Banjir Kawasan Braga, Pemkot Bandung Gerak Cepat

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota Bandung melakukan penanggulangan banjir di kawasan pemukiman di Braga, Kamis, 11 Januari 2024 malam.

Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono memastikan proses evakuasi terus berjalan. Hingga pukul WIB, tim dari Diskar PB, DSDABM, Dinkes, dan Dinas Sosial Kota Bandung terus melakukan identifikasi.

“Kami sedang melakukan identifikasi dan mengevakuasi warga yang terdampak. Jangan sampai ada warga yang tidak teridentifikasi,” ujar Bambang saat memonitor kawasan pemukiman di RW 04, Kelurahan Braga.

Selanjutnya, Bambang menyebut tanggul yang diduga jebol sehingga menyebabkan banjir di kawasan tersebut akan diperbaiki besok. Adapun untuk mencegah potensi kebencanaan di musim hujan, Pemkot Bandung akan berkoordinasi dengan Pemprov Jabar.

“Semoga dengan kecepatan memperbaiki tanggul, ini dapat mencegah adanya potensi yang tidak diharapkan. Per malam ini, yang bisa kami lakukan adalah melakukan identifikasi dan evakuasi,” terangnya.

Sementara itu Kepala Diskar PB Kota Bandung, Gun Gun Sumaryana memastikan, sejauh ini tidak ditemukan adanya korban jiwa akibat banjir yang melanda kawasan pemukiman di Kawasan Jalan Braga ini.

Adapun korban terdampak saat ini dievakuasi ke beberapa titik. Salah satunya aula RW 08 Kelurahan Braga.

“Kami masih melakukan asesmen. Sejauh ini belum dilaporkan ada korban jiwa. Dan kami berharap tidak ada. Secepatnya akan kami sampaikan hasil asesmen tersebut,” ujar Gun Gun.

Pantauan Humas Kota Bandung sekitar pukul WIB, air di kawasan banjir sudah berangsur surut. Adapun warga sekitar antara lain di RW 04 dan RW 08 sedang membersihkan sisa lumpur yang masuk ke dalam rumah.

Menurut informasi yang diterima Humas Kota Bandung, banjir yang terjadi di kawasan ini diduga karena adanya tanggul di pemukiman yang jebol sehingga air dari Sungai Cikapundung meluber ke rumah warga. Dilaporkan kawasan terdampak peristiwa ini antara lain RW 04 dan RW 08.

Pemkot Bandung Bakal Tata Parkir Liar dan PKL di Saparua

BANDUNG, Prolite – Di awal tahun ini, Pemkot Bandung segera menata parkir liar dan PKL di Saparua. Setahap demi setahap upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk menata kota mulai terlihat signifikan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna di Balai Kota Bandung, Senin 8 Januari 2024.

“Kita buat komitmen, di sana boleh jualan hanya Sabtu-Minggu. Silakan Dinas Koperasi dan UKM (Diskopukm) harus komunikasikan dari awal. Lalu, tidak boleh ada jenis kendaraan yang dagang. Semuanya harus pake roda. Kalau mau ada daya dukung mitra, silakan,” jelas Ema.

Ema menyebutkan, pihaknya akan bekerja sama dengan stakeholder lain untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Salah satunya menjajal kerja sama terkait lahan parkir dengan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Kodiklat) TNI. Targetnya, Jalan Ambon dan Jalan Banda tak lagi digunakan sebagai tempat parkir.

“Saya minta ini harus dibebaskan sebab di sana ada jalur sepeda. Kita akan coba bahas dengan Kodiklat. Semoga ada lahan milik instansi militer yang bisa dijadikan tempat parkir,” jabarnya.

Ia juga memerintahkan Satpol PP untuk berbagi tugas dalam menyosialisasikan penataan PKL di Saparua dan parkir di sekitar Saparua setelah mendapatkan izin kerja sama dari stakeholder terkait.

“Tadi kami juga sudah mendapatkan izin dari Pemprov Jabar. Mereka sebenarnya sudah menyediakan 25 kios yang dibagi dalam dua sif PKL. Totalnya ada 49 PKL. Bahkan fasilitasnya juga sudah lengkap. Para PKL akan kami dorong ke sana,” tuturnya.

Sementara itu, Plh Kepala Dishub Kota Bandung, Ricky Gustiadi mengatakan, dalam waktu dekat akan mulai melakukan sosialisasi dan penertiban terkait parkir dan PKL di Saparua.

