Launching Maskot Pilkada Kota Bandung 2024 Diwarnai Walkout Partai Politik

launching maskot pilkada kota bandung 2024

Launching Maskot Pilkada Kota Bandung 2024 Diwarnai Walkout Partai Politik

BANDUNG, Prolite – Launching (peluncuran) Maskot Pilkada Kota Bandung 2024 diwarnai walkout partai politik (parpol).

Sempat dimintai keterangan Wakil Ketua DPD Partai Gelora Kota Bandung Darmawangsa mengaku kecewa dengan pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

Pasalnya para tamu dari partai politik tidak diberi kursi duduk privasi namun diminta membaur dengan tamu yang lain. Padahal acara ini diperuntukkan bagi parpol selaku peserta Pilkada Kota Bandung.

“Kita kecewa, kan yang diundang itu para Ketua Partai, tapi tiba-tiba disuruh membaur saja. Tadi Pak Ari juga marah-marah, karena merasa tidak disambut baik, untung para ketua nggak datang nih, Kalau ketua-ketua yang punya kursi datang kan gimana ya,” jelas Darmawangsa di lokasi launching Maskot Pilkada Kota Bandung 2024, Minggu (9/6/2024) malam.

Kata Agam sapaan akrabnya kursi bagian depan diperuntukkan bagi penyelenggara pemilu, sedang tamu parpol diminta membaur saja. Hal itu membuat kecewa para perwakilan parpol dan memilih keluar.

“Yang saya tahu tadi dari Partai Umat, PBB, PDI, PSI keluar semua,” ucapnya.

Ditambahkan LO KPU dari PDI Perjuangan Aris Setia Sakti membenarkan aksi walkout partai politik itu.

“Kami menerima undangan itu sebagai ketua dan sekretaris partai politik di Kota Bandung. Kami hadir di sini representasi dari KPU, kita tidak mengada-ngada, tidak gila hormat,” ketua Aris.

Kata dia pemilu di mana pun ada penyelenggara ada peserta dan ada pemilih semua punya hak yang sama. Pemilih punya hak, penyelenggara punya hak, peserta punya hak dan kewajiban yang melekat.

“Ini acara seremonial tanpa di koordinasikan dulu, sebenarnya kami tidak tahu malam hari ini ada acara seperti ini. Dari beberapa komisioner KPU berganti kami tiap kegiatan selalu berkoordinasi bahwa kami akan melakukan seperti ini seperti ini. Hal-hal seperti ini setelah pemilu legislatif KPU ini jalan sendiri. Ok lah tidak ada masalah,” ucapnya.

Pihaknya memilih walkout itu guna memberikan pelajaran yang berharga buat semua. Bahwa hak dan kewajiban itu melekat di semua, baik peserta, penyelenggara mau pun pemilih.

“Kecewa, pada saat MC menyatakan bahwa untuk baris satu untuk tamu, baris dua untuk PPK baris tiga dan selanjutnya untuk kelurahan sedangkan kami ditaruh di belakang. Tadi pun untuk masuk di halang-halangi untuk duduk di depan itu di halang-halangi, kami setengah memaksa dan akhirnya kami duduk di depan. Ini harus belajar organisasi lagi ketua KPU ini,” tegasnya kesal.

Masih kata Aris, perlakukan mengecewakan ini sudah berapa kali terjadi saat mengambil data dan diminta oleh MK soal pilpres.

Kata dia, data itu sampai tidak ada dan diberita acarakan bahwa datanya tidak ada.

“Entah ke mana di gudang KPU. Sementara acara itu jam 1 siang sedangkan di undangannya jam 2, ini kejadian-kejadian yang berulang-ulang sehingga membuat kita jadi muak. Tapi kalau ini di undangan pukul 18:00 WIB ok lah ada peregangan waktu, tapi pada saat penempatan kursi, di mana penghargaan kepada kami,” bebernya.

“Mohon izin yah ada beberapa OPD pejabat-pejabat kota Bandung manakala pimpinan parpol merangkap jabatan jadi pimpinan dewan pantas tidak. Mereka kan risih pejabat kota Bandung melihat pimpinan DPRD duduk di belakang sebagai pimpinan partai. itu harus banyak belajar tentang etika,” tutupnya.

