TPA Sarimukti Masih Dibatasi, Pemkot Bandung Terpaksa Buat TPS Sementara di Gedebage

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengungkapkan TPA Sarimukti masih di batasi, terpaksa akan memanfaatkan lahan seluas 25 hektare di Gedebage sebagai tempat pembuangan sampah sementara.

Lokasi tersebut merupakan lahan yang sebelumnya sempat direncanakan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Tepatnya seputaran Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), di Jalan Pendamping Tol (Arah Babakan Sayang) Kelurahan Rancanumpang, Kecamatan Gedebage.

Hal itu diungkapkan oleh Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna saat meninjau lokasi, Rabu 6 September 2023.

“Kita ada lahan di sini 25 hektar milik Pemkot. Ini akan jadi lokasi tempat penampungan sementara,” ujarnya.

Ema mengungkapkan, saat ini Kota Bandung masih kesulitan untuk mencari lokasi pembuangan sampah. Hal itu karena kondisi TPA Sarimukti yang masih terjadi kebakaran.

“Darurat sampah masih berlaku, dan kita bicara ideal TPA Sarimuki itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Hingga kemarin (Selasa 5 September 2023) asap masih pekat (di TPA Sarimukti). Pembakaran itu masih ada, karena kedalaman sampah 50 meter,” ungkap Ema.

“Dampaknya, ritasi bukan bertambah, tetapi kita semakin dibatasi. Biasanya 241 ritasi, sekarang hanya 89 ritasi. Kalau itu terjadi setiap hari artinya tetap sampah 600-700 ton yang tertahan, itu kalau sehari,” imbuhnya.

Ia menerangkan, skema di tempat yang akan dijakdikan TPS sementara, tidak dikubur seperti di Tegalega, namun di buang seperti biasa.

“Lahan yang digunakan ini 2 hektar. Rencana 1 sampai 2 hari pengerjaan lahan ini akan selesai, jadi setelah itu sampah bisa dibuang ke sini,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemkot Bandung pun telah membuat TPS Sementara di Tegalega dan Pasir Biru.

Di luar itu, Ema meminta para camat untuk mengedukasi masyarakat untuk memilah dan memilih sampah, juga melibatkan pemlung untuk memilih sampah anorganik.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Salman Faruq mengatakan sekeliling kawasan yang akan dijadikan TPS Sementara, akan dipasang pagar menggunakan bahan seng.

“Di sini tidak ada pohon yang ditebang, sekeliling ini akan ditutup. Kita mau mengukur luas yang akan di gunakan ini. Luasnya sekitar 2 hektar,” ungkapnya.

Rencananya, kegiatan pembuangan sampah akan dilakukan akhir pekan ini. Setelah pemasangan pagar rampung.

“Kita operasikan setelah siap, 1 atau hari siap. Hari berikutnya Sabtu mulai bisa dibuang ke sini. Ini luasnya 2 hektar, kerena bukan untuk pembuangan sampah saja, tapi kebutuhan manuver kendaraan,” bebernya.

Masalah Sampah di Kota Bandung Belum Usai, TPA Sarimukti Perlu Dikaji Ulang

BANDUNG, Prolite – Permasalahana sampah di Kota Bandung belum usai, kini sebagian area di TPA Sarimukti sudah dibuka untuk penerimaan sanpah Bandung Raya.

Meski area TPA Sarimukti sudah dibuka kembali namun bukan berarti masalah sampah di Kota Bandung yang menumpuk sudah selesai, nyatanya masih banyak tumpukan sampah yang berserakan di pembuangan sementara di masing-masing wilayah.

Diketahui TPA Sarimukti beberapa waktu lalu mengalami kebakaran hebat selama sepekan lebih, karena masalah itulah TPA Sarimukti di tutup sementara.

Berdasarkan hasil rapat, ada zona darurat yang bisa digunakan untuk pembuangan sampah. Pembuangan pun sudah dibuka sejak Jumat (1/9) kemarin.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jabar Prima Mayaningtias menuturkan ada satu zona yang memungkinkan bisa digunakan untuk menampung sampah di Kota Bandung. Namun, kuotanya hanya untuk 8 ribu ton saja.

“Karena ada 3 zona yang kita anggap memungkinkan. Nah Dari ITB kemarin setelah melihat ke lokasi, kami masih ada sedikit space untuk ton yang bisa kita cari coba yang ada di zona satu diatas, itu jauh dari kebakaran tapi memang sedikit sekali space itu,” kata Prima saat dikonfirmasi.