“Sembari sosialisasi berjalan, kami akan koordinasi dengan Kodiklat terkait kantong parkir. Ada juga rencana lahan tambahan di BKAD Provinsi Jabar dan Satpol PP Jabar. Setelah sepakat, maka dimulai penertiban dan penegakkan hukum untuk nanti koordinasi instansi terkait dengan plotting petugas di lapangan,” ucap Ricky.

Wajah Baru Monumen Perjuangan Tarik Antusias Pengunjung. Jangan Parkir Sembarangan ! Ini Titik Parkir Resminya

BANDUNG, Prolite – Bagi pengunjung yang ingin menikmati wajah baru Monumen Perjuangan (Monju) dan sekitarnya, perhatikan titik parkir resminya ya!

Pemerintah Kota Bandung berupaya untuk membuat semua pengunjung Monumen Perjuangan merasa nyaman, salah satunya dengan menyediakan lahan parkir resmi bagi pengguna roda dua dan empat.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna menyampaikan, bagi pengguna roda dua bisa parkir di Jalan Majapahit atau Gasibu Barat. Sedangkan roda empat bisa parkir di Taman Gentong depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.

“Alhamdulillah mulai Sabtu ini, Gasibu Barat/Jalan Majapahit bisa parkir roda dua. Roda empat parkir di depan gedung DPRD Provinsi Jabar yaitu Taman Gentong. Ini sudah seizin dari Pemprov, akan kita mulai coba untuk Sabtu dan Minggu ini,” papar Ema di Balai Kota Bandung, Senin 8 Januari 2024.

Untuk menghindari parkir liar, Pemkot Bandung akan menyiagakan 6 truk Satpol PP di Jalan Surapati. Sebagai solusi lain, Pemkot Bandung akan berkoordinasi dengan Pemprov Jabar untuk menjadikan lahan di Monumen Perjuangan Utara sebagai tempat parkir dan pedagang kaki lima (PKL) yang ada di sekitar taman Monumen Perjuangan.

PKL yang berada di Tugu Covid-19 akan digeser ke Monju Utara dekat dengan parkiran. Ema memastikan, tidak boleh ada penambahan jumlahlah PKL. Sehingga, Satgas PKL harus memastikan dan mengunci jumlahnya.

“Kita pasang dari Subuh 6 truk agar tidak ada parkir di Surapati. Semua diarahkan ke Monumen Perjuangan Utara. Tidak boleh ada PKL di fasilitas umum Monumen Perjuangan. Depan Pengadilan juga dikosongkan, semua didorong ke utara. Ini kita koordinasikan dengan Pemprov Jabar,” ungkapnya.

Kemudian, Ema menambahkan, di Jalan Sentot Alibasya dan Jalan Diponegoro juga tidak boleh ada kendaraan parkir dan PKL yang berjualan.

“Area parkir Jalan Majapahit hanya untuk Sabtu-Minggu kita akomodir. Senin-Jumat harus clear area parkir. Jalan Sentot Alibasya juga tidak boleh dijadikan kantong parkir,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappelitbang Kota Bandung, Anton Sunarwibowo menuturkan, rencana pendataan hanya bisa dilakukan pada hari Minggu. Sebab, jika di hari biasa hanya segelintir PKL yang muncul dan bisa terdata. Terlebih rencananya PKL di Monju hanya boleh berdagang di akhir pekan.

“Kami akan bentuk tim gabungan pendataan tanggal 14 Januari ini dengan melibatkan Bappelitbang, Dinas KUKM, camat, Satpol-PP, dan Dishub,” jelas Anton.

Sementara itu, Plh Kepala Dishub Kota Bandung, Ricky Gustiadi menegaskan, akan memasang rambu untuk menertibkan parkir liar dan PKL di sekitar Monju.

“Untuk Monju, kami coba memasang rambu, petugas juga tetap ada. Kami juga Sabtu ini akan coba kendaraan roda dua untuk parkir di Jalan Majapahit. Sedangkan Jalan Ariajipang dan Jalan Sentot Alibasyah dikosongkan,” kata Ricky.

