Cegah Perundungan, Sekolah Wajib Pantau

BANDUNG, Prolite – Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna mengaku prihatin terjadinya perundungan oleh siswa SMP kepada siswa SD beberapa waktu lalu.

Karenanya ia akan mengundang kepala sekolah untuk setiap hari menjaga prilaku anak didiknya.

“Saya sangat prihatin dengan kejadian kemarin bahwa di kota Bandung masih ada perundungan. Dalam waktu dekat saya akan mengundang para kepala sekolah,” ujar Ema saat menghadiri Penyerahan simbolis KIA bagi peserta didik SD dan SMP di SDN 001 Merdeka, Senin (12/6/2023).

Menurutnya, para kepala sekolah harus intensif mengawasi para pendidik dan anak didiknya selama kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung, termasuk saat jam istirahat.

Ema juga meminta para pendidik untuk menjalani evaluasi berkala setiap hari untuk mengetahui kendala dan kondisi saat KBM berlangsung. Dengan begitu, setiap masalah bisa dicari solusi terbaiknya.

Para pendidik sebaiknya tidak hanya menyampaikan materi-materi yang bersifat formal, tetapi juga memberikan edukasi mengenai moral dan etika terhadap anak didiknya.

“Gadget bisa saja menjadi faktor pengaruh, karena meluasnya informasi dari gadget. Guru harus mengingatkan bagaimana kita bisa Arif dan bijak dalam menggunakan gadget,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan para orang tua untuk terus bersama-sama dengan para guru menjadi teladan dan mengingatkan anaknya untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan.

“Mendorong orang tua dan juga para tokoh agama untuk terus mengingatkan bagaimana terus mendidik anak untuk menjadi generasi yang lebih baik. Juga diingatkan untuk sikap perilaku supaya tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Hikmat Ginanjar mengatakan saat ini Disdik telah melakukan pendampingan kepada korban perundungan melalui tim roots dan tim pandawa.

“Secara langsung kami Dinas Pendidikan ada tim roots atau tim anti perundungan dan tim Pandawa untuk melakukan pendampingan kepada orangtua dan siswa,” katanya.

Ia mengatakan, saat ini proses hukum terhadap pelaku perundungan masih terus berjalan. Para siswa bukan hanya tanggung jawab sekolah saja namun menjadi tanggung jawab bersama baik itu para orang tua, tokoh masyarakat.

“Kita semua harus menjadi contoh yang baik bagi anak anak kita,” ujarnya.

“Tim kami siap 24 jam bekerja melakukan pendampingan. Intinya sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan. Ini menjadi tanggung jawab semua,” imbuhnya.(kai)




4.464 Peserta Didik Dapat KIA

Peserta Didik Dapat KIA

BANDUNG, Prolite – Sebanyak peserta didik di Kota Bandung mendapat Kartu Identitas Anak (KIA) melalui program Kisanak (Pembuatan KIA Kerja Sama dengan Sekolah Anak).

Ribuan KIA tersebut diserahkan oleh Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna kepada para peserta didik di Kota Bandung di SDN 001 Merdeka, Senin (12/6/2023).

Penyerahan Kartu Identitas Anak ini merupakan bentuk komitmen Pemkot Bandung memenuhi hak anak atas identitas diri serta mengakses administrasi kependudukan.

“Alhamdulillah dalam sisi administrasi usia 0-17 tahun, negara sudah menyiapkan administrasi kependudukan. Ini sangat penting mereka diberikan KIA yang tentu fungsinya sama dengan KTP, supaya mereka tahu mereka punya identitas,” katanya.

Kota Bandung, kata Ema, tengah mengejar target pembuatan Kartu Identitas Anak dengan berbagai program. Saat ini realisasi pembuatan KIA di Kota Bandung sudah mencapai 48 persen dari target nasional sebesar 50 persen

“Kita baru 48 persen dari jumlah seluruh anak PAUD – SMP. Kita belum mencapai target nasional 50 persen. Saya minta disduk masifkan PAUD-SMP diakselerasi kita targetkan 2024 semua selesai,” ujarnya.

Ema mendorong para guru untuk terus menyosialisasikan fungsi dan manfaat Kartu Identitas Anak kepada anak didiknya.

