Pemkot Bandung Siapkan Tiga Langkah Darurat Atasi Krisis Sampah

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan tiga langkah darurat penanganan sampah untuk menjawab krisis pengolahan dan peningkatan volume timbulan sampah kota.

Kebijakan tersebut diungkapkan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat Siskamling Siaga Bencana di Kelurahan Ciateul, Senin 24 November 2025.

Farhan mengatakan, Bandung perlu bergerak cepat dan tidak bergantung semata pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Ini kedaruratan sampah. Maka kami meluncurkan tiga langkah darurat untuk mempercepat pengolahan, mengurangi timbunan, dan membatasi sampah yang keluar dari RW,” tuturnya di hadapan warga.

Langkah pertama yang disiapkan Pemkot Bandung adalah percepatan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemusnahan sampah, termasuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan penambahan 20 unit insinerator.

Mesin ini akan ditempatkan secara tersebar di wilayah kota sehingga residu dapat dimusnahkan langsung di tingkat wilayah, bukan hanya di TPA.

“Dengan insinerator, residu bisa dimusnahkan di wilayah. Tidak harus semua keluar kota,” jelas Farhan.

Langkah kedua adalah penambahan jam kerja dan jumlah penyapu jalan, terutama di titik peremajaan timbulan sampah harian. Penyapu jalan akan mulai bekerja sejak pukul WIB, lebih pagi dari jadwal sebelumnya. Dengan waktu kerja yang bertambah, jumlah tenaga kebersihan juga akan ditingkatkan.

“Karena jam kerjanya lebih pagi, jumlah penyapu harus ditambah. Memang butuh anggaran besar, tapi sangat mendesak,” ujarnya.

Langkah ketiga yang tidak kalah penting yakni perekrutan petugas pemilah sampah (Gaslah) di setiap RW. Gaslah bertugas memilah sampah rumah tangga minimal tiga kali seminggu dengan skema gaji yang sepenuhnya ditanggung Pemkot Bandung.

“Prinsipnya, satu RW satu petugas Gaslah. Gajinya seratus persen dari Pemkot. Tugasnya memastikan sampah organik habis di RW,” kata Farhan.

Program Gaslah juga mendorong setiap kelurahan memiliki titik pengolahan sampah organik. Untuk wilayah Ciateul, lahan pengolahan direncanakan berada di belakang TPST Kobana, memanfaatkan area milik pemerintah yang akan dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

“Sampah organik itu tidak akan diangkut. Habis di RW, diolah di kelurahan. Sampah yang diangkut hanya residu,” tambahnya.

Farhan menyebut, ketiga langkah darurat ini hanya akan berhasil jika warga ikut melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah, bukan hanya mengandalkan fasilitas pemerintah.

Partisipasi Warga Jadi Tantangan Utama Pengelolaan Sampah di Kota Bandung

Prolite – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengakui, tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung saat ini bukan pada teknologi, melainkan pada partisipasi masyarakat.

“Tantangan saya sekarang ini dalam pengelolaan sampah bukan teknologi, tapi public participatory. Partisipasi masyarakat soal sampah itu masih sangat rendah,” ujar Farhan.

Hal tersebut disampaikan Farhan pada Talkshow INNOVIBES Vol. 3 dengan topik Circular Economy dan Masa Depan Kota Berkelanjutan di Innercourt ITB Innovation Park, Kawasan Summarecon Bandung, Kamis 13 November 2025.

Ia menyebut, dari RW yang ada di Kota Bandung, sejak program Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan (Kang Pisman) diluncurkan sekitar tahun 2019 dan disusul oleh program Buruan Sae (Urban Farming), hanya sekitar 400 RW yang benar-benar menerapkan prinsip pengelolaan sampah dengan baik.

“Artinya masih ada lebih dari seribu RW yang belum disiplin dalam pengelolaan sampah. Padahal, kuncinya bukan di alat atau mesin, tapi di kesadaran warganya,” jelasnya.

Ia juga menyinggung fenomena maraknya ketertarikan pada teknologi insinerator untuk mengolah sampah. Namun menurutnya, solusi utama tetap harus dimulai dari tingkat RW.

“Sekarang semua orang tergila-gila pada insinerator. Padahal, grand desain Kota Bandung adalah 30 persen sampah harus habis di RW. Harus habis di RW. Mau tidak mau, kita harus memastikan RW itu bisa mengolah sampah organik di wilayahnya masing-masing,” tutur Farhan.

