Peresmian Ruang Publik Cikendi Sekaligus Konservasi

BANDUNG, Prolite – Ruang publik kembali bertambah di Kota Bandung, tepatnya di kawasan Cikendi Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap.

Kawasan tersebut sebelumnya sudah menjadi ruang publik untuk masyarakat, tetapi saat ini sudah dikonservasi dengan baik oleh Pemerintah Kota Bandung agar lebih nyaman dikunjungi.

Tempat tersebut diresmikan langsung oleh Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna. Kegiatan itu, dirangkaikan juga dengan peresmian Mata Air Cikendi, Selasa 18 Juli 2023.

“Hari ini saya meresmikan revitalisasi sumber mata air Cikendi, tepatnya di RT 02, RT03, RW 09 Kelurahan Hegarmanah kecamatan Cidadap. Ini penting karena air baku di Kota Bandung itu masih cukup jauh makanya pengamanan sumber mata air ini adalah keniscayaan,” beber Ema.

Ia mengatakan, menurut data, di Kota Bandung terdapat 80 mata air. Hal itu menjadi semangat untuk memelihara di kalangan pemerintah juga masyarakat.

“Di Bandung itu ada 80 mata air. Mata air sangat dibutuhkan di Kota Bandung karena masyarakat perkotaan butuh air bersih. Makanya pengamanan ini harus lebih diutamakan untuk suplai kebutuhan air bersih yang dikelola PDAM,” bebernya.

Untuk tahap selanjutnya, Ema berharap, beberapa titik lainnya yang dikembangkan agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Ema mengungkapkan, sumber air Cikendi disalurkan ke kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Jawa Barat tepatnya di Gedung Sate dan pemukiman sekitarnya.

“Gedung Sate saja sumbernya dari sini. Air yang mengalir di kawasan kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan itu sumbernya dari sini,” bebernya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung, Didi Ruswandi menyampaikan, selain pemanfaatan air, hal lainnya yang perlu dilakukan yaitu pemanfaatan ruang seperti halnya ruang publik yang baru saja diresmikan.

“Selama ini air untuk iragasi, air bersih dan sebagainya, maka ruang juga menjadi bagian dari pemanfaatan,” ungkapnya.

Ia mengatakan, ada tiga hal yang menjadi bagian dari konservasi. Ketiganya yaitu rehabilitasi, pengawetan air, dan penanaman.

Kawasan dengan luas 1600 meter persegi itu, lanjut Didi menjadi potensi sebagai hutan kota yang wajib dilestarikan bersama masyarakat.

“Ini potensinya sebagai hutan kota. Di Kota Bandung itu langka hutan kota seperti ini,” kata Didi.

BANDUNG, Prolite – Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan netralitasnya dalam Pemilu 2024. Netralitas ini disampaikan dalam deklarasi dan penandatanganan pakta integritas.

Deklarasi netralitas Aparatur Sipil Negara ini digelar saat apel yang dilaksanakan di Plaza Balai Kota Bandung, Selasa 18 Juli 2023 dipimpin oleh Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna bersama seluruh pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pengawas serta seluruh pegawai.

Seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Bandung secara bersama sama membacakan deklarasi untuk tetap menjaga netralitas sebagai ASN dalam pemilu 2024 mendatang.

Selain deklarasi, penandatanganan pakta integritas juga dilakukan oleh ASN.

Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan di tahun politik menjaga netralitas bagi Aparatur Sipil Negara menjadi hal yang wajib dilakukan.

Sanksi ringan hingga berat juga akan diberikan kepada ASN yang terlibat politik praktis jelang pesta demokrasi nanti.

“Kalau ada ASN yang melanggar ya kita tindak, ada undang-undangnya.

Semuanya ikut mengawasi dan penegakan hukum adalah keniscayaan,” Kata Ema.

“Kita harus menjadi ASN yang profesional terutama untuk menyukseskan pesta demokrasi 2024 baik itu Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak,” imbuhnya.

Ema juga terus mengingatkan kepada para ASN, selain menjaga netralitas jelang pemilu, ASN juga diminta untuk menggunakan sosial media dengan bijak dan juga tidak mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya.