Namun untuk rencana membuka kembali TPA Sarimukti memang ada namun perlu mengkaji ulang untuk kesiapan di lapangan.

Bahkan hingga kini Kepala Dinas Lingkungan Hidup masih belum menandatangani surat pengajuan untuk membuka kembali TPA Sarimukti.

Karena TPA belum kembali dibuka maka Pemerintah Kota Bandung putar otak. Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna bahkan terus berupaya agar aliran pembuangan sampah terus dilakukan dan tak menumpuk di TPS.

Dari 135 TPS di Kota Bandung, kini seluruhnya sudah mengalami overload. Tumpukan sampah pun mudah ditemukan. Ia juga menyayangkan sudah banyak titik penumpukan sampah di Kota Bandung oleh warga sekitar di tepi jalan.

“Saya mohon maaf karena mungkin banyak orang yang kurang nyaman selama beraktivitas di kota Bandung. Sebagaimana diketahui, saat ini Bandung sedang darurat sampah karena musibah,” kata dia.

“Hari ini alhamdulillah kami tadi berkomunikasi dengan Kasdam III/Siliwangi, Brigjen Agus Saepul bahwa di Pasir Impun ada lokasi yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Tadi petugas kami dan petugas dari Kodam sedang ke Pasir Impun, ada lokasi yang mudah-mudahan bisa kita manfaatkan sambil kita lakukan tindakan konvensional. Seperti penggalian lubang-lubang di aset Pemerintah Kota di Tegallega untuk mengubur sampah organik jadi untuk komposting,” tambah Ema.

Sejak Selasa (29/8), Pemkot Bandung juga telah menggali lubang-lubang untuk mengubur sampah organik sebagai bagian dari komposting di sana. Ia pun memastikan bahwa sampah anorganik tidak akan ditimbun di sana.

Masalah Sampah Berhasil Diselesaikan Oleh Warga RT 04 Kelurahan Arcamanik

BANDUNG, Prolite – Berhasil menyelesaikan masalah sampah bahkan warga di RT 04 RW 09 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik ini kekurangan sampah organik, membuat Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan ingun meninjau kegiatan pengolahan sampah disana.

“Kebetulan saya hari ini berkesempatan bertemu dengan warga di RW 10 Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik,” ujar Tedy.

Tedy mengatakan sangat mengapresiasi warga yang mau menyiapkan lubang pembuangan sampah organik di lahan kosong di sekitar rumahnya. Sehingga bisa mengurangi produksi sampah di Kota Bandung.

“Apa yang dilakukan oleh warga di sini, sudah sesuai dengan program Pemkot Bandung untuk mengurangi masalah sampah dalam kondisi darurat sampah sekarang. Yaitu dengan membuat kubang untuk menimbun sampah organik,” paparnya.

Kepada seluruh warga Kota Bandung, Tedy menyampaikan harapannya, agar bisa mengolah dan memilah sampah sehingga menajdi kebiasaan. Hal ini yang sementara bisa dilakukan pemkot Bandung untuk mengurangi masalah sampah.

“Karena ini merupakan langkah yang paling efektif dan mudah untuk mengatasi darurat masalah sampah sekarang,” jelasnya.

Selain di RW 10, Tedy juga berkesmpatan melihat RW 09 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik, di mana mereka mengolah sampah organik menjadi komoditi yang bisa dimanfaatkan, seperti menjadi eco enzim, sabun cuci dan lain sebagainya.

Lewat tempat yang diberinama Kampoeng Takakura, warga memamerkan bagaimana cara mereka mengolah sampah organik menjadi barang yang lebih berguna.

“Saya akan memberikan rekomendasi, agar banyak wilayah yang belajar ke Kampoeng Takakura ini. Sehingga di sini bisa dijadikan percontohan kan,” katanya.

Selain itu, baik warga RW 10 dan RW 09 mempunya mesin pencacah, yang bisa mengolah sampah menajdi bubur magot.

Bahkan untuk RW 09 kerap kekurangan sampah organik, sehingga harus meminta sanpah dari rumah makan setempat.

Hal itu dipertegas oleh Camat Arcamanik Willy Yudia Laksana, yang mengatakan bahwa warga Kelurahan Sukamiskin menggunakan lahan kosong bantaran Sungai Cironggeng, untuk temapat pengolahan sampah.