Ia menjelaskan, sampah nonorganik yang tersisa bisa diolah menjadi bahan daur ulang seperti plastik, atau dimasukkan ke dalam Refuse Derived Fuel (RDF) bahan bakar alternatif dari residu sampah.

“Alhamdulillah di Cigondewah sudah ada industri pengolahan plastik yang besar. Tapi untuk RDF, produksi kita baru sekitar 10 ton. Kalau 60 ton, bisa terjadi tumpukan selama dua hari,” ungkapnya.

Farhan berharap masyarakat bisa lebih aktif dan konsisten dalam memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah, agar Kota Bandung benar-benar menuju kota yang bersih dan berkelanjutan.

“Kuncinya bukan di mesin mahal, tapi di kebiasaan kecil setiap hari. Kalau tiap RW bergerak, Bandung pasti bisa,” ucapnya.

Raperda Pengelolaan Sampah, Insentif Pengelolaan Bank Sampah

Prolite – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi menargetkan akan menyelesaikan pembahasan dua raperda dalam satu bulan. Selain Raperda Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dibahas juga Raperda Pengelolaan Sampah.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Bekasi, Dariyanto mengatakan pembahasan rancangan perda ini akan dilakukan oleh panitia khusus 4 dan 5.

“Ini akan dibahas di pansus 4 atau 5. Kita targetkan 1 bulan selesai,” ujarnya.

Terkait pengelolaan sampah sendiri menurut Driyanto, DPRD akan menyusun regulasi untuk mengatasi permasalah sampah dan instensif masyarakat yang mengelola bank sampah.

Rancangan perda pengelolaan sampah tersebut akan berdampak positif bagi para pengelola bank sampah di Kota Bekasi, yang meliputi penguatan kebijakan bank sampah dan masyarakat pengelolaan/produsen bank sampah.

Perda tersebut akan berdampak positif bagi para pengelola bank sampah di Kota Bekasi, yang meliputi penguatan kebijakan bank sampah dan masyarakat pengelolaan/produsen bank sampah.

“Adanya peningkatan alokasi anggaran serta menyusun dan membentuk skema instensif menarik untuk pengelolaan bank sampah. Selain itu, akan ada optimalisasi kerjasama dengan institusi lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah, ” jelasnya.

Intinya, kata Driyanto, harus ada perhatian dari Pemerintah Daerah dan bank sampah ini bisa mendapatkan anggaran.

Amunisi Pemkot Bandung Tuntaskan Masalah Sampah Makin Lengkap

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung semakin memperkuat strategi dalam menangani permasalahan sampah seiring peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025. Dengan tema “Kolaborasi untuk Indonesia Bersih”, HPSN tahun ini menjadi momentum untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Bandung.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menegaskan, persoalan sampah menjadi prioritas utama dalam kepemimpinan Farhan-Erwin. Untuk mengatasi persoalan ini, Pemkot Bandung menerapkan tiga pendekatan utama: penanganan, pengendalian, dan penormalan.

Saat ini terdapat sekitar 135 titik kumpul sampah liar yang menjadi perhatian utama pemerintah.

“Kami berupaya mengidentifikasi titik-titik ini dan memastikan sampah di sana diangkut ke TPST untuk dimusnahkan. Dari sekitar ton sampah yang dihasilkan setiap hari, masih ada sekitar 400 ton yang belum dapat diselesaikan. Kami berkomitmen untuk menuntaskan jumlah ini melalui berbagai upaya,” ujar Erwin di The Hallway Space, Pasar Kosambi, Sabtu 22 Februari 2025.

Menurutnya, sejumlah program yang telah berjalan, seperti maggotisasi, bank sampah, dan Kang Pisman, akan terus diperkuat. Selain itu, teknologi pengolahan sampah seperti Wisanggeni, Motah, dan Pyrolisis juga akan dioptimalkan.

Untuk itu, Erwin mengajak, peran aktif seluruh masyarakat dalam pengelolaan sampah, dimulai dari rumah dengan memilah sampah dan mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai.

“Kebersihan adalah sebagian dari iman. Mari kita lakukan pengelolaan sampah dengan baik dan niatkan sebagai bagian dari ibadah kita,” pesan Erwin.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Dudi Prayudi menyampaikan, kegiatan ini melibatkan 108 peserta, termasuk anak-anak dari komunitas Bocil (Bocah Cilik Cinta Lingkungan). Ada pun hasil penimbangan sampah yang telah dipilah oleh para peserta, adalah sebagai berikut:

1. Sampah organik: 50 kg
   2. Sampah anorganik: 15,2 kg
   3. Sampah residu: 33 kg

“Sampah organik yang telah dipilah akan diolah melalui rumah maggot dan komposter. Jika masih ada kelebihan, sampah akan disetorkan ke rumah maggot di dekat Pasar Kosambi,” ujar Dudi.