“Di era sekarang pengawas bisa dilakukan oleh siapapun, oleh pengawas, penyelenggara Pemilu dan oleh masyarakat. Apapun tindak tanduk kita pasti menjadi perhatian,” ujarnya.

ASN juga harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kondusifitas Pemilu.

Ia berharap ikrar yang telah diucapkan, dilaksanakan dan diwujudkan dalam perilaku seluruh ASN Pemkot Bandung.

“Kita bisa menjadi bagian dari yang bisa mengendalikan diri kita, dan mengedukasi lingkungan terdekat untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilu,” katanya.

Berikut Ikrar Netralitas ASN Kota Bandung pada Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024:

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Pemilu 2024;

2. Mengindari konflik kepentingan tidak melakukan praktek intimidasi dan kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada calon tertentu;

3. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong;

4. Menolak politik uang dan segala segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

BANDUNG, Prolite – Tim gabungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah mengadakan operasi penertiban reklame di beberapa lokasi, termasuk di Jalan A.H. Nasution, Lodaya, dan Jalan Terusan Buahbatu pada 12-13 Juli 2023.

Kepala Seksi Penertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung, R. Satriadi Buana, mengungkapkan bahwa operasi tersebut berlangsung pada malam hari untuk menghindari kemacetan yang bisa saja terjadi.

Operasi tersebut melibatkan 68 orang serta 6 unit armada. Armada tersebut terdiri dari 2 mobil boks Tim Penertiban Reklame Kota Bandung, 1 truk dalops, 3 truk angkut, 1 mobil patroli, dan 1 unit crane.

Saat dihubungi pada Minggu (16/7/2023), Satriadi menginformasikan bahwa “Kami memulai penertiban di Jalan Lodaya pada pukul WIB. Pada lokasi tersebut, kami menertibkan reklame berukuran 4×6 meter yang berupa naskah perumahan menggunakan alat berat crane. Selanjutnya, kami melanjutkan penertiban di Jalan AH Nasution, di mana terdapat reklame neon boks berukuran 3×1 meter,”

Selain itu, Satriadi juga menyebutkan bahwa ada reklame lain yang ditertibkan di wilayah AH Nasution, yaitu neon boks berukuran 3×2 meter sebanyak dua buah dan reklame berukuran 2×0,8 meter satu buah.

Pada hari berikutnya, yaitu Kamis (13/7/2023), timnya melanjutkan penertiban dengan menertibkan reklame berukuran 2×4 meter yang berisi naskah partai politik di Terusan Buahbatu (Simpang Pasar Kordon).

Satriadi juga menjelaskan bahwa penertiban reklame ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat, Perda Kota Bandung Nomor 002 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame, dan Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 005 Tahun 2019.

“Saat melakukan penertiban reklame, semua proses berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa barang bukti hasil penertiban akan diangkut ke gudang penyimpanan barang bukti yang berlokasi di Jalan Pasirluyu.

Pemerintah Sudah Menghimbau Kepada Seluruh Parpol Terkait Reklame

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung telah mengimbau seluruh partai politik untuk mempertimbangkan aspek estetika kota saat memasang alat peraga kampanye.

Ema Sumarna, yang menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung, menekankan bahwa pemasangan alat peraga harus memperhatikan beberapa hal, termasuk penempatan yang tepat dan tidak sembarangan di tempat yang tidak sesuai.

Pada Kamis (13/07/2023), Ema menjelaskan, pemasangan yang tidak tepat dapat membahayakan masyarakat. Sebagai contoh, jika reklame dipasang secara miring di median jalan, itu dapat menggores kendaraan.

Selain itu, pemasangan di tempat yang tidak tepat, seperti di lingkungan pemerintahan, juga tidak diperbolehkan karena pemerintah harus netral. Selain itu juga tidak boleh dipasang di lingkungan TNI, rumah sakit, dan sekolah.

Oleh karena itu, ia meminta partai politik untuk bersama-sama menyetujui titik mana saja yang boleh digunakan untuk memasang alat peraga kampanye sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kesepakatan ini juga harus memudahkan petugas. Kita tidak ingin pihak kewilayahan dan petugas Satpol PP bingung saat melakukan penertiban. Kita khawatir ada potensi konflik,” tambahnya.

