Imbas Penertiban Bangunan Liar, Komisi III: Pemkot Harus Beri Solusi Bagi yang Terdampak

penertiban bangunan liar

Imbas Penertiban Bangunan Liar, Komisi III: Pemkot Harus Beri Solusi Bagi yang Terdampak

Prolite – Penertiban bangunan liar oleh Pemkot Bekasi memberikan dampak terhadap pelaku UMKM yang selama ini menghuni bangunan liar tersebut.

Alit Jamaludin, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi mengatakan, Pemerintah Daerah perlu memikirkan nasib para pelaku UMKM yang terdampak penertiban banguan liar ini.

Dia mendorong pemerintah untuk memberikan solusinya, semisal melakukan upaya relokasi ataupun mencarikan lokasi pengganti untuk para pedagang dan pelaku UMKM yang terdampak.

“Misalnya opsi peralihan seperti penyediaan relokasi lahan pengganti. Kalau perlu, di masing-masing kelurahan yang digunakan untuk sentrasentra UMKM, termasuk untuk para pedagang kaki lima yang terdampak gusuran,” ujar Alit dikuti dari media online RakyatBekasi.

Menurutnya, pemerintah daerah harus bisa berperan aktif dalam setiap kebijakan yang melibatkan dan berdampak langsung ke masyarakat.

Alit pun menyinggung tentang ada atau tidaknya biaya ganti rugi ataupun kompensasi yang bisa diterima masyarakat yang terdampak.

“Kalau masalah kompensasi, dikembalikan lagi ke Pemerintah. Karena pedagang-pedagang itu sudah menggunakan lahan negara yang bukan diperuntukkan. Jadi pemerintah bisa ambil langkah strategis untuk
perencanaan selanjutnya,” ujarnya.




Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi: Pengawasan Bangli Dimulai dari Camat Hingga Lurah

Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Murfati - bangli

Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi: Pengawasan Bangli Dimulai dari Camat Hingga Lurah

Prolite – Bangunan liar (bangli) diberbagai sudut kota Bekasi ditertibkan Pemkot Bekasi.
Bangunan tersebut berdiri di sekitar taman-taman Fasos Fasum hingga di daerah aliran sungai atau bantaran sungai.

Murfati Lidianto, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi berharap setelah penertiban ini, tidak ada lagi banguan liar yang berdiri.

“Setelah ditertibkan memang harus diawasi terus. Jangan sampai satu tahun lagi ada lagi,” ujarnya.

Komisi I DPRD Kota Bekasi sudah melakukan rapat bersama seluruh Camat dan lurah di Kota Bekasi. Dia meminta pengawasan yang ketat bangli oleh para camat dan lurah di masing-masing wilayah.

“Harus ketat pengawasannya. Semua kinerjanya sudah oke, sudah cukup bagus, tinggal ditingkatkan mana yang masih kurang,” tambahnya.