“Sosialisasikan oleh guru kepada siswa supaya mereka tahu kartu ini penting. Kepala sekolah untuk terus mengingatkan bagaimana fungsi dari kartu ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, Tatang Mukhtar mengatakan, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, sejak akhir tahun 2016 hingga saat ini, Disdukcapil Kota Bandung terus gencar melaksanakan sosialisasi dan pelayanan KIA bagi penduduk Kota Bandung.

Hingga Juni 2023, sebanyak KIA telah di terbitkan dari total anak atau mencapai 48 persen. Untuk itu pihaknya terus melakukan akselerasi guna mencapai target nasional 50 persen.

“Insyaallah tahun ini target 50 persen akan terpenuhi. Mudah-mudahan di tahun depan kita terus akselerasi hingga mencapai 100 persen,” kata Tatang.

Disdukcapil Kota Bandung memfasilitasi pelayanan KIA dengan berbagai cara, seperti pengadaan Mepeling (Memberikan Pelayanan Keliling) KIA ke sekolah-sekolah dan lembaga terkait, layanan di Geulis (Gerai untuk Layanan Istimewa).

Selain itu ada layanan program three in one (3 in 1) dengan lembaga kesehatan seperti Rumah Sakit dan IBI (Ikatan Bidan Indonesia), hingga pelayanan KIA secara online melalui aplikasi Salaman.

Ia mengungkapkan, melalui berbagai program dan inovasi pelayanan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya para peserta didik di Kota Bandung untuk mendapatkan KIA.

“Dengan demikian, secara bertahap dokumen identitas kependudukan bagi anak di Kota Bandung dapat terpenuhi,” ujarnya.(kai)




DPRD: Penanganan Sampah di Kota Bandung Sudah Baik

DPRD, Penanganan Sampah

BANDUNG, Prolite – Menggandeng partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menangani sampah dinilai DPRD Kota Bandung adalah cara terbaik. Pasalnya menangani sampah memang harus bersama sama tidak hanya dibebankan pada satu pihak saja.

“Kami dari DPRD Kota Bandung mengapresiasi kegiatan yang telah dilakukan. Permasalahan ini harus diselesaikan oleh kita bersama,” ujar Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan dalam Sosialisasi Gerakan Kang Pisman SWK Karees di Pendopo, Minggu (11/6/2023).

Ia juga berharap, kegiatan sosialisasi Kang Pisman ini dapat diselenggarakan lebih masif. Menurutnya, ini bisa menjadi salah satu upaya penanganan sampah di Kota Bandung agar tidak terlalu bergantung pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.

“Pertama, kegiatan ini harus dilakukan secara masif. Kedua, kita harus bersama-sama dalam menangani permasalahan sampah ini,” ujar Tedy.

Senada dengan Tedy, Pelaksana Harian Wali Kota Bandung Ema Sumarna menyebut penerapan Kang Pisman adalah salah satu upaya meminimalisir agar tidak dibuang ke TPA.

“Prediksi kami, TPA Sarimukti yang sudah overload, paling lama bisa kita gunakan sampai 2025. Setelah itu apa? Tentu, penanganan sampah sejak saat ini perlu dilakukan,” ujar Ema.

Meski begitu, Ema optimis penanganan sampah di Kota Bandung dapat dilakukan. Ia berkaca pada contoh kawasan yang telah berhasil menangani masalah sampah.

Seperti misalnya di RW 12 Maleer atau di RW 02 Cipamokolan, Kota Bandung.

“Contohnya sudah ada. Tidak perlu jauh-jauh. Di RW 12 Maleer atau RW 02 Cipamokolan. Saudara kita sendiri. Jadi, mari Bapak-Ibu, kita belajar dari yang terdekat,” ajaknya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung Dudi Prayudi mengingatkan, wilayah atau kawasan yang sukses menerapkan Kang Pisman cenderung tidak mengalami masalah saat terjadi penumpukan. Seperti misalnya saat pasca Idulfitri beberapa waktu lalu.

Selain itu, Dudi juga menyampaikan saat ini 55 Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang sempat mengalami penumpukan pasca Idulfitri, kini semuanya sudah normal.

Meski begitu, kata Dudi, hal ini bukan berarti penanganan sampah selesai.