Selain para perwakilan parpol yang kecewa forum RW se-Kota Bandung pun mengaku kecewa. Pasalnya dalam sambutan sama sekali tidak disebut-sebut.

“Kami diundang tapi dalam sambutan sama sekali tidak menghargai tentang kinerja RT RW dalam pemilu, Pilpres dan Pilkada Kota Bandung yang akan datang. Sementara keberadaan tps itu pasti berada di RW khusus di kota Bandung. Tapi berkesan KPU kota Bandung mengabaikan kinerja dan keberadaan para RW, padahal RW itu sama sekali tidak mendapatkan atau menerima honor khusus untuk pemilihan. Tetapi TPS, ketua KPPS ini adalah tugas RW yang harus menyediakan semuanya,” gerutu Ketua Forum RW Lili Maulana.

Pihaknya mengaku sangat kecewa dengan acara besar menggunakan anggaran yang besar, tetapi yang bekerja paling bawah RW dan RT tidak dihargai, tidak diakui dan diabaikan.

Terkait ke depan TPS tidak akan ada di RT atau RW kata Lili, pemahamannya kalau yang disebutkan hanya sampai camat dan lurah, artinya RT dan RW tidak dilibatkan.

“Kami berpendapat bahwa TPS untuk Pilkada Kota Bandung 2024 TPS-nya ada di kelurahan. Karena tadi sama sekali tidak disebutkan keberadaan RT/RW. Sementara kami punya data tentang adanya TPS untuk Pilkada Kota Bandung nanti, tetapi sama sekali tidak ada pengakuan dari KPU Kota Bandung,” keluhnya lagi.

Kata Lili, selanjutnya jika KPU Kota Bandung tidak memberikan klarifikasi tentang acara ini, maka pihaknya akan bersikap walkout dari pelaksanaan Pilkada Kota Bandung.

“Mudah-mudahan KPU Kota Bandung paham dan menyadari tentang kekhilafan tadi. Tapi kami minta klarifikasi,” tutupnya.

Menanggapi kekecewaan para perwakilan parpol dan forum RW, Ketua KPU Kota Bandung Wenti Frihadianti mengaku itu hanya miss-komunikasi saja.

“Karena memang untuk persiapan itu sangat mengundang. Tanpa ada parpol tidak akan berjalan dengan baik, itu miss saja dari pihak acara sehingga pada keluar dari acara ini, sekali lagi kami KPU sangat menghargai perwakilan dari parpol yang telah hadir tujuannya kan sama ingin menyukseskan pilwakot,” ujar Wenti usai launching.




Burung Cangkurileung Jadi Maskot Pilkada 2024

maskot Pilkada 2024

Burung Cangkurileung Jadi Maskot Pilkada 2024

BANDUNG, Prolite – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung me-launching maskot Pilkada 2024. Pilihan maskot kalo ini jatuh pada hewan unggas alias burung Cangkurileung.

Ketua KPU Wenti Frihadianti mengatakan alasan memilih burung Cangkurileung sebagai maskot Pilkada 2024 karena burung lincah dan suara nyaring itu hewan yang khas ada di kota Bandung.

“Manuk Cangkurileung ini khas hewan kota Bandung dan sebagai filosofi kebebasan di mana masyarakat atau pemilih bebas memilih pilihannya dengan hati nurani, riang gembira, dan suka cita seperti manuk Cangkurileung,” jelas Wenti.

Arti dari kang Bara dan teh Aya sendiri kata Wenti (Bara kepanjangan Bandung kasih suara dan Aya yakni akur sadayana alias damai semua).

“Kang Bara dan Teh Aya sebagai implementasi Pilkada ini lebih ke persatuan, persaudaraan pada intinya walaupun berbeda pilihan tapi sama berharap pemimpin yang bisa lebih baik. Atau ngabandungan indung (mendengar ibu) mencintai daerahnya sendiri, terlebih Kota Bandung lain barometer provinsi Jabar banyak yang kerja disini sehingga harapan pada pemimpin kota Bandung kedepan bisa mengakomodir seluruh aspirasi masyarakatnya,” pungkasnya.

