Prolite – Bank Indonesia (BI) mengumumkan pemangkasan perkiraan total nilai transaksi e-commerce untuk tahun 2023.

Dalam laporan Pertemuan Tahunan BI 2023, otoritas moneter memperkirakan bahwa total nilai transaksi e-commerce tahun ini akan mencapai Rp 474 triliun.

Angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan dengan perkiraan awal BI pada Januari 2023, yang menunjukkan optimisme bahwa total nilai transaksi e-commerce tahun 2023 mencapai Rp 533 triliun. Perkiraan awal tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 12% dari capaian tahun 2022.

Dengan pemangkasan perkiraan total nilai transaksi oleh Bank Indonesia, terdapat kemungkinan penurunan sebesar 0,6% dalam capaian tersebut sepanjang tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Walau angka ini mencerminkan penurunan, perlu diingat bahwa proyeksi ekonomi dan pasar selalu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berubah secara dinamis.

Meskipun terdapat proyeksi penurunan total transaksi pada tahun ini, Bank Indonesia (BI) tetap optimistis terhadap perkembangan positif ke depan.

Menurut proyeksi BI, pada tahun 2024, total nilai transaksi e-commerce diharapkan mencapai Rp 487 triliun. Hal ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,8% jika dibandingkan dengan proyeksi tahun 2023.

Proyeksi yang disampaikan oleh Bank Indonesia menunjukkan keyakinan yang lebih kuat terhadap pemulihan dan pertumbuhan sektor e-commerce di masa mendatang.

Pada tahun 2025, BI memproyeksikan total nilai transaksi e-commerce akan meningkat sebesar 3,3% dari proyeksi tahun sebelumnya, mencapai angka sebesar Rp 503 triliun.

Peningkatan ini diprediksi terjadi seiring dengan masifnya perkembangan teknologi, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, dan adopsi yang semakin tinggi dari masyarakat terhadap preferensi bertransaksi secara digital.

Dengan demikian, proyeksi ini memberikan gambaran positif tentang evolusi e-commerce di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Prolite – Pada kuartal ketiga tahun 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,94% secara tahunan.

Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,73% dan juga berkurang dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 5,17% (yoy).

Amalia Adiningrat Widyasanti, Pelaksana Tugas Kepala BPS, menjelaskan bahwa jika dilihat dari sektor industri, industri pengolahan menjadi kontributor tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan kontribusi sebesar 1,06%.

“Di kuartal ketiga tahun 2023, industri pengolahan menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi, dengan kontribusi sebesar 1,06%,” ungkapnya, dalam rilis BPS pada Senin (6/11/2023).

Dia juga mencatat bahwa kontribusi industri pengolahan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2022 dan kuartal kedua tahun 2023.

Selain industri pengolahan, pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh sektor perdagangan sebesar 0,66%, transportasi dan pergudangan sebesar 0,61%, serta konstruksi sebesar 0,60%.

Peningkatan kontribusi industri pengolahan sejalan dengan kinerja Indeks Manufaktur (PMI) Indonesia. PMI Manufaktur Indonesia pada bulan Oktober 2023 mencatat 25 bulan berturut-turut pertumbuhan dalam sektor manufaktur.

Prolite – BI mengapresiasi langkah penting yang telah diambil oleh Indonesia dengan bergabung sebagai anggota dari Financial Action Task Force (FATF).

FATF merupakan sebuah organisasi global yang didedikasikan untuk memberantas pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Dilansir dari Bank Indonesia, keputusan ini menjadi langkah maju yang signifikan bagi Indonesia dalam memperkuat integritas sistem keuangan di kancah internasional.

Integritas Sistem Keuangan Indonesia Kini Diakui Dunia

Keputusan FATF yang mengakui Indonesia sebagai anggotanya memperlihatkan kepercayaan dunia internasional terhadap kredibilitas dan integritas sistem keuangan Indonesia.

Keputusan resmi ini ditetapkan dalam Sidang Pleno FATF yang diadakan di Paris, Perancis pada 25-27 Oktober 2023.

