Isu Partai Coklat, Aliansi Mahasiswa Indonesia Gelar Aksi Dukungan Untuk Polri

BANDUNG, Prolite – Hembusan isu partai coklat yang dituduhkan untuk Kepolisian Republik Indonesia menggugah Aliansi Mahasiswa Indonesia gelar aksi solidaritas sebagai bentuk dukungan kepada Polri di Braga, Kota Bandung, Sabtu (14/12/2024).

Ketua Aliansi Mahasiswa Indonesia Indrajidt Rai Garibaldi mengatakan bahwa pihaknya miris dengan adanya isu polri yang disebut dengan partai coklat. Dia menduga, isu ini muncul karena ada implikasi dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Rai menegaskan bahwa sebutan untuk Polri tersebut adalah sebuah fitnah dan penghinaan terhadap institusi.

“Tapi mengapa institusi polri difitnah menjadi intitusi yang dinobatkan sebagai partai coklat, itu adalah penghinaan pada institusi itu sendiri,” kata Rai kepada wartawan.

Padahal, lanjut dia, polri sudah menjalankan tugasnya sesuai amanat Undang-Undang yakni mengayomi dan melayani masyarakat serta memberantas kriminalitas, narkoba, kejahatan. Termasuk mensukseskan gelaran Pilkada Serentak 2024 beberapa waktu lalu.

“Kalau satu hari 24 jam tanpa ada polisi, maka negara itu akan menjadi chaos. Makanya kami disini sepakat ada 30 universitas yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia, kami hari ini bersoladiritas untuk polri,” bebernya.

Rai menyebut, isu itu adalah bentuk penistaan terhadap kontitusi dan Undang-Undang. Oleh karena itu, pihaknya mengutuk keras terhadap oknum dan siapa saja yang menyebut hinaan tersebut.

“Kami mengutuk keras kepada salah satu parpol yang mengecap bahwa polri adalah partai coklat,” tandasnya.

Gaji PNS, TNI, Polri, dan Pensiunan Bakal Naik di Awal Tahun 2024

Prolite – Kabar bahagia untuk gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, Polri, dan juga pensiunan, akan mengalami peningkatan pada tahun 2024.

Kabar ini dibagikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwasannya pada awal tahun 2024 ini bagi seluruh ASN dan pensiunan akan ada kenaikan penghasilan.

Pernyataan ini disampaikan sejalan dengan proses Peraturan Pemerintah (PP) yang sedang dalam tahap penyusunan, yang diharapkan akan memastikan pencairan pendapatan mulai tanggal 1 Januari 2024.

Sri Mulyani menegaskan meski PP baru saja terbit pada 1 Januari 2024 kemarin dan belum terealisasi kenaikan gaji namun ia menjanjikan tidak akan terbuang percuma.

Sebagai informasi tambahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan rencana kenaikan ini bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga para pensiunan dalam pidato Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) pada tanggal 16 Agustus 2023 silam.

Dalam pidatonya, Jokowi merinci bahwa proposal kenaikan gaji untuk ASN, TNI, dan Polri sebesar 8 persen, sementara untuk pensiunan diusulkan akan ditingkatkan sebesar 12 persen.

Kenaikan gaji yang di berikan untuk ASN, TNI, Polri serta Pensiunan ini sebagai strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para pegawai publik.

Dengan kenaikan ini juga pemerintah berharap dapat memperkuat kinerja mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan pendapatan ini juga diharapkan dapat berdampak positif secara ekonomi, karena adanya kenaikan daya beli yang potensial bagi penerima yang ditingkatkan.

Tetapi, perlu diingat bahwa implementasi dari kenaikan gaji ini harus dijalankan secara tepat waktu dan diiringi dengan manajemen keuangan yang bijaksana guna memastikan kelangsungan program ini dalam jangka panjang tanpa memberikan beban yang berlebihan pada keuangan negara.

JAKARTA,  Prolite – Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Pasal Penodaan Agama mengeluarkan desakan tegas kepada Bareskrim Polri, menginginkan pembebasan pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang, dari tuduhan pasal penodaan agama.

Langkah ini diambil setelah Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri secara resmi menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka dalam dugaan penodaan agama pada tanggal 1 Agustus 2023.

Koalisi Masyarakat Sipil Menilai Penetapan Tersebut Telah Melanggar Hak Kebebasan Sipil

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Yayasan Satu Keadilan (YSK), SETARA Institute, Solidaritas Korban Tindak Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan (Sobat KBB), Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), LBH Bandung, Imparsial, dan LBH Jakarta, bersatu dalam misi untuk memperjuangkan keadilan dalam kasus ini.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (2/8/2023), Manajer Riset dan Pelatihan SEJUK, Saidiman Ahmad, menyampaikan bahwa “Koalisi masyarakat sipil meminta aparat hukum untuk membebaskan Panji Gumilang dari tuntutan dan tuduhan penistaan atau penodaan agama,”

Menurut pandangan Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Pasal Penodaan Agama, keputusan untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka penodaan agama dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak kebebasan sipil.