Ia juga menjelaskan, saat ini, 149 dari 151 kelurahan di Kota Bandung sudah memiliki rumah maggot. Setiap rumah maggot mampu mengolah hingga 1 ton sampah organik per hari.

Sampah anorganik akan disalurkan ke bank sampah. Kota Bandung memiliki Bank Sampah Induk serta sekitar 700 bank sampah unit yang tersebar di sekolah dan lingkungan pemerintahan.

Kota Bandung saat ini memiliki empat TPST yang beroperasi, yakni TPST Nyengseret, TPST Tegalega, TPST Babakan Siliwangi, dan TPST Batununggal.

Dalam waktu dekat, TPST Cicukang Holis akan mulai beroperasi pada April 2025, disusul TPST Gedebage pada November 2025. Dengan demikian, pada awal 2026 akan ada enam TPST yang berfungsi optimal.

“Berdasarkan perhitungan kami, jika semua TPST ini beroperasi dengan baik, maka sekitar 500 ton sampah per hari dapat dimusnahkan,” ucapnya.

Selain itu, Dudi juga menyampaikan, terdapat 15 lokasi TPS yang sedang dikaji untuk proses pemusnahan sampah melalui metode pembakaran termal. Hasil dari proses ini akan berupa abu yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku batako atau media tanam.

“Kami akan segera melaporkan hasil dari berbagai upaya ini demi memastikan Kota Bandung semakin bersih dan bebas dari permasalahan sampah,” tutur Dudi.

Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung Terkait Pengumuman Hasil Penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Bandung Tahun 2025-2030

BANDUNG, Prolite – Pada rapat paripurna DPRD Kota Bandung terkait pengumuman hasil penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Kota Bandung periode tahun 2025-2030 di ruang sidang DPRD Kota Bandung, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menyampaikan beberapa poin penting yang harus dilakukan pasangan M Farhan-Erwin di 100 hari kerjanya.

Yang harus segera diselesaikan yang pertama masalah lingkungan, utamanya masalah sampah kemudian masalah kemacetan, ketiga kesehatan, keempat Pendidikan terutama terkait Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB).

“Dan satu hal yang menjadi harapan banyak warga kota Bandung untuk memutarkan kembali ekonomi kota Bandung yakni aktivasi kembali bandara Husein. Saya pikir itu penting menjadi prioritas lah, komunikasi dengan pusat, kenapa tidak daerah lain juga ada punya bandara seperti mirip Bandung Jawa Barat ini dan saya mendengar dari berbagai kalangan masyarakat berbagai lapisan juga berharap itu, karena memang yang sekarang bandara Kertajati itu kan ia satu jam perjalanan tapi persepsi public itu kan lumayan,” ucap Asep pada rapat paripurna, Jumat (10/1/2024).

Masih kata Asep, sejak Bandara Husein ditutup wisatawan dari daerah dan luar negeri berkurang lalu juga perputaran ekonomi terganggu.

Disinggung harus kah ada petisi agar Bandara Husein kembali dibuka, Asep menyampaikan cukup dialog dulu saja.

“Komunikasi dengan pemerintah pusat, toh ketika Bandung maju kan menguntungkan juga, kami di komisi C selalu terus menyampaikan bahkan juga sudah coba komunikasi juga dan mencoba terus lakukan berkomunikasi dengan pemerintah pusat, nanti dari eksekutif juga begitu dan harapan juga yang berkaitan, harapan semakin cepat semakin baik karena ditunggu tunggu,” bebernya.

Kegiatan rapat paripurna ini sendiri diakui Asep kegiatan mengajukan pengesahan wali kota terpilih oleh pimpinan DPRD ke Gubernur kemudian ke Kemendagri.

“Untuk pengesahan pengangkatan nanti fisik hari ini kirim ke gubernur nanti kemendagri, diusulkan pengesahan yang nanti waktunya menyesuaikan sesuai perpres, karena serentak,” tutupnya.

Sementara itu Danlandud Husein Sastranegara Kolonel Pnb Alfian, S.E enggan berkomentar keinginan TNI AU dibuka atau tetap ditutup bandara tersebut . Alfian hanya berharap terbaik untuk masyarakat, hanya saja selama ini bandara Husein tetap ada penerbangan untuk TNI AU.

