Prolite – Dilansir dari Bank Indonesia, perkembangan ekonomi Indonesia pada bulan September 2023 menunjukkan hasil yang positif, yang ditandai dengan surplus neraca perdagangan dan peningkatan permintaan pembiayaan, khususnya dari sektor korporasi.

Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa surplus neraca perdagangan Indonesia pada September 2023 mencapai angka 3,42 miliar dolar AS, naik dari surplus pada bulan Agustus 2023 yang sebesar 3,12 miliar dolar AS.

Fenomena ini, menurut Bank Indonesia, memperkuat ketahanan eksternal perekonomian nasional.

Sebagai tanggapan, Bank Indonesia menyatakan komitmen untuk mempererat kerjasama dengan Pemerintah dan lembaga terkait lainnya untuk meningkatkan ketahanan eksternal dan mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia .

Surplus yang diperoleh pada September 2023 sangat didorong oleh surplus neraca perdagangan nonmigas yang mencapai angka 5,34 miliar dolar AS, naik dari 4,46 miliar dolar AS pada bulan sebelumnya.

Ekspor nonmigas, khususnya besi, baja, logam mulia, perhiasan, dan nikel, menjadi pendorong utama kenaikan tersebut. Tiongkok, Amerika Serikat, dan India terus menjadi mitra dagang utama bagi Indonesia. Sementara itu, impor nonmigas juga meningkat sejalan dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi Indonesia.

Namun, bukan hanya surplus neraca dagang yang menjadi sorotan pada bulan September. Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan peningkatan permintaan pembiayaan korporasi.

Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pembiayaan korporasi pada September 2023 tercatat sebesar 16,1%, meningkat dari angka 14,7% pada bulan sebelumnya.

Dana internal perusahaan menjadi sumber utama pembiayaan, diikuti oleh pembiayaan dari perbankan domestik dan fasilitas kelonggaran tarik.

Penyaluran kredit baru oleh sektor perbankan juga mengalami pertumbuhan signifikan, dengan SBT penyaluran kredit baru mencapai 92,6% pada September, naik dari 86,2% pada bulan Agustus.

Beberapa faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ini meliputi permintaan pembiayaan dari nasabah, prospek kondisi ekonomi Indonesia dan moneter di masa depan, serta persaingan antarbank yang semakin ketat.

Dari sisi rumah tangga, permintaan pembiayaan baru relatif stabil selama September 2023. Namun, diperkirakan bahwa dalam jangka waktu 3 hingga 6 bulan ke depan, permintaan pembiayaan dari bank umum akan meningkat.

Selain dari perbankan, koperasi dan lembaga leasing menjadi alternatif sumber pembiayaan lain yang dipilih oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan mereka.

Surplus neraca perdagangan dan peningkatan permintaan pembiayaan menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi Indonesia yang kuat di tengah kondisi global yang belum sepenuhnya stabil.

Ini menjadi bukti bahwa berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia selama ini berhasil memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi nasional.

Namun demikian, tantangan masih ada. Kenaikan impor migas dan fluktuasi harga komoditas di pasar global dapat menjadi hambatan di masa depan.

Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara pemerintah, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi krusial untuk memastikan bahwa momentum positif ini dapat berlanjut.

Bank Indonesia terus mendorong sektor perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit, khususnya untuk sektor produktif yang dapat menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.

Di samping itu, kebijakan moneter yang stabil dan kondusif diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Pemulihan ekonomi Indonesia yang kuat ini tentunya memberikan optimisme bagi masyarakat. Kinerja positif dari berbagai sektor ekonomi menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjalankan roda perekonomian dengan baik meskipun di tengah tekanan eksternal.

Prolite – Pada hari Jumat, 13 Oktober 2023, Bank Indonesia melaporkan perkembangan signifikan dalam indikator stabilitas Rupiah dan kinerja industri pengolahan.

