Masih Banyak Titik Banjir, Pemkot Audit Titik Banjir

BANDUNG, Prolite – Di sejumlah titik wilayah Kota Bandung masih terjadi banjir, bahkan salah satunya di persimpangan jalan Gedebage saat hujan besar terjadi banjir hingga jalanan menjadi macet.

Sekertaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengakui bahwa titik banjir di Gedebage tersebut belum tertangani, oleh karenanya dia meminta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga melakukan audit titik banjir.

“Dengan fenomena yang sekarang ini banjir titiknya secara faktual bertambah itu harus dilakukan proses audit itu tugas dari kita supaya kita faham secara koperhensif ini faktor banjir yang terjadi itu kenapa. Artinya proses audit belum dilakukan kita minta supaya itu dilakukan supaya tahu persis,” ujar Ema di Balai Kota, Selasa (20/2/2024).

Pasalnya, persimpangan jalan di Gedebage, pemkot Bandung sudah berupaya dengan mengelontorkan dana untuk pembangunan kolam retensi tapi ternyata tidak memadai.

“Ditambah dengan kolam retensi yang untuk membelokkan aliran air dari sungai Cinambo masuk ke akses pasar itu Gedebage dibawah sutet nah itu anggarannya sudah aman tahun 2024 kurang lebih seingat saya hampir 16 miliar.
Kita bikin kaya kolam retensi yang di Margahayu termasuk juga aliran air yang biasa keluar dari pasar itu nanti beloknya ke kolam retensi yang sudah ada sekarang ternyata itu kan belum ada salurannya waktu infeksi kalau tdk ada saluran pasti air meluap ke jalan,” tegas Ema.

Nah dengan kasus itu, Ema meminta agar DSDABM lakukan audit secara keseluruhan.
Menurutnya sudah ada upaya penangan banjir di Pasar Leuwipanjang, sudah dibuat rumah sumur pompa untuk nanti didorong ke sungai Citepus.

“Kita sudah cek ke lapangan dan saya yakin itu sudah berfungsi sehingga nanti sudah tidak ada lagi genangan air yang di depan pasar Leuwipanjang itu contoh termasuk yang di Pasir Koja itu kan sudah dibuatkan rumah sumur pompa yang di Babakan Ciparay itu bisa langsung menyedot air yang menggenang sering terjadi di persimpangan yang keluar dari tol Pasir Koja tapi kan yang lain masih banyak di titik-titik yang lain,” ucap Ema.

Lantas bagaimana yang di Kopo, pasalnya imbas dirasakan di Cibaduyut dan dipinggir fly over Kopo ternyata sekarang air menggenang, karenanya Ema minta agar dilakukan audit.

“Sekarang saya mau ke dsdabm mau menegaskan, saya kumpulkan. Sebagai pembina asn, koordinator pembangunan saya harap program ini sentuh saat ini terjadi. Saya tidak ingin dengar banjir cileuncang tapi selutut, kalau banjir bilang saja banjir tapi tangani,” jelasnya.

“Seperti di Gedebage hujan gede langsung macet. Disana bisa lintas koordinasi dengan institusi terkait, kita selalu terjebak persoalan status jalan. Kan kalau rakyat tidak tahu tetap disalahin kepala daerah seolah-olah kota tidak berbuat,” pungkasnya.

Sementara itu tersiar kabar di salah satu titik banjir akibat disumbat oleh oknum agar mendatangkan pemasukan.

“Jangan menari diatas penderitaan orang lain, jangan mengais rejeki tapi dampak masyarakat dirugikan, tapi kita secara infrastruktur tanggungjawab kita. Saya nanti akan tekankan masalah banjir tidak ansih dsdabm, banjir dlh menangangi hulu bagaimana apa abrasi, konservasi masih terjaga kah. Kalau luar kota atensi dari pemerintah lebih tinggi, belum perilaku masyarakat membuang sampah ke sungai itu bukan urusan dsdabm saja tapi cross cuting lintas antar opd,” gerutunya.