“Kita tidak bisa berleha-leha. Sebab TPA Sarimukti sudah overload. Jadi, mari terapkan Kang Pisman. Seperti sama-sama diketahui, daerah yang menerapkan Kang Pisman tidak terpengaruh apa-apa saat terjadi penumpukan sampah kemarin,” kata Dudi.(kai)




Bandung Zoo Minta Pemkot Tunda Dulu Alih Lahan

kebun binatang bandung, Pemkot Bandung

BANDUNG, Prolite – Marketing Komunikasi Bandung Zoo Sulhan Syafi’i menanggapi berita Pemkot Bandung akan ambil alih, pihak Bandung Zoo kini masih menunggu proses kasasi MA.

“Jadi kita memohon untuk tunggu dulu sebelum putusan kasasi keluar. Jadi ini bukti-bukti apakah milik kita, Pemkot, apakah pihak lain, silahkan ambil langkah.
Sekarang kan proses hukumnya masih berjalan. Jadi kalau secara prosedur hukum di negara kita pertama belum ada yang memiliki hak yang secara sah bahkan masih dalam status Kuo,” ujar Aan, Kamis (8/6/2023).

Karena masih dalam proses di MA, pihaknya meminta Pemkot menahan dulu sampai keputusan dari MA menunjukan bukti yang sah. Pasalnya proses hukum di negara ini ada tiga tahapan, satu di Kabupaten, Kota dalam hal ini di PN Bandung.

Baca Juga : Kebun Binatang Kota Bandung Segera Diambil Alih

“Naik banding di kasasi itu ada di pengadilan tinggi, nah setelah itu kita naik ke MA 14 hari kerja setelah pengadilan tinggi,” paparnya lagi.

Masih kata Aan, jadi dalam proses hukum itu harus memberi surat pemberitahuan hasil vonis dengan fakta-fakta yang baru, baru bisa menyegel.

“Tapi kita akan memberikan klarifikasi lagi. Jadi itu proses hukumnya. Sampai saat ini kita belum mendapatkan surat kalau mereka mau segera menyegel. Kita tetap akan ikuti aturan pemerintah. Jadi kalau putusan MA nanti kepada pihak Pemkot, ya mangga kita akan ikuti begitupun sebaliknya. Jadi kita akan menghormati hasil keputusan oenegak hukum di negara ini,” pungkasnya.(kai)




Kebun Binatang Kota Bandung Segera Diambil Alih

kebun binatang, bandung zoo

BANDUNG, Prolite – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandung, Agus Slamet Firdaus mengatakan, Pemkot Bandung secara sah memiliki lahan kebun binatang seluas 13,9 hektar tersebut dari berbagai bukti yang saat ini dimiliki.

Maka setelah tahapan persiapan sudah selesai, Pemkot Bandung secepatnya menyegel dan mengambil alih pengelolaan.

Seperti diketahui, Pemkot Bandung telah dinyatakan sebagai pemilik sah lahan Kebun Binatang Bandung pada 2 November 2022 lalu oleh Pengadilan Negeri Bandung.

Selain itu, Pemkot Bandung juga dinyatakan menang banding pada 14 Februari 2023 dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 08/pdt/2023/.

“Pihak Yayasan Margasatwa Tamansari yang notabene pihak tergugat III yang mengajukan kasasi sehingga Pemkot Bandung sedang merencanakan pengambilalihan kebun binatang secepatnya,” ujar Agus.

Berdasarkan data, tunggakan sewa Kebun Binatang Bandung per April 2023 sebesar atau sekira Rp17,1 miliar.

Sebagai pengingat, Yayasan Margasatwa Tamansari pada tahun 1970 telah membayar uang sewa lahan hingga 2007. Lalu pada 2008, mereka belum membayar uang sewa hingga pada 2013.

Lalu pada 2013, pihak yayasan mengajukan izin sewa. Akan tetapi izin tersebut belum dapat diproses karena pihak yayasan belum melunasi biaya tunggakan 5 tahun kebelakang.

Nilai tunggakan tersebut pun belum dilunasi hingga tahun 2023, di mana jumlahnya kini telah mencapai sekitar Rp17,1 miliar.