Berdasarkan kondisi perekonomian global dan domestik, beberapa indikator menunjukkan dinamika tertentu yang mempengaruhi pasar keuangan dan industri dalam negeri.

1. Stabilitas Rupiah

Dalam perkembangan nilai tukar dari tanggal 9 hingga 13 Oktober, stabilitas Rupiah pada hari Kamis, 12 Oktober 2023, ditutup pada level (bid) per dolar AS, sedangkan pada pagi hari Jumat, 13 Oktober, Rupiah dibuka pada level (bid) per dolar AS.

Selain itu, Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun mengalami fluktuasi dengan angka 6,76% pada Kamis dan naik menjadi 6,82% pada Jumat.

Secara paralel, DXY atau Indeks Dolar, yang menunjukkan pergerakan dolar terhadap enam mata uang negara utama, menguat ke level 106,60, sementara Yield UST (US Treasury) Note 10 tahun menurun ke 4,697%.

Aliran Modal Asing pada Minggu II Oktober 2023 mencatatkan beberapa perubahan signifikan. Premi CDS Indonesia 5 tahun pada 12 Oktober 2023 sebesar 93,97 bps, mengalami penurunan dari 97,08 bps pada 6 Oktober 2023.

Data transaksi dari tanggal 9 hingga 12 Oktober menunjukkan aktivitas nonresiden di pasar keuangan domestik dengan jual neto sebesar Rp4,32 triliun. Selama 2023, hingga 12 Oktober, nonresiden mencatatkan beli neto sebesar Rp52,70 triliun di pasar SBN.

2. Industri Pengolahan

Sementara itu, dari sektor industri pengolahan, Kinerja Lapangan Usaha (LU) pada triwulan III 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dengan berada pada fase ekspansi, dengan indeks PMI-BI triwulan III 2023 sebesar 52,93%.

Hal ini lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatat 52,39%. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan Volume Produksi dan Volume Persediaan Barang Jadi.

Pada triwulan IV 2023, diprediksi bahwa PMI-BI akan tetap kuat dengan indeks 52,25% dan akan tetap berada dalam fase ekspansi.

Hal ini didukung oleh komponen-komponen seperti Volume Produksi, Volume Persediaan Barang Jadi, dan Volume Total Pesanan.

Dalam menanggapi kedua perkembangan ini, Bank Indonesia menekankan koordinasinya dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk mengoptimalkan strategi kebijakan agar stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga, mendukung pemulihan ekonomi yang lebih lanjut.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, menyampaikan informasi ini sebagai respons atas dinamika ekonomi yang sedang terjadi.

Sumber dan hasil lengkap dari survei dan laporan ini dapat ditemukan di situs web resmi Bank Indonesia.

Prolite – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) semakin menunjukkan eksistensinya sebagai instrumen vital dalam pendorongan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dengan investasi yang telah mencapai Rp140 triliun pada 2023 dan penyerapan tenaga kerja sebanyak dari 318 pelaku usaha, Kawasan Ekonomi Khusus menjadi motor utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Mengutip dari situs resmi pemerintah Indonesia, Kawasan Ekonomi Khusus dirancang sebagai wilayah khusus dengan tujuan spesifik untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di kawasan yang memiliki keunggulan baik dari segi ekonomi maupun geostrategis.

Undang-undang telah mendefinisikan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai kawasan yang memiliki batasan tertentu yang bertujuan untuk mendorong perekonomian dengan berbagai fasilitas khusus.

Salah satu harapan dari kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus adalah mendorong aktivitas industri, ekspor, impor, serta berbagai kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki potensi nilai ekonomi tinggi.

Ini sejalan dengan misi pemerintah untuk mengoptimalkan potensi Kawasan Ekonomi Khusus sebagai salah satu instrumen pembangunan.

Dengan 18 Kawasan Ekonomi Khusus yang tersebar di 15 provinsi di seluruh negeri, 12 di antaranya telah beroperasi, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus Karimun.

