Polemik Kemunculan Ganjar Pranowo di Azan Magrib , Itu Kampanye Politik 2024 !

Prolite – Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDIP Ganjar Pranowo membuat geger karena kemunculannya di tayangan azan magrib di salah satu stasiun televise.

Kemunculan Ganjar Pranowo membuat geger pasalnya menurut agenda bulan depan merupakan pembuaan pendaftaran pasangan calon Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kemunculannya adalam azan magrib yang disiarkan di salah satu stasiun televise ini menjadi polemik karena sejumlah pihak beranggapan, kemunculan Ganjar ini merupakan kampanye politik.

Kendati demikian, PDIP selaku partai politik pengusung Ganjar sudah menyatakan argumennya soal itu.

Mereka menepis scene Ganjar itu bagian dari politik identitas. Bahkan terkait hal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menindaklanjuti.

“Bukan (politik identitas). Pak Ganjar Pranowo ini sosok yang religius. Religiusitasnya tidak dibuat-buat. Istrinya, Bu Siti Atikoh juga dari kalangan pesantren,” kata Hasto saat dijumpai di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (9/9).

Sementara itu KPI sudah mengirimkan surat kepada stasiun televise yang sudah menayangkan azan magrib yang berisikan Ganjar Pranowo.

Pihak KPI tinggal menunggu respon dari pihak stasiun TV yang bersangkutan dan bakal meminta klarifikasi ke stasiun televise tersebut.

Setelah kejadian tersebut selain KPI, Bawaslu juga akan melakukan pengkajian ulang serta mengawasi jalannya setiap tahapan Pemilu mulai bergerak.

Namun disisi lain Jubir dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri memuji dengan penampilan bakal calon Pilpres 2024 Ganjar dalam tayangan azn magrib yang tayang di stasiun televise.

Tidak ada salahnya dengan penampilan Ganjar malah seharusnya bakal calon Pilpres bisa meniru hal positif yang dilakukan oleh ganjar.

“Salah? Ya enggaklah. Menurut saya justru keren banget. Scene gambar dan penggambaran Pak Ganjar yang sedang bersiap salat, wudhu, dan tahiyat dalam masjid sudah menggambarkan religiusnya sosok Pak Ganjar,” kata Mabruri dalam keterangannya dikutip dari Senin (11/9).

“Come on guys kita kan janji enggak mau kelahi lagi di ranah media sosial untuk pilpres dan Pileg 2024 nanti. Pak Ganjar itu muslim, istrinya juga memakai hijab rapih. Dan itu memang identitasnya sebagai muslim. Enggak ada yang salah,” sambungnya.

Bahkan dari Asosiasi Kominikasi Indonesis pun ikut mengomentari perihal kemunculan ganjar di azan magrib.

Ketua Asosiasi Komunikolog Suko Widodo menilai tidak ada aturan yang dilanggar dalam tayangan azan magrib yang disiarkan di salah satu stasiun televise itu.

Bahkan Suko Widodo menyebutkan bahwa ini bukan kampanye, bahkan Ganjar Pranowo sendiri pun belum terdaftar di KPU sebagai Capres 2024 mendatang.

Banyaknya orang yang tidak setuju dengan kegegeran yang kini sedang terjadi karena kemunculan Ganjar di azan magrib.

BANDUNG, Prolite – Lembaga Citra Survei Indonesia (CSI) bekerjasama dengan Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) merilis hasil survei potensial Pemilu Presiden 2024, Pilkada Gubernur Jabar dan Pilkada Kota Bandung, yang dilakukannya kurang lebih 10 hari sejak tanggal 27 Febuari – 9 Maret 2023 di Jawab Barat.

Metode yang mereka gunakan adalah multistage random sampling, wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Dengan jumlah responden 1200 orang dilengkapi riset kualitatif dengan margin of eror 2,8%.