Sementara itu Kepala DSDABM Didi Rustandi mengatakan untuk audit titik banjir yang besar sebenarnya sudah dilakukan.

Seperti di Gedebage, karena itu persimpangan ada penyempitan dihilir, sehingga mau tidak mau harus ada parkir air.

Namun masalahnya pembangunan baru akan dilakukan tahun ini yakni di dibawah sutet.

“Di Cipamulihan ada dua sungai, ada kolam retensi dan rumah pompa plus ada penambahan crosing oleh PJN, jadi relatif yang Cipamulih lancar cuma yang dari Cinambo bermasalah, mudah-mudahan kalau sudah dibereskan kolam retensi yang bawah sutet di pasar induk itu bisa menyelesaikan banjir di persimpangan gedebage,” tegasnya.

Kemudian titik banjir yang besar kedua diaudit adalah di Cibaduyut, itupun sudah dilakukan sehingga meski ada genangan namun relatif kecil dan bisa dilalui kendaran roda 4 dan roda 2.

“Mudan-mudahan terselesaikan,” harapnya.

Masih kata Didi, ada rumah pompa dan setiap banjir selalu dipompa untuk di persimpang Pasirkoja tetapi ternyata penyebab banjir bukan hanya di jalan Cibuntu saja tapi di jalan Soekarno Hatta bagian selatan cukup besar.

“Akan kami telusuri dari mana. Audit ini lebih ke momentum harus tepat karena kalau audit dalam tanda kutip masalahnya drainase bisa diukur dimensi sama artinya 5 meter 5 meter semua kalau sekarang banyak tertutup dimana bottle neck itu momentum harus tepat harus disaat hujan, agar tahu dimana masalahnya,” ungkap Didi.

“Kalau diatas tidak ada dibawah kan ada pipa ada kabel nah itu harus kita cari tahu,” ucapnya lagi.

Sementara itu anggapan oknum warga menutup aliran sungai, Didi menyampaikan di titik jalan Kopo – Citarik luapan Citarip barat tidak meluap malah di fly over Kopo meluap besar sekali.

“Tidak semata-mata dari sana, itu harus ada antisipasi dari tempat lain yang membuatnya banjir jadi kami mencari lagi banjir itu dari mana asalnya,” tegasnya.

Pj Wali Kota Bandung Sampaikan Duka Mendalam Atas Gugurnya Para Pahlawan Demokrasi

Prolite – PJ Wali Kota Bandung menyampaikan duka kembali menyelimuti Kota Bandung. Salah satu petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kota Bandung gugur setelah menjalankan tugas pada Pemilu 2024.

Dia adalah Eri Fajar Nugraha yang merupakan petugas KPPS di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung. Almarhum meninggal pada Selasa 20 Februari 2024 pukul WIB.

PJ Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono bersama Forkopimda Kota Bandung takziah ke kediaman almarhum.

Pada kesempatan tersebut, Bambang mengucapkan bela sungkawa yang sangat mendalam atas gugurnya Almarhum Eri.

“Saya bersama jajaran Forkopimda dan Pemkot Bandung melaksanakan takziah kepada Almarhum Pak Eri. Ia merupakan Anggota KPPS. Beliau meninggal kemarin (Selasa, 20 Februari 202). Laporannya ia meninggal sesak nafas lalu dibawa ke rumah sakit dan meninggal di rumah sakit,” kata PJ Wali Kota Bandung Bambang usai melaksanakan takziah, Rabu, 21 Februari 2024.

“Atas nama Pemerintah Kota dan Forkopimda kami menyampaikan duka yang sangat mendalam. Mudah-mudahan keluarga almarhum diberikan ketabahan dan almarhum husunul khatimah,” imbuhnya

Bambang menyebut, almarhum Eri merupakan salah satunya pahlawan demokrasi di Kota Bandung. Karena gugur setelah melaksanakan tugas negara menjadi penyelenggara Pemilu.