Mulai dari tahun 2009, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus ditujukan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi di daerah, sekaligus menawarkan peluang pekerjaan kepada masyarakat sekitar.

Transformasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus kini lebih menekankan pada penciptaan nilai tambah melalui teknologi dan pengembangan sumber daya manusia.

Hal ini tercermin dari inisiasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dengan spesifikasi seperti KEK kesehatan, KEK pendidikan, KEK ekonomi digital, serta KEK maintenance repair and overhaul (MRO).

Sebagai upaya untuk memastikan optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus, Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus telah mengadakan evaluasi rutin.

Pada rapat kerja terakhir yang bertema “Evaluasi Perkembangan KEK Triwulan III”, Plt Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Susiwijono Moegiarso, menegaskan bahwa rapat evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan.

Dalam rapat tersebut, diungkapkan bahwa fasilitas yang diberikan dalam Kawasan Ekonomi Khusus semakin lancar, terutama pasca diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2023.

Investasi di KEK, hingga tahun 2023, telah mencapai angka Rp140 triliun dengan penyerapan tenaga kerja dari 318 pelaku usaha.

Target investasi untuk tahun ini sendiri adalah Rp62,1 triliun, dengan realisasi yang sudah mencapai 57,87% pada triwulan ketiga tahun ini.

Menanggapi hal tersebut, Sesmenko Susiwijono mengatakan, “Dengan kebijakan yang semakin kuat di KEK yang menawarkan kepastian, kejelasan, dan kemudahan implementasi, diharapkan dapat meningkatkan kualitas iklim investasi di KEK.”

Tentunya, dalam menjalankan Kawasan Ekonomi Khusus, berbagai tantangan selalu ada. Mulai dari isu tax holiday, keimigrasian, ketenagakerjaan, hingga isu perizinan.

Namun, dengan komunikasi yang baik dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi.

Salah satu contoh kesuksesan Kawasan Ekonomi Khusus adalah KEK Galang Batang. Dengan investasi sebesar Rp17,9 triliun, Kawasan Ekonomi Khusus tersebut berhasil mengekspor olahan bauksit dengan total nilai ekspor mencapai Rp7,5 triliun pada tahun 2023.

PT Bintan Alumina Indonesia, salah satu pelaku usaha di KEK Galang Batang, menggunakan teknologi canggih dan memastikan ekologi serta kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang juga menyediakan fasilitas bendungan yang memenuhi kebutuhan air masyarakat sekitar.

Kehadiran dan kesuksesan Kawasan Ekonomi Khusus tentunya menjadi bukti bahwa Indonesia terus berupaya mengoptimalkan potensi daerah melalui berbagai inisiatif pembangunan ekonomi.

Prolite – Dilansir dari Bank Indonesia, kinerja penjualan eceran pada September 2023 menunjukkan kekuatan. Dikutip dari hasil survei yang dilakukan, Indeks Penjualan Riil (IPR) bulan September mencatat angka sebesar 200,2, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 1,0%.

Hal ini menunjukkan bahwa sektor penjualan eceran tetap tangguh ditandai dengan pertumbuhan positif pada Subkelompok Sandang dan Kelompok Suku Cadang dan Aksesori.

Namun demikian, jika dilihat dari sisi bulanan, terjadi sedikit kontraksi pada penjualan eceran dengan angka mencapai 1,9%.

Meskipun demikian, ada beberapa kelompok yang menunjukkan kinerja yang lebih baik, salah satunya adalah Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi meskipun angkanya masih dalam zona kontraksi.

Sementara itu, pada bulan Agustus 2023, IPR mencapai angka 204,1 dengan pertumbuhan tahunan sebesar 1,1%. Kenaikan ini didorong oleh Subkelompok Sandang dan Kelompok Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Di sisi lain, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tetap menunjukkan angka positif. Secara bulanan, terjadi peningkatan penjualan eceran sebesar 0,4%, yang merupakan lonjakan signifikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 8,8%.