Pihak Dinkes Kota Bandung Belum Beri Penjelasan Kenaikan Tarif Layanan Puskesmas di Kota Bandung Jadi Rp15 Ribu

BANDUNG, Prolite – Tarif retribusi pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat atau Tarif Layanan Puskesmas naik dari semula Rp 3000 menjadi Rp . Sayangnya untuk mendapat penjelasan alasan kenaikan itu pihak Dinkes enggan terbuka.

Saat dimintai tanggapannya tentang kenaikan Tarif Layanan Puskesmas ini ke Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung, Deborah Johan Rattu membenarkannya, namun untuk alasannya Deborah menyarankan agar langsung bertanya ke Humas Dinkes agar satu pintu.

“Benar ada perda-nya, tetapi kalau ingin tahu detailnya ke humas saja satu pintu berkirim surat mau wawancara,” ujar Deborah saat dihubungi, Senin (8/1/24).

Namun saat dikonfirmasi ke pihak humas Dinkes, jawaban yang didapat kurang memuaskan, alasannya khawatir salah menyampaikan informasi dan disarankan menanyakan kepada admin Dinkes. Begitupun admin Dinkes saat ditanyakan menyarankan berkirim surat resmi terlebih dulu.

“Ia prosedurnya begitu agar nanti bisa disposisikan oleh pimpinan kami,” ungkap admin Dinkes tersebut.

Sekertaris Daerah Kota Bandung Emma Sumarna pun membenarkan kenaikan tarif layanan puskesmas tersebut.

Namun menurut dia, kalau untuk warga Bandung semua sudah di-cover sehingga tidak akan pengaruh apa pun.

“Tapi di satu sisi ini kebanyakan yang menggunakan kan masyarakat luar juga dan kita butuh untuk daya dukung operasional. Kemarin saya dapat selintas memang baru laporan dari kepala DKK. Baru laporan lisan bahwa tarif ini atas kebutuhan, tapi kalau untuk warga Bandung itu tidak akan berpengaruh karna mereka sudah ter-cover oleh BPJS, UHC,” pungkasnya.

“Jadi, mungkin kita itu melayani masyarakat Bandung kalau Pemkot Bandung. Tapi kalau faktanya banyak di manfaatkan orang luar yah maaf tarifnya seperti itu. Karena, daya dukung operasional juga harus optimal, misal mengobati warga luar Bandung, obatnya setengah kan tidak bisa gitu. Kalau dia warga Bandung sudah free tidak ada masalah, kalau luar warga Bandung yah ikuti dengan harga tarif sekarang,” tegasnya.

Ratusan Minuman Alkohol Ilegal Diamankan

BANDUNG, Prolite – Penertiban dan Penindakan Represif Non-Yustisial lingkup Ketertiban Umum atas pelanggaran penjualan dan peredaran minuman Alkohol tanpa izin, digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung bersama Denpom dan Polrestabes Bandung Jumat 5 Januari 2023 mulai sore hingga malam hari.

Hasilnya, Satpol PP Kota Bandung mengamankan total 295 botol minuman alkohol dari berbagai jenis dan merk dari 2 toko di Jalan Moh. Toha Bandung.

Ketua Tim Penyidik, Andriani menyebut penertiban ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang resah terhadap peredaran minuman alkohol tanpa izin di masyarakat.

“Kami tim gabungan bersama Denpom dan Polrestabes telah melakukan penertiban minuman beralkohol tanpa izin berdasarkan laporan dari masyarakat,” ujarnya.

“Kami tertibkan dua kios di Jalan Moh. Toha dengan total 295 botol dari berbagai jenis dan merk,” imbuhnya.

Ia menyebut, para pelanggar yang terjaring razia didapati melanggar Perda No. 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Perda No. 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

Para pelanggaran telah melakukan penjualan dan peredaran minuman beralkohol tanpa izin.

Selanjutnya dilakukan penyegelan terhadap tempat usaha dan pemanggilan terhadap pemilik usaha pada Senin, 8 Januari 2024.

“Selanjutnya, para pelanggar akan dilakukan pemanggilan pada Senin 8 Januari 2024 untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” ujarnya.

Demo PKL Dalam Kaum Sempat Ricuh

BANDUNG, Prolite – PKL Dalam Kaum Kota Bandung lakukan aksi demo di sekitaran Dalam Kaum, bahkan sempat terjadi kekacauan (chaos,red).