Ema menambahkan bahwa jumlah maksimum alat peraga kampanye juga perlu diatur agar tidak ada partai politik yang mendominasi. Ia juga berharap alat-alat kampanye tersebut tidak akan mencemari keindahan Kota Bandung, terutama di sektor-sektor wisata.

Menurut Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Parpol Dirjenpolhum Kemendagri, Rama Ardi Segara, diperlukan kesepakatan antara pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), partai politik, dan aparat penegak hukum lainnya mengenai pemasangan alat peraga kampanye.

Ia menekankan bahwa pemasangan alat peraga kampanye telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama dalam Pasal 275 dan 280. Sanksi terkait juga diatur dalam Pasal 284 ayat 1 dan 2.

“Jika ada parpol yang melanggar, sanksinya bisa berupa penurunan, pelepasan, pembongkaran alat peraga kampanye pemilu oleh Satpol PP yang telah berkoordinasi dengan Bawaslu dan instansi terkait,” tegasnya.

Selain itu, dalam kasus tertentu, izin reklame juga dapat dicabut jika isi kontennya tidak sesuai dengan peruntukan yang ditentukan dan hal-hal lain yang relevan.

BANDUNG, Prolite – Pemkot Bandung telah melakukan pembaruan teknologi analitis di sejumlah kamera pengawas atau closed circuit television (CCTV) yang terdapat di Kota Bandung.

Pembaruan ini meliputi penggunaan teknologi pengenalan wajah atau face recognition serta penghitungan kendaraan (Vehicle Counting).

Dengan adanya teknologi ini, Pemkot Bandung dapat lebih efektif dalam melakukan pemantauan dan pengawasan di wilayah kota, memberikan manfaat yang signifikan dalam hal keamanan dan penegakan hukum serta meningkatkan pelayanan publik.

Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Diskominfo Kota Bandung, Mahyudin, dalam sebuah pernyataannya di kompleks Balai Kota Bandung pada hari Jumat (14/07/2023), mengatakan bahwa;

“Dengan adanya CCTV ini, pihak berwenang dapat meminimalkan risiko kejadian teror dan juga memudahkan proses penyelidikan. Data yang dihasilkan dari rekaman CCTV tersebut dapat direkam dan disimpan di database untuk keperluan selanjutnya.”

Mahyudin mengungkapkan bahwa fitur analitis ini saat ini hanya terpasang pada beberapa CCTV yang dianggap strategis, namun ia menyatakan bahwa ke depannya teknologi ini dapat diterapkan di seluruh CCTV Kota Bandung sesuai dengan kebutuhan.

Langkah awal yang dilakukan adalah memberikan pelatihan kepada operator untuk menggunakan fitur tersebut.

Selain itu, Pemkot Bandung juga telah menerapkan teknologi NVR (Network Video Recorder) menggunakan IP kamera dengan format H264, H264+, H265, serta menggunakan kabel RJ-45 dan teknologi Ptz yang memungkinkan CCTV memiliki daya jelajah 360 derajat.

Perlu diketahui bahwa upaya percepatan pembangunan Kota Bandung menuju smart city semakin maju. Saat ini, masyarakat dapat mengakses CCTV yang terdistribusi di lebih dari 357 titik di Kota Bandung. Hal ini membantu memudahkan aktivitas dan memberikan manfaat dalam meningkatkan keamanan.

Cara mengaksesnya pun cukup mudah, yaitu dengan masuk ke halaman Google dan mencari website Pelindung Bandung, atau melalui tautan berikut: .

Disambangi Jokowi, Pedagang: Semoga Pasar Cihapit Semakin Ramai

BANDUNG, Prolite – Warga dan pedagang Pasar Cihapit Kota Bandung antusias menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Rabu 12 Juli 2023 sekitar pukul WIB.

Sejumlah warga bahkan telah menanti Jokowi sejak Selasa dini hari. Selain warga, Joko Widodo juga disambut oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna.

Dalam kunjungan tersebut Presiden RI memantau langsung harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Cihapit. Tak hanya itu, Jokowi juga memberikan Bantuan Langsung Tunai kepada sejumlah pedagang.

Salah seorang Pedagang Pasar Cihapit, Neneng (41) mengaku antusias dengan kedatangan Presiden. Baginya, ini merupakan pengalaman pertama bertemu langsung dengan Presiden.