Pj Wali Kota Bandung Dorong Integrasi Sistem Pengelolaan Sampah di Tingkat Kelurahan

BANDUNG, Prolite – Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara memastikan Pemkot Bandung berupaya serius dalam pengelolaan sampah secara terintegrasi di seluruh kelurahan. Ia menyebut sejumlah kelurahan di Bandung telah berhasil bebas dari sampah dan bisa dijadikan contoh bagi kelurahan lainnya.

Hal itu diungkapkan Koswara usai memantau pengelolaan sampah kewilayahan di sejumlah lokasi yakni RW 19 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani, RW 1 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik dan Kantor Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong, Minggu 13 Oktober 2024.

“Sudah ada kelurahan yang bebas sampah. Nanti, ini akan kita jadikan target agar lurah lainnya bisa mencontoh. Di beberapa kelurahan, sudah berjalan berbagai inisiatif seperti pembuatan kompos, pengolahan sampah menjadi pelet, dan pemanfaatan sampah untuk tanaman,” ujarnya.

Koswara menekankan pentingnya sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Menurutnya, pengelolaan sampah di tingkat kelurahan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus terhubung dengan sistem yang lebih besar di tingkat kota bahkan antarwilayah.

“Sampah yang tidak bisa dikelola sendiri oleh kelurahan harus disatukan untuk dikelola bersama, baik itu melalui sistem antar-RW atau dengan kolaborasi ekonomi lainnya,” tambahnya.

Ia menjelaskan, sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi akan memudahkan proses kapitalisasi sampah menjadi nilai ekonomi. Misalnya, jika ada pengusaha maggot yang membutuhkan satu ton sampah organik per hari, maka kebutuhan ini tidak mungkin dipenuhi oleh satu RW saja.

Sistem integrasi akan memungkinkan beberapa RW untuk bekerja sama dalam memenuhi permintaan tersebut.

“Begitu juga dengan kebutuhan kompos yang besar, kita perlu menyatukan beberapa wilayah untuk mencapai jumlah yang diinginkan. Dengan menggabungkan kekuatan ini, sampah bisa menjadi peluang ekonomi,” jelasnya.

Meski demikian, Ia menyadari bahwa cara pengelolaan sampah di setiap kelurahan belum merata. Untuk itu, ia mengusulkan penerapan standar minimum dalam pengelolaan sampah baik organik maupun anorganik.

“Bukan berarti kita harus menstandarisasi semua hal, tetapi setiap lingkungan perlu memiliki acuan yang sama. Misalnya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk maggot mengolah satu kilogram sampah organik. Dengan begitu, kita bisa menghitung penyerapan sampah di setiap wilayah,” terangnya.

Selain fokus pada pengelolaan sampah organik, Koswara menargetkan pengurangan residu sampah yang tidak dapat diolah, yang nantinya akan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Berdasarkan data yang ada, persentase residu di berbagai wilayah berkisar antara 11 persen hingga 30 persen.

“Kita ingin residu yang dikirim ke TPA sesedikit mungkin. Jika ada alat yang dapat membantu mengurangi residu, Pemkot akan membantu menyediakannya. Namun, jika memang tidak ada alternatif lain, barulah residu tersebut dibuang ke TPA,” katanya.

Menurutnya, Pemkot Bandung berusaha untuk memangkas proses-proses yang tidak efisien di tempat pengolahan sampah agar penanganan sampah dapat dilakukan secara optimal di tingkat lingkungan sebelum residu akhirnya dikirim ke TPA.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan seluruh komponen masyarakat di Bandung, mulai dari tingkat kelurahan hingga kota, dapat berkolaborasi dalam mengatasi masalah sampah.

Ia berharap agar berbagai inisiatif pengelolaan sampah dapat terus dikembangkan dan diterapkan secara luas, sehingga sampah tidak hanya dianggap sebagai masalah, tetapi juga peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

“Inilah tantangan kita bersama, bagaimana menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bukan hanya efektif tetapi juga ekonomis,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya memilah sampah sejak dari sumber. Dengan tagline “tidak dipilah tidak diangkut.”

Koswara juga berharap masyarakat dapat lebih disiplin dalam memilah sampah, sehingga proses pengangkutan dan pengolahan dapat lebih efisien dan menekan volume sampah yang dikirim ke TPA.

Ia pun memberikan instruksi kepada aparat kelurahan dan ketua satuan tugas terkait untuk memberikan laporan mengenai kondisi terkini wilayahnya dan menyusun rencana intervensi.

Koswara optimis, dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, pengelolaan sampah di Kota Bandung dapat mencapai hasil yang lebih baik.