Lanjut dia, selain acara sosialisasi, launching maskot Pilkada 2024 ini merupakan tahapan pemilihan wali dan wakil di mana merupakan satu momen sinergitas dan kolaborasi dari semua elemen untuk menyukseskan Pilkada 2024 kota Bandung.

Wenti pun menjelaskan pada regulasi KPU ada perubahan di mana TPS di atas 400 jiwa akan ada dua petugas pantarlih.

“Hasil pemetaan pengurangan TPS itu sebanyak 55% atau dari 7425 jadi 3576 TPS ,kita berharap pantarlih benar-benar melakukan coklit door to door karena keakuratan data pemilih jangan sampai saat kita kumpulkan tidak sesuai dengan yang di lapangan. Kita juga terus monitoring ke kelurahan bagaimana kinerja mereka (pantarlih) di lapangan,” imbuhnya.

Di tempat yang sama Asisten Daerah 1 Pemerintahan Asep Gufron mengatakan launching logo maskot Pilkada 2024 dan jingle ini merupakan salah satu tanda dalam rangka memberikan semangat dan motivasi bagaimana kota untuk menggerakkan warga masyarakat .

“Mudah-mudahan dengan ini bisa menarik dan juga konsekuensi untuk meningkatkan partisipasi warga masyarakat nanti pada saat pemilihan kepala daerah, dengan launching ini kita sudah mulai bergerak menyosialisasikan kepada masyarakat,” tuturnya.

Kata Asep, ada hal paling penting pada kegiatan ini bahwa tahapan demi tahapan sudah dilakukan terutama bagaimana memberikan kepastian kepada pemilih pemula pada saat tanggal 27 September mendatang akan mencoblos.

Karena pemerintah kota Bandung sendiri akan memfasilitasi perekaman e-KTP, sama hal ketika pemilihan presiden dan wakil rakyat.

Terkait anggaran sendiri kata Asep, sudah di tahun lalu saat Pilpres, pemilihan DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, termasuk Pilkada ini dengan jumlah di kisaran Rp 109 juta.

Sedang soal pemilih pemula kata Asep ada sekitar 27 ribu, jumlah itu meningkat. Terlebih pemkot terus memfasilitasi dan sosialisasi guna mengajak masyarakat terutama orang tua agar anak yang usia 17 tahun untuk perekaman. Bahkan pada 24 Juni akan mulai Coklit.




Pilkada Kota Bandung, Sonny Salimi Dinilai Jadi Sosok Kuda Hitam

Sonny Salimi - pilkada kota bandung

Nama Sonny Salimi Muncul di Survei Pilkada Kota Bandung, Pengamat Menilai Wajar

BANDUNG. Prolite – Pengamat Kebijakan Publik Unpad, Mudiyati Rahmatunnisa, Ph.D menganggap munculnya nama Sonny Salimi pada survei Pilkada Kota Bandung yang dilakukan lembaga survei Polsight dinilai wajar karena Sonny sudah lama menjabat sebagai Direktur Utama Perumda Tirtawening yang telah melewati 3 masa kepemimpinan Walikota Bandung yang berbeda. Malah Mudiyati menilai Sonny sosok kuda hitam.

“Mungkin sosok seperti beliau lah yang akan menjadi kuda hitam dalam kontestasi Pilkada Kota Bandung
2024 ini karena kalangan profesional mendapat angka penerimaan yang cukup tinggi untuk memimpin Kota Bandung” ujar Mudiyati.

Pada survei itu dibahas dua isu utama, yaitu permasalahan di Kota Bandung dan Pilkada Kota Bandung. Berkaitan dengan permasalahan di Kota Bandung, hasil survei menunjukkan bahwa masalah ekonomi menjadi isu utama yang harus dibereskan.

Sebanyak 24,50% responden menginginkan Walikota Bandung pada Pilkada Kota Bandung tahun berikutnya dapat memperbanyak lapangan pekerjaan, dan 22,25% responden menginginkan Walikota Bandung dapat menurunkan harga kebutuhan pokok di Kota Bandung. Selaras dengan dua permasalahan tersebut, 14,25% responden mengharapkan Kota Bandung bebas dari kemiskinan.