Selanjutnya, Agus menyebut langkah-langkah pengamanan Kebun Binatang Bandung, Pemkot akan didampingi oleh Kejati Jabar dan Korsupgah KPK-RI.

“Sejauh ini Alhamdulillah semuanya berjalan positif, dan memang ini bergantung dari SOP yang nanti akan dijalankan oleh Satpol PP,” terangnya.(kai)




Festival Mabar B2SA, Himbau Warga Makan Bergizi

Festival Mabar

BANDUNG, Prolite – Mendorong warga menerapkan makanan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggelar Festival Mabar (Makan Benar) B2SA.

Kegiatan ini bertujuan untuk menstimulan kreativitas warga dalam memanfaatkan pangan. Acara ini dihadiri oleh 650 anak usia sekolah di Kota Bandung.

“Kegiatan Mabar ini sejalan dengan visi misi Kota Bandung, yaitu meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berdaya saing. Tentunya kualitas SDM harus ada pola asupan makanan yang seimbang,” beber Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna, Senin 29 Mei 2023.

Ema mengimbau agar masyarakat, khususnya anak usia dini untuk memperhatikan pola asupan makanan. Tidak mengandalkan hanya suka makanannya saja.

“Audiensnya para pelajar di Kota Bandung, jadi jangan dibiasakan hanya mengandalkan suka makannya. Tidak melihat aspek gizi protein seimbang atau tidak. Itu yang harus diperhatikan oleh orang tua,” katanya.

Maka dari itu, Ema meminta dinas terkait untuk memberikan sosialisasi ke tiap sekolah untuk mengedukasi tentang B2SA tersebut.

“Ini sudah waktunya menerapkan hal makan makanan B2SA. Maka kami minta kepada DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) untuk mengedukasi ke sekolah soal pola makan yang baik,” tuturnya.

Menurut Ema, kader posyandu pun berperan menjadi daya dukung untuk penerapan B2SA tersebut. Pasalnya asupan gizi juga protein sangat dibutuhkan kepada bayi balita hingga ibu hamil dan menyusui.

“Posyandu ini tempat strategis, karena di dalamnya mencangkup soal pemberian makanan tambahan anak. Termasuk ibu dalam kandungannya, sehingga kualitas air susu yang diberikan itu baik,” tuturnya.

Di kesempatan itu, Ema juga menyinggung soal program Buruan Sae. Ia mengatakan, sudah ada 370 RW yang berhasil mengelola Buruan Sae.

“Bukan hanya sayuran, ada hewaninya juga seperti ikan, ayam, dan telur. Saya lihat beberapa RW bisa melakukannya,” kata Ema.

Di tempat yang sama, Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Badan Pangan Nasional, Rina Syawal mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan Pemkot Bandung. Pasalnya kegiatan B2SA merupakan salah satu upaya untuk menekan angka stunting.

“Tentunya kami ucapkan apresiasi kepada Pemkot Bandung yang telah menginisiasi kegiatan ini,” katanya.

Rina menjelaskan, dalam satu piring makan itu harus seimbang gizi hingga proteinnya.

“Konsumsi karbo yang cukup, hewaninya harus pas, juga sayurnya. Dengan adanya konsep itu (B2SA), akan mengarahkan kepada pola makan yang sehat,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar mengatakan, kegiatan tersebut sebagai upaya juga dalam keragaman mengkonsumsi pangan.

“Data Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Bandung itu 89,1 persen. Angka ini menunjukan kondisi konsumsi keragaman pangan itu masih belum dikatakan baik. Sehingga ini upaya kita mengedukasi masyarakat untuk makan sesuai B2SA,” ujarnya.(kai)




Seribu EFD Untuk Tingkatkan Potensi Pajak

Yana Mulyana - EFD

BANDUNG, Prolite – Sebanyak titik Electronic Fiscal Device (EFD) akan dipasang oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Pemasangan dilakukan secara bertahap mulai sejak 30 Januari 2023 sampai saat ini telah terpasang sebanyak 363 titik.

Kepala Bapenda Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain saat sosialisasi EFD di Auditorium Balai Kota Bandung, Selasa 11 April 2023.

“Terdiri dari 27 titik di wajib pajak (WP) hotel, 4 titik di WP parkir, 314 titik di WP restoran, dan 18 titik di WP hiburan,” papar Iskandar.