Bahkan dua anggota Satpol PP terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah akibat terkena siraman air panas dan minyak goreng panas.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung Rasdian Setiadi mengatakan bahwa penataan dan pembinaan PKL itu dibagi ada tiga kawasan kawasan zona merah, zona kuning dan zona hijau. Untuk jalan Dalam Kaum itu adalah kawasan zona merah artinya memang tidak boleh ada aktivitas PKL.

“Pemerintah kota melalui Satpol PP sudah berupaya edukasi, sosialisasi rapat dan kita juga sedikit menutup mata kita berikan toleransi dia karena kita harus memikirkan bagaimana merelokasi PKL Dalam Kaum. Sudah kita sepakati itu pindah relokasi bergeser ke basement dan penataan basement juga menurut hemat kami itu sudah layak,” jelas Rasdian disela pengamanan unjuk rasa.

Yang menjadi pertanyaan kata Rasdiam apakah para PKL (mereka) sudah melihat basement Alun-alun seperti saat ini.

“Tinggal tanyakan saja ke PKL nya yang ada di pikiran PKL Dalam Kaum itu jangan direlokasi tapi kan kita itu negara hukum yah ada aturannya, pemerintah juga tidak tinggal diam dong. Yah cari jalan keluar solusi supaya dia juga bisa beraktivitas jualan bukan kita melarang jualan, silahkan berjualan tapi sudah ada aturannya,” tegasnya.

Ditegaskan Rasdian, aturan itu adalah bagian dari regulasi yang harus ditegakkan, pasalnya kalau tidak ada aturan semua bubar seenaknya sendiri.

Disinggung penyebab chaos, kata Rasdian itu karena para pedagang memaksakan berjualan.

“Sementara kita sedang sembahyang Jumat dia gelar dagangan. Kalau kita pertanyakan kenapa dia tidak sembahyang harusnya gitu, pada saat kita keluar dari masjid eh mereka sudah gelar, yah kita tertibkan,” ungkapnya lagi.

Pada saat di tertibkan itulah lanjutnya terjadi kericuhan. Bahkan dua anggota Satpol PP dilarikan ke Rumah Sakit (RS) akibat terkena siraman minyak goreng dan air panas.

“Saya akan buat laporan pengaduan. Yang tersiram pahanya, sama tangannya habis, kita bawa langsung ke RS Muhamaddiyah. Sekarang kita bertahan, karena kita juga mempertahankan aturan. Silahkan berjualan tapi jangan di zona merah, silahkan cari yang lain. Kalau mau di relokasi pemerintah kota ini ada di basement yang sudah di siapkan di tata, ada tempat untuk jualannya sudah dipisahkan mana yang kuliner mana yang asesoris. Kita juga sudah komunikasi dengan Pak Kabag Ops Polrestabes dan pak Danramil yang menguasai wilayah ini juga memantau keadaan,” tutupnya.

Jelang Natal dan Tahun Baru, Cabai 100 Ribu, Beras Medium 10 Ribuan

BANDUNG, Prolite – Jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), mayoritas harga bahan pokok di Kota Bandung mengalami penurunan harga.

Adapun beberapa komoditas tersebut, antara lain:

Cabai Merah Tanjung dan Cabai Rawit: berkisar —;
Telur Ayam: berkisar —;
Beras Medium: ;
Ayam: berkisar —;
Daging Sapi: ;
Bawang Merah: ;
Gula Pasir: .

Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menyambut positif penurunan harga komoditas pangan jelang Natal dan Tahun Baru ini.

“Jika dibandingkan dengan harga komoditas beberapa pekan ke belakang, kami memantau adanya penurunan harga,” kata Bambang saat meninjau harga komoditas pangan jelang Natal dan Tahun Baru di Pasar Sederhana Kota Bandung, Kamis 21 Desember 2023.

Bambang menyebut, Pemkot Bandung senantiasa berupaya menjaga harga komoditas berada dalam posisi yang stabil dan memastikan ketersediaannya.

“Ada potensi kenaikan. Meski begitu, kami berupaya untuk menjaga harga pangan dan juga ketersediaannya dalam posisi aman,” terangnya.

Ia berharap, tren penurunan harga komoditas pangan ini dapat terus dipertahankan. Kata Bambang, hal ini diharapkan juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain itu, Bambang juga menyebut, Pemkot Bandung memiliki laboratorium keamanan pangan, sehingga selain harganya relatif turun dan ketersediaannya mencukupi, pangan di Kota Bandung dipastikan aman dikonsumsi.