Peningkatan kinerja penjualan eceran pada bulan Agustus didorong oleh permintaan domestik yang tetap tinggi saat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, ditambah dengan distribusi yang lancar serta kondisi cuaca yang mendukung.

Mengenai inflasi, Bank Indonesia memperkirakan akan ada kenaikan tekanan inflasi pada November 2023.

Hal ini terlihat dari angka Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) untuk November 2023 yang mencapai 119,9, meningkat dari periode sebelumnya yaitu 118,7.

Namun, prediksi tersebut akan berbalik menurun pada Februari 2024, dengan IEH Februari 2024 tercatat sebesar 129,7, lebih rendah jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sebesar 134,0.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hasil survei ini, dapat diakses melalui laman resmi Bank Indonesia pada tautan berikut: Survei Penjualan Eceran Agustus 2023.

Prolite – Indonesia telah lama dikenal sebagai negara yang kaya akan rempah-rempah. Dilansir dari web resmi pemerintah Indonesia, keemasan perdagangan rempah-rempah Tanah Air, terutama lada, perlu ditingkatkan dengan pendekatan konsep hilirisasi industri.

Dari Nusantara, rempah seperti lada, pala, cengkeh, jahe, kayu manis, dan vanili mendapat perhatian besar dari konsumen internasional, dengan tren ekspor yang terus meningkat.

FAO mencatat bahwa Indonesia berada di antara lima negara terbesar dalam produksi lada global.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), selama tahun 2022, Indonesia mengekspor tanaman obat, aromatik, dan rempah-rempah dengan total seberat 279,3 ribu ton, naik 5,55% dari tahun sebelumnya. Total nilai ekspor ini mencapai USD607,86 miliar.

Dalam detail, Tiongkok menjadi negara tujuan utama ekspor rempah dari Indonesia di 2022, dengan total volume sekitar 47,7 ribu ton.

Ekspor ke Tiongkok tersebut bernilai sekitar USD121,97 miliar. Selanjutnya, India dan Thailand juga menjadi negara-negara tujuan ekspor utama.

Volume ekspor rempah ke Amerika Serikat mencapai 14,79 ribu ton, sementara untuk Bangladesh adalah 11,02 ribu ton, dan Singapura sebanyak 6,78 ribu ton.

Sementara itu, ekspor kopi ke Vietnam, Pakistan, Belanda, dan Jerman juga mencatat angka yang signifikan.

Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, pada 25 September 2023, menyampaikan bahwa perdagangan rempah-rempah Indonesia harus terus dipertahankan dan dikembangkan. Salah satu fokus utama adalah peningkatan nilai tambah lada.

Namun, menurut Reni, ada beberapa tantangan dalam pengembangan produk olahan lada, terutama di daerah-daerah seperti Bangka dan Lampung Timur.

Salah satunya adalah fluktuasi ketersediaan bahan baku, teknologi dan mesin yang belum memenuhi standar, serta sumber daya manusia yang belum optimal.

Selain itu, ada juga kebutuhan untuk meningkatkan standardisasi dan keamanan pangan di industri kecil dan menengah (IKM).

Direktur Jenderal IKMA juga menekankan pentingnya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk rempah, seperti lada. Salah satu caranya adalah dengan mengekspor lada dalam bentuk bumbu racik.

Dalam mendukung pengembangan IKM rempah, khususnya lada, Ditjen IKMA telah melakukan berbagai upaya, seperti revitalisasi sentra-sentra penghasil rempah, dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus.

Ini termasuk pengembangan Sentra IKM Olahan Lada di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Sambas.

Selain itu, Ditjen IKMA juga bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia (Indonesia Eximbank) untuk mengembangkan Sentra IKM Lada di Kabupaten Lampung Timur.

Program ini ditujukan untuk memfasilitasi pembentukan ekosistem yang melibatkan petani, industri pengolahan, dan eksportir.