Pemasangan alat rekam transaksi online pajak daerah di Kota Bandung bertujuan untuk mendapatkan data potensi pajak secara real time, sehingga dapat dipantau dan digunakan sebagaimana mestinya.

“Ini juga bisa meningkatkan kepatuhan para wajib pajak (WP). WP daerah merupakan pelaku utama dalam pencapaian target pajak daerah,” jelasnya.

Ia membutuhkan data yang valid dari para WP. Dengan begitu, monitoring transaksi wajib pajak merupakan langkah intensifikasi dalam optimalisasi pendapatan daerah dari sektor perpajakan daerah.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, Kota Bandung khususnya dari pajak hotel, restoran, hiburan, dan pajak parkir, realisasi pada tahun 2020 terhimpun sebesar Rp416 miliar atau sebesar 25 persen dari PAD Kota Bandung.

Tahun 2021 sebesar Rp405 miliar atau 24 persen dari PAD Kota Bandung. Lalu, tahun 2022 sebesar Rp744 miliar atau 35 persen dari PAD Kota Bandung.

Baca Juga : Yana: Pejabat Wajib Laporkan Harta Kekayaan dan Pajak

Pemasangan EFD telah diawali percobaan selama tiga bulan, dari November 2022-Januari 2023. Pada saat percobaan telah terpasang sebanyak 14 titik, sedangkan untuk target pemasangan berjumlah titik.

“Kami melakukan langkah intensifikasi dengan memasang alat perekam transaksi online pajak daerah yang secara bertahap. Pada tahun 2023 menggunakan skema baru dengan maintenance oleh pihak penyedia jasa,” ungkapnya.

Menurutnya, kendala yang dihadapi dalam sosialisasi dan pemasangan EFD adalah masih ada WP yang kurang kooperatif dan menolak untuk dipasang alat tersebut. Selain itu, pemilik atau manager tidak hadir.

“Padahal WP tidak perlu khawatir akan kerahasiaan pajak. Jaminan kerahasiaan pajak ini sesuai dengan amanat UU nomor 1 tahun 2022,” akunya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan, pandemi beberapa tahun belakang memberikan dampak sosial ekonomi bagi Kota Bandung.

“Tahun 2020 terkontraksi -2,28 persen. 2022 pertumbuhan ekonominya 5,41 persen. Mudah-mudahan dengan meredanya pandemi Covid-19. Kita bisa bersama-sama bisa mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung,” harap Yana.

Ia juga mengungkapkan, rencana pemasangan alat ini relatif tidak merugikan para WP. Sebab pada dasarnya pajak merupakan uang yang dititipkan konsumen kepada para pengusaha jasa.

“Sehingga dengan terpasangnya alat ini, niat kita untuk transparan dan akuntabel bisa kita realisasikan bersama,” tuturnya.

Sementara itu, Kasatgas Pencegahan Wilayah II KPK Jabar, Agus Priyanto mengatakan, dalam hal ini, KPK juga bertugas untuk memantau data pajak harian, bulanan, dan tahunan.

“Selain itu, kami juga monitoring aktivasi alat, evaluasi perbandingan setiap bulannya, dan juga pemantauan data pajak setiap tahunnya,” ujar Agus.

Ia menjelaskan, data penerimaan pajak diperoleh dari pajak, retribusi, dan PAD lainnya. Dengan adanya alat ini menjadi salah satu upaya untuk mencegah tindak korupsi dari pembayaran pajak kepada pemerintah.(kai)




Mudik Bareng Gratis, Ini Cara Daftarnya

Mudik Bareng Gratis Kota Bandung

BANDUNG, Prolite – Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyampaikan Pemerinta Kota Bandung menggelar Mudik Bareng gratis pada musim mudik Hari Raya Idulfitri 1444 hijriah ini.

Pendaftaran Mudik Bareng sudah bisa dilakukan mulai Sabtu 1 April 2023 melalui online.

“Ada 5 rute ya yang untuk ASN oleh dishub dan dari swasta untuk masyarakat. ASN-nya bebas siapapun sama keluarganya. Maksud ASN ini, jadi punya kuota untuk asisten rumah tangganya mudik gratis,” terang Yana, di bale kota.