“Saya sangat senang. Ini kali pertama saya bertemu langsung dengan pak Presiden. Saya berharap, kedatangannya di Pasar ini dapat membuat pasar ini semakin ramai ke depannya,” harapnya.

Usai mendampingi Jokowi, Plh Wali Kota Bandung Ema sumarna memastikan, harga pangan di Kota Bandung masih stabil.

“Di Bandung alhamdulillah tidak ada persoalan. Tidak ada kelangkaan komoditas, tidak ada dinamika harga naik signifikan,” terangnya.

Ema mengungkapkan, Jokowi Sempat Berbincang langsung dengan Pemilik Warung Nasi Bu Eha yang legendaris di Pasar Cihapit.

“Beliau (Presiden) Juga sempat berbicang dengan Bu Eha. Mendengarkan langsung dari Ibu Eha yang sudah menjadi langganan keluarga Presiden Soekarno,” ungkap Ema.

Usai menyapa dan memberikan bantuan, Presiden RI melanjutkan kunjungan kerjanya ke Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung.

Sebelumnya ke Pasar Cihapit, Joko Widodo bersama rombongan juga sempat menyambangi Pasar Kreatif Jawa Barat pada Selasa 11 Juli 2023 Malam.

Penerbangan Dialihkan ke BIJB Kertajati Mulai Oktober, Pemkot Bandung Dukung dan Adaptasi

BANDUNG, Prolite – Rencana Pemerintah Pusat yang akan memindahkan seluruh penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara ke BIJB Kertajati mulai Oktober mendatang, Pemerintah Kota Bandung mendukung penuh.

Untuk itu juga, Pemkot Bandung akan menyiapkan langkah-langkah adaptif agar kunjungan wisatawan ke Kota Bandung tetap tinggi.

“Kita yang di bawah pasti akan mendukung kebijakan Pemerintah Pusat,” kata Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna usai mendampingi Presiden Joko Widodo ke Pasar Cihapit, Rabu 12 Juli 2023.

Ema mengakui, rencana kebijakan tersebut mungkin tidak dapat menyenangkan seluruh pihak. Namun ia memastikan Kota Bandung harus bisa beradaptasi dengan rencana keputusan tersebut.

“Saat ini mungkin tidak menyenangkan semua pihak, tapi perlahan nanti pasti menyesuaikan,” akunya.

“Konon katanya paling telat 2 jam (perjalanan dari Kertajati ke Kota Bandung). Saya pikir, Kota Bandung tidak akan semua hilang. Siapa pun juga akan mulai beradaptasi dengan rencana ini” imbuh Ema.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan BIJB Kertajati Majalengka bakal beroperasi penuh di Oktober 2023. Sehingga penerbangan pesawat jet dari dan ke Bandara Husein Sastranegara akan dipindahkan seluruhnya ke Kertajati.

“Nantinya dimulai bulan Oktober, (Bandara Kertajati) akan operasi penuh. Artinya dari Bandara Husein Sastranegara akan digeser ke Kertajati, utamanya untuk yang pesawat jet,” ungkap Jokowi saat berkunjungan ke BIJB Kertajati.

Jokowi juga mengatakan, saat ini BIJB Kertajati sudah terhubung dengan Tol Cisumdawu. Dengan begitu perjalanan masyarakat, khususnya dari Kota Bandung akan makin singkat dan lebih mudah ke Kertajati.

“Plus ini telah selesai dan diresmikan tol Cisumdawu, sehingga jarak tempuh antara Bandara Kertajati dan Bandung hanya kurang lebih 1 jam ini juga akan mempercepat perkembangan Bandara Kertajati,” beber Jokowi.

BANDUNG, Prolite – Pembangunan Rusun Cisaranten, Kecamatan Arcamanik merupakan program Pemkot Bandung bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan badan usaha lain untuk menyediakan hunian murah bagi warga Bandung.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Haryo Bekti Martoyoedo mengatakan, berbagai fasilitas akan dibangun di Rusun (Rumah Susun) Cisaranten Bina Harapan.

