Pilkada, Achmad Nugraha : Pesta Rakyat 2024 Jangan Terkontaminasi Penguasa

Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha Berharap Pesta Rakyat Tidak Terkontaminasi Penguasa
BANDUNG, Prolite – Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha mengharapkan pesta rakyat (pilkada) 2024 mendatang betul-betul pesta rakyat dan tidak terkontaminasi oleh intervensi-intervensi penguasa.
“Harapan saya (pilkada ini, red) penguasa tetap berdiri tegak, berdiri untuk tidak memihak siapapun, buktikan bahwa Indonesia demokrasinya harus lebih baik dari kemarin, bahwa negara ini dengan sebuah heterogen atau pluralisme nya dengan kebhinekaan nya itu salah satu ciri bahwa kita berbeda,” jelas Achmad Nugraha.
Namun lanjutnya, berbeda itu bukan untuk pecah atau membuat permusuhan tetapi jadi anugerah rahmat.
“Jadi saya kira bahwa pesta 2024 ini akan menjadi perhelatan luar biasa bagi negeri kita dan akan menjadi berita luar biasa bukan hanya Indonesia tapi juga negera lain maka kita harus memberikan contoh, jangan sampai ada statement atau ungkapan-ungkapan dari berbagai negara kalau negara kita demokrasi mundur jangan sampai seperti itu,” tandasnya.
“Kami di kota Bandung khususnya mengajak seluruh elemen masyarakat. Kita sering bertemu bersama jangan sampai karena berbeda jadi pecah jangan sampai tidak mengenal satu dan yang lain bahwa perbedaan itu sementara saja mari kita bangun kota Bandung ini jadi kota besar guyub, aman, dan kondusif,” tuturnya.
Disinggung keberadaan dan kinerja Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, Achmad Nugraha mengatakan PJ diharapkan bisa meneruskan program dari pemimpin kota Bandung sebelumnya.
Malah kata dia harus berkelanjutan dan program yang kurang agar bersama-sama disempurnakan.
Achmad Nugraha pun menyoroti masalah sampah yang hingga kini belum selesai. Ia pun bertanya bagaimana segera memulai dan bagaimana penyelesian yang cepat.
“Kalau saya masih ke PLTSa, karena ada perda. Sudah dibuat kesepakatan eksekutif dan legislatif penyelesaian sampah ini harus cepat karena sampah begitu luar biasa yang belum tuntas jangan menjadikan kota Bandung sebuah kota semarak sampah,” ungkapnya.
Achmad menyampaikan juga bahwa TPS Gedebage solutif sementara dan pihaknya mendukung tetapi apakah akan terus seperti itu.
“Karena sampah dengan 2,5 juta penduduk di malam hari dan 3 juta di siang berdampak besar, karena kalau kita tidak bisa menyelesaikan sampah dengan cepat bagaimana. Pembangunan Plts sendiri diperkirakan 6 bulanan selesai tapi 1 tahun niatan dibangun cepat,” ucapnya.
Sementara itu terkait pendidikan Achmad Nugraha menyebut masih problematik. Masih ada kasus ijazah ditahan. Padahal bagi lulusan itu untuk kerja ataupun kuliah terhambat karena penahanan ijazah.
Pendidikan di Kata Bandung kata Achmad jauh dari baik, seharusnya terpola, tertuju, fokus. Pasalnya persoalan pendidikan adalah hak dasar seperti tercantum dalam undang-undang, maka hak dasar itu otomatis jangan sampai ada anak berhenti sekolah baik SD SMP SMA apalagi universitas.
Politisi PDIP ini berharap ada bantuan dari pemkot dengan mekanisme yang tidak ribet dan agar tidak ribet harus ada koordinatif pusat dan daerah dalam menggelontorkan anggaran.
“Kami tidak masalah untuk rakyat agar tidak berhenti sekolah, karena kewenangan saja urusan SMP SMA ijazah itu tidak bisa dikeluarkan kota Bandung , pertanyaan saya kenapa provinsi tidak mengeluarkan anggarannya karena bagi kota Bandung haĺ ini tidak ada perhatian maka kami merasa perlu menganggarkan agar ijazahnya keluar ternyata tidak bisa, ini mempersulit,” ucapnya.
“Pertanyaan saya provinsi ke mana, saya punya ribuan bukti dan data baik smp sma swasta dan negeri, kita sampaikan kita bantu dengan bantuan keuangan kepada provinsi hanya sebatas itu. Swasta juga minta karena tertunggak mereka itu masuk umum karena tidak tahu harus masuk dengan jalur apa, tidak masuk apirmasi akhirnya masuk umum ditengah jalan tidak bisa bayar, swasta juga kan harus berkembang agar berkualitas pendidikannya dan infrastruktur nya,” jelas Achmad Nugraha.
Soal kesehatan sendiri Achmad menegaskan bahwa kenaikan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas hanya bagi orang mampu. Sedang warga Kota Bandung kurang mampu ada KIP dimana dia tidak bayar.
“Kalau orang mampu boleh dong, tetapi dengan kenaikan tarif itu pelayanan harus ditingkatkan sehingga kualitas puskesmas dirasakan oleh rakyat jangan kasih muka jutek judes, berikan informasi yang baik, jangan sampai masyarakat bukannya sembuh malah tambah sakit, yang pelayanan jelek masih ada, ya” gerutu Achmad Nugraha.