Program ini sejalan dengan program kolaboratif pemerintah, “Indonesia Spice Up The World (ISUTW)”, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekspor rempah dan bumbu, serta mempromosikan budaya dan pariwisata Indonesia.

Program ini berharap dapat meningkatkan nilai ekspor rempah-rempah hingga USD2 miliar dan memulai restoran Indonesia di seluruh dunia pada tahun 2024.

Prolite – Pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) memiliki potensi besar untuk mendongkrak optimisme dalam industri manufaktur.

Pada September 2023, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) tercatat sebesar 52,51. Meskipun angka ini menunjukkan pertumbuhan ekspansif, ada penurunan 0,71 poin jika dibandingkan dengan Agustus 2023.

Dilansir dari Web Resmi Pemerintah Indonesia, krisis di sektor properti Tiongkok menjadi salah satu penyebab perlambatan ekonomi global, yang tentu saja berimbas pada Indonesia.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengindikasikan bahwa nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok pada Agustus 2023 menurun sebesar 6,71% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini menandakan adanya penurunan permintaan di skala global.

Menanggapi situasi ini, Bank Indonesia (BI) mengambil langkah strategis. Pada Rapat Dewan Gubernur BI tanggal 20-21 September 2023, BI memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada 5,75%, suku bunga deposit facility 5,00%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,50%.

Keputusan ini diambil sebagai upaya memastikan inflasi tetap dalam target yaitu 3,0±1% pada 2023 dan 2,5±1% pada 2024.

Selain itu, keputusan ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

Laporan terbaru dari Kementerian Perindustrian menunjukkan IKI untuk periode September 2023 masih berada pada level ekspansif 52,51.

Laporan ini tentunya menjadi kabar baik bagi pelaku industri, yang membuat mereka tetap optimis terhadap prospek ekonomi.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan bahwa penurunan nilai IKI disebabkan oleh peningkatan stok produk di hampir semua subsektor manufaktur.

Ini menunjukkan bahwa produksi bulan September belum sepenuhnya terserap di pasar, baik untuk ekspor maupun domestik.

Namun, Febri tetap yakin bahwa industri akan tetap semangat. Pasalnya, pemerintah telah memutuskan untuk terus mengerjakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

“Kontinuitas pembangunan IKN tentu menjadi katalis positif bagi ekonomi Indonesia, terutama industri manufaktur seperti industri semen,” kata Febri.

Dia menambahkan bahwa pembangunan IKN berkontribusi terhadap penjualan semen di tingkat nasional sekitar hingga 1 juta ton per tahun.

Selain itu, banyaknya impor yang beredar di Indonesia berkontribusi pada penurunan IKI selama tiga bulan terakhir, terutama untuk sektor-sektor yang IKI-nya mengalami kontraksi, seperti industri tekstil dan keramik.

Namun, kepercayaan industri pada bulan September 2023 tetap stabil dengan 44,8% pelaku industri menyatakan kondisi usaha mereka tetap atau stabil.

Data BPS menunjukkan bahwa 17 subsektor industri masih berkembang dengan kontribusi sebesar 88,2% pada PDB industri pengolahan nonmigas triwulan II-2023.

Salah satu subsektor industri yang mencatat kenaikan adalah industri logam dasar, yang mengalami perubahan dari kontraksi menjadi ekspansi pada bulan ini.

“Permintaan untuk pembangunan IKN diduga telah mendorong kinerja industri logam dasar,” tambah Febri.

Namun, enam subsektor lainnya mengalami kontraksi dengan kontribusi 11,8% pada PDB industri pengolahan nonmigas triwulan II-2023.

Subsektor yang mengalami kontraksi antara lain industri tekstil, pakaian jadi, kayu, barang kayu dan gabus, barang galian bukan logam, furnitur, dan industri pengolahan lain

Prolite – Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter negara, telah merilis informasi mengenai posisi cadangan devisa Indonesia di penghujung September 2023.

Pada 6 Oktober 2023, lembaga ini mengungkapkan bahwa cadangan devisa Indonesia tetap berada pada posisi yang kuat meskipun terjadi penurunan.