“Beliau menurut saya adalah salah satu pahlawan demokrasi. Pesta demokrasi kita yang terbesar di dunia. Saya rasa tidak berlebihan, beliau adalah pahlawan demokrasi di Kota Bandung,” ujarnya.

PJ Wali Kota Bandung menyebutkan, di Kota Bandung, tercatat ada dua anggota KPPS dan satu anggota Linmas yang meninggal setelah melaksanakan tugas.

“Ada tiga orang satu di Ujungberung, satu di Tamansari dan ini terakhir di Buahbatu,” ujarnya.

Ia memastikan, Pemkot Bandung bertanggungjawab terkait biaya pelayanan kesehatan para petugas KPPS dan Linmas yang dirawat di rumah sakit.

“Pemkot Bandung turut bertanggung jawab salah satunya biaya selama mereka masuk rumah sakit melalui UHC,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian mengatakan, almarhum Eri meninggal karena sesak nafas pada saat sedang menjemput anaknya sekolah.

“Pak Eri sedang mau menjemput anaknya yang sekolah, naik motor lalu sesak nafas lalu meninggal,” ujarnya.

Anhar menyebut sampai saat ini ada lima orang anggota KPPS yang masih dirawat di beberapa rumah sakit. Total Dinkes telah menangani 542 orang petugas KPPS yang sakit pasca melaksanakan tugas.

“Dengan berbagai gejala, sebagian besar ringan dan telah tertangani. Yang dirujuk ke rumah sakit total ada 22 orang dan yang masih di rawat ada 5 orang,” katanya.

Ia menyebut, berdasarkan pemantauan terdapat 3 sampai 4 orang sakit tipes.

“Kalau melihat seperti itu kemungkinan kelelahan. Selebihnya macam-macam. Semua biaya perawatan para petugas ditanggung Pemkot Bandung melalui UHC,” ungkapnya.

Edwin Senjaya: Prihatin Kenaikan Harga Beras, Apresiasi Upaya Pemkot Bandung

BANDUNG, Prolite – Kenaikan harga beras masih saja menjadi topik utama, bahkan di Kota Bandung adanya program pasar murah jadi incaran warga untuk membeli beras. Alhasil warga mengantri dari subuh, berdesak-desakan berrebut beras murah.

Menanggapi itu Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya mengaku prihatin tetapi kata dia karena kewenangan penetuan harga beras ada di pusat maka pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak.

“Kewenangan kebijakan nya kan tidak bisa lokal harus pusat. Kita hanya bisa lakukan langkah langkah sidak ke pasar tapi harga dan sebagainya dari pusat,” ujar Edwin saat dihubungi wartawan, Selasa (20/2/2024).

Akan tetapi Edwin mengapreasiasi upaya Pemkot menggelar pasar murah tersebut.

“Ya itu kan salah satu upaya meminimalisir harga tapi kan tetap kebijakan di pusat, Bandung hanya ketiban masalah. Harapan kita mudah-mudahan bisa tapi kan misal pasokan kurang kebutuhan tinggi otomatis harga naik, sehingga ketersediaan harus dari pusat apalagi kita bukan daerah produsen, beras didatangkan dari luar,” tutupnya.

Sementara itu Sekertaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengaku pihak menyediakan beras murah itu ada batasnya.

“Sebetulnya sasaran itu sudah terukur kebutuhan untuk siapa. Saya khawatir ada orang yang tidak pantas yang bersangkutan mengakses beras ini. Ini kan untuk orang secara ekonomi harus kita bantu, mungkin ya,” jelas Ema di balai kota.

Lanjutnya, camat sudah memetakan untuk siapa sasaran beras itu dan Ema ingin semua warga Kota Bandung tersadarkan akan hak beras tersebut.

“Ini kelas medium bukan premium, kelas atas ada pasarnya jangan ikut. Saya bukan menuduh karena kalau sekarang dari hitungan awal spare terlalu tinggi artinya saya curiga ada orang tidak selayaknya ikut mengakses malah mengakses,” tandasnya.