“Isu-isu ini sangat relevan di Kota Bandung, masalah pengangguran, bonus demografi, dan akses terhadap kebutuhan pokok terjangkau harus menjadi concern Wali Kota Bandung selanjutnya.” ujarnya.

Mudiyati menegaskan bahwa Kota Bandung harus segera berbenah tidak hanya soal ekonomi, namun
pemerintahan selanjutnya secara simultan harus bisa memperbaiki manajemen transportasi dan lingkungan.

Sementara itu dari Lembaga survei Polsight sendiri mengaku cukup terkejut dengan munculnya nama Sonny Salimi pada survei elektabilitas bakal calon wali kota Bandung yang dilakukannya.

“Ada satu nama yang cukup mengejutkan terdapat nama tokoh profesional, Sonny Salimi, yang saat ini
menjabat sebagai Direktur Utama Perumda Tirtawening. Munculnya nama Sonny Salimi pada pertanyaan terbuka survei ini cukup mengejutkan mengingat nama tersebut baru muncul sebagai salah satu bakal calon Walikota pada Pilkada Kota Bandung yang mencalonkan diri melalui Partai Gerindra” jelas Direktur Eksekutif Polsight, Dr. Yusa Djuyandi.

Yusa menyampaikan pada tanggal 20 – 24 Mei 2024, Lembaga Survei Polsight melakukan survei preferensi politik
masyarakat Kota Bandung. Survei tersebut menghimpun 400 responden yang tersebar secara proporsional.

Sampel diperoleh melalui metode Stratified-Systematic Random Sampling dengan jumlah Sampel 400
responden yang tersebar di 30 Kecamatan di Kota Bandung. Adapun Margin of Error dalam survei ini adalah ± 4,89% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Masih kata Yusa, tiga profesi atau latar belakang yang dipandang pantas memimpin Kota Bandung mulai dari tokoh agama, politisi, hingga akademisi dan profesional.

“26,50% responden memandang bahwa tokoh agama yang sebaiknya menjadi Wali Kota Bandung berikutnya, 26,25% beranggapan bahwa politisi yang sebaiknya menjadi Wali Kota Bandung selanjutnya, dan lebih menarik lagi 25,00% beranggapan bahwa akademisi dan profesional yang pantas menjadi Wali Kota Bandung selanjutnya.” bebernya.

Untuk partai politik sendiri, kata Yusa hasil survei PKS dan Partai Gerindra masih menjadi partai yang
paling diinginkan oleh masyarakat untuk memimpin Kota Bandung

Perlu diketahui melalui pertanyaan terbuka, hasil survei beberapa nama santer terdengar, seperti: Atalia Praratya, Muhammad Farhan, Siti Muntamah, Erwin, Asep Mulyadi, Edwin Sanjaya, Andri Gunawan.

Selanjutnya, pada simulasi tertutup calon wali kota, hasil survei menunjukan elektabilitas M. Farhan mendapat persentase paling tinggi yakni sebesar 29,00%, diikuti Siti Muntamah 14,25%, Erwin 13,50%, Edwin Senjaya 7,25%, Asep Mulyadi 7,25%, Sonny Salimi 4,50%, Dandan Riza Wardana 4,00%, Arfi Rafnialdi 1,50% sementara 18,75% masyarakatbelum mempunyai pilihan calon walikota.

“Dalam simulasi tertutup ini kami tidak mencantumkan nama Atalia Praratya karena santer terdengar beliau tidak akan maju menjadi calon walikota Bandung” jelas Yusa seraya mengatakan kemungkinan perubahan pilihan masih tinggi, hal ini ditunjukkan dengan angka 71,25% responden mungkin mengubah pilihan.




3 Pesan Dada Rosada Untuk Wali Kota Terpilih Nanti

dada rosada

3 Pesan Dada Rosada Untuk Wali Kota Terpilih Nanti

BANDUNG, Prolite – Mantan Wali Kota Bandung periode 2003 – 2013 Dada Rosada mengaku menyayangkan kondisi Kota Bandung yang kurang terurus bahkan tidak memiliki bapak ibu atau kepala daerah.