Berdasarkan data yang dirilis, cadangan devisa pada akhir September 2023 adalah sebesar 134,9 miliar dolar AS.

Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan posisi pada akhir Agustus 2023 yang sebesar 137,1 miliar dolar AS.

Penurunan ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain pembayaran utang luar negeri oleh pemerintah dan kebutuhan stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai antisipasi dampak ketidakpastian pasar keuangan global.

(Infografis Cadangan Devisa Indonesia Bulan Agustus dan September 2023 – Biro Bank Indonesia)

Namun demikian, patut dicatat bahwa posisi cadangan devisa saat ini masih setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6,0 bulan impor ditambah dengan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Posisi ini masih jauh di atas standar internasional yang menetapkan kecukupan cadangan devisa sekitar 3 bulan impor.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki cadangan devisa yang cukup kuat untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Bank Indonesia menegaskan bahwa dengan posisi cadangan devisa saat ini, negara kita mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga stabilitas makroekonomi serta sistem keuangan.

Hal ini tentunya menjadi pertanda baik bagi perekonomian Indonesia di tengah dinamika global yang penuh dengan ketidakpastian.

Dalam proyeksinya ke depan, Bank Indonesia optimis bahwa cadangan devisa Indonesia akan tetap berada pada posisi yang memadai.

Optimisme ini didasarkan pada stabilitas dan prospek ekonomi Indonesia yang tetap terjaga, ditopang oleh kebijakan moneter yang responsif dan efektif.

Bank Indonesia terus berupaya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kondisi cadangan devisa Indonesia yang kuat ini tentu menjadi indikator penting bagi pelaku pasar dan investor dalam memahami fundamental ekonomi Indonesia.

Kepercayaan ini akan berdampak positif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang.

Prolite – Desa Perikanan Modern sebuah inovasi berbasis teknologi informasi komunikasi dan manajemen yang berkelanjutan telah diperkenalkan sebagai usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Dilansir dari , Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memperkenalkan sebuah gagasan inovatif berupa Desa Perikanan Modern atau yang dikenal dengan SMART Fisheries Village (SFV).

Inisiatif ini menekankan pada pembangunan Kampung Nelayan Maju (KALAJU) serta Kampung Perikanan Budi Daya dengan bantuan teknologi canggih, pemanfaatan aset secara maksimal, serta kerja sama dengan berbagai pihak.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) bertanggung jawab dalam pelaksanaan program ini. Hingga saat ini, banyak kemajuan signifikan telah dicapai melalui inisiatif Desa Perikanan Modern.

Dalam pertemuan pemantauan kemajuan kegiatan Desa Perikanan Modern yang diselenggarakan di Bogor, I Nyoman Radiarta, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) membagikan informasi terkini.

Menurutnya, saat ini, ada 10 desa dan 12 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang sedang dikembangkan untuk mendukung program prioritas ekonomi biru, termasuk Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budi Daya.

“Kami terus mendorong penggunaan teknologi yang sesuai dalam pengembangan SFV sebagai salah satu prioritas utama kami,” kata Nyoman.

Desa Perikanan Modern tidak hanya menekankan aspek pembangunan fisik tetapi juga aspek sosial dan kelembagaan untuk meningkatkan daya saing desa serta mengembangkan kapasitas masyarakat setempat.

Model bisnis dari Desa Perikanan Modern bersinergi erat dengan visi BPPSDM, mengintegrasikan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan inkubasi bisnis/UMKM modern yang ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kesempatan kerja, kelestarian lingkungan, serta digitalisasi.

Dengan pendekatan semacam ini, diharapkan Desa Perikanan Modern dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa.

“Kami memiliki visi agar dengan pendekatan ini, SFV benar-benar dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan kemandirian desa,” tambah Nyoman.