Sebelumnya, Indonesia telah menjalani serangkaian proses Mutual Evaluation (ME) sejak tahun 2022.

Komitmen Indonesia Bergabung dengan FATF untuk Dunia yang Lebih Aman

Langkah bergabung dengan FATF bukanlah tanpa alasan. Ini mencerminkan komitmen tinggi Indonesia dalam memastikan pelaksanaan aksi teknis dan peningkatan efektivitas program nasional dalam bidang Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM).

Semua upaya ini didorong oleh kerja sama antara berbagai Kementerian dan Lembaga, termasuk Bank Indonesia, dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU).

Dampak Positif bagi Indonesia

Dengan status baru ini, Indonesia kini setara dengan negara-negara anggota G20 lainnya yang memiliki integritas sistem keuangan yang tinggi.

Ini tentu memberikan dampak positif bagi persepsi global terhadap sistem keuangan Indonesia, yang berpotensi meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku bisnis internasional.

Bank Indonesia, sebagai otoritas pusat yang mengawasi sistem pembayaran di tanah air, berperan aktif dalam menyukseskan serangkaian rencana aksi ME FATF.

Selain itu, BI juga berkomitmen untuk terus mendukung setiap strategi pemerintah dalam melanjutkan hasil-hasil dari sidang tersebut.

Dalam upayanya ke depan, Bank Indonesia menyatakan komitmen kuatnya untuk terus bekerja keras dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, serta PPSPM.

Semua ini sejalan dengan visi jangka panjang BI, yaitu Visi ke-4 Sistem Pembayaran Indonesia 2025.

Visi ini menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara inovasi dalam sistem pembayaran dengan menjaga integritas sistem keuangan melalui penerapan Prinsip APU/PPT/PPPSPM.

Pernyataan ini dikeluarkan langsung oleh Kepala Departemen Komunikasi, Erwin Haryono, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif pada tanggal 30 Oktober 2023.

Dengan bergabungnya Indonesia dalam FATF, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan keuangan nasional dalam jangka panjang.

Prolite – Dengan gejolak ekonomi global yang sedang berlangsung, Indonesia memastikan bahwa APBN 2024 tetap dalam kondisi prima dan tangguh.

Hal ini dilansir dari web resmi pemerintah Indonesia, menegaskan bahwa negara harus selalu waspada terhadap dinamika ekonomi global yang fluktuatif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama ini telah menjadi instrumen kunci untuk melindungi ekonomi nasional dari berbagai goncangan.

Dalam konteks ini, APBN 2024 dirancang dengan keberlanjutan dan ketahanan yang lebih kuat.

Presiden Joko Widodo, pada 16 Oktober 2023, telah menandatangani Undang-Undang No. 19 tahun 2023 tentang APBN.

Di tahun terakhirnya sebagai kepala negara, beliau memutuskan anggaran untuk 2024 sebesar triliun, naik sebesar Rp264 triliun dari tahun sebelumnya.

APBN 2024 Mengindikasikan Komitmen Kuat Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi

Meskipun adanya potensi dampak negatif dari ketidakstabilan ekonomi global, dasar-dasar ekonomi makro Indonesia tetap solid dan berdaya saing.

Bukti dari ketahanan ekonomi ini dapat dilihat dari laju inflasi Indonesia yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti Eropa, India, Australia, Filipina, dan Singapura.

Performa ekonomi Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan positif, dengan laju pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% selama tujuh kuartal berturut-turut dan surplus neraca perdagangan selama 38 bulan berturut-turut.

Prestasi ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas.

Dalam perspektif fiskal, Indonesia berhasil mengkonsolidasikan defisit anggaran ke level di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2022, lebih cepat dari proyeksi awal yang ditargetkan pada 2023.

Oleh karena itu, arah dan strategi APBN 2024 fokus pada percepatan transformasi ekonomi dan reformasi struktural.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menambahkan bahwa prioritas APBN 2024 mencakup empat tujuan besar, yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, peningkatan investasi, dan kontrol inflasi yang efektif.

APBN 2024, menurut Sri Mulyani, ditujukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dengan nilai tambah, serta reformasi regulasi dan institusi.

