19 kemarin.

Airlangga menambahkan, pemerintah juga akan memberikan lima paket insentif ekonomi lainnya kepada masyarakat berbarengan dengan BSU ini.

Paket tersebut diantaranya yakni iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), diskon tarif tol, dan diskon tarif penerbangan, insentif Rp 7 juta untuk motor listrik dan diskon tarif listrik 50%.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah tengah menghitung anggaran yang akan dikeluarkan untuk pemberian enam paket insentif tersebut. Airlangga bilang untuk anggaran bantuan subsidi upah sebenarnya sudah ada dan saat ini sedang tahap finalisasi.

Survei Polsight Suara Prabowo di Jabar Tergerus Anies

BANDUNG, Prolite – Lembaga Survei Polsight melalukan survei Preferensi Politik Masyarakat di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 sampai dengan 7 Febuari 2024.

Hasil Survei Polsight suara Prabwo tergerus, namun suara Anies naik terus. Karenanya persaingan partai Gerindra dan PKS makij ketat.

Direktur Eksekutif Polsight, Yusa Djuyandi, menyampaikan survei ini menggunakan metode Stratified-Systematic Random Sampling.

Sampel dalam Survei Polsight ini berjumlah responden yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dengan jumlah sampel proporsional di setiap Kabupaten/Kota yang dipilih dengan acak.

“Margin of Error survei ini kurang lebih 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. Polsight melakukan Quality Control yang sangat ketat dalam survei ini guna menjaga validitas data serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Yusa.

Tujuan utama dari Survei Polsight ini lanjut dia adalah untuk mengukur peta kekuatan elektoral pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota legislatif di Jawa Barat.

Yusa memaparkan temuan pokok dan analisis hasil surveinya yakni pertama, pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Jawa Barat, suara Prabowo
tergerus hingga 11,43% dibandingkan suara Prabowo pada Pemilu tahun 2019 yaitu 59,93% di Jawa Barat.

“Namun, kami menemukan
elektabilitas Prabowo-Gibran di Jawa Barat saat ini hanya 48,50%. Dengan kata lain, Prabowo berpotensi kehilangan suara masyarakat Jawa Barat sebesar lebih dari 4,08 juta pemilih,” tuturnya.

Penurunan suara Prabowo masih memungkinkan terjadi hingga hari-H pencoblosan 14 Februari
mendatang. Sementara saingan terdekat Prabowo adalah pasangan Anies-Muhaimin dengan presentase 32,17%.

Sedangkan pasangan Ganjar-Mahfud tertinggal jauh di angka 14,08%.
Kedua, suara Anies-Muhaimin cenderung mengalami kenaikan yang signifikan
dibandingkan survei-survei sebelumnya. Suara Anies-Muhaimin sebelumnya tidak pernah menyentuh angka 20%, namun pada survei kali ini melejit hingga 32,17% dan diprediksi akan terus merangkak naik hingga hari-H pencoblosan.

Ketiga, pada Pemilu Legislatif di Jawa Barat, kami menemukan Gerindra dan PKS
bersaing ketat. Elektabilitas Gerindra sebesar 19,75%, sedangkan PKS 18,67%.

Kemudian, di posisi selanjutnya ada PDIP 15,50%, Golkar 13,08%, Nasdem 5,42%, PKB 5,00%, Demokrat 4,58%, PAN 4,17%, dan partai lainnya dibawah 2%. Dengan selisih yang sangat tipis antara suara
PKS dan Gerindra yakni 1,08% maka masih terbuka kemungkinan bagi keduanya untuk menjadi partai pemenang di Jawa Barat.

“Demikian temuan-temuan survei yang dapat kami paparkan. Temuan-temuan tersebut memotret peta kekuatan politik elektoral Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Partai Politik di
Jawa Barat saat ini. Kemungkinan perubahan masih memungkinkan terjadi, meskipun tahapan pemilu akan memasuki masa tenang pada 11-13 Februari 2024,” tutupnya.