“Salah satu upaya pengolahan sampah yang dilakukan warga adalah dengan membuang sampah organik ke lobang yang digali di bantaran Sungai Cironggeng. Lubang yang digali sedalam dua metere tersebut sekarang sudah ada di beberapa titik. Khusus di RW 10 saja, ada sekitar 10 titik dan kami upatyakan akan bertambah dalam waktu dekat ini,” jelasnya.

Menurut Willy, kesadaran warganya dalam memilah dan mengolah sampah sudah sangat baik. Salah satu indikatornya, adalah berkurangnya tumpukan sampah di TPS di wilayahnya.

“Walaupun memang ada tumpukan sampah di TPS, namun tidak sampai meluber. Itu menunjukkan bahwa masyarakat bisa mengolah sampah sendiri di rumah,” tambahnya.

Untuk kawasan bebas sampah (KBS) di wilayahnya, Willy mengatakan dari 54 RW yang ada di wilayahnya sudah 22 RW yang amsuk dalam kategori KBS.

“Mudah-mudahan tahun depan bisa bertambah, bahkan targetnya bisa semua RW menajdi KBS,” terangnya.

Disinggung mengenaui upaya mengatasi kondisi darurat sampah di Kota Bandung, Willy mengatakan pihaknya tengah melakukan patroli sampah, di mana petugas dibagi menajdi tiga sift, dan memastikan tidak ads ampah yang dibang di jalanan.

Sebanyak KK Terdampak Citarum Harum Dapat Bantuan Rp 6 Miliar dari Pemkot Bandung

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyerahkan Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi KK Warga Terdampak Program Citarum Harum dengan total bantuan sebanyak .

Para penerima tersebut tersebar di 5 Kecamatan yakni  Kecamatan Antapani, Arcamanik, Batununggal, Bojongloa Kidul dan Rancasari.

Bantuan tersebut diberikan langsung Plh Wali Kota Bandung di Balai Kota Bandung, Kamis 31 Agustus 2023.

Atas hal itu, Ema mengatakan bantuan tersebut diberikan kepada warga terdampak penataan bantaran sungai program Citarum Harum. Warga Terdampak menerima bantuan bervariasi mulai dari Rp1,8 juta sampai Rp7,2 juta.

Lahan tersebut, ujar Ema, telah disulap menjadi lahan terbuka yang produktif dan ruang publik bagi masyarakat seperti Ciko Arena 1 sampai 5 di Kecamatan Batununggal dan Cipamokolan Arena 1 di Kecamatan Rancasari.

“Paling utama dari lahan yang tidak produktif kita optimalkan dan itu bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk kepentingan lain apakah itu untuk sarana pariwisata lokal apakah itu untuk berolahraga apakah itu untuk berkumpul warga masyarakat,” kata Ema

Ema menghaturkan terima kasih kepada warga masyarakat terdampak yang telah bersama membantu Pemerintah dalam penataan bantaran sungai program Citarum Harum. Ia berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi warga yang terdampak

“Mudah-mudahan ini benar-benar memberikan manfaat bagi warga masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Bandung Rizki Kusrulyadi mengatakan, bantuan sewa rumah tinggal sementara bagi warga Kota Bandung yang terdampak program cinta harum merupakan sebuah bentuk kolaborasi antara Lembaga legislatif dan eksekutif Kota Bandung dalam mewujudkan pelayanan dasar dalam urusan bidang perumahan.

Warga terdampak menerima bantuan langsung melalui transfer langsung melalui rekening Bank BJB.

“Sehingga ini tentunya akan langsung diterima kepada para penerima bantuan dari seluruh Kelurahan yang terdampak,” ujarnya

Atas hal itu, Ayo Suryono selaku warga terdampak Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada Pemkot Bandung atas bantuan yang diberikan.

“Dengan cairnya bantuan ini sangat membantu kami, mudah mudah berlanjut jangan hanya setahun. Kami ucapkan banyak banyak terima kasih,” ungkapnya.

Titik Tumpukan Sampah Dimana-mana, Pemkot Bandung Cari Lahan untuk TPS

BANDUNG, Prolite – Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Iman Lestariyono membenarkan titik tumpukan sampah kini terlihat dimana-mana.

Karenanya Iman mendorong Pemkot Bandung segera mengeluarkan berbagai kebijakan dimana setiap kebijakan itu selaras dengan anggaran terutama untuk mengeluarkan anggaran biaya tak terduga (BTT) guna penanganan kedaruratan sampah.

