PLT. WALI KOTA BEKASI TRI ADHIANTO SIDAK SMA NEGERI 1 TERKAIT ISU KECURANGAN PPDB ONLINE

KOTA BEKASI, Prolite – Beredarnya pemberitaan dimedia sosial terkait dugaan adanya kecurangan yang dilakukan oknum terkait mekanisme PPDB Online, Tri Adhianto selaku Plt. Wali Kota Bekasi didampingi Wakapolres Metro Bekasi Kota AKBP Dhany Aryanda Lakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke SMA Negeri 1 Kota Bekasi, Senin (10/07).

Sidak tersebut didasari adanya isu kecurangan PPDB Online yang dilakukan oleh oknum terkait penerimaan siswa lewat jalur zonasi, dan ada pula dugaan penggunaan fake gps yang diterapkan untuk mengelabui sistem zonasi PPDB Online.

Dalam kunjungan tersebut, tampak hadir pula Kadisdik Kota Bekasi UU Saeful Mikdar dan Kadisdukcapil Kota Bekasi Taufik R Hidayat, guna membantu menjawab permasalahan terkait isu tersebut.

Dari hasil Sidak tersebut, Plt. Wali Kota Bekasi bersama jajaran menemukan adanya perpindahan domisili siswa dari alamat orang tua ke alamat saudara dengan kurun waktu kurang lebih satu tahun, yang di mana alamat tersebut masuk ke dalam zonasi sekolah.

“Jadi tadi pas kita sinkronkan terkait zonasi sekolah dan domisili siswa, memang didapati ada beberapa anak yang domisilinya tuh pindah dari rumah yang lama pindah ke zona tersebut, secara aturan dari dukcapil, selama yang punya rumah tersebut tidak keberatan untuk dijadikan tempat tinggal, hal tersebut sah-sah saja, yang perlu kita pertanyakan kenapa yang punya rumah gak keberatan, dan RT nya pun mau tandatangan keterangan domisili, ini yang akan kita selidiki lebih lanjut,” ungkap Plt. Wali Kota Bekasi.

Kesimpulan dari sidak tersebut, Pria yang kerap disapa Mas Tri tidak menemukan kecurangan yang dilakukan oleh operator atau pihak sekolah, melainkan adanya beberapa sistem yang perlu disempurnakan.

“Jadi hal tersebut akan kita tindak lanjuti, dan akan kita up ke KCD Korwil 3, yang kemudian kita up juga ke Kemendikbud, yang dimana diperlukan adanya penyempurnaan sistem demi kenyamanan bersama, harapan saya warga jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu hoaks, tetap jaga kondusifitas diwilayah, warga masyarakat tenang, proses PPDB pun dapat berjalan dengan khidmat,” Pungkas Tri Adhianto.

KOTA BEKASI, Prolite – Salah satu masalah Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) adalah karena animo masyarakat menyekolahkan anak di sekolah negeri cukup tinggi sedang daya tampung terbatas.

Hal itu membuat Ketua DPRD Kota Bekasi H.M Saifuddaulah mendorong Komisi IV untuk melakukan monitoring dan evaluasi PPDB online.

Menurut Saifuddaulah, daya tampung sekolah negeri yang masih terbatas tidak sebanding dengan jumlah anak usia sekolah yang ada. Sedangkan kondisi ekonomi orang tua tidak semuanya mampu membiayai anaknya untuk bersekolah di sekolah swasta.

Disampaikan Ustadz Daulah sapaan akrabnya, fakta tersebut mengakibatkan persoalan PPDB setiap tahun.

“Pimpinan DPRD Kota Bekasi mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD Kota Bekasi, khususnya Komisi IV agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB Tahun 2023 ini sehingga pelaksanaan PPDB dapat berjalan lebih baik, objektif, transparan dan akuntabel tanpa diskriminasi serta lebih mengedepankan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di tengah masyarakat,” ungkap Ustadz Daulah usai mengikuti rapat pimpinan di Gedung DPRD Kota Bekasi.

Masih kata dia, untuk mengatasi persoalan tersebut DPRD terus mengupayakan terealisasinya target pendirian SMP Negeri minimal 1 (satu) SMP di setiap kelurahan. Selain itu, untuk sekolah swasta dapat dilaksanakan program peningkatan Bos dengan tujuan memberikan keringanan biaya bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dan terpaksa masuk di sekolah swasta agar siswa tetap bisa bersekolah.

“Ke depan, tidak ada lagi anak yang tidak bersekolah karena persoalan biaya, inilah tujuan utama yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan wajib belajar,” pungkas politisi PKS ini.