Beberapa fasilitas yang rencananya dibangun di Rusun Cisaranten Bina Harapan, di antaranya:

1. Area kesehatan dan mushola
2. Area Komersil dan Pertokoan
3. Fasilitas bersama indoor dan outdoor
4. Area Hijau
5. Jogging track
6. Day Care
7. Area bermain anak
8. Lapangan Olahraga

“Dengan jumlah unit yang cukup banyak harus dibarengi dengan berbagai fasilitas umum, sosial dan tentunya bagaimana mengelola sampahnya dan berbagi fasilitas lain,” kata dia, Sabtu 8 Juli 2023.

Rencananya, Rusun Cisaranten Bina Harapan akan dibangun sebanyak 6 tower dengan 10-11 lantai. Pembangunan dimulai tahun 2024.

Ada empat tipe unit yang akan disediakan. Pertama, tipe studio seluas 24 meter persegi. Lalu, tipe kedua yakni satu kamar tidur, luasnya 24 meter persegi.

Kemudian tipe ketiga yakni dua kamar tidur, luasnya 27 meter persegi. Keempat, ada tiga kamar tidur dengan total luas 36 meter persegi.

Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan juga menyediakan unit khusus bagi difabel.

Harga per unitnya terjangkau mulai dari Rp250 juta-Rp380 juta, tergantung tipe. Cicilannya pun terhitung ringan serta akan mendapatkan subsidi pembiayaan dari pemerintah bagi yang memenuhi syarat.

“Untuk MBR Pemerintah memberikan fasilitas bantuan, masyarakat bisa meminjam KPR dengan suku bunga 5 persen itu salah satu skema yang diberikan dengan uang muka seringan mungkin,” katanya.

Haryo juga menyebut saat ini Kementerian PUPR tengah mengusulkan untuk bebas PPN kepada Kemenkeu agar semakin terjangkau.

Saat ini Kementerian PUPR juga tengah menyiapkan studi kelayakan dan menginventarisasi calon pembeli Rusun.

“Saat ini bagaimana mencari siapa yang akan menghuni untuk masyarakat berpenghasilan tertentu, wajar dalam investasi harus ada survei pembeli atau penghuninya. Kita sekarang menyiapkan tahun depan (2024) mulai kontruksi dan dimanfaatkan tahun 2025,” ungkapnya.

Berikut Kriteria Calon Penghuni Rusun Cisaranten:

1. Rumah Susun ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan Rp4 juta sampai Rp8 juta.
2. Berkewarganegaraan Indonesia
3. Tercatat sebagai penduduk di Kota Bandung
4. Belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah terkait pembiayaan kepemilikan rumah dan/atau pembiayaan pembangunan rumah swadaya.

Bagaimana menarik kan? Tunggu apalagi bagi warga yang berminat dapat mengisi survey di bawah ini

Pastikan data-datanya benar, agar dapat dihubungi kembali dan menjadi salah satu penghuni Rusun Cisaranten Bina Harapan saat konstruksi selesai pada tahun 2025 mendatang.

Hunian Murah Bagi Warga Bandung Berupa Rumah Susun Di Kawasan Cisaranten

BANDUNG, Prolite – unit hunian murah bagi warga Kota Bandung akan disediakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakya (PUPR) dan badan usaha lain.

Hunian murah tersebut berupa apartemen atau rumah susun di kawasan Cisaranten Bina Harapan, Kecamatan Arcamanik.

Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, Pemkot Bandung berkomitmen untuk membantu pembangunan rusun bisa terealisasi dan termanfaatkan sebaik-baiknya untuk memberikan rumah layak bagi warga Kota Bandung.

“Ini adalah bagian kontribusi Kota Bandung melalui pengelolaan air bersih dan limbah serta kemudahan perizinan. Ini garansi, saya kontrol betul,” kata Ema saat membuka Bandung Properti Industri Expo di Paris Van Java (PVJ), Sabtu 8 Juli 2023

“Lahan pemakaman pun kita pikirkan oleh pemerintah kota. Kami juga siap menjadi fasilitator dengan pihak lain untuk keperluan lainnya,” imbuhnya.

Ema juga mengajak seluruh warga Kota Bandung untuk memanfaatkan peluang untuk mendapatkan hunian murah dengan harga terjangkau melalui Rusun Cisaranten.