“Sebetulnya kemarin sudah didorong pembahasan perubahan tapi dengan kejadian ini harus lebih cepat,” tegas Iman saat dihubungi.

Karena kalau dari anggaran biasa kata Iman itu kecil. Selain mendorong anggaran, pihaknya pun mendorong

(TPST).

“Kota Bandung ini belum berani investasi terkait dengan sampah. Karena kalau kita punya 1000 meter persegi paling tidak lahan dengan TPST itu ada beberapa titik insyaallah selesai lah sampah organik,” ucapnya.

Dan yang harus didorong lanjutnya,  masyarakat harus bisa menyelesaikan sampah dilevel rumah. Terlebih  kebijikakan tersebut dari dulu.

Hanya sayangnya kata Iman, semua tidak serius baik dari pemerintah kota maupun masyarakatnya. Belum bisa merubah habit, nah kedepan, mau tidak mau harus dipaksakan memilih dengan catatan harus difasilitasi oleh pemerintah.

Iman juga berharap pada APBD perubahan, DLH bisa segera membuat perlengkapan untuk masyarakat.

“Kalau dulu lobang biopori, loseda itu sebetulnya mungkin pekarangan rumah satu rumah bisa  misal punya dua saja sebetulnya bisa selesai nah kalau yang tidak punya  pengarangan berarti ini kan harus ditarik ke skala yang lebih luas apa skala RT atau RW atau skala kelurahan kecamatan,” ungkapnya.

Begitupun dibeberapa jalan yang memungkinkan atau sering kali ada terjadi titik genangan air dimungkinkan dibuat lubang bio pori sekaligus dipakai untuk membuang sampah organik.

“Hanya pengalaman yang lalu waktu jaman RK itu, ya tidak dirawat lubang bio pori itu gak dirawat, bahkan isinya macem-macem. Ini mah harus bareng-bareng gak bisa sendiri, jadi pemerintah memfasilitasi mendorong kemudian juga dari masyarakat harus turun semua aparat juga memandu,” tandasnya.

Masih kata Iman, susahnya pengolahan sampah mandiri secara sosialisasi dan edukasi belum maksimal, karena seolah-olah masih menggangap sampah harus dibuang jauh-jauh dari rumah.

Lalu alasan pekarangan, dan riweuh (ribet,red) menjadi kendala sulitnya mengolah sampah mandiri.

“Ini bukan sesuatu yang mudah tetapi dengan kondisi ini masa sih kita gak sadar-sadar, saya pikir penyadaran sosialisasi harus terus dari dinas terkait juga harus memfasilitasi harus dilakukan juga pengawasan kerja bareng ini kalau dibeberapa tempat itu harus melibatkan swadaya masyarakat, karena itu berpotensi dan menghasilkan,” ucapnya.

Belum terkait  restribusi sampah, Iman menilai di Kota Bandung masih kecil dan kalaupun dinaikin sedikit akan menganggap mahal.

Sehingga akan lebih adil dikelola oleh masyarakat sendiri, selain jadi ada mata pencaharian buat sebagian masyarakat  juga merasa ada keterbukaan semua pengolahan sampah itu selesai dibawah.

Masih kata dia  ada 8 hal yang bisa dilakukan, namun Iman hanya menyebutkan dua diantaranya yakni pemerintah harus membuat regulasi walau tidak bisa perda atau perwal karena tidak adanya wali kota.

“Jadi rada nanggung tapi Plh tidak masalah, ini kan kondisi kedaruratan. Saya tidak tahu pas nya apa, surat edaran,  surat himbauan, atau apa. Tapi Plh dan dinas terkait bisa langsung,  kita gak bisa menahan sampah itu malah menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

“Anggarkan sejumlah dana untuk fasilitasi masyarakat, kalau perlu pergeseran lakukan karena darurat gunakan dana BTT. Kaji sepakati BTT tinggal dipertimbangkan apa yang akan dilakukan misal TPST, alat memang perlu diadakan tapi tidak mahal untuk kelola sampah organik. Regulasi Kang Pisman harus dikuatkan, dari sekian ton sampah 1/2 adalah  sampaj organik, itu kelola dipisahkan nanti warga bisa ambil.  Cek ke lapangan kalau  satu RW 400 umpi dibuat 1 rw dikasih loseda dan bio pori bisa selesaikan sampah dari 2 3 rumah, libatkan perusahaan juga saya yakin mereka mau,” tutupnya.

