DPRD Kota Bekasi Hadiri Konferensi Kerja I PGRI dengan Masa Bakti XXIII Tahun 2025–2030

DPRD Kota Bekasi Hadiri Konferensi Kerja I PGRI dengan Masa Bakti XXIII Tahun 2025 (dok).

DPRD Kota Bekasi Hadiri Konferensi Kerja I PGRI dengan Masa Bakti XXIII Tahun 2025–2030

BEKASI, Prolite – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bekasi menyelenggarakan Konferensi Kerja I PGRI Kota Bekasi Masa Bakti XXIII Tahun 2025–2030 sebagai forum strategis dalam merumuskan arah kebijakan dan program kerja organisasi untuk periode lima tahun ke depan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, ., M.M., Ketua PGRI Kota Bekasi, Sekretaris PGRI Provinsi Jawa Barat, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan sinergi yang kuat antara organisasi profesi guru, legislatif, dan pemerintah daerah dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan di Kota Bekasi.

Konferensi Kerja I Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Bekasi Masa Bakti XXIII Tahun 2025–2030 menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi program kerja organisasi sekaligus menyusun rencana dan strategi ke depan yang selaras dengan kebijakan pendidikan daerah dan nasional. Forum ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat konsolidasi internal Persatuan Guru Republik Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan di bidang pendidikan.

Dalam kegiatan tersebut dibahas berbagai isu strategis terkait peningkatan profesionalisme guru, penguatan peran PGRI dalam mendukung mutu pendidikan, serta pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan di Kota Bekasi.

Melalui pelaksanaan Konferensi Kerja I ini, Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Bekasi diharapkan mampu menghasilkan program kerja yang terarah, terukur, dan berdampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Dukungan dari DPRD Kota Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi diharapkan dapat terus terjalin guna bersama-sama memajukan dunia pendidikan di Kota Bekasi.




Hanya Dapat 93 Siswa Baru, SMP PGRI II Curhat Ke Dewan

SMP PGRI curhat ke dewan

SMP PGRI II Kekurangan Siswa Baru

BANDUNG, Prolite – Kurang siswa Sekolah Menengah Pertama Persatuan Guru Republik Indonesia (SMP PGRI) II berkeluh kesah ke anggota DPRD Kota Bandung saat melakukan kunjungan ke sekolah.

Kepala Sekolah SMP PGRI II Edi Suwanto mengatakan pada pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tahun 2023 ini pihaknya hanya menerima 93 siswa atau 3 rombongan belajar.

Dan untuk Rawan Meneruskan Pendidikan (RMP) dari kuota 67 terseleksi 6 orang, itu pun yang 2 orang mengundurkan diri karena masih bisa masuk ke SMP negeri, sehingga jumlah yang sekolah sekitar 4 orang.

Sementara untuk yang 16 orang RMP kata Edi, mereka masuk secara offline atau mandiri langsung ke sekolah.

“Sejak zonasi sudah 4 tahun ini pendaftar ke sekolah kami menurun. Dan untuk RMP kami minta bukan hanya dari kecamatan dan kelurahan tetapi juga dari surat pernyataan dari Kemensos,” tegas Edi.

Selain PGRI kata Edi SMP Taman Siswa pun hanya menerima 9 siswa dan 3 SMP swasta lainnya gulung tikar.

Bukan hanya PPDB yang ia masalahkan, perpindahan guru honorer dari swasta ke negeri pun sangat ia sayangkan.

“Soal honor peningkatan mutu honorer kita sempat dapat Rp 1,5 juta per bulan sekarang Rp 500 ribu. Harapan kami dikembalikan saja ke NEM daripada Zonasi ini banyak kecurangan,” ucapnya.

Mendengar itu anggota Komisi D DPRD Kota Bandung Heri Hermawan, membenarkan banyak keluhan yang disampaikan terkait kekurangan siswa tersebut.

“Pertama memang ada persoalan dengan PPBD khususnya terkait dengan adanya kekurangan siswa di beberapa sekolah akibat negeri-minded,” ucap politisi partai Nasional Demokrat usai meninjau SMP PGRI II di Ciumbuleuit, Kamis (3/8/2023).

Padahal sekolah swasta itu tidak bisa ditinggalkan malah kata Heri sekolah swasta harus didorong agar kualitas guru dan fasilitasnya bisa ditingkatkan.

Heri pun menghimbau agar masyarakat diedukasi agar beranggapan sekolah di swasta bukan kekurangan.

“Sekolah swasta juga kan kualitas, infrastruktur sudah bagus. Dan ini memang harus dilakukan upaya lebih keras. Hasil temuan di lapangan harus ada rapat di internal komisi d merespon hal-hal kebijakan dibidang pendidikan ini. Hasil godokan, OPD dan Disdik pun harus evaluasi sekolah karena banyak swasta yang gulung tikar bangkrut supaya diperhatikan,” ungkapnya.