Mekanisme penyaluran sendiri kata Ema sudah cukup tertib dimana koridornya pembeli beras murah harus menggunakan kupon.

“Kalau tidak begitu, bebas ini. sasaran masyarakat secara ekonomi kita utamakan, mudah-mudahan semua tersadarkan,” pungkasnya.

Terkait perubahan mekanisme penyaluran sendiri diakui Ema akan dievaluasi, ia tidak ingin hanya karena satu kasus terjadi antrian beras seolah-olah menjeneralisasi lokasi lain.

“Kan ini baru berjalan 2 x nanti kita lihat pasti, apapun juga kita evaluasi,” tutupnya.

2025, Kabel Udara di Kota Bandung Turun Ke Ducting

BANDUNG, Prolite – MoU antara PT BII dan Jaringan Pinter Bersama Malaysia ditujukan untuk menurunkan kabel udara yang ada di Kota Bandung yang sudah bertahun-tahun tertunda. Hal Ini ditegaskan oleh Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono.

Kata Bambang, untuk tahun pertama akan menurunkan lebih kurang sekitar 94 ribu meter yang akan dimulai di bulan Juni nanti ground breakingnya 2024 selesai Juni 2025.

“Jadi ada beberapa ruas jalan akan di prioritaskan yaitu jalan perkotaan, secara bertahap tahun 2 3 dan seterusnya. Cita-cita bersama ingin Kota Bandung bebas kabel udara,” tegasnya.

Menurut dia ada 58 ruas jalan nanti dicarikan super prioritas pertama kabel yang akan diturunkan.

“Nilai investasi 247 km sekitar Rp 313 miliar dan ini skemanya adalah bisnis to bisnis, tidak menggunakan anggaran pemerintah daerah,” ujarnya.

“Kita akan suport misalkan masalah perijinan, masalah sosialnya juga akan kita bantu, komunikasi sosialnya,” tandasnya.

Penurun dan perapihan selama ini kata dia percepatan seperti di daerah jalan Dago dan Riau dilakukan oleh pemerintah namun tidak mungkin selesai.

Oleh karenanya kami menugaskan PT BII untuk bisa menurunkan dengan skema bisnis to bisnis menggandeng PT tersebut dengan kurun waktu 3 tahun.

“Untuk yang pakai ducting itu artinya seluruh ducting dibawah akan ditempati oleh para operator telkom atau operator internet jadi semua pihak yang memanfaatkan layanan telekomunikasi ataupun internet perusahan karena butuh fiber optic untuk kemudian kita minta turun kesini,” paparnya.

Kendati sempat tertunda, Bambang menegaskan bahwa hal itu harus optimis dilakukan.

“Dengan PLN sementara belum kalau secara teknis sangat memungkinkan next step mungkin, pemkot menegaskan PT BII tahap pertama menurunkan kabel tentunya kita minta komunikasi juga dengan operator lain PLN dan lainnya, poinnya mainhole ducting ini bisa dimanfaatkan oleh semua yang memang mempunyai kepentingan kabel udara,” tegasnya.

Satpol PP Kota Bandung Tertibkan Alat Peraga Kampanye

BANDUNG, Prolite – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung telah menertibkan sebanyak Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan sejak 1 Desember 2023 sampai 22 Januari 2024.

Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Bandung, Yayan Ruyandi mengatakan, pada penertiban Alat Peraga Kampanye tersebut, Satpol PP telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia menyebut penertiban Alat Peraga Kampanye tersebut karena melanggar aturan, karena dipasang di area yang dilarang terdapat APK.

“Per tanggal 22 Januari, jumlah APK yang ditertibkan sebanyak dari mulainya 1 Desember sampai 22 Januari 2024. Jenis pelanggaran pada kawasan khusus di 11 jalan khusus,” ujarnya, Selasa 30 Januari 2024.

Kawasan Khusus tersebut merupakan kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yaitu: Jalan Asia Afrika, Jalan Tamansari, Jalan Siliwangi, Jalen Wiranatakusuma, Jalan Pajajaran, Jalan Wastukancana, Jalan Aceh, Jalan Pahlawan, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Supratman dan Jalan Diponegoro.