“CSI ini lembaga ke 45 di daftar KPU, pada survei kami perlihatkan foto potensi. Lalu kami tanya mereka pernah datang sosialisasi gak?, pernah bagi-bagi sembako gak?, memberi kaos gak?, sampai semua itu ada dipertanyaan,” jelas Direktur Strategi CSI Hermana disela penyampaian rilisnya, di Bandung, Selasa (21/3/2023).

Hasilnya, potensi Wali Kota Bandung Yana Mulyana sebagai petahana tipis elektabilitasnya, dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil masih unggul sehingga berpotensi menjadi Gubernur dua periode.

Baca Juga : Mengejutkan! Ada Nama Irfan Hakim di Survei Bursa Calon Wakil Wali Kota

Sedang selentingan Ridwan Kamil menjadi capres, menurut CSI, masih stagnan dan kurang mendongkrak.

“Saat kami tanya kan wali kota, masih ada yang menjawab almarhum Oded. Kami mendapatkan 10 nama yakni Yana Mulyana 16,0%, Nurul Arifin 11,4%, Tedy Rusmawan 15,8%, M Farhan 14,5%, Atalia Praratya 8,7%, Andri Kartaprawira 4,1%, Edwin Senjaya 6,8%, Andri Gunawan 9,2%, Rediana Awangga 4,3%, dan Erwin 4,5%, tidak tahu 3,4%, belum tentukan pilihan 1,3%,” jelasnya lagi.

Peran media pun kata dia saat ini dominan dari media sosial disusul media cetak atau surat kabar, lalu TV dan radio. Dan untuk golongan putih (golput) hanya 4-5%, pasalnya mereka yang golput hanya yang EGP (emang gue pikirin) selebihnya generasi Gen-Z malah peduli dengan pemilu.

Sedang untuk survei Gubernur lanjut dia ada 10 nama juga yakni Ridwan Kamil 22,5%, Ono Surono 17,3%, dan Dedi Mulyadi 11,1%, M Iriawan 10,6%, Uu Ruzhanul Ulum 9,5%, Saan Mustopa 7,4%, Bima Arya 5,0%, Netty Prasetiyani 4,2%, Celica Nurrachadiana 1,6%, dan Taufik Hidayat 3,1%, tidak tahu 3,1%, belum tentukan pilihan 6,7%.

Baca Juga : Tedy: Akses ke Masjid Al Jabbar Harus Diperlebar

Dan untuk survei Presiden, Anis Baswedan 28,5%, Prabowo 24,2%, Ganjar Pranowo 12,1%, Agus Harimurti Yudhoyono 5,9%, Puan Maharani 4,9%, Ridwan Kamil 3,0%, Khofifah Indar Parawansa 2,9%, Airlangga Hartato 1,4%, Sandiaga Salahaudin Uno 1,1%, dan Erick Thohir 1,0%, tidak tahu 7,0%, belum tentukan pilihan 10,2%.

Di tempat yang sama Ketua PKKPI DR Gede Moenanto Soekowati menyampaikan metode ini tersebar diseluruh Jawa Barat, menariknya belum ada satupun kandidat mencapai lebih 30%.

“Untuk di Pilpres unggul Anies dan Prabowo, di Jabar Ridwan Kamil dan Ono Surono walau kita tahu pak RK belum tentu maju lagi tapi itu yang kelihatan. Di Kota Bandung masih petahana Yana Mulyana masih tinggi disusul bu Atalia dan lainnya, itu akan terus berubah seperto pilkada lalu dari sedikit terus naik naik,” ucapnya seraya mengatakan baligo dan kegiatan yang tidak tercover media akan menaikan elektabilitas dan populer para calon tersebut.

Sementara itu pengamat sosial Wanhat APIB, Dr Memet Hakim mengatakan bahwa rekam jejak atau track record selama ini para calon akan jadi penilaian sendiri bagi masyarakat.

“Misal satu pejabat yang berbuat akan mendapat nilai lebih dibanding calon yang tidak berbuat,” jelasnya.(kai)