“Tujuan atau rutenya sendiri yakni Bandung-Jogya, Bandung-Solo via Semarang, Bandung-Cirebon via Sumedang-Majalengka, Bandung-Ciamis via Garut-Singaparna-Tasikmalaya-Ciamis, dan Bandung-Cianjur via Sukabumi,” ditambahkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Dadang Darmawan.

Baca Juga : Mudik Gratis Menggunakan Kapal Laut

Untuk jalur selatang tujuan mudik bareng yaitu Yogya, Solo, Cirebon, Sukabumi dan Ciamis. Rute pemberhentian diantaranya, Pasar Limbangan, Alun-alun Ciamis, Kebasan/Purwokerto, Kebumen, Purworejo, dan Terminal Bus Yogyakarta.

Sedangkan tujuan Solo melalui jalur utara via Semarang. Jalur pemberhentian di jalur utara di antaranya rest area Brebes, rest area Pekalongan, terminal bus Semarang, dan terminal bus Solo.

Baca Juga : Buka Pendaftaran, AHM Gelar Mudik dan Balik Bareng Honda

Rencananya, bus Mudik Bareng gratis ini berangkat dari Balai Kota Bandung pada Sabtu 15 April 2023 mendatang.

Bagi warga Kota Bandung yang ingin Mudik Bareng bisa mulai mendaftarkan diri secara online melalui .

Baca Juga : Persiapan Mudik, Cicaheum Sediakan 175 Bus

Pendaftaran dibuka mulai Sabtu, 1 April hingga 10 April mendatang atau hingga kuota penumpang terpenuhi. Selain pendaftaran online, warga juga bisa mendaftarkan diri secara offline.

Pendaftaran offline bisa dilakukan di Kantor Dishub Leuwipanjang dan Booth Boseh Alun-alun Utara Kota Bandung. Pendaftaran dibuka pada pukul WIB.

Bagi warga yang ingin mendaftar hanya perlu membawa sejumlah persyaratan. Yaitu KTP dan KK Kota Bandung, No telepon, dan vaksin dosis kedua.(kai)




20 Ton Beras untuk Operasi Pasar Pekan Depan

BANDUNG, Prolite – Untuk mengendalikan harga beras medium yang mengalami kenaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) akan menggelar Operasi Pasar Beras Medium.

Lokasi pertama yang akan menggelar Operasi Pasar Beras Medium yakni di Kecamatan Rancasari, Selasa 14 Februari 2023 mendatang. Pemkot bersama Bulog Kota Bandung akan menggelontorkan 20 ton beras.

“Kita akan melakukan operasi pasar di 30 kecamatan di Kota Bandung dan dimulai di Kecamatan Rancasari,” ujar Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung, Elly Wasliah saat menjadi narasumber Bandung Menjawab, Kamis 9 Februari 2023.

Operasi pasar ini digelar karena harga beras sudah di atas HET (harga eceran tertinggi) dan dapat menyebabkan inflasi. Nantinya, Beras akan dijual – per kilogram jauh di bawah HET yakni per kilogram.

“Ini sebagai upaya kami dalam memotong rantai distribusi. Dari Bulog langsung kepada end user (konsumen). Untuk harga masih kita rapatkan namun dalam kisaran harga per kilogram jauh di bawah HET,” katanya.

Nantinya setiap kecamatan akan dilakukan operasi pasar beras sebanyak 10 ton sehingga total untuk operasi pasar Pemkot Bandung bersama Bulog menggelontorkan 300 ton beras dalam operasi pasar.

“Untuk jadwal 29 kecamatan lainnya kami sedang rumuskan dulu bersama kewilayahan. Kami ini tempatnya dekat dengan masyarakat,” kata dia.

Operasi pasar ini hanya diperuntukkan untuk warga yang memiliki KTP Kota Bandung.

Lebih jauh, Elly memaparkan, dari hasil pemantauan di 8 pasar dan ritel, harga beras medium dipasaran kini dijual dengan harga sampai per kilogram.

“Harga acuan beras medium itu , tapi sekarang sudah merangkak bahkan sampai sampai ,” katanya.