“Kami mengajak masyarakat memanfaatkan peluang ini sebaik baiknya, kami mencoba semaksimal mungkin dengan data terverifikasi, ini untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Rencananya Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan akan dibangun sebanyak 6 tower dengan 10-11 lantai dan akan selesai pada 2025 mendatang.

Ada empat tipe unit yang akan disediakan. Pertama, tipe studio seluas 24 meter persegi. Lalu, tipe kedua yakni satu kamar tidur, luasnya 24 meter persegi.

Kemudian tipe ketiga yakni dua kamar tidur, luasnya 27 meter persegi. Keempat, ada tiga kamar tidur dengan total luas 36 meter persegi.

Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan juga menyediakan unit khusus bagi difabel.

Harga per unitnya terjangkau mulai dari Rp250 juta-Rp375 juta, tergantung tipe. Cicilannya pun terhitung ringan serta akan mendapatkan subsidi pembiayaan dari pemerintah bagi yang memenuhi syarat. Rumah Susun ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan Rp4 juta sampai Rp8 juta.

Rumah susun ini akan dibangun dengan skema Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) yaitu kepemilikan rumah susun terbatas selama 60 tahun yang dapat diperpanjang selama 30 tahun sebelum dikembalikan kepada pemerintah pada akhir masa SKGB.

Lokasinya strategis dekat dengan pusat Kota Bandung, dekat dengan jalan A.H Nasution. Mengusung tema bangunan gedung Hijau dengan view riverside yang ekonomis dan ramah lingkungan

Hunian murah Rusun Cisaranten rencananya akan dibangun mulai tahun depan. Skemanya Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) antara pemerintah pusat dengan badan usaha.

Jika ada warga Bandung yang tertarik untuk lirik-lirik lebih jauh, bisa datang ke Pameran Properti yang sedang berlangsung di Paris van Java Mal pada 8-16 Juli 2023. Stan Rusun Cisaranten Bina Harapan ada di booth 31 dan 32. Jangan lupa mampir ya warga Bandung.

Pembangunan Jalur Bus Rapid Transit di Kota Bandung Dimulai 2024

BANDUNG, Prolite – Direncanakan tahun 2026, Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya yang didanai Bank Dunia melalui pemerintah pusat mulai beroperasi.

Pembangunannya sendiri akan dimulai tahun 2024 mendatang.

Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dhani Gumelar menyampaikan Tahun depan (2024) pihaknya akan mulai menyiapkan infrastrukturnya.

“Seperti jalur khusus, selter, dan sarana pendukung lainnya karena memerlukan infrastruktur khusus, jadi proses pembangunannya memang cukup lama. Kurang lebih tiga tahun,” jelas Dhani di Balai Kota Bandung, Rabu 5 Juli 2023.

Bus Rapid Transit Bandung Raya akan menghubungkan lima daerah, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.

Ia memaparkan, ada 20 jalur yang akan dilintasi BRT tahun 2026. Di antaranya:

1. Kebon Kalapa – Cibiru PP
2. Kebon Kalapa – Ledeng PP
3. Leuwipanjang – Dago PP
4. Leuwipanjang- Dago (via Dipatiukur) PP
5. Elang – Riau PP
6. Padjajaran – Antapani PP
7. Cibaduyut – Alun-alun PP
8. Stasiun Padalarang – Alun-alun PP
9. Stasiun Cimahi- Cicaheum PP
10. Ledeng- Terminal Antapani Pp
11. Leuwipanjang-Tegalluar PP
12. Stasiun Hall- Tegalluar PP
13. Leuwipanjang-Soreang PP
14. Leuwipanjang – Jatinangor PP
15. Baleendah – Leuwipanjang PP
16. BEC- Baleendah PP
17. Sarijadi -Antapani PP
18. Lembang – Ledeng (Ext) PP
19. KBP – Stasiun Padalarang PP
20. Baleendah- Banjaran (Ext) PP

“Titik integrasinya di Cimahi, Stasiun Padalarang, dan Stasiun KCJB Tegalluar,” ujarnya.

Rencananya sebanyak 450 bus yang akan beroperasi. Dalam sehari, estimasi penumpang yang bisa ditampung BRT sebanyak orang.