Selain di kawasan khusus, penertiban juga dilakukan pada APK yang membahayakan keselamatan.

Ia menilai seharusnya para peserta pemilu harus memperhatikan aspek keselamatan bagi masyarakat umum selain menaati aturan yang ada terkait pemasangan atribut dan APK di Kota Bandung.

“Dalam pemasangan APK mohon untuk hati-hati karena intensitas curah hujan di Kota Bandung sedang tinggi, bila mana dipasang sembarangan dan mengenai orang lain ini dapat membahayakan pengguna jalan,” kata dia.

Selain itu, dia juga meminta agar para peserta pemilu harus taat dalam memasang berbagai alat peraga agar tetap mengikuti Perda tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Perda K3).

“Tolong diedukasi dengan baik tim pemenangannya, atau pihak ketiga yang diminta untuk memasang APK dengan memberitahu titik-titik yang tidak melanggar dalam segi pemasangan,” ujarnya.

Ia pun terus berkoordinasi dengan Bawaslu guna menjaga keamanan dan ketertiban kondusif pada setiap tahapan Pemilu, terutama terkait keselamatan.

“APK membahayakan tapi diperbolehkan kita koordinasi dengan Bawaslu. Bersama atau mandiri di bawah pemantauan Bawaslu, kita tertibkan,” ungkapnya.

51 Ribu Lebih KPPS Kota Bandung Dilantik Serentak

BANDUNG, Prolite – Peran KPPS Kota Bandung sangat penting dalam menjalankan tugasnya sebagai ujung tombak pemilu. Mereka bertanggung jawab untuk menyiapkan TPS dan kelengkapannya, serta menjaga ketertiban dalam proses penghitungan dan pemungutan suara untuk memastikan kedaulatan pemilih.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung melantik Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari Kecamatan Antapani dan Arcamanik di Sport Jabar, Kamis 25 Januari 2024.

Di saat yang bersamaan, ada petugas KPPS Kota Bandung yang dilantik secara serentak di berbagai lokasi. Hal itu disampaikan, Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono.

“Peran KPPS sangat strategis sebagai ujung tombak pemilu. Tugas mereka menyiapkan TPS dan perlengkapan di dalamnya, serta menjaga ketertiban TPS saat penghitungan dan pemungutan suara untuk kedaulatan pemilih,” ungkap Bambang.

Terlebih dalam 19 hari ke depan seluruh masyarakat akan melaksanakan pemilu akbar untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden, anggota DPR-RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten kota.

“Tahun 2024 ini kita punya tugas memastikan demokrasi ini berjalan dengan lancar kondusif aman di Kota Bandung. Bukan sekadar tanggung jawab KPU dan Bawaslu, tapi juga komponen lainnya, termasuk masyarakat melalui KPPS ini,” paparnya.

Menurutnya, pemilu yang berkualitas akan terwujud ketika KPPS menjalankan tugas secara transparan dan tidak memihak, serta bertanggung jawab untuk menjalankan nilai demokrasi.

“Para petugas perlu mengatur irama pekerjaan agar tidak mudah lelah karena rangkaian pemilu itu sangat padat,” ujarnya.

Merespon hal itu, Ketua KPU Kota Bandung, Wenti Frihadianti menyampaikan, dari awal pendaftaran KPPS, telah disyaratkan agar mencantumkan hasil cek kesehatan untuk mengetahui kondisi para KPPS Kota Bandung.

“Kita dari awal lakukan pendaftaran secara terbuka. Selain lampirkan ijazah, ada tes kesehatan juga untuk kita ketahui kondisi calon KPPS,” jelas Wenti.

Untuk itu, pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam menyediakan suplemen bagi para KPPS. Bahkan, pada hari H pemilu, puskesmas pun akan tetap beroperasi sebagai antisipasi jika ada KPPS yang butuh penanganan medis.