Ia mengaku, telah melaksanakan rapat koordinasi dengan perum Bulog Cabang Kota Bandung telah mendistribusikan beras medium stabilitas pasokan harga pangan (SPHP) sebanyak 750,735 ton.

“Kami sudah mendistribusikan ke pasar di Kota Bandung bekerja sama dengan Bulog 750,735 ton sampai 6 February dengan harga dari 8300/kg dan pedagang tidak boleh menjual melebihi HET,” kata dia.

Beras medium ini dijual dalam kemasan 5 kg dengan harga untuk para pedagang. Sedangkan untuk konsumen paling tinggi dijual dengan harga

Untuk pedagang, agar bisa mendapatkan beras medium ada persyaratannya, yakni harus KTP Kota Bandung, permohonan pendaftaran tidak boleh menjual beras di atas HET dan dilarang pengoplosan.

“Semoga kenaikan harga beras ini bisa berangsur normal dengan kerja sama yang sedang kita upayakan,” harapnya.(rls/kai)




Stabilisasi Harga Beras, 500 Ton Siap Diedarkan

BANDUNG, Prolite – Kontrol stabilisasi harga beras yang beredar, Pemerintah Kota Bandung dan Bulog Cabang Kota Bandung akan menyiapkan setidaknya sebanyak 500 ton beras medium. Beras ini akan di edarkan ke pasar-pasar tradisional.

Harga beras medium di gudang Bulog Rp per kilogram (kg), untuk pedagang yang membeli langsung dan mengambil langsung. Diharapkan harga beras tersebut sampai di konsumen dapat terkontrol maksimal di harga eceran tertinggi (HET) Rp per kg. Sehingga stabilisasi harga beras ini dapat tercapai.

“Kita bekerja sama dengan Bulog sebagai stabilisator harga pangan akan menggelontorkan 500 ton beras medium ke pasar pasar di Kota Bandung dengan harga beli dari Bulog per kg dan pedagang wajib menjual seharga per kg sesuai HET dengan catatan tidak boleh dicampur. Syaratnya hanya KTP saja dan di kiosnya akan diberikan spanduknya dari Bulog,” kata Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Elly Wasliah, Kamis 26 Januari 2023.

Ia mengatakan, berdasarkan pemantauan lapangan dari 7 pasar tradisional di kota Bandung, beras medium rata-rata dijual di atas HET yakni per kg. Sementara untuk beras premium dijual dibawah HET yakni per kg.

Untuk itu, Disdagin bersama Bulog akan secepatnya mendistribusikan beras medium Bulog ke pasar di kota Bandung untuk menekan harga.

“Sesuai arahan Wali Kota, minggu ini harus sudah terdistribusikan ke pasar di kota Bandung untuk menekan harga beras medium,” kata dia.

Elly memastikan, stabilisasi harga beras dan ketersediaannya di Kota Bandung terpenuhi terutama menjelang Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.

Berdasarkan keterangan dari kepala Bulog terdapat 3000 ton beras medium sedangkan untuk beras premium ada 102 ton.

Sedangkan stok yang ada di toko retail dan swalayan yang ada di Kota Bandung 84,59 ton beras premium.

“Saat ini tidak ada kelangkaan (beras), bulan depan juga udah mulai panen, panen raya pada Maret. Belum musim panen maka ada kekurangan pasokan, upayanya tadi 500 ton kita gelontorkan mudah mudahan bisa mengendalikan harga beras medium,” ungkapnya.

Untuk menjaga ketersediaan beras medium pula, Elly akan mendorong perusahaan retail untuk menjual beras medium.

“Kita akan coba mendorong perusahaan retail untuk menjual beras medium dan dipasok oleh Bulog untuk menurunkan harga beras,” katanya.

Elly juga mengatakan, Pemkot Bandung akan menggelar Pasar Murah di 30 kecamatan dan 151 kelurahan menjelang Ramadan pada Maret 2023 mendatang.

“Pasar murah akan kita gelar sebelum Ramadan sekitar Maret paling telat minggu kedua Maret kita akan gelar pasar murah di 30 kecamatan menjelang dan pada saat Ramadan,” ujarnya.

“Ada kerja sama antara distributor Wagros (Warung Grosir) dan PKK akan menggelar pasar murah di 151 kelurahan,” imbuhnya.(**/kai)