BANDUNG, Prolite – Prediksi cuaca Kota Bandung saat ini oleh BMKG akan terasa mendung hujan hingga jarang tersinari matahari.

Menanggapi itu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku telah melakukan. pertemuan bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Barat di Kuningan dan Kepala BMKG Jawa Barat yang mengatakan bahwa cuaca Kota Bandung dan sekitarnya hujannya adalah menengah ke rendah.

“Namun, kita tidak boleh tidak waspada. Bencana pergerakan tanah, kita lihat ini sudah mulai terjadi. Saya sudah curiga, dari sejak April tahun lalu, jalan-jalan Kota Bandung ini sudah mulai pergerakan tanah mikro. Kenapa? Indikasinya adalah, walaupun cuaca Kota Bandung lagi tidak ada apa-apa, itu ada rumah rubuh. Rumah-rumah yang memang umurnya sudah lebih rentan, ini sekarang kita sedang waspadai untuk menghadapi risiko bencana longsor di sempadan sungai,” ujar Farhan.

Untuk itu, Pemkot Bandung sekarang terus membereskan dan memperbaiki drainase ataupun dinding sempadan sungai dititik-titik rawan.

“Jangan sampai ketika cuaca Kota Bandung curah hujannya sudah sangat besar, baru kita bertindak, ya akan terlambat. Nah, salah satu yang paling menantang sekarang ini, kalau teman-teman mau lihat, di depannya Hotel Grand Tjokro, di Jalan Ciamplas, itu kirmirnya selalu longsor. Jalan tidak tergangunya juga selalu longsor, kenapa? Enggak hujan saja, airnya sangat deras. Itu salah satu tantangan yang kita hadapi,” ucapnya.

Untuk daerah-daerah yang tidak curam. Farhan Menyampaikan yang paling bermasalah itu ada di dua titik. Pertama di daerah Rancanumpang, dan di daerah Cibaduyut.

Hasil analisisnya menunjukkan itu perlu ada perbaikan drainase. Namun, menurutnya ada masalah sistem hidrologi yang jauh lebih luas dari itu.

“Contohnya di Rancasari, itu menyangkut masalah pengelolaan sistem sungai Cinambo, itu mesti kita perhatikan. Nah, sementara di Cibaduyut itu adalah masalah bagaimana drainase kemudian mengarah ke daerah yang lebih rendah, di daerah selatan kota Bandung, yang merupakan perbatasan kota dan Kabupaten. Maka, kita harus bisa memikirkan sebuah cara agar aliran sungai dan hidrologinya itu tidak semuanya terbuang ke arah kabupaten,” tuturnya.

“Karena kita juga tidak mau saudara-saudara kita di Kabupaten itu kemudian menilai banjirnya ialah kirimannya dari Kota Bandung. Nah, itu mesti ada pengelolaan hidrologinya yang sama,” ucapnya.

Masih kata Farhan saat ini yang bisa dilakukan adalah memperbaiki drainase dan membangun kolam retensi. Tetapi kolam retensi juga ada batasnya, sedang untuk sungai tidak ada batasnya.

“Nah, ini bahaya yang sedang kita olah terus sedemikian rupa, sehingga masalah banjir bisa diminimalisir. Apakah bisa hilang tahun ini? Saya khawatir enggak. Tapi apakah bisa diminimalisir? Insya Allah. Terutama di daerah-daerah pemukiman yang sudah kami sentuh melalui program Prakarsa. Karena Prakarsa sudah merata sekarang, di 1597 RW. Sedangkan untuk banjir di jalanan, itu memang masih kita bereskan, terutama masalah drainase, belum 100%,” tegasnya.

BPJS PBI Dinonaktifkan, Farhan : Tak Perlu Khawatir

BANDUNG, Prolite – Penonaktifan BPJS PBI di Kota Bandung tidak perlu dikhawatirkan menurut Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Malah kata dia pelayanan bagi pengguna BPJS PBI tetap berjalan seperti biasa.

“Saya besok akan rapat langsung ya dengan Dinkes, dengan RSUD, untuk memastikan bahwa pemerintah tetap harus memberikan layanan kesehatan terbaik, dengan akses yang mudah kepada masyarakat. Nah, detailnya, saya lagi cek dlu berapa banyak yang ada di kota Bandung, yang tetap harus kita berikan aksesnya,” tegas Farhan kepada wartawan.

Farhan menyampaikan bahwa sebenarnya sudah ada skema lain selain BPJS PBI, salah satu diantaranya Universal Health Covarage ( UHC). Namun Farhan ingin memastikan dahulu bahwa UHC itu bisa meng-cover.

“Salah satu yang parah itu kan thalassemia, cuci darah, itu bisa seberapa sering dan berapa lama, karena bagaimanapun juga memang ada keterbatasan,” lanjutnya.

Pengobatan bagi thalasemia sendiri kata Farhan sampai hari ini tidak ada masalah.