Inti dari SFV adalah pembangunan perikanan berbasis teknologi informasi komunikasi dan manajemen berkelanjutan untuk mendukung kemajuan ekonomi desa.

Desa Perikanan Modern mengandalkan benih berkualitas tinggi, teknologi informasi komunikasi, manajemen yang efisien, dan keberlanjutan untuk memacu perkembangan desa di masa depan.

Dengan pendekatan ini, desa perikanan yang sebelumnya kurang diperhatikan kini dapat bertransformasi menjadi lebih maju dan terorganisir.

Menteri KKP, Wahyu Trenggono, menyatakan komitmen KKP untuk terus mendukung peningkatan kampung nelayan dan kampung budi daya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Prolite – Dalam upaya memperkuat perdagangan dan kerjasama ekonomi antar negara, Bank Indonesia (BI) telah mengambil langkah strategis untuk mempromosikan penggunaan Local Currency Transaction (LCT) atau transaksi dengan mata uang lokal.

Dilansir dari Bank Indonesia, inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi dependensi terhadap mata uang asing dan memperkuat nilai tukar rupiah dalam perdagangan internasional.

Pekan lalu, tepatnya pada tanggal 26 September, Bank Indonesia mengadakan “Indonesia-Tiongkok Business Forum” di Beijing.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan ekonomi dari kedua negara dan menjadi platform penting untuk memperkuat jalinan kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok, terutama melalui promosi penggunaan LCT.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam sambutannya menekankan pentingnya berinvestasi di Indonesia.

Dia menyebut lima alasan utama, yaitu stabilitas makroekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, reformasi struktural yang berkelanjutan, percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta pengembangan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

“Indonesia memiliki pondasi yang kuat dan pasar domestik yang luas, yang diperkuat oleh sektor jasa yang berkembang pesat dan ekonomi generasi milenial yang semakin meningkat,” kata Perry Warjiyo.

Dalam forum tersebut, Perry Warjiyo juga menyoroti pentingnya kerjasama bilateral dengan Tiongkok, yang selama ini menjadi mitra dagang utama Indonesia. Hubungan kedua negara, menurutnya, harus terus diperkuat untuk memaksimalkan potensi ekonomi yang ada.

LCT, sebagai mekanisme baru, memungkinkan pelaku usaha di kedua negara untuk bertransaksi langsung dengan mata uang setempat, dalam hal ini Rupiah dan Yuan.

Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko nilai tukar, dan meningkatkan kestabilan ekonomi kedua negara.

Menariknya, inisiatif LCT antara Indonesia dan Tiongkok sudah dimulai sejak tahun 2017 dan saat ini melibatkan 24 bank dari kedua negara.

Peningkatan Kerjasama Bank Indonesia Melalui LCT Tidak Hanya Fokus pada Tiongkok

Bank Indonesia juga berencana untuk memperluas kerjasama serupa dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, dan Jepang. Bahkan, dengan Singapura dan Korea Selatan, Indonesia sudah mencapai tahap pembahasan lanjutan.

Di samping forum bisnis, terdapat juga kurasi proyek clean and clear (CnC) yang menawarkan peluang investasi bagi investor Tiongkok. Beberapa sektor yang diminati oleh investor Tiongkok antara lain energi terbarukan, infrastruktur, dan industri kendaraan listrik.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan di Tiongkok, BI dan People’s Bank of China menandatangani Nota Kesepahaman yang mencakup berbagai aspek kerjasama, termasuk kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, serta inovasi digital dalam sistem dan jasa pembayaran.

Kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok diperkuat dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Tsinghua University, salah satu universitas terkemuka di Tiongkok.

Melalui kesepakatan ini, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, riset, dan pengembangan kapasitas.

Rangkaian kegiatan di Tiongkok diakhiri dengan perhelatan “Indonesia Night”, sebuah acara yang menampilkan budaya dan produk unggulan Indonesia.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari kedua negara dan menjadi ajang promosi pariwisata dan produk-produk lokal Indonesia di Tiongkok.