“Puskesmas hari H buka. Jadi kalau ada yang merasa tidak enak badan, bisa segera ke puskesmas terdekat,” sebutnya.

Ia berharap, para KPPS dapat menjadi agen perubahan yang positif untuk indonesia. Serta menjadi teladan bagi masyarakat dalam berpartisipasi politik.

Pihaknya juga akan mencoba untuk mengadakan sayembara bagi TPS yang unik guna menambah semangat dan kemeriahan pemilu akbar mendatang.

“Kami akan coba untuk sayembara TPS terunik. Selain itu, mengenai surat suara yang rusak di Kota Bandung tidak terlalu banyak, kurang dari 1 persen. Kami sudah pengajuan ke pusat dan dilakukan penggantian. Surat rusak akan dimusnahkan bersama forkopimda,” jelasnya.

Salah satu petugas KPPS TPS 14 Antapani Kidul, Yurika mengaku tertarik menjadi petugas karena ingin menambah pengalamannya.

“Untuk menambah pengalaman. Tahun 2019 pernah jadi saksi. Sekarang mau coba jadi anggota KPPS Kota Bandung,” ucap Yurika.

Ia mengatakan, terdapat 2 TPS di lingkungannya. Satu TPS terdiri dari 7 petugas dan tambahan penjaga.

Untuk menjaga stamina dalam bertugas nanti, Yurika mengaku akan menjaga pola tidur dan rutin minum vitamin.

“Jaga pola tidur. Minum vitamin. Saya berharap semoga pemilu 2024 berjalan sukses. Calon yang dipilih bisa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab menjadikan Indonesia lebih maju lagi,” tuturnya.

Sementara itu, Meta, salah satu petugas KPPS Kota Bandung dari Antapani yang berusia 23 tahun mengaku baru pertama kali terlibat dalam proses pemilu secara langsung.

“Baru mencoba terlibat langsung jadi petugas pemilu. Semoga bisa menambah pengalaman dan relasi baru,” aku Meta.

Ia berharap, pemilu tahun ini bisa menjadi penentu Indonesia untuk memiliki pemimpin yang mampu membawa Indonesia menjadi negera lebih sejahtera.

Banyak Isu Strategis, Sekda Harapkan Pewarta Balai Kota Bandung Jadi Mitra Penyebar Informasi

BANDUNG, Prolite – Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengapresiasi kehadiran Pewarta Balai Kota Bandung (PBB). Menurutnya, peran media sangat penting di tengah perkembangan isu strategis Kota Bandung.

Menurutnya, peran media sangat dibutuhkan guna menyebarkan informasi di Kota Bandung. Termasuk salah satunya program-program Pemkot Bandung.

“Pemerintah Kota Bandung memiliki keterbatasan mengeksplorasi hal apapun, termasuk informasi. Tanpa dukungan media, kami tidak optimal,” ujar Ema dalam pengukuhan pengurus Pewarta Balai Kota Bandung (PBB) periode 2024—2027, Jumat 19 Januari 2024.

Ema juga berharap, kolaborasi yang terjalin antara Pemkot Bandung dan PBB dapat terus berlanjut serta memberi daya dukung optimal.

Ema berharap, sejumlah isu yang strategis untuk disosialisasikan, antara lain menyangkut pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, dan pembinaan kemasyarakatan.

“Kami yakin dengan solidaritas, kekurangan di hari kemarin dapat kita perbaiki,” kata Ema.

Sementara itu Ketua Pengurus Pewarta Balai Kota Bandung 2024-2027, Putra Prima Perdana berharap, kolaborasi antara Pemkot Bandung dan PBB dapat menjembatani aspirasi masyarakat agar cepat sampai ke pemerintah.

Ia optimis, PBB akan memberi lebih banyak manfaat dalam upaya penyebarluasan informasi di Kota Bandung.