“Sebenarnya kita akan uji coba juga untuk operasional lebih cepat di tahun 2025, tapi itu baru 50 persen dulu. Lalu tahun 2026 kita coba 70 persen. Di tahun 2027 harapannya sudah bisa 100 persen,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, dengan mengasumsikan peningkatan koridor setiap tahun, kebutuhan pembiayaan pihak ketiga akan meningkat terus sampai tahun kelima. Oleh karena itu, ada skema besaran pembiayaan yang harus dikeluarkan APBD Kota Bandung.

Menurutnya, perkiraan Public Service Obligation (PSO) Kota Bandung tahun 2025 nanti sebesar Rp64,1 miliar. Tahun 2026 sebesar Rp122,4 miliar. Lalu tahun 2027 sebesar Rp151,7 miliar.

Sementara itu, Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna menyampaikan, Pemerintah Kota Bandung akan memberikan dukungan penuh untuk mengimplementasikan Bus Rapid Transit, terutama terhadap beberapa isu yang terjadi di lapangan.

“Seperti kita akan lakukan pembenahan parking on street, fasilitas pejalan kaki, pedagang kaki lima, pertokoan, dan pasar di sepanjang koridor,” ungkap Ema

“Kita sediakan dan revitalisasi terminal agar dapat difungsikan sebagai start/end station BRT. Lalu koordinasi dengan setiap dinas dan instansi terkait di lingkup Kota Bandung untuk implementasi koridor BRT,” imbuhnya.

Selain itu, Pemkot Bandung juga fokus pada penambahan dan implementasi rute feeder Bus Rapid Transit yang inklusif. Rute feeder harus disesuaikan dan terintegrasi dengan rencana Rute BRT, agar tidak terjadi overlapping.

“Rencana rute feeder dapat dijadikan hanya sebagai pilot project dalam masa transisi, namun harus disesuaikan dengan implementasi rute Bus Rapid Transit, harus terintegrasi menjadi satu sistem dengan rute BRT. Kita desainkan armada feeder yang mendukung inklusivitas dan keamanan bagi pengguna,” ucapnya.

Dishub Diminta Kaji Penerapan Parkir Berlangganan

BANDUNG, Prolite – Upaya memaksimalkan potensi pendapatan asli Daerah melalui retribusi parkir, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah mengkaji kebijakan penerapan sistem berlangganan di Kota Bandung.

Untuk itu Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna menginstruksikan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung untuk melakukan kajian mendalam terkait penerapan sistem berlangganan tersebut.

“Kalau berbicara potensi parkir seharusnya kita mempunyai target pendapatan yang luar biasa. Saya minta Dishub maksimalkan strategi untuk bagaimana kita mewujudkan rencana penerapan sistem berlangganan,” kata Ema saat menjadi Pembina Apel Mulai Bekerja di Balai Kota Bandung, Rabu 5 Juli 2023.

Ema menilai, apabila parkir berlangganan tersebut diberlakukan maka akan meningkatkan potensi pendapatan parkir lebih dari persen.

“Karena parkir berlangganan ini menurut saya akan mendongkrak mungkin di atas persen kalau serius. Karena jumlah kendaraan roda empat dan dua di Kota Bandung itu luar biasa,” kata dia.

Data menunjukan jumlah kendaraan di Kota Bandung untuk roda empat mencapai 500 ribu kendaraan sedangkan untuk roda dua mencapai 1,7 juta kendaraan.

“Nanti kalau kita konversi misalnya roda empat 200 ribu per tahun, kemudian 50-100 ribu per tahun untuk roda dua sudah jelas ada angka kasar sudah 200 milyar potensi retribusi dari parkir,” katanya.

Ema menyebut potensi retribusi ini harus sangat dimanfaatkan. Menurutnya, dengan penambahan pendapatan maka dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menggulirkan berbagai program.

“Tentunya ini satu peluang yang sangat luar biasa, saya minta dibahas serius oleh Dishub karena ini jadi bagian strategi yang signifikan pada saat kita ingin mendongkrak pendapatan,” ujarnya.

“Pada hakekatnya ini untuk kepentingan kebutuhan belanja untuk urusan wajib layanan dasar maupun urusan wajib non layanan dasar, termasuk juga ada tugas lain yang biasa diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi yang dilaksanakan oleh pemerintah kota,” imbuhnya.