Pilkada, Achmad Nugraha : Pesta Rakyat 2024 Jangan Terkontaminasi Penguasa

Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha

Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha Berharap Pesta Rakyat Tidak Terkontaminasi Penguasa

BANDUNG, Prolite – Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha mengharapkan pesta rakyat (pilkada) 2024 mendatang betul-betul pesta rakyat dan tidak terkontaminasi oleh intervensi-intervensi penguasa.

“Harapan saya (pilkada ini, red) penguasa tetap berdiri tegak, berdiri untuk tidak memihak siapapun, buktikan bahwa Indonesia demokrasinya harus lebih baik dari kemarin, bahwa negara ini dengan sebuah heterogen atau pluralisme nya dengan kebhinekaan nya itu salah satu ciri bahwa kita berbeda,” jelas Achmad Nugraha.

Namun lanjutnya, berbeda itu bukan untuk pecah atau membuat permusuhan tetapi jadi anugerah rahmat.

“Jadi saya kira bahwa pesta 2024 ini akan menjadi perhelatan luar biasa bagi negeri kita dan akan menjadi berita luar biasa bukan hanya Indonesia tapi juga negera lain maka kita harus memberikan contoh, jangan sampai ada statement atau ungkapan-ungkapan dari berbagai negara kalau negara kita demokrasi mundur jangan sampai seperti itu,” tandasnya.

“Kami di kota Bandung khususnya mengajak seluruh elemen masyarakat. Kita sering bertemu bersama jangan sampai karena berbeda jadi pecah jangan sampai tidak mengenal satu dan yang lain bahwa perbedaan itu sementara saja mari kita bangun kota Bandung ini jadi kota besar guyub, aman, dan kondusif,” tuturnya.

Disinggung keberadaan dan kinerja Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, Achmad Nugraha mengatakan PJ diharapkan bisa meneruskan program dari pemimpin kota Bandung sebelumnya.

Malah kata dia harus berkelanjutan dan program yang kurang agar bersama-sama disempurnakan.

Achmad Nugraha pun menyoroti masalah sampah yang hingga kini belum selesai. Ia pun bertanya bagaimana segera memulai dan bagaimana penyelesian yang cepat.

“Kalau saya masih ke PLTSa, karena ada perda. Sudah dibuat kesepakatan eksekutif dan legislatif penyelesaian sampah ini harus cepat karena sampah begitu luar biasa yang belum tuntas jangan menjadikan kota Bandung sebuah kota semarak sampah,” ungkapnya.

Achmad menyampaikan juga bahwa TPS Gedebage solutif sementara dan pihaknya mendukung tetapi apakah akan terus seperti itu.

“Karena sampah dengan 2,5 juta penduduk di malam hari dan 3 juta di siang berdampak besar, karena kalau kita tidak bisa menyelesaikan sampah dengan cepat bagaimana. Pembangunan Plts sendiri diperkirakan 6 bulanan selesai tapi 1 tahun niatan dibangun cepat,” ucapnya.

Sementara itu terkait pendidikan Achmad Nugraha menyebut masih problematik. Masih ada kasus ijazah ditahan. Padahal bagi lulusan itu untuk kerja ataupun kuliah terhambat karena penahanan ijazah.

Pendidikan di Kata Bandung kata Achmad jauh dari baik, seharusnya terpola, tertuju, fokus. Pasalnya persoalan pendidikan adalah hak dasar seperti tercantum dalam undang-undang, maka hak dasar itu otomatis jangan sampai ada anak berhenti sekolah baik SD SMP SMA apalagi universitas.

Politisi PDIP ini berharap ada bantuan dari pemkot dengan mekanisme yang tidak ribet dan agar tidak ribet harus ada koordinatif pusat dan daerah dalam menggelontorkan anggaran.

“Kami tidak masalah untuk rakyat agar tidak berhenti sekolah, karena kewenangan saja urusan SMP SMA ijazah itu tidak bisa dikeluarkan kota Bandung , pertanyaan saya kenapa provinsi tidak mengeluarkan anggarannya karena bagi kota Bandung haĺ ini tidak ada perhatian maka kami merasa perlu menganggarkan agar ijazahnya keluar ternyata tidak bisa, ini mempersulit,” ucapnya.