“Harapan kita, PBB dapat menjadi jembatan untuk aspirasi masyarakat agar bisa cepat sampai ke para pemangku kebijakan di Kota Bandung,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Penasehat PBB, Tommy Riyadi juga berharap, kolaborasi Pemkot Bandung dan PBB akan lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi, khususnya terkait program-program serta isu strategis Kota Bandung.

“Kami berharap ke depannya kerja sama ini menjadi lebih baik. Kawan-kawan di sini memiliki tugas untuk membuat produk jurnalistik, yaitu berita,” tuturnya.

Adapun pada kesempatan tersebut, Putra Prima Perdana dikukuhkan menjadi Ketua Pengurus PBB periode 2024-2027, menggantikan Yogi Pasha.

Even Peduli Fasilitas Publik, Beberes Untuk Asyiknya Trotoar Agar Menyenangkan dan Unggul

BANDUNG, Prolite – Ajak warga Kota Bandung peduli fasilitas publik, Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono gelar acara Beberes Untuk Asyiknya Trotoar Agar Menyenangkan dan Unggul (Buat Kamu) di river spot Jl Ir Soekarno Hatta, Rabu(17/1/2024).

Menurut Bambang kegiatan ini akan dimasifkan setiap bulan di berbagai titik di Kota Bandung, guna mengajak, menyosialisasi, dan mengedukasi masyarakat terkait lingkungan di sekitarnya terutama aset-aset pemerintah alias milik publik.

Masih kata Bambang dalam gerakan bersih-bersih ini banyak berkolaborasi dengan berbagai komunitas-komunitas.

“Kami ingin mengajak semua masyarakat bersama-sama peduli terhadap lingkungannya, seperti kita ketahui beberapa waktu lalu ada bencana mungkin itu akibat kurangnya kepedulian kita,” ujar Bambang.

Disinggung banyak fasilitas publik rusak dan terawat, semisal JPO Asia Afrika berbau pesing, diakui Bambang titik – titik seperti itu lah yang akan menjadi fokus bersih-bersih.

“Sekarang di sini (riverspot) nanti ke Bandung timur, selatan, utara dan lainnya,” tutup Bambang.

Sortir Lipat Surat Suara Optimis Selesai 18 Januari

BANDUNG, Prolite – Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono optimis tahapan sortir lipat surat suara di Kota Bandung dapat selesai tepat waktu pada 18 Januari 2024 mendatang.

Hal itu diungkapkan Bambang saat meninjau Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung di Jalan Ibrahim Adjie No. 441 Bandung, Selasa 16 Januari 2024.

“Hari ini saya meninjau gudang logistik KPU Kota Bandung. Jadi persiapan hari ini sampai tanggal 18 sortir lipat itu dilakukan di gudang KPU dan saya optimistis (dapat selesai tepat waktu),” ujarnya.

Ia menyebut tahapan sortir lipat suara merupakan hal krusial. Untuk itu ia meminta seluruh petugas sortir lipat surat suara untuk berhati-hati dan teliti guna menghindari surat suara yang rusak.

“Saya ingatkan ke petugas sortir lipat. Hati-hati. Jangan sampai rusak. Jangan juga ada sampai cacat karena itu menyebabkan ketidaksahan saat Pemilu,” katanya.

Terkait dengan surat suara yang rusak, Bambang menyebut saat masih dalam tahap perhitungan. Ia berharap jumlah surat suara yang rusak tidak terlalu banyak, sehingga tidak mengganggu kelancaran tahapan Pemilu.

“Belum ada (jumlah surat suara rusak). Masih penghitungan. Masih proses. Kalaupun ada mudah-mudahan tidak terlalu banyak. Karena kalau rusak itu ada proses yang cukup panjang untuk bisa digantikan lagi,” ujar dia.

Bambang mengatakan, seluruh tahapan Pemilu di Kota Bandung harus berjalan dengan aman, damai dan kondusif.

Pada kesempatan tersebut, Bambang juga mengapresiasi seluruh petugas sortir lipat surat suara yang telah bekerja dengan baik.