Dada pun berpesan kepada wali kota Bandung mendatang agar meneruskan pembangunan yang telah ia lakukan yang disebutnya untuk memenuhi kepentingan, kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya berpesan kepada wali kota yang akan datang berikut 2024-2029 cobalah bangun yang saya rencanakan siap bangun untuk kepentingan masyarakat karena kepala daerah harus memenuhi kepentingan masyarakat, memberi perlindungan dan pelayanan itu yang saya lakukan dulu,” ujarnya.

Menurutnya paska selesai kepemimpinannya tiga mega pembangunan yang sudah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah disebut untuk kesejahteraan warga Bandung tak kunjung diteruskan bahkan diselesaikan.

“Saya mantan walkot 2 kali saya sudah melakukan pembangunan khususnya bagaimana melindungi dan melayani kebutuhan masyarakat secara fisik saja dulu membangun stadion yang asal namanya Dada Rosada sekarang jadi GBLA saya bangun di atas tanah 100 Ha untuk stadion dan menunjang kantor cabor,” ucap Dada.

Ia mengira pembangunannya itu bisa dibangun dan dilanjutkan wali kota selanjutnya, begitu pun masalah sampah.

“Kita mengalami musibah sampah 2005 lalu dan untuk selesaikan kita rancang pabrik sampah PLTSa hasil komparasi ke berbagai negara terakhir Singapura. Masyarakat setuju, dewan setuju tapi tidak diteruskan juga padahal masalah sampah akan merugikan masyarakat,” jelasnya.

Dada juga melihat kondisi seniman budayawan di Kota Bandung tidak ada jaminan hari tuanya karena itu ia membangun 10 Ha lahan di jalan Ciporeat Bandung Timur yang telah diresmikan untuk kepentingan para pelaku seni.

Pada kesempatan itu Dada pun menyampaikan sempat beberapa partai politik mengajukan calon wali kota baik dari pimpinan partai maupun menunjuk yang lain.




Bacawalkot Bandung, PKS Usung Umi Oded dan Asmul

Ahmad Rahmat Purnama - bacawalkot bandung

Umi Oded dan Asmul Resmi Bacawalkot Bandung dari PKS

BANDUNG, Prolite – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menyebut dua nama kadernya untuk menjadi bakal calon wali kota (Bacawalkot) Bandung pada pilkada mendatang.

Ketua DPD PKS Kota Bandung Ahmad Rahmat Purnama mengatakan PKS sudah memilih dua kader terbaiknya yakni Siti Muntamah kini sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan Asep Mulyadi sebagai anggota DPRD Kota Bandung.

“Ada dua orang kader terbaik kami yakni ibu Siti Muntamah anggota DPRD Prov Jabar isteri almarhum mantan Wali Kota Bandung Oded M Daniel dan pak Asep Mulyadi anggota DPRD Kota bandung, kami sudah menginformasikan sosialisasi dengan berbagai pihak sehingga masyarakat semakin kenal kami butuh masukan masyarakat,” ujar Ahmad di Trunojoyo, Senin (6/5/2024).

Bahkan kata Ahmad pihaknya pun sudah berkomunikasi politik dengan berbagai pihak dan partai.

“Sebetulnya sudah disampaikan oleh DPW, mereka resmi kandidat Bacawalkot untuk disampaikan ke DPP. Hingga akhirnya DPP yang akan mengeluarkan SK hanya 1 untuk kemudian daftar ke KPU,” ucapnya.

Kapan pengesahan satu nama itu Ahmad pun mengaku tidak tahu. Karena sepenuhnya keputusan DPW.

Dan karena kedua nama itu merupakan anggota DPRD Provinsi dan Kota Bandung atau sebagai pejabat publik sehingga sudah banyak diketahui masyarakat, PKS mengganggap keduanya mumpuni menjadi cawalkot.

“Tinggal dimata masyarakat dan berbagai pihak. Kita juga mencari calon wali kota. Untuk nama Irfan Hakim belum ya, kalau Melly dan Farhan sudah tapi tidak langsung hanya melalui Gerindra. Kita sih bisa siapa saja selain artis tersebut cuma itu juga kan belum diputuskan,” tandasnya.