Sementara itu Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan pihaknya akan melanjutkan usaha berikhtiar, mencari lahan guna TPS.

Namun sementara itu, Pemkot Bandung membuat lobang-lobang di Lapangan Tegallega peruntukan khusus  sampah  organik

“Ada sampah daun itu kan setiap hari terproduksi dari taman-taman yang ada di Kota Bandung, tapi kan mudah dan tidak terlalu berat nanti kita kuburkan justru jadi pupuk, di tambah sampah sampah bekas makanan yang di sebut secara umum organik, jadi kalo anorganik tidak ada yang di kubur,” tegasnya.

Sampai menunggu ada solusi tepat, Pemkot Bandung kata Ema setiap hari akan menimbun sampah-sampah organik dan dedaunan. Lobang itu nantinya dikasih jarak setengah meter untuk nanti ditutup lagi, kemudian akan mencari titik yang lain.

“Kan ini tidak akan menimbulkan bau apapun kalo sudah di kubur mah, kalo sekarang kita ekstrem justru di tumpuk yang organik pasti akan menimbulkan dampak bau, kita juga menyadari itu. Nah yang anorganik kita akan undang para pemulung dari pada mereka jalan-jalan di kota mending di tarik kesini, saya perintahkan dari DLH mana yang ada nilai ekonominya, silahkan di bawa sama mereka, yang residiu nya memang masih urusan kita nanti kita pikirkan, dan kita berdoa mudah-mudahan Sarimukti katanya hari jumat sudah bisa operasional,” harap Ema.

Selain membuat lubang Ema pun mengkui bahwa hari ini  sedang penjajakan ke TPA Pasir Impun, ia sudah menugaskan Sekdis DLH.

“Tadi pagi alhamdulillah saya sudah berkomunikasi dengan pa Kasdam Brigjen Agus konon katanya sekarang sedang di lapangan, ini fotonya sudah saya terima, mudah-mudahan itu layak, kalo itu layak untuk pembuangan sementara, ini kita kan sudah mulai ada jalan keluar dan sekarang sampah-sampah yang ada di pinggir jalan yang ekstrem sedang bertahap seperti sekarang siang ini saya minta bereskan,” tuturnya.

Bahkan tumpukan yang di jalan Ahmad Yani Cineunying Kidul akan ditarik, sedang untuk yang di jalan Jamika diakuinya sudah beres.

“Nanti, kalau ini sudah ada pengangkutan, yang di Tegalega akan di angkut ke Sarimukti, dari pada semua ini numpuk di jalan, karena TPS kan sekarang sudah gak sanggup  menampung, dan  masyarakat mengelola sendiri dirumah juga perlu proses. Tetapi kita terus dorong masyarakat mandiri sesuai kemampuan,” imbuhnya.

Camat dan Lurah pun kata Ema sedang didorong, supaya terus edukasi masyarakat supaya bisa menangani permasalahan di wilayah semaksimal mungkin.

Lobang yang disiapkan di Lapangan Tegalleg sendiri, saat ini baru ada enam, dan bila di sebelah utara masih ada ruang akan digali lagi.

Dan untuk rencana pembangunan PLTSA diakui Ema, pihaknha  sudah berkirim surat ke PT Brill tapi belum ada jawaban.

“Kan masih bril yang memenangkan, ini akan diteruskan atau tidak? intinya gitu, kalau tidak tentunya kita berharap yang pertama yang Legok Nangka saya dengar dari pak Gubernur itu sekitar dua tahun 2025 nunggunya saya juga belum tentu masih hidup kita tidak tahu. Kita juga sudah ada penawaran dari ITB juga saya  pernah ngobrol dengan Prof. Zaenal Abidin beliau pakar dibidang itu cuman saya lupa nama istilahnya apa,” tutupnya.

Selama Sebulan Masyarakat Dihimbau Pasang Bendera Merah Putih

BANDUNG, Prolite – Pemkot Bandung mengirimkan selebaran surat edaran elektronik berisi himbauan warga memasang bendera merah putih selama bulan Agustus ini.

Menurut Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna memasang bendera itu bukan pekerjaan berat.

“Menunjukan cinta tanah air, cinta lambang negera, cinta bendera. Apalagi sekarang kan pandemi sudah berubah endemi jadi semua menyesuaikan. Kalau kurang sehat lakukan prokes minimal bermasker atau tidak kemana-mana, tetapi kalau ada upacara, karnaval di kewilayahan kami persilahkan,”jelas Ema di balai kota, Senin (31/7/2023).