“Pertanyaan saya provinsi ke mana, saya punya ribuan bukti dan data baik smp sma swasta dan negeri, kita sampaikan kita bantu dengan bantuan keuangan kepada provinsi hanya sebatas itu. Swasta juga minta karena tertunggak mereka itu masuk umum karena tidak tahu harus masuk dengan jalur apa, tidak masuk apirmasi akhirnya masuk umum ditengah jalan tidak bisa bayar, swasta juga kan harus berkembang agar berkualitas pendidikannya dan infrastruktur nya,” jelas Achmad Nugraha.

Soal kesehatan sendiri Achmad menegaskan bahwa kenaikan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas hanya bagi orang mampu. Sedang warga Kota Bandung kurang mampu ada KIP dimana dia tidak bayar.

“Kalau orang mampu boleh dong, tetapi dengan kenaikan tarif itu pelayanan harus ditingkatkan sehingga kualitas puskesmas dirasakan oleh rakyat jangan kasih muka jutek judes, berikan informasi yang baik, jangan sampai masyarakat bukannya sembuh malah tambah sakit, yang pelayanan jelek masih ada, ya” gerutu Achmad Nugraha.




Terbakarnya TPA Sarimukti, Edwin Senjaya: Kota Bandung Butuh PLTSa

Edwin Senjaya - TPA Sarimukti - harga beras

Terbakarnya TPA Sarimukti, Edwin Senjaya: Kota Bandung Butuh PLTSa

BANDUNG, Prolite – Masih terbakarnya Tempat Pembuangan Akhir ( TPA Sarimukti ), membuat Kota Bandung kalang kabut.

Pasalnya sampah dari Kota Bandung jadi tidak bisa diangkut, sehingga sampah menumpuk di tempat pembuangan sementara (TPS).

Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya, membenarkan hal itu bahwa beberapa hari ini sejak TPA Sarimukti terbakar.

Kebakaran TPA Sarimukti belum berhenti dan belum bisa diatasi sehingga ini berdampak pada pengangkutan sampah dari Kota Bandung terpaksa dihentikan.

“Sudah berhari-hari ini harus diantisipasi jangan sampai Bandung kembali menjadi lautan sampah seperti dulu. Kan kita bisa membayangkan kalau tidak salah kan setiap hari Kota Bandung ini menghasilkan 1500 ton sampah, nah ini mau di kemanakan,” ucap Edwin, Kamis (24/8/2023).

Dalam hal ini kata Edwin, Pemkot atau Plh Wali Kota bersama jajarannya agar segera mengambil langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi masalah sampah tersebut.

“Ya teknisnya saya serahkan kepada mereka. Mereka yang lebih faham kondisi di lapangan karena kalau hanya mengandalkan misalnya minta warga untuk memilah-milah sampah organik non organik lalu menampung sendiri ya saya kira bisa berapa lama kondisi ini bertahan. Saya khawatirnya kondisi ini terus berlanjut, sambil kita mendorong semoga pemerintah provinsi melakukan tindakan yang benar-benar efektif untuk menanggulangi kebakaran di TPA Sarimukti yang semakin meluas dari sekian hektare menjadi sekian hektare,” tandasnya.

Menurut politisi Golkar ini, sebetulnya sudah ada gayung bersambut di jaman almarhum Wali Kota Oded M Danial, sempat ada pembicaraan intens antara almarhum pimpinan DPRD untuk melanjutkan rencana pembangunan PLTSa namun sayang sebelum itu terwujud almarhum sudah berpulang.

Begitu pun dengan penggantinya Wali Kota Yana Mulyana sempat ada komunikasi tapi karena ada masalah sehingga tidak berlanjut.

“Dengan Plh belum, ditambah kewenangan Plh terbatas, bukan wali kota definitif. Hanya jaman mang Oded itu kita sepakat karena dulu yang di paripurnakan kan sebelumnya perda tentang PLTSa teknologi yang di masa itu sudah ketinggalan jaman untuk dipergunakan di jaman sekarang. Nah kita sepakat gunakan teknologi yang terbaru yang lebih ramah lingkungan dan seterusnya sayangnya mang Oded nya berpulang,” bebernya.