“Kalau sejauh ini sih nggak ada masalah apa-apa. Siapapun yang sudah terjadwal untuk melakukan cuci darah, ya cuci darah. Di RSUD Ujungberung, walaupun kapasitasnya sedikit, tapi antriannya tetap dilayani,” ucapnya.

Anggaran UHC sendiri kata dia masih ada, selain itu Farhan memastikan tidak ada pemangkasan anggaran seperti disampaikan menteri keuangan.

“Enggak ada hubungannya ini. Kan kita masih bisa memanfaatkan beberapa ruang fiskal yang ada di Kota Bandung, tapi bukan juga masuk ke dalam biaya tidak terduga atau dana darurat. Masih dalam kerangka anggaran untuk layanan kesehatan. Anggaran UHC Dinkes yang hafal, tapi perkiraam 200-an,” ujarnya.

BANDUNG, Prolite – Jelang Ramadhan tahun ini pemerintah kota Bandung mengaku sudah mempersiapkan beberapa hal, mulai dari suplai bahan makanan untuk mencegah inflasi.

“Makanya saya sama Pak Ronny Disdagin, sama Pak Budi UMKM berkeliling ke mana-mana, memastikan bahan makanan ada. Yang kedua, bahan pakaian. Bahan pakaian harusnya tidak mulai naik-naik,” tegas Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

Alasannya kata Farhan, Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini setelah berbelanja untuk keperluan lebaran, berikutnya orang akan belanja seragam sekolah.

“Untung jaraknya masih lama. Nah jadi, dalam hal ini Disdik juga ikut turun untuk memantau dan memperkirakan, karena setelah lebaran selesai, masuklah SPMB. Setelah SPMB selesai, belanja seragam. Ini bagian dari siklus yang rutin kita amati bersama,” pungkasnya.

Selain memantau suplai makanan, di Ramadhan nanti Farhan akan mengelar acara buka puasa bersama Wali Kota di Masjid Agung Bandung, atau Alun-alun Kota Bandung, setiap hari.

Pada acara buka puasa Ramadhan itu, tidak dibatasi jumlah jamaah semua bisa hadir dan berbuka puasa bersama disana.

Untuk berbuka, kata Farhan Pemkot tidak menyediakan anggarannya terkecuali 100 orang yang disediakan. Selebihnya berbuka dengan anggaran masing-masing.

“Hanya 100 orang saja, kan pakai anggarannya Kesra. Nah, tentu saja terbuka untuk para donatur yang ingin ikut berbagi berkah buka puasa, jadi ada banyak yang bisa berbuka puasa bersama. Sok, para donatur, para dermawan, apabila memang Bapak/Ibu memiliki rezeki lebih untuk dibagikan pada saat buka puasa bersama nanti, maka Insya Allah akan membawa berkah untuk semua orang, kalau dari saya, hanya 100 orang. Yang lain berapa? ? ? Ditunggu,” harapnya.

Disana pun kata dia banyak banyak tempat jajan dan tidak mahal. Jadi bisa sama-sama sambil menghidupkan UMKM dan terutama memakmurkan masjid.

Disinggung status masjid Agung, Farhan mengaku sudah mengecek bahwa masjid dan tanahnya adalah wakaf. Yang berarti wakaf itu adalah pengelolanya, maka kewajiban pengelola wakaf itulah untuk memastikan bahwa Masjid Agung itu bermanfaat untuk sebesar-besarnya umat.

“Pemerintah Kota Bandung tidak mungkin tidak berbuat apa-apa. Di depan rumah wali kota, masak saya biarkan? Maka saya harus membantu untuk memastikan bahwa kita memakmurkan masjid dan masjid memakmurkan masyarakat,” ucapnya lagi seraya mengatakan bahwa saran perparkiran alun-alun dikelola pemkot, Farhan menyampaikan bahwa perparkiran harus dikelola oleh Dishub dan itu harus dibicarakan terlebih dahulu.

BANDUNG, Prolite – Polemik Teras Cihampelas masih terus bergulir. Terlebih keberadaan Teras Cihampelas sampai saat ini masih dalam proses pengajuan izin dan sedang dilakukan audit teknis.

Bahkan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku bahwa keberadaan Teras Cihampelas gagal, pasalnya semula bertujuan mengoptimalkan sebagai tempat UMKM malah menjadi lokasi dengan ancaman keamanan yang cukup tinggi.

“Gagal kita optimalkan sebagai tempat UMKM, malah justru menjadi lokasi dengan ancaman keamanan yang cukup tinggi. Makanya, kita akan kembalikan dulu ekosistem jalan Cihampelas dengan pohon-pohon peneduhnya. Istilahnya itu yang megah magnificent, majestic,” jelas Farhan.

Alasannya kata Farhan, saat orang jalan kaki di bawah pepohonan akan terasa keindahannya.

“Sekarang kan rasanya seperti berjalan di kolong jembatan. Makanya ini audit teknis dahulu karena semuanya harus betul-betul matang,” tandasnya lagi.

Pada saat yang bersamaan, lanjut dia, Pemkot juga sudah melakukan konsultasi dengan beberapa intansi agar tidak menimbulkan masalah hukum baru.