Saidiman menekankan bahwa agama adalah suatu ranah yang bersifat subjektif, di mana setiap warga memiliki hak yang sama untuk memiliki tafsir sendiri terkait keyakinan keagamaan mereka.

Perlu diingat bahwa kebebasan beragama atau berkeyakinan merupakan hak mendasar setiap warga negara yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum dan Hak Asasi Manusia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

“Indonesia selama ini telah dikenal sebagai negara demokratis dengan catatan serius dalam mewujudkan dan menjaga aspek kebebasan sipil,” tambahnya.

Saidiman melanjutkan bahwa penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka penodaan agama akan menambah daftar panjang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, dan hal ini berpotensi merusak citra negara di mata dunia internasional.

“Langkah ini juga berpotensi membuat Indonesia kesulitan untuk memulihkan posisinya sebagai negara yang mengalami penurunan serius dalam kualitas demokrasi,” tambahnya.

Penggunaan Pasal Yang Dianggap Keliru

Sementara itu, Arif Maulana, Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan YLBHI, turut mengemukakan pandangan serupa. Menurutnya, pasal penistaan agama yang dikenakan pada pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun ini menjadi sumber permasalahan.

Ia menilai langkah yang diambil oleh Polri untuk menjerat Panji Gumilang dengan pasal tersebut merupakan tindakan yang keliru.

“Pasal ini memiliki unsur-unsur yang tidak memiliki definisi yang pasti. Tidak ada standar definisi unsur yang dapat digunakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Akibatnya, terjadi beragam tafsir yang dapat diberikan,” tegas Arif dalam sesi jumpa pers daring yang sama.

Arif juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memerintahkan pemerintah dan DPR untuk merevisi Pasal 156 A KUHP tentang penistaan agama.

“Perlu kami ingatkan sekali lagi bahwa sudah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa pemerintah dan DPR wajib melakukan revisi, dan hari ini revisi tersebut telah diwujudkan melalui KUHP yang baru,” terang Arif.

Koalisi Menuntut Untuk Hentikan Penggunaan Pasal Karet

Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Pasal Penodaan Agama juga mengajukan tuntutan untuk menghentikan penggunaan pasal karet penodaan agama yang sering digunakan untuk menjerat individu dan kelompok yang memiliki pemikiran dan tafsir berbeda terkait keyakinan keagamaan.

Dalam hal ini, SETARA Institute mencatat adanya lonjakan tajam dalam jumlah kasus penodaan agama selama masa pemerintahan Jokowi.

Data yang dihimpun oleh SETARA Institute menunjukkan bahwa dari tahun 1965 hingga akhir 2022, telah terjadi sebanyak 187 kasus penodaan agama.

“Kasus ini hanya memperpanjang rentetan sejarah kelam terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan,” ungkap Halili Hasan, Direktur Eksekutif SETARA Institute.

Selain itu, koalisi masyarakat sipil juga mengimbau agar media melaporkan dengan objektivitas dan tidak ikut serta dalam menyudutkan kelompok tertentu atau memberi label sebagai sesat atau menyimpang.

“Media seharusnya berdiri di atas segala kelompok masyarakat,” tandas Arif Maulana.

BANDUNG, Polite – Dalam rangka memeriahkan HUT Bhayangkara ke-77, Polrestabes Bandung menggelar Fun Run sejauh 7,7 Kilometer (Km).

HUT Bhayangkara yang ke-77 tahun ini dimeriahkan dan diikuti oleh ratusan masyarakat dari berbagai element mulai dari TNI, Polri dan juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada Sabtu (24/6/2023).

Start lomba lari ini dimulai dari Markas Polrestabes Bandung, Jalan Merdeka, Jalan Veteran, Asia Afrika, Braga, Perintis Kemerdekaan, Wastukencana, Ir. H Djuanda lalu finis kembali di Mapolrestabes Bandung. Kegiatan ini pun terselenggara berkat dukungan penuh dari Forkopimda di lingkungan Polrestabes Bandung.

“Hari ini Polrestabes Bandung mengadakan fun run dalam rangka HUT Bhayangkara ke-77. Jarak lari yang ditempuh 7,7 kilometer, dan Alhamdulillah diikuti seluruh masyarakat, komunitas lari, TNI-Polri, Pemda, dan lain-lain untuk memeriahkan kegiatan ini,” ujar Kombes Pol Budi Sartono.,.,., , yang dilansir dari Halaman Polrestabes Bandung, Sabtu (24/6/2023).

Kombes Pol Budi juga menjelaskan bahwa, selain memperingati HUT Bahayangkara yang ke-77, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, dan diharapkan melalui fun run ini masyarakat bisa lebih dekat dengan Polri maupun TNI.

Plh Wali Kota Bandung Turut Memeriahkan HUT Bhayangkara ke-77

Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna juga turut datang dan mengucapkan selamat ulang tahun Bhayangkara yang ke-77. Ia berharap Pemkot Bandung dan Polri sama-sama menjaga semangat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Ini momen yang luar biasa. Seluruh pemimpin Kota Bandung ada di sini. Ada Kapolrestabes, Ketua DPRD, Dandim, Danlanud, Danlanal, Kajari, unsur Forkopimda juga. Jadi, saya ucapkan selamat. Pemkot Bandung selalu mendukung kegiatan positif seperti ini,” ujar Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna, di Polrestabes Bandung, Sabtu (24/6/2023).