“Terima kasih kepada bapak ibu, saya percaya pelaksanaan tugas negara ini dapat dilakukan dengan baik. Tolong hati-hati bekerja laksanakan amanah ini dengan jujur dan baik,” ujarnya.

Selain itu, Bambang juga meninjau lokasi gudang logistik di kewilayahan untuk memastikan kesiapan Pemilu lancar sampai tingkat akar rumput. Salah satunya ke gudang logistik di Kecamatan Batununggal.

Ia menginstruksikan kepada lurah, camat dan petugas lainnya untuk terus mengecek kesiapan jelang pelaksanaan Pemilu mulai dari kesiapan gudang logistik, Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk keamanan.

“Saya juga tadi minta ke kapolsek. Mulai dari sekarang. Sebagian logistik sudah masuk ke gudang. Amankan. Jangan sampai hal kecil itu terjadi,” ungkapnya.

PKL Kawasan Monju Mulai Ditata

BANDUNG, Prolite – Pemkot Bandung berkolaborasi dengan Pemprov Jawa Barat berupaya menata PKL di kawasan Monumen Perjuangan Jawa Barat (Monju) agar lebih tertata. Tujuannya agar ruang publik di kawasan tersebut dapat dinikmati secara maksimal oleh pengunjung.

Saat memonitor kawasan Monju, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna memastikan adanya perbaikan dari aspek ketertiban. Hal tersebut meliputi penataan PKL dan kantong parkir yang kini lebih rapi.

“Kami memantau ruang publik di kawasan Monju saat ini sudah mendekati ideal. Sesuai fungsinya untuk berolahraga, bermain, bercengkrama dengan keluarga. Tentu sudah ada perbaikan signifikan dibanding beberapa hari ke belakang,” ujar Ema di Kawasan Monumen Perjuangan.

Ema mendorong sejumlah aspek penunjang penataan PKL di kawasan Monumen Perjuangan. Salah satunya, pengeras suara di area ruang publik untuk menyebar informasi dari kawasan selatan hingga utara.

Juga penataan posisi PKL yang masih menempati sejumlah titik. Seperti para PKL yang menempati area masuk ke ruang publik, atau PKL yang berada di ruas jalan sambungan antara ruang publik zona satu dengan zona lainnya.

Secara teknis, para PKL tersebut nantinya akan dipindahkan ke area utara Monju, yang juga menjadi kantong parkir kendaraan, khususnya kendaraan roda empat.

Terkait kantong parkir, Ema menjelaskan, untuk kendaraan roda dapat memarkir kendaraan di kawasan Jalan Majapahit. Sedangkan kendaraan roda empat dapat memarkir kendaraan di Taman Gentong.

“Atas nama Pemkot Bandung dan Pj Wali Kota Bandung, kami sampaikan terima kasih kepada Pemprov Jabar, kepada Pj Gubernur Jabar, yang sudah mengizinkan Jalan Majapahit sebagai tempat parkir roda dua,” kata Ema.

“Jalan Sentot Alibasa, Jalan Aria Jipang juga kami pastikan sudah bebas hambatan. Tidak ada aktivitas parkir ataupun aktivitas ekonomi yang menimbulkan kemacetan,” terangnya menambahkan.

Dengan proses sosialisasi, ia optimis kawasan utara Monju nantinya akan lebih diketahui masyarakat. Pasalnya, sejumlah aktivitas PKL dan parkir akan dipindahkan ke kawasan tersebut agar ruas-ruas jalan terdampak macet dapat kembali bebas hambatan.

“Kami juga tentunya perlu bersinergi dengan Pemprov Jabar. Aset ini milik Pemprov Jabar. Kami sebatas membantu dan memberi masukan,” ujarnya.

Ema menargetkan sejumlah PR penataan PKL kawasan Monju dapat selesai pekan depan. Sehingga harapannya, saat masyarakat kembali bertemu dengan akhir pekan dan hendak menghabiskan waktu di Monju, kawasan tersebut sudah jauh lebih tertib dari hari ini.

“Minggu depan akan kami praktikkan,” tutur Ema.