Seluruh kebijakan ini didasarkan pada proyeksi ekonomi global yang diharapkan menghadapi turbulensi.

Dalam proyeksi ekonomi Indonesia untuk 2024, pertumbuhan diperkirakan antara 5,3% hingga 5,7%, inflasi berkisar antara 1,5% hingga 3,5%, dan beberapa indikator lain seperti nilai tukar, harga minyak, dan produksi minyak dan gas mendapat perhatian khusus.

Sasaran pembangunan di 2024 akan difokuskan pada pemulihan ekonomi dan percepatan pembangunan, dengan harapan mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, dan mengoptimalkan nilai tukar bagi petani dan nelayan.

Ketua Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyoroti tantangan ekonomi global yang dihadapi Indonesia, terutama dari Amerika Serikat dan Tiongkok.

Namun, dengan APBN 2024 yang dirancang secara cermat, pemerintah optimis dapat menavigasi tantangan tersebut.

Febrio Kacaribu mengemukakan bahwa APBN memiliki peran krusial dalam merespon tekanan global, terutama dengan potensi kenaikan harga minyak mendekati USD100 per barel.

Dalam tiga tahun terakhir, APBN telah membuktikan perannya sebagai penyangga terhadap berbagai guncangan ekonomi, dan kinerja fiskal negara terus menunjukkan peningkatan.

Prolite – Dalam kurun waktu satu minggu yang penuh dinamika, terutama pada periode 23 hingga 27 Oktober 2023, stabilitas nilai Rupiah mengalami fluktuasi yang layak dicermati.

Dilansir dari Bank Indonesia, berbagai indikator ekonomi memperlihatkan bagaimana nilai Rupiah berhadapan dengan dolar Amerika Serikat serta bagaimana pergerakan aliran modal asing yang mempengaruhi pasar keuangan domestik.

Refleksi Nilai Rupiah dan Indikator Terkait

Hingga akhir hari Kamis, 26 Oktober 2023, Rupiah mencatatkan posisi di level (bid) setiap dolar AS.

Tak hanya itu, Yield Surat Berharga Negara (SBN) dengan jangka waktu 10 tahun mengalami kenaikan hingga 7,17%.

Di sisi lain, DXY, sebuah indeks yang mencerminkan kekuatan dolar AS terhadap sejumlah mata uang besar lainnya, menguat ke posisi 106,60.

Sebagai kontras, Yield UST (US Treasury) Note untuk jangka waktu 10 tahun justru menunjukkan penurunan, berada di level 4,845%.

Kemudian, di pagi harinya pada Jumat, 27 Oktober 2023, nilai Rupiah kembali dibuka pada level yang sama, yakni (bid) per dolar AS. Dalam periode yang sama, Yield SBN 10 tahun mengalami peningkatan tipis ke angka 7,18%.

Gelombang Aliran Modal Asing pada Oktober

Menganalisis lebih lanjut tentang aliran modal asing, terutama pada Minggu IV Oktober 2023, Premi CDS Indonesia untuk jangka waktu 5 tahun tercatat sebesar 100,71 bps per tanggal 26 Oktober.

Angka ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan data yang ada pada 20 Oktober 2023, yaitu 101,97 bps.

Membahas lebih mendalam mengenai data transaksi selama periode 23 hingga 26 Oktober 2023, catatan menunjukkan bahwa nonresiden di pasar keuangan domestik memiliki aktivitas beli neto sebesar Rp1,04 triliun.

Rincian transaksi tersebut terbagi menjadi beli neto Rp2,18 triliun di pasar SBN, penjualan neto sebesar Rp2,57 triliun di pasar saham, serta pembelian neto Rp1,44 triliun di SRBI.

Jika dilihat sepanjang tahun 2023 dan berdasarkan data setelmen hingga 26 Oktober 2023, nonresiden melakukan pembelian neto sebesar Rp47,14 triliun di pasar SBN.

Di sisi lain, terdapat penjualan neto sebesar Rp11,11 triliun di pasar saham, serta pembelian neto senilai Rp11,80 triliun di SRBI.

Dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, Bank Indonesia senantiasa memperkuat koordinasi bersama Pemerintah dan otoritas terkait lainnya.

Mengoptimalkan strategi kebijakan campuran menjadi salah satu langkah yang diambil untuk mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai penutup, di Jakarta, pada tanggal 27 Oktober 2023, Departemen Komunikasi Bank Indonesia yang diwakili oleh Direktur Eksekutif Erwin Haryono mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendukung kebijakan yang telah diterapkan demi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke arah yang lebih positif.

Prolite – Ekonomi dan keuangan syariah telah membuktikan peranannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tahan lama.

Pada Konferensi Internasional Mengenai Ekonomi dan Keuangan Moneter Islam ke-9, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menggarisbawahi tiga unsur kunci yang mendefinisikan peran tersebut.

Konferensi dengan tema “Mempercepat Digitalisasi dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan Pasca Pandemi” ini diselenggarakan di Jakarta pada 25 Oktober 2023.

Gubernur Warjiyo menekankan tiga pilar penting dalam pembahasan tersebut. Pertama adalah konsep Rahmatan lil Alamin, yang berkisar pada harmonisasi antara penguatan ekonomi dan keuangan syariah dengan prinsip-prinsip ketulusan yang memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Kedua, prinsip Amanah yang mengajak manusia untuk bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya alam, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Terakhir, adanya prinsip keadilan yang, dengan bantuan teknologi digital, memfasilitasi eksyar (ekonomi syariah) sebagai alat keuangan guna meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan.

Dilansir dari Bank Indonesia, guna memfasilitasi poin-poin tersebut, mereka telah bekerja keras dalam membentuk ekosistem riset dan pembuatan kebijakan dalam bidang eksyar. Fokus utama adalah memaksimalkan inovasi digital untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat.

Bank Indonesia telah melakukan serangkaian inovasi dalam pembuatan kebijakan eksyar yang mempromosikan distribusi pendapatan yang merata melalui inisiatif seperti Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Waqaf (ZISWaf) serta pemulihan ekonomi melalui sektor-sektor terkait seperti industri makanan halal, fashion, dan pariwisata.

Penyelenggaraan konferensi ini bukan hanya acara tahunan, tetapi juga manifestasi dari komitmen Bank Indonesia dalam memajukan eksyar. Ini dilakukan melalui kontribusi pemikiran akademik dan riset yang dihasilkan untuk memberikan saran kebijakan yang konstruktif dan inovatif.

Dalam acara tersebut, tiga akademisi terkemuka hadir untuk berbagi wawasan mereka. Prof. Muliaman Hadad dari Indonesia, Prof. Iftekhar Hasan dari Fordham University – Amerika Serikat, dan Prof. Meryem Duygun dari Nottingham University – Inggris memberikan wawasan mengenai ekonomi dan keuangan digital, inklusi ekonomi, dan prinsip syariah.

Selain itu, konferensi ini juga menyoroti pencapaian dari Journal of Islamic Monetary Economics and Finance (JIMF), sebuah jurnal yang dikelola oleh Bank Indonesia. JIMF telah menerima pengakuan internasional dan telah meningkatkan reputasinya baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sebagai kesimpulan, dengan adanya konferensi internasional dan pemanggilan kertas kerja ini, Bank Indonesia memperlihatkan komitmen dan visinya dalam menciptakan ekosistem riset yang melibatkan sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Prolite – Bank Indonesia melaporkan adanya kenaikan likuiditas perekonomian pada bulan September 2023.

Menurut laporan resmi yang diterbitkan oleh lembaga tersebut, uang beredar dalam arti luas, yang dikenal dengan istilah M2, mengalami pertumbuhan signifikan selama periode tersebut.

Data yang disajikan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa M2 pada bulan September 2023 mencapai angka ,0 triliun.

Ini menandai pertumbuhan sebesar 6,0% dalam skala tahunan (yoy), meningkat dari bulan Agustus 2023 yang tumbuh sebesar 5,9%.

Salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini adalah meningkatnya uang kuasi, dengan pertumbuhan sebesar 8,4% (yoy).

Sebagai salah satu unsur paling penting dalam ekonomi, uang beredar memiliki korelasi langsung dengan kesejahteraan ekonomi negara.

Pertumbuhan M2 selama September 2023 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah perkembangan dalam penyaluran kredit.

Data menunjukkan bahwa penyaluran kredit di bulan tersebut tumbuh sebesar 8,7% (yoy). Ini sejalan dengan pertumbuhan kredit produktif yang tercatat di bulan sebelumnya, Agustus 2023, dengan angka 8,9%.

Di samping itu, aktiva luar negeri bersih juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Selama bulan September 2023, aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 6,0% (yoy), naik dari 4,7% (yoy) di bulan sebelumnya.

Sementara itu, dalam aspek pemerintahan, tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) juga mengalami kenaikan, dengan pertumbuhan sebesar 13,2% (yoy).

Tentunya, laporan ini memberikan sinyal positif bagi ekonomi Indonesia. Kenaikan likuiditas uang beredar mengindikasikan adanya peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pertumbuhan kredit yang sejalan dengan kredit produktif, ini menunjukkan bahwa sektor usaha di Indonesia terus berkembang dan berkontribusi pada ekonomi makro negara.

Namun demikian, penting untuk selalu memantau perkembangan ekonomi dengan cermat. Meski pertumbuhan M2 menunjukkan angka positif, ada berbagai faktor lain yang perlu diperhatikan dalam menjaga stabilitas ekonomi, seperti inflasi, kurs mata uang, dan lain-lain.

Untuk masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai statistik uang beredar dan analisis yang terkait, Bank Indonesia menyediakan laporan lengkap yang dapat diakses melalui situs resminya di sini.

Laporan ini tentunya menjadi bahan refleksi bagi para pelaku ekonomi dan pemerintah dalam mengambil kebijakan di masa mendatang.

Dengan informasi yang akurat dan up-to-date, diharapkan Indonesia dapat terus memantapkan langkahnya dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Prolite – Dilansir dari web resmi pemerintah Indonesia, dalam respons terhadap pertumbuhan bisnis online yang tak terbendung, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan telah merilis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 tahun 2023.

Peraturan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga dan menghindari praktek predatory pricing dalam ranah bisnis e-commerce.

Dengan era digitalisasi yang menyelimuti berbagai sektor, bisnis online kini menjadi bagian vital dari perekonomian nasional.

Seperti jamur yang tumbuh subur di musim hujan, e-commerce Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat cepat pasca pandemi.

Namun, perkembangan ini tidak tanpa hambatan. Praktek predatory pricing, yang merupakan taktik penjualan produk dengan harga yang jauh di bawah modal, telah menjadi perhatian utama pemerintah.

Dampak Positif Bisnis Online di Indonesia

Indonesia merasakan dampak positif dari booming ekonomi digital ini. Survei yang dilakukan oleh Google, Temasek, dan Bain & Company pada 2022 menggambarkan potensi ekonomi digital Indonesia.

Menurut prediksi mereka, pada 2025, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai USD130 miliar, meningkat signifikan dari USD77 miliar pada tahun sebelumnya. E-commerce menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan tersebut.

Hasil survei lain yang menarik adalah tingginya adopsi e-commerce di kalangan masyarakat perkotaan.

Sebanyak 89% masyarakat perkotaan sudah mengadopsi layanan e-commerce, angka yang mengejutkan dibandingkan dengan layanan digital lainnya.

Namun, pertumbuhan yang cepat ini membawa tantangan tersendiri. Persaingan menjadi semakin ketat, dengan banyak pelaku bisnis yang menggunakan predatory pricing sebagai strategi untuk mendominasi pasar.

Situasi ini mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan guna mencegah praktek bisnis yang dapat merugikan pelaku usaha lain, khususnya UMKM.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mengeluarkan dua peraturan penting. Selain Permendag 31/2023, ada juga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 96 tahun 2023.

Peraturan ini berisi ketentuan terkait kepabeanan, cukai, dan pajak untuk impor dan ekspor barang kiriman.

Melalui regulasi ini, pemerintah berupaya membatasi barang impor dengan harga di bawah USD100, sejalan dengan upaya pencegahan praktek predatory pricing.

Menanggapi perkembangan ini, Direktur Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kemendag, Rifan Ardianto, mengemukakan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan 31/2023 diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan yang ada di industri e-commerce.

Pasal 13 dari peraturan ini menekankan perlunya e-commerce untuk memberikan peluang yang sama bagi semua pedagang serta mengawasi dan mencegah praktek manipulasi harga.

Selain itu, dengan adanya PMK 96/2023, pemerintah berupaya memberikan kepastian hukum terkait ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman.

Ini merupakan respons terhadap pesatnya pertumbuhan bisnis pengiriman barang impor melalui penyelenggara pos.

Menurut Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu, Fadjar Donny Tjahjadi, PMK 96/2023 akan berlaku mulai 17 Oktober 2023.

Kerjasama antara Kemendag dan Kemenkeu diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen serta UMKM di Indonesia dari dampak negatif impor produk.

Di tengah transformasi digital yang kian pesat, langkah-langkah pemerintah ini menegaskan komitmen untuk menciptakan iklim bisnis online yang sehat dan kondusif bagi semua pihak.

Hanya dengan kerjasama dan regulasi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekonomi digital dengan optimal.

Prolite – Laporan terbaru dari Bank Indonesia melalui Survei Perbankan Triwulan III 2023 menunjukkan adanya indikasi kenaikan dalam penyaluran kredit baru.

Data ini menggambarkan semakin membaiknya kepercayaan industri perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dilansir dari website resmi Bank Indonesia, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) untuk penyaluran kredit baru di triwulan III 2023 mencapai angka 95,4%.

Angka tersebut menandakan peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 94,0%. Menariknya, kenaikan ini tercatat di hampir seluruh jenis kredit yang disalurkan oleh bank.

Prediksi yang optimis juga terlihat untuk triwulan IV 2023. Di mana diperkirakan penyaluran kredit baru akan terus menunjukkan trend kenaikan, dengan SBT prakiraan mencapai 96,4%.

Namun, patut diperhatikan bahwa ada indikasi standar penyaluran kredit di triwulan keempat ini akan sedikit lebih ketat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Hal tersebut tercermin dari Indeks Lending Standard (ILS) yang memiliki angka positif sebesar 0,1%. Pengetatan ini diperkirakan akan terfokus pada aspek seperti agunan dan persyaratan administrasi.

Meski demikian, baik suku bunga kredit maupun biaya persetujuan kredit diperkirakan akan tetap pada tingkat yang fleksibel.

Di tengah kondisi yang cenderung fluktuatif, industri perbankan nasional tetap menunjukkan optimisme terhadap pertumbuhan kredit di masa depan.

Responden dari survei memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit untuk keseluruhan tahun 2023 akan mencapai 10,7% dalam skala tahunan.

Meski angka tersebut tidak mencapai pertumbuhan kredit pada tahun 2022 yang sebesar 11,4%, namun masih menunjukkan tumbuh positif.

Keoptimisan ini didukung oleh berbagai faktor seperti prospek kondisi moneter dan ekonomi yang membaik serta manajemen risiko kredit yang tetap terjaga dengan baik.

Hasil lengkap dari Survei Perbankan Triwulan III 2023 ini dapat diakses oleh publik sehingga, ketersediaan data ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan bagi masyarakat serta menjadi acuan bagi pemangku kebijakan dan pelaku industri dalam merespons dinamika ekonomi nasional.

Tentu saja, dalam merespon data tersebut, kolaborasi antara regulator, pelaku industri perbankan, dan pemerintah menjadi kunci agar peningkatan penyaluran kredit dapat berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebagai catatan, Survei Perbankan adalah salah satu instrumen yang rutin dilakukan oleh Bank Indonesia untuk memonitor dinamika industri perbankan dan memberikan masukan dalam formulasi kebijakan moneter.

Prolite – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Oktober 2023 telah memutuskan untuk mengambil tindakan yang kuat dengan menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin, sehingga mencapai level 6,00%.

Selain menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate, suku bunga Deposit Facility dan suku bunga Lending Facility juga dinaikkan sebesar 25 basis poin masing-masing, menjadi 5,25% dan 6,75%.

Keputusan ini merupakan respons proaktif terhadap meningkatnya ketidakpastian di pasar global dan merupakan langkah pre-emptive untuk memitigasi potensi dampaknya terhadap inflasi barang impor.

Tujuan utamanya adalah untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi tetap terkendali sesuai target sasaran.

Kenaikan suku bunga ini diambil sebagai langkah pencegahan untuk melindungi nilai tukar Rupiah dari tekanan global yang semakin meningkat.

Ketidakpastian di pasar global, terutama akibat ketegangan geopolitik, telah memicu kenaikan harga energi dan pangan secara global, yang dapat berdampak pada inflasi di Indonesia.

Bank Indonesia telah memutuskan untuk bertindak cepat dan efektif untuk mengatasi potensi tekanan inflasi ini.

Selain itu, langkah-langkah lain yang diambil oleh Bank Indonesia dalam RDG ini adalah penguatan kebijakan makroprudensial yang longgar.

Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) diperkuat untuk mendorong kredit dan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas, seperti hilirisasi, perumahan, pariwisata, UMKM, dan sektor hijau.

Rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit properti dan ketentuan uang muka kredit kendaraan bermotor juga mengalami pelonggaran, dengan tujuan mendukung pertumbuhan kredit di sektor-sektor tersebut.

Selain itu, penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) untuk Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan likuiditas oleh perbankan.

Hal ini diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit/pembiayaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Bank Indonesia juga terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran untuk memperluas inklusi ekonomi dan keuangan digital.

Kerja sama dengan negara-negara mitra dalam implementasi QRIS Antarnegara serta program edukasi dan sosialisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah adalah beberapa langkah yang diambil dalam upaya ini.

Koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah juga terus ditingkatkan, baik dalam pengendalian inflasi maupun dalam akselerasi digitalisasi sistem pembayaran.

Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah juga menjadi bagian dari upaya sinergis ini.

Sementara itu, perekonomian global mengalami perlambatan dengan tingginya ketidakpastian.

Pertumbuhan ekonomi global diprakirakan melambat, dan harga energi dan pangan meningkat, yang dapat berdampak pada inflasi global.

Kenaikan suku bunga global diprakirakan akan berlanjut, yang dapat mempengaruhi arus modal ke negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Meskipun demikian, perekonomian Indonesia tetap tumbuh baik dan berdaya tahan terhadap dampak ketidakpastian global.

Konsumsi swasta, investasi, dan ekspor jasa terus memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia yakin bahwa tindakan yang diambil dalam RDG ini akan membantu menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) juga tetap kuat, dengan surplus neraca perdagangan yang berlanjut.

Posisi cadangan devisa Indonesia juga tercatat tinggi, memberikan ketahanan eksternal yang kuat.

Meskipun nilai tukar Rupiah mengalami tekanan akibat kuatnya dolar AS, Bank Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

Dalam hal inflasi, Bank Indonesia berhasil menjaga inflasi dalam kisaran sasaran. Inflasi pada bulan September 2023 tercatat rendah, dengan penurunan inflasi inti yang mencerminkan keberhasilan kebijakan moneter yang konsisten.

Bank Indonesia akan terus memantau berbagai risiko yang dapat mempengaruhi inflasi, termasuk kenaikan harga energi dan pangan global.

Dengan langkah-langkah yang diambil dalam RDG ini, Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Likuiditas perbankan yang tetap longgar, pertumbuhan kredit yang baik, dan ketahanan perbankan yang kuat merupakan faktor-faktor yang mendukung upaya ini.

Dalam era digitalisasi, Bank Indonesia juga terus mendorong ekonomi dan keuangan digital untuk memperluas akses keuangan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, menyampaikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia dalam RDG ini adalah respons proaktif untuk menghadapi ketidakpastian global.

Bank Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di Indonesia.