Ema mengatakan bahwa Pemkot Bandung berkomitmen mendukung kegiatan positif yang diselenggarakan Polri ini. Ia juga berharap kegiatan seperti Polrestabes Bandung Fun Run 2023 ini dapat menjadi pemicu banyak orang untuk datang ke Kota Bandung dan berwisata tentunya dalam rasa aman dan nyaman.

BANDUNG, Prolite – Fasilitas Call Center 112 dan Bandung Command Center (BCC) milik Pemerintah Kota Bandung mendapat apresiasi dan pujian dari Kepolisian RI (Polri).

Dalam kunjungannya, Kabag Fasdal Rodal Ops SOPS Polri, Kombes Kemas Ahmad Yamin menyebut fasilitas Call Center 112 dan BCC milik Pemkot Bandung representatif sebagai fasilitas layanan publik yang sangat membantu masyarakat.

“Kita melihat ada banyak kesempurnaan, sehingga mungkin bisa adopsi ya,” ujar Yamin.

“Dari gedungnya saja sudah sesuai dengan judulnya. Saya sampaikan ke rekan-rekan, kita masuk seperti ke sebuah planet. Sehingga menunjang kinerja rekan-rekan di sini,” bebernya menambahkan.

Studi banding ini, menurut Yamin, sebagai upaya akselerasi layanan di Kepolisian. Ia akan membawa hasil studi banding ini ke Mabes Polri.

Yamin berharap, layanan 112 dan BCC dapat diadopsi oleh Polri, sehingga layanan masyarakat dapat diakselerasi.

Ia juga berharap layanan kegawatdaruratan di berbagai instansi dapat diakselerasi. Selain itu, ia berharap adanya kolaborasi lintas sektoral untuk mewujudkan kenyamanan bagi masyarakat.

“Ini sifatnya pelayanan. Kita singkirkan ego sektoral dan berkolaborasi,” ucapnya.

Perlu diketahui, Pemkot Bandung menyiapkan layanan kegawat daruratan yakni Bandung Siaga 112. Layanan ini mempermudah masyarakat untuk mengingat nomor gawat darurat.

Sebagai informasi, mekanisme kerja Bandung Siaga 112 relatif mudah; tinggal ambil ponsel, lalu tekan 112, dan anda akan terhubung dengan Bandung Command Center yang akan diintegrasikan kepada dinas terkait.

Untuk kasus kegawatdaruratan, layanan ini memiliki waktu respon (respond time) yang tidak melebihi 5 menit.

Berikut merupakan kesepakatan bersama Pemkot Bandung dengan lintas sektor dan relawan dalam penanganan kegawatdaruratan di Kota Bandung:

1. Berkomitmen menindak lanjuti seluruh laporan kejadian gawat darurat yang diterima dari masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi publik melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
3. Saling berkolaborasi untuk meningkatkan penanganan laporan kejadian gawat darurat.
4. Proaktif dalam peningkatan penanganan kejadian kegawat daruratan dalam melibatkan intansi, kedinasan, asosiasi dan relawan di Kota Bandung.
5. Seluruh intansi, kedinasan, asosiasi dan relawan saling bersinergi dalam mengoptiomalkan pelayanan kepada masyarakat dalam menangani laporan kejadian gawat darurat.(rls/kai)

Prolite, Jakarta –  Bentrokan antara pegawai PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang terjadi pada Minggu (15/1). Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo ., memastikan akan mengamankan situasi di Morowali Utara khususnya di pintu masuk.

Kapolri mengungkapkan, saat ini sudah ada 540 personel TNI dan Polri yang ditempatkan di lokasi kejadian dan akan menambahkan lagi 2 SSK Brimob dari pusat untuk menjamin keamanan. Saat ini pun situasi dinyatakan aman dan terkendali.

“Saat ini personel pengamanan, baik dari TNI dan Polri, sampai dengan saat ini telah diturunkan 540 orang dan akan ditambah 2 SSK Brimob dari pusat,” ujar Kapolri dalam konferensi pers di Istana Negara.

Akibat bentrokan yang terjadi di PT GNI 2 pekerja tewas serta puluhan karyawan luka-luka. PT GNI akan mulai beroprasi pada hari ini Selasa (17/1). Kapolri meminta untuk masyarakat serta karyawan diminta untuk tidak terprovokasi dengan infomasi yang belum jelas kebenarannya.

“Saya imbau kepada seluruh masyarakat dan karyawan untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu belum jelas. Masalah industrial yang bisa diselesaikan secara undang-undang, tahapan itu silakan dijalankan,” ungkap Kapolri.

Sebelumnya bentrokan antara pegawai PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang terjadi pada Minggu (15/1). Satu dari tiga korban merupakan tenaga kerja asing. Perusahaan pengolahan nikel ini merupakan milik pengusaha asal Cina, Tony Zhou Yuan. (*/ino)