Disinggung yang minta-minta di jalan untuk acara 17 Agustusan, Ema melarangnya, kata dia perbuatan itu tidak ada korelasinya dengan HUT Kemerdekaan RI.

“Jangan yang gitu, tunjukan kita ini punya semangat merayakan HUT, itu kan tidak berkorelasi,” tandasnya.

2022, Angka Stunting Kota Bandung Menurun Dari 26,4 Persen Menjadi 19,4 Persen

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya menurunkan angka stunting di Kota Bandung.

Melalui berbagai program, angka stunting berhasil ditekan dari sebelumnya berada di angka 26,4 persen turun sampai 7 persen menjadi 19,4 persen pada tahun 2022.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dewi Kaniasari menyebut, penurunan angka stunting terus dilakukan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam lima tahun terakhir stunting di Kota Bandung terus menurun. Tahun ini, Pemkot Bandung menargetkan prevalensi stunting menjadi 14 persen.

Ia menyebutkan, target besarnya adalah zero stunting, tapi minimal tidak ada kasus stunting yang baru. Pencegahan stunting baru merupakan prioritas melalui tagline Bandung Besti Anyar atau Bandung Bebas Stunting Anyar (baru).

Untuk itu pencegahan harus dimulai dari kalangan remaja, ibu hamil dan hari pertama kehidupan bayi.

“Pencegahannya mulai dari remaja terutama remaja putri, ibu hamil, terutama dalam hari kehidupan bayi yang harus kita intervensi. Makanan Pendamping Asi (MPAsi) juga berpengaruh maka harus asupan yang bergizi,” katanya saat menjadi narasumber Bandung Menjawab di Balai Kota Bandung, Senin 24 Juli 2023.

Berbagai program pun diluncurkan seperti Program Pangan untuk Daerah Rentan Rawan Pangan dan Stunting (Pangersa), aplikasi e-penting (pendataan stunting), roadshow ke wilayah, sekolah dan juga melalui edukasi yang kreatif dan masif ke masyarakat dengan komunitas.

“Kita punya lebih dari kader yang siap melakukan edukasi dan pendampingan. Selain wilayah kita juga keliling ke sekola. Target kita remaja putri terutama SMP yang menjadi kewenangan Kota Bandung. Bagaimana mengawal SDM, kita rodshow ke sekolah bersama Disdik dan berkolaborasi dengan komunitas kreatif sehingga informasi menjadi lebih interaktif,” ujarnya.

“Kita juga membuat aplikasi e-penting pendataan stunting, pembuatan film pendek dan edukasi tentang
stunting, keliling road show ke kecamatan,” imbuhnya.

Bahkan, untuk semakin melejitkan peran kolaborasi pentahelix, Pemkot Bandung juga sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai CSR.

Tak hanya itu, Pemkot Bandung juga telah meluncurkan aplikasi Bandung Emergency Application Support (BEAS). Lewat aplikasi ini, warga dan petugas mampu mendeteksi lokasi ambulans yang dibutuhkan.

Ia menuturkan, dengan adanya kolaborasi, bukan hanya aspek kesehatan yang dibenahi, tapi juga di luar kesehatan.

“Sudah ada kolaborasi melalui komunitas akademisi untuk percepatan penurunan stunting,” katanya.

Ia berharap, berbagai program tersebut dapat terus konsisten dilakukan dengan di dukung penuh oleh masyarakat dan berbagai stakeholder.

“Target pada 2045, kita ingin zero stunting untuk SDM berkualitas,” ujarnya.

Surat Peringatan Terakhir Sudah Dilayangkan, Kalau Bandel, Pemkot Segera Segel Kebun Binatang Bandung

BANDUNG, Prolite – Habis jatuh tempo surat peringatan Pemerintah Kota Bandung akan segera menyegel lahan Kebun Binatang.

Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan pihaknya sudah rapat koordinasi dengan seluruh Forkompimda, intitusi terkait termasuk Perkumpulan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI) BKSDA, Satker dari Kemen LH dan OPD terkait.

“Tujuannya adalah terhadap rencana kita dalam rangka pengamanan aset memilih Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang saat ini dipergunakam untuk fungsi Kebun Binatang. Yang saya garis bawahi tentunya yang dimaksud pengamanan itu aset tanah bukan masalah Kebun Binatang, Pemda tidak pernah klaim memiliki atau mempunyai Kebun Binatang yang di dimiliki dan di yakini Pemda itu adalah tanahnya, ini harus dipahami betul,” jelas Ema di Balai Kota, Senin (24/7/2023).