Dengan semua langkah strategis yang diambil, Bank Indonesia berharap dapat memperkuat posisi Indonesia di kancah perdagangan internasional dan memastikan bahwa perekonomian nasional terus tumbuh dan stabil dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

Prolite – Pada tanggal 25 September 2023 kemarin, pemerintah Indonesia resmi memblokir TikTok Shop, platform perdagangan sosial yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual produk langsung di aplikasi TikTok.

Pemblokiran ini diumumkan sebagai bagian dari revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perdagangan Elektronik.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa pemblokiran ini dimaksudkan untuk melindungi UMKM Indonesia dari persaingan tidak adil.

Pemerintah khawatir bahwa kemampuan TikTok Shop untuk menggabungkan media sosial dan e-commerce memberinya keuntungan yang tidak adil dibandingkan platform e-commerce lainnya.

Pemblokiran ini juga dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari barang palsu dan berkualitas rendah. Pemerintah telah menerima laporan konsumen yang ditipu oleh penjual di TikTok.

TikTok Shop masih akan diizinkan beroperasi di Indonesia, tetapi hanya dapat melakukannya sebagai platform media sosial.

Oleh karena itu, TikTok Shop tidak akan diizinkan untuk menjual barang atau jasa secara langsung kepada konsumen. Pemblokiran ini akan mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2024.

Dampak Pemblokiran TikTok Shop

1. Pada UMKM Indonesia

Pemblokiran TikTok Shop diperkirakan akan berdampak signifikan pada UMKM Indonesia. Ini merupakan platform yang populer bagi UMKM Indonesia untuk menjangkau pelanggan baru dan mengembangkan bisnis mereka.

Pada tahun 2022, TikTok Shop menyumbang lebih dari 10% dari pasar e-commerce Indonesia. Pemblokiran ini kemungkinan akan memaksa UMKM Indonesia untuk mencari cara baru untuk menjangkau pelanggan dan menjual produk mereka.

Beberapa UMKM Indonesia mungkin beralih ke platform e-commerce lain, seperti Tokopedia dan Shopee. Yang lain mungkin mulai menjual produk mereka secara langsung kepada konsumen melalui platform media sosial seperti Instagram dan Facebook.

2. Pada Konsumen Indonesia

Pemblokiran TikTok Shop juga diperkirakan akan berdampak signifikan pada konsumen Indonesia. Platform ini telah memudahkan konsumen Indonesia untuk menemukan dan membeli produk dari bisnis Indonesia.

Pemblokiran ini kemungkinan akan membuat lebih sulit bagi konsumen Indonesia untuk menemukan dan membeli produk dari bisnis Indonesia, dan menyebabkan kenaikan harga yang lebih tinggi bagi konsumen.

Padahal sebelumnya, platform ini telah dapat menawarkan harga yang lebih rendah kepada konsumen karena biaya operasionalnya yang rendah.

3. Dampak Keseluruhan pada Pasar E-Commerce Indonesia

Pemblokiran ini diperkirakan akan berdampak signifikan pada pasar e-commerce Indonesia. TikTok Shop telah menjadi pemain utama di pasar e-commerce Indonesia dalam waktu singkat.

Pemblokiran ini kemungkinan akan memperlambat pertumbuhan pasar e-commerce Indonesia dan bisa menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen.

Kritikan Terhadap Pemblokiran

Beberapa orang mengkritik pemblokiran ini, dengan alasan bahwa hal itu akan merugikan konsumen dan bisnis Indonesia.

Mereka juga berpendapat bahwa pemblokiran tidak akan efektif dalam melindungi konsumen dari barang palsu dan berkualitas rendah.

Yang lain mendukung pemblokiran, dengan alasan bahwa hal itu perlu untuk melindungi UMKM Indonesia dan konsumen. Karena TikTok Shop telah tidak adil terhadap bisnis Indonesia dan telah menempatkan konsumen pada risiko penipuan.