“Konsultasi ke Kasidatun Kejaksaan Negeri, yang kemudian akan mengonsultasikannya dengan Korsupgah KPK, supaya ketika pembangunan dilakukan tidak ada potensi kerugian negara,” jelas Farhan.

Keputusan pembongkaran atau tidaknya, Farhan menargetkan semester satu ini sudah ada kepastian.
Disinggung apakah setelah pembongkaran kawasan jalan Cihampelas akan seperti semula, Farhan belum bisa memastikannya. Hanya saja kata dia, tantangan dari pengelolaan Teras Cihampelas adalah membenahi kawasan.

“Nah, itu yang sedang diperbaiki. Sambil menunggu proses tersebut, bagian bawahnya juga kita benahi. Kalau diperhatikan, trotoar kiri dan kanan sudah kita beautifikasi, termasuk pemasangan lampu yang terang,” paparnya.

Farhan pun menegaskan bahwa untuk proses penghapusan aset, masih dalam proses pengajuan penelitian oleh Kejaksaan Negeri dan juga oleh KPK.

“Iya, tergantung desain. Karena saat ini proses penelitian, desain ulang, dan perizinannya berjalan bersamaan. Kalau pesan dari Pak Gubernur begitu (anggaran dari Provinsi), tapi kita selesaikan dulu administrasinya,” tutupnya.

Gentengisasi, Gagasan Prabowo Selaras Dengan Perda di Kota Bandung

BANDUNG, Prolite – Gagasan Presiden RI Prabowo Subianto terkait gentengisasi yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ditanggapi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sejalan dengan peraturan daerah yang sudah ada.

“Program gentengisasi ini sejalan dengan Perda tentang pelarangan penggunaan asbes, kerangka itulah yang akan kita gunakan,” jelas Farhan.

Farhan berharap, mudah-mudahan dalam waktu dekat ia bisa bertemu dengan Menteri Perumahan dan Permukiman.

‘Beliau nanti akan memberikan arahan, apakah kementerian akan menjadi leading sector atau tidak, dan ke depannya bagaimana. Artinya, ada kemungkinan ini masih kemungkinan! akan ada subsidi khusus untuk mengganti seluruh atap seng dan atap asbes,” terangnya.

Seperti diketahui Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan dan Gedung. Selain aturan tempat ibadah yang layak, dalam perda tersebut juga diatur larangan penggunaan bahan bangunan asbes.

“Jadi kerangka itu yang akan kita gunakan,” singkatnya.

Pengamanan Kebun Binatang Bandung Terpantau Kondusif

BANDUNG, Prolite – Saat dilakukan pengamanan Kebun Binatang Bandung oleh Satpol PP Kota Bandung dan tim gabungan, terpantau kondusif, aktivitas satwa pun berjalan normal dan terawat.

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi menyampaikan, kondisi di dalam area kebun binatang dalam keadaan terkendali.

“Alhamdulillah, kita bersyukur kondusif, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Pada prinsipnya, kita cinta semua terhadap keberadaan kebun binatang ini,” ujar 5 Februari 2026.

Ia memastikan, pengamanan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama, sekaligus memastikan keberlangsungan perawatan satwa di dalamnya.

“Kita tadi sudah menyaksikan beberapa pintu yang kita segel, kita amankan sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan. Alhamdulillah, kita mensyukuri hal ini,” katanya.

Bambang juga menyebutkan, terdapat 711 satwa di Kebun Binatang Bandung yang menjadi tanggung jawab bersama untuk terus dipelihara dan dirawat.

“Mari kita sama-sama pelihara. 711 ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” ucapnya.

Untuk memastikan kondisi tetap terpantau, Satpol PP akan menempatkan personel secara bergantian selama 24 jam di lokasi.

“Ini kan barang milik pemerintah kota yang harus kita amankan. Nanti kita buat sif jelas kita bagi tiga sif,” jelas Bambang.

Pemantauan dan pengamanan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Bandung untuk memastikan kondisi kebun binatang tetap terkendali dan satwa tetap mendapatkan perhatian serta perawatan.

BANDUNG, Prolite – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Evi Hendari memastikan di Kota Bandung sudah tidak ada tenaga honorer. Sesuai undang-undang tahun 2023 bahwa tidak diperbolehkan ada pengangkatan tenaga kerja.

“Bahwa kita mengikuti ketentuan undang-undang no 20 tahun 2023, tidak ada lagi pengangkatan tenaga yang mengerjakan pekerjaan ASN, karena itu amanat undang-undang,” tegas Evi di Balai Kota.

Saat ini jumlah pegawai pemerintah kata Evi, ada sekitar 23 ribu terdiri dari 10 ribu PNS, 5 ribu P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), kemudian sekitar P3K paruh Waktu.

“Otomatis sebenarnya tidak ada lagi honorer kecuali kalua memang seperti yaqng dilaksanakan oleh DLH petugas Gaslah. Kalau itu tidak salah karena peruntukan tanyakan langsung ke dinas karena itu kebutuhan masing-masing,” ucapnya lagi.

Untuk pengangