Thrifting Dilarang, Pemkot Ikuti Aturan Pusat

Thrifting

BANDUNG, Prolite – Presiden RI Joko Widodo telah melarang impor barang bekas (thrifting). Thrifting adalah aktivitas menjual dan membeli barang bekas yang masih layak pakai, umumnya pakaian.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan, jika Pemerintah Kota Bandung akan mengikuti regulasi yang ada.

“Prinsip kita ikut regulasi dari pemerintah pusat karena memang banyak juga sentra pakaian bekas di Kota Bandung. Tapi kita akan menunggu tindak lanjutnya dari pemerintah pusat,” ujar Yana saat ditemui di Gerobak Fair Kacamatan Batununggal, Sabtu 18 Maret 2023.

Baca Juga : Bunda PAUD: Tanamkan Sadar Lalu Lintas Sejak Dini

Menurutnya, regulasi tersebut bukan hanya sekadar larangan. Tapi juga perlu ada solusi lanjut yang diberikan kepada para pelaku.

“Misalnya kita bisa latih mereka untuk memproduksi barang lokal sendiri. Nanti ini harus dikoordinasikan juga dengan dinas terkait dan pemerintah pusat,” ucapnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung, Eric M Atthauriq menuturkan, sesuai dengan arahan presiden, regulasi larangan thrifting lebih kepada impor barang atau pakaian bekas.

“Itu ada aturannya (larangan thrifting, red). Dan itu yang harus ditegakkan. Karena pada saat sudah masuk ke level teknis, kita juga sulit untuk membedakan mana pakaian bekas impor dan lokal,” ungkap Eric.

Baca Juga : BSM+, Hadirkan Data Terintegrasi Bandung Smart City

Oleh marena itu, ia merasa perlu sinergisitas bersama dan butuh kerja sama dalam menjalankan regulasi tersebut. Sebab kewenangannya bukan murni berada di tangan pemerintah daerah.

Apalagi pascapandemi ini ekonomi sedang proses pemulihan, tapi regulasi juga tetap harus ditegakkan.

“Itu harus bisa ditindaklanjuti. Tapi mengenai penegakkannya memang bukan kewenangan pemerintah daerah. Ini menjadi fokus bersama. Pengawasan barang beredar memang bukan kewenangan kita,” tuturnya

Meski begitu, ia mengaku jika Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung telah berkoordinasi dengan Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan.

“Karena regulasi ini dari pusat, Pemkot Bandung melalui Disdagin telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Bea Cukai untuk menangani hal ini lebih jauh,” tutupnya. (rls/kai)




Kolaborasi Dekranasda-Hong Kong Ekspor Produk UMKM

Dekranasda - HKTDC ekspor produk UMKM.

BANDUNG, Prolite – Dekranasda Kota Bandung menggandeng Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) ekspor produk UMKM demi memperluas pasar perdagangan internasional bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua Deskranasda Kota Bandung, Yunimar Mulyana menyampaikan, kehadiran HKTDC menjadi angin segar bagi para pelaku UMKM yang kini tengah berjuang meningkatkan kembali perekonomian pascapandemi Covid-19.

“HKTDC perwakilan Jakarta berkunjung ke sini (Galeri Patrakomala Jalan Jakarta no. 35) untuk melihat kualitas produk-produk kita. Sebab ada tiga daerah yang dia kunjungi untuk melihat potensi ekspor produk UMKM ke depannya, yakni Kota Bandung, Surabaya, dan Bali,” ujar Yunimar, Senin 30 Januari 2023.

Sebab saat ini setelah tiga tahun pandemi, Hong Kong sudah kembali terbuka untuk kegiatan perdagangan dan kunjungan. Sehingga para pelaku UMKM bisa kembali melakukan pameran untuk memperluas pasar hingga ke Hong Kong.

“Mereka pun telah menanti produk-produk dari kita. Apabila ada pameran di sana, kita juga bisa mengirimkan para pelaku usaha ataupun ada kerja sama lainnya yang bisa dikolaborasikan dengan perusahaan mereka dan pemerintah Hong Kong,” jelasnya.

Bahkan, pada 2019 silam, sebanyak 20 usaha binaan Dekranasda mengikuti pameran di Hong Kong Fashion Week.

Sementara itu, Direktur HKTDC Perwakilan Jakarta, Kevin Chiu menuturkan, tujuannya berkunjung ke Kota Bandung untuk memberitahukan jika Hong Kong sudah kembali membuka peluang untuk bisnis.

“Kita juga ingin membantu Kota Bandung memamerkan produknya melalui platform yang ada di Hong Kong ke pasar internasional,” papar Kevin.

Mengingat tiga tahun pandemi, beragam aktivitas usaha sempat mengalami penurunan. Bahkan, Hong Kong juga telah banyak membatalkan kerja sama perdagangan karena pandemi.

Untuk kembali menggeliatkan perdagangan internasional, rencananya pada 21 Maret 2023 mendatang, mereka akan menggelar seminar daring bagi para pelaku UMKM.

“Kami ingin membantu para pelaku usaha untuk mengetahui bagaimana cara ekspansi pasar ke Hong Kong dalam seminar daring pada 21 Maret 2023 mendatang,” ungkapnya.

Beberapa pembicaranya pun akan menjelaskan mengenai pengalaman mereka saat berkunjung ke Hong Kong dan melakukan ekspansi bisnis di sana.

Selain itu, Kevin mengaku sangat terkesan saat melihat produk-produk buatan tangan karya UMKM Kota Bandung.

Menurutnya, kemasannya produk di sini sudah sangat memenuhi standar internasional. Bahkan, ada beberapa yang sudah menggunakan Bahasa Inggris dalam kemasannya.

“Mungkin karena memang produk-produk di sini sudah banyak yang diekspor juga. Sehingga ini bisa menjadi salah satu kesempatan yang besar untuk Kota Bandung melanjutkan dan memperluas pasar internasional di platform Hong Kong dengan mengirimkan produk dalam skala yang lebih besar,” imbuhnya.(rls/kai)