Lanjut Ema, pihaknya menerima informasi bahwa satwa di Kebun Binatang itu beragam kepemilikan ada yang milik negara ada juga yang milik Taman Safari mungkin ada miliknya Yayasan.

Menurut BKSDA kutip Ema, ada 123 jenis satwa dengan jumlah 664 individu satwa.

“Kami tentunya sesuai dengan prosedur yang ada. Kita sudah melakukan berbagai tahapan mulai dari surat teguran kemudian peringatan- peringatan hari ini juga disampaikan dengan jadwal peringatan terakhir itu tugasnya satpol PP akan menyampaikan peringatan terakhir kalau ini tetap tidak diabaikan sesuai hak kami bahwa kami akan mengambil alih tapi bukan Kebun Binatangnya kami akan mengamankan seperti proses penyegelan dan sebagainya,” tegas Ema seraya menegaskan hukum apa yang di perintahkan di dalam Perda Barang Milik Daerah (BMD) nomor 12 tahun 2018.

“Kemudian, saya juga menyampaikan ulang bahwa kita berkonflik dengan Yayasan yang menggugar tanah itu namanya Steven, Steven merasa sudah membeli dari Antini, dan itu sudah jelas baik di PN di PT kan itu gugur karena mungkin tidak bisa membuktikan fakta dan data sedangkan kita punya fakta data ada 13 segel dan sebagainya,” paparnya.

Meski proses hukum di pengadilan masih berproses tepatnya tengah kasasi kemudian juga peninjauan kembali (PK), tetapi penyegelan ini kata Ema tidak berkaitan dengan masalah putusan pengadilan.

“Kita berangkat dari pristiwa awal ada proses sewa-menyewa yang faktanya itu ada sejak tahun 1970 sampai 2007 ada perikatan sewa dan waktu itu pernah ketua BKAD pernah dilaporkan oleh Yahasan ini. Bahwa memanipulasi surat sewa menyewa dan itu diperiksa disitus kepolisian. Alhmdulillah keluar SP-3 karena tidak terbukti bahwa itu dipalsukan karena peristiwa hukum sewa menyewa waktu itu kan jelas ada, cuman mereka tahun 2028 sampai saat ini mereka tidak membayar, jadilah piutang jadilah kita hitung lihat sekarang minta sebesar 17,7 miliar hutang bagi mereka piutang bagi kita,” tandasnya lagi.

Pihaknya, kata Ema mengambil hak, pertama mengamankan aset. Ema meminta bayar kewajibannya, pasalnya uangnya masuk ke kas daerah.

“Kita kan punya peluang besar untuk mengalokasikan untuk kepentingan masyarakat, tambahan pendidikan, layanan kesehatan, infrastiktur dan lain sebagainya itu lumayan, besar amat tidak, kalau ratusan miliar ia, tapi kan uang ini besar juga kita bisa menopang untuk berbagai kegiatan yang kalau kita atanya kepada OPD selalu dalam posisi kekurangan anggaran,” tuturnya.

Penyegelan sendiri kata Ema tindakannya sesuai SOP teknis oleh Satpol PP. Kalau nanti ada penyegelan PKBSI sesuai tupoksinya yang akan menjamin keberlangsungan hidup satwa kalau seandainya mereka meninggalkan tempat tersebut.

Trotoar, Pohon Hingga Parkir di Jalan Braga Bakal Diperbaiki

BANDUNG, Prolite – Agar pengunjung makin betah, kawasan jalan Braga atau wajah khas Kota Bandung itu akan kembali dipercantik.

Mulai dari trotoar, pohon, bollard, hingga parkirnya diharapkan mampu menambah kenyamanan pengunjung yang datang ke Braga.

Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna menyampaikan ketertiban Braga masih perlu dibenahi, terutama pada aspek pemeliharaan.

“Kondisi trotoarnya kurang terawat, ada beberapa ornamen yang rusak. Kemudian banyak pohon yang tumbuhnya menghalangi pejalan kaki dan pengemudi, harus dipasang pagar agar pohon tumbuh lurus,” jelas Ema saat memantau Jalan Braga, Jumat (21/7/2023).

Kata Ema, pohon bengkok akan diganti dengan pohon muda yang baru. Setelah itu dipasang teralis tanaman atau tree grid agar tumbuhnya lurus.