“Mudah-mudahan dari beberapa sampling yang kita komunikasikan dengan para pedagang. Ini bisa terus berlanjut sehingga daya beli masyarakat bisa meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Elly Wasliah menyebut, tren harga komoditas pangan di Kota Bandung saat Nataru bisa dikatakan positif.

Hal ini dinilainya merupakan hasil kolaborasi berbagai OPD di Kota Bandung. Mulai dari Disdagin Kota Bandung, DKPP Kota Bandung, serta Bulog.

Adapun komoditas yang mengalami kenaikan seperti gula pasir dengan harga , hal itu dikarenakan harga acuan Bapanas yang mengalami peningkatan dari menjadi .

“Meski begitu, semua pasokan aman. Insyaallah sampai akhir tahun kita jaga agar tetap stabil,” tutur Elly.

Awas , Instagram Dinas KUKM Diretas dengan Melakukan Giveway

BANDUNG, Prolite – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Kota Bandung baru-baru ini mengabarkan bahwa akun Instagramnya telah di retas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Akun Instagram KUKM di laporkan sudah tidak bisa di akses pada Minggu 17 Desember 2023 kemarin.

“Sehubungan dengan terjadinya suatu hal, akun instagram dinas koperasi dan usaha kecil menengah Kota Bandung @ tidak dapat diakses,” tulis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung di Instagram, Minggu, 17 Desember 2023.

Akun tersebut diretas untuk melakukan giveway mengatas namakan Dinas KUKM Kota bandung dengan tebus murah iPhone.

Dalam unggahan tersebut juga terlihat bagi yang ingin menebus murah iPhone ada syarat dan ketentuan klaim, bahkan peretas juga menyertakan nomor WhatsApp dalam unggahannya.

Yang mencurigakan dari unggahan ini adalah, selain konten tidak berkaitan dengan Kota Bandung, kolom komentar juga dimatikan.

Pola peretasan ini kerap terjadi pada akun-akun Instagram besar yang sudah terverifikasi dengan centang biru. Biasanya peretas akan mengunggah giveaway tebus murah iPhone high-end yang bisa menarik warganet untuk turut serta.

Giveaway ini tentunya merupakan aksi penipuan. Warganet yang terjerat bisa dimintai uang atau diberi link phishing.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan, giveaway di akun tersebut bukan diadakan oleh dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandung.

Semakin canggihnya media sosial maka warga diminta berhati-hati terhadap aktivitas yang dilakukan akun Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan nama itu karena ada indikasi penipuan.

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung serius menetapkan isu lingkungan sebagai spirit pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan.

Hal ini tergambar dalam Fokus Grup Disscution (FGD) Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Raperda RPPLH) di Prime Park Hotel, Rabu 29 November 2023.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Dudy Prayudi mengatakan, pelaksanaan FGD bertujuan mengumpulkan masukan, saran dan pendapat terkait Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Raperda RPPLH).

“Isu lingkungan mulai dari degradasi lingkungan, kualitas udara dan limbah menuntut kita mencari solusi strategi. Raperda ini merupakan komitmen bersama untuk melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup,” kata Dudy.

Menurutnya, dengan aturan yang jelas tentang perlindungan lingkungan hidup dalam dinamika pembangunan berkelanjutan, akan menjadikan investasi jangka panjang dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam Raperda tersebut, kata Dudy, kebijakan RPPLH disusun berdasarkan hasil analisis tantangan utama dan isu lingkungan yang strategis meliputi acuan dan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah Kota Bandung.

Terdapat 2 strategi yang akan dibuat yakni strategi umum dan strategi implementasi. Serta akan ada tiga skenario RPPLH yang disusun menjadi 3 periode tahunan.

Skenario 10 tahun pertama, kata Dudy, ditujukan untuk penyelarasan perencanaan pembangunan dengan pelestarian dan perbaikan kualitas lingkungan hidup di Kota Bandung.

Selanjutnya, skenario 10 tahun kedua ditujukan untuk peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui perbaikan lingkungan hidup dan pengembangan teknologi.

“Di 10 tahun terakhir ditujukan untuk peningkatan ketahanan lingkungan hidup dari tekanan pembangunan dan iklim,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pansus 7 DPRD Kota Bandung, Yudi Cahyadi menyebut, tantangan pembangunan ke depan akan sangat sulit terutama terkait dengan isu lingkungan.