Edwin sendiri ingin ke depan di periode yang akan datang ya 2024 setelah pemilu ini pembicaraan tentang PLTSa ini segera dilanjutkan karena menurut Edwin ini sangat urgent, vital terhadap kebutuhan Kota Bandung tidak bisa tradisional namuh harus seperti kota maju lainnya didunia menggunakan PLTSa.

Bahkan Edwin akan memastikan hal itu disampaikan atau dibahas dimasa mendatang.

“Masa Bandung tertinggal, kami dari fraksi Golkar pastikan akan menyampaikan hal ini, ini momentum yang tepat terkait kebakaran Sarimukti. Kedepan harus memiliki PLTSa tidak bisa ditunda-tunda lagi segera lah. Ini kan amanat perda belum dicabut dan tidak dilaksana. Tetapi tentu harus disesuaikan teknologi dengan perkembangan jaman sekarang yang ramah lingkungan, saya pikir kenapa harus ditolak,” tegasnya.




Tekan Sampah, Kaji Ulang PLTSa

Ilustrasi PLTSa Gedebage

BANDUNG, Prolite – Untuk menekan jumlah sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA), Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali mengkaji ulang kebutuhan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, Dudy Prayudi di Balai Kota Bandung, Rabu 8 Maret 2023.

“Saat ini kita sedang koordinasi dengan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) dikomandoi oleh Bappelitbang. Melihat dari aspek yuridis, hukum, dan aspek lainnya sesuai dengan regulasi yang ada,” aku Dudy.

Perlu diketahui, Pemkot Bandung sempat berencana membangun PLTSa di kawasan Gedebage setelah bencana longsor di TPA Leuwigajah. Untuk itu, Pemkot Bandung telah bekerja sama dengan PT BRIL.

Namun menurut Dudy, dari 2013 hingga sekarang tentu sudah banyak aturan yang berubah. Oleh karena itu, untuk memastikan hal tersebut, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kemenkomarves.

“PT. BRIL (Bandung Raya Indah Lestari) memang sedang melakukan penghitungan ulang. Kajian 2013 harus diupdate contohnya contohnya dari sisi biaya. Kalau tenggat waktu nanti akan dibahas kembali,” katanya.

Ia menuturkan, strategi lain untuk penanganan sampah sambil menunggu keputusan PT. BRIL di antaranya dengan mengoptimalkan program Kang Pisman.

“Kita masih menggunakan TPA Sarimukti karena Legok Nangka belum bisa digunakan. Kita jalankan dengan Kang Pisman. Sudah tersebar di 180 kawasan bebas sampah. Kalau dari sisi jumlah memang belum menyesuaikan, setidaknya mengurangi,” ungkapnya.

Berbagai metode lain juga dilakukan, seperti kompos, magotisasi, biodigester, dan RDF. Tahun ini akan dibangun tiga tempat pengolahan sampah terpadu yang metodenya sama dengan di Cicukang Holis, tapi kapasitasnya lebih besar.

“Di Holis itu bisa olah sampah sampai 10 ton per hari. Kalau tiga lokasi yang nanti dibangun bisa mencapai akumulasi 100 ton sampah per hari,” paparnya.

“Bahkan, tahun depan akan dibangun di tiga lokasi lagi, yakni Pasir Impun, Jelekong, dan Taman Sehati. Dengan upaya tersebut, bisa mengubah tempat penampungan sampah menjadi tempat pengolahan sampah. Sehingga setidaknya bisa mengurangi sampah yang dikirim ke TPA,” jelasnya.

Dudy mengatakan, saat ini ada perusahaan tekstil di Bandung yang sedang bekerja sama dengan Pemkot Bandung untuk menyerap Refuse-derived fuel (RDF) ini.

Meski sebenarnya kebutuhannya besar, tapi produksinya saat ini masih kecil. Dari 10 ton sampah yang diolah RDF, hanya menghasilkan 3-4 ton.

“Ini kita melakukan kerja sama dengan pabrik tersebut didampingi oleh BRIN. Karena kami ingin memastikan RDF yang dihasilkan oleh kita ini cocok untuk pabrik tekstil,” tuturnya.(rls/kai)

Baca Juga:

Sampah Faktor Utama Pencemaran Sungai

Ancol Creative Centre, Ikon Baru Industri Kreatif

Kolam Retensi Gedebage, Solusi Tuntaskan Banjir