“Dalam waktu dua hari harus selesai. Pori-pori tanah dijaga gemburnya biar tanaman masih bisa bernafas. Braga ini merupakan citra dan kebanggaan kota Bandung,” tegasnya.

Untuk blumbak, bollard, pot bunga, dan pohon Ema meminta harus diletakkan berjarak agar estetika kota tetap terjaga. Penempatan pun harus ada rekomendasi dari ahlinya seperti arsitektur kota.

Kemudian, ia menginstruksikan agar tiang-tiang lampu pun dicat ulang dan harus berfungsi normal. Kursi juga pakai pembatas besi agar tidak digunakan untuk tidur gelandangan dan pengemis (gepeng).

“Seluruh OPD harus bersatu padu. DLHK juga harus sediakan tempat sampah yang lebih layak. Ada 3 warna yang digunakan untuk sampah organik, anorganik, residu. Jaraknya 20-25 meter. Ke depannya Braga juga akan diarahkan untuk tidak ada parkir,” tegasnya.

Ema juga ingin shelter TMB direvitalisasi. Sebab desain bangunan dan fungsinya sudah tidak sesuai. Rencananya ada 47 shelter yang dibongkar.

“Sehingga kota ini bisa tertata dan tertib, trotoar bisa digunakan pejalan kaki daripada dipakai shelter yang tidak jelas seperti sekarang,” imbuhnya.

Ditambahkan Kepala DSDABM Kota Bandung, Didi Ruswandi bahwa, bollard-bollard itu sedang dikerjakan oleh UPT Cibeunying.

“Tanaman pohon di Braga akan ditangani oleh DPKP3. Kami akan bantu untuk membuat taman kering di bawah pohonnya. Akan kita sediakan baru bronjolnya di sana. Atau pola opsi keduanya adalah dengan bata dan rumput seperti di Jalan Kepatihan,” jelas Didi.

Kendalikan Inflasi Butuh Kolaborasi Semua Pihak

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus menyiapkan berbagai strategi pengendalian dan pemulihan ekonomi menghadapi dampak cuaca ekstrem El Nino dan hari besar.

Kali ini TPID menggelar High Level Meeting (HLM) tentang strategi pengendalian komoditas pangan yang dibuka oleh Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna, Selasa 18 Juli 2023.

Pada HLM ini hadir perwakilan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, akademisi dan sejumlah stakeholder terkait lainnya.

Pada kegiatan tersebut, Ema mendorong TPID Kota Bandung untuk menerapkan strategi 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

“TPID Kota Bandung terus optimalkan strategi 4k tersebut sehingga inflasi dapat terkendali sesuai target yang telah ditentukan yaitu kurang dari tiga persen atau lebih rendah,” kata Ema.

Ema berharap melalui HLM tersebut Pemkot Bandung dapat masukan untuk menyusun strategi pengendaliannya di Kota Bandung.

“Di luar faktor global, saya kira faktor keamanan juga bisa menentukan fluktuasi harga. Untuk itu perlu kolaborasi dari semua pihak agar harga stabil sepanjang tahun,” tutur Ema.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eric Mohamad Atthauriq mengatakan, inflasi Kota Bandung berada pada posisi rendah dibandingkan dengan kota besar lain se-Jawa Barat, Juni lalu.

“Inflasi MoM (Month on Month) Kota Bandung pada Juni 2023 sebesar 0,14 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,08; dan 0,38 persen untuk year on year (YoY) dan merupakan yang terendah di Jawa Barat di di Banding Kota Besar lainnya,” ungkap Eric.

Beberapa komoditi yang memberi andil inflasi dan deflasi pada Juni 2023, yaitu telur ayam ras sebesar 0,05 persen, rokok kretek filter (0,05 persen), daging ayam ras (0,01 persen), bawang putih (0,01 persen), emas perhiasan (0,01 persen), bawang merah (-0,01 persen), angkutan antar kota (-0,01 persen) dan cabai rawit (-0,02 persen).

Dia mengatakan, jelang tahun ajaran baru dan pesta demokrasi kedepan Pemkot Bandung perlu mengantisipasi ketersediaan komoditas pangan di Kota Bandung.

Secara keseluruhan, Eric menyebut inflasi di Kota Bandung sudah cukup terkendali

“Selain menggelar High Level seperti ini, perangkat dinas juga rutin menggelar operasi pasar, bazar pangan murah serta upaya upaya lainnya,” jelas Eric.