“Banyak isu strategis salah satunya isu kondisi air tanah, RTH, kemacetan, polusi udara air dan tanah supaya kebijakan relevan dengan pembangunan keberlangsungan keberlanjutan di Kota Bandung,” kata Yudi.

Harapannya, kata Yudi, RPPLH bisa masuk ke seluruh OPD yang punya kewajiban terkait pembangunan kota Bandung. Semua OPD harus mengacu pada RPPLH.

“Pentingnya aspek lingkungan hidup dalam rencana pembangunan kota yang berkelanjutan. Semoga ini menjadi momentum dan menjadi acuan kita untuk memastikan rencana pembangunan dan kebijakan kita dapat berpijak juga pada isu lingkungan,” ujarnya.

Sebagai informasi, FGD ini merupakan bagian dari pembahasan Raperda RPPLH Kota Bandung. Acara ini diikuti berbagai lapisan masyarakat mulai dari pemerintah, DPRD, Akademisi, dan masyarakat. (rob)**

Dinkes Kota Bandung Meluncurkan Program Cerdiku untuk Kesehatan Remaja Putri

BANDUNG, Prolite – Pemkot Bandung bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) mempunyai program Cerdiku untuk meningkatkan kesehatan remaja putri di Kota Bandung.

Memalui program Cerdiku (Cegah Stunting, Bebas Anemia, Remaja Putri Kuat) melalui program ini membuat bukti nyata untuk mencapai perubahan yang lebih positif.

Kesehatan masyarakat teruatama kesehatan remaja putri merupakan harapan masa depan bangsa Indonesia.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian mengatakan, remaja putri merupakan pilar utama pembangunan masa depan. Namun mereka sering kali menghadapi tantangan kesehatan yang serius, khususnya terkait dengan gizi.

“Stunting dan anemia adalah dua masalah gizi utama yang menjadi fokus Program Aksi Bergizi dan Cerdiku,” ucap Anhar dalam keterangan resminya, Selasa (28/11/2023).

Anhar menjelaskan, stunting merupakan masalah serius yang dapat menghambat perkembangan fisik dan kognitif remaja putri. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh defisiensi gizi jangka panjang, yang dapat berdampak pada kemampuan belajar, produktivitas, dan kesejahteraan umum.

Sedangkan Anemia, lanjut Anhar, adalah kurangnya sel darah merah yang sehat, merupakan masalah gizi lainnya yang seringkali dihadapi oleh remaja putri. Kekurangan zat besi dan vitamin tertentu dapat menyebabkan anemia, mempengaruhi daya tahan tubuh, konsentrasi, dan energi sehari-hari.

“Program Aksi Bergizi Kementerian Kesehatan telah muncul sebagai respons pemerintah pusat untuk mengatasi masalah gizi di seluruh Indonesia. Dengan fokus pada edukasi gizi, peningkatan akses terhadap makanan bergizi, dan pencegahan penyakit akibat gizi buruk, program ini bertujuan memberikan solusi menyeluruh,” jelasnya.

Anhar mengatakan, program Cerdiku ini mengambil langkah lebih jauh dengan mengkombinasikan upaya pencegahan stunting dan anemia. Berkolaborasi dengan Program Aksi Bergizi Kementerian Kesehatan, Cerdiku membawa pendekatan holistik untuk mengatasi tantangan gizi remaja putri.

“Melalui program ini, Cerdiku berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan remaja putri. Program ini menyelenggarakan kegiatan langsung di sekolah-sekolah dan komunitas untuk memberikan informasi dan edukasi langsung kepada remaja putri,” tuturnya.

Melalui program ini membuktikan bahwa upaya pemerintah kota dan pusat dapat menciptakan dampak positif yang nyata pada kesehatan masyarakat.

Menurutnya, stunting dan anemia bukan hanya masalah kesehatan individual, melainkan tantangan bagi kemajuan bangsa. Program Aksi Bergizi dan Cerdiku adalah langkah menuju masa depan yang lebih sehat, membimbing remaja putri untuk mencapai potensi maksimal mereka.

“Penting bagi masyarakat untuk mendukung dan terlibat dalam inisiatif ini, karena hanya melalui kesadaran dan tindakan bersama, kita dapat menciptakan perubahan yang berarti untuk generasi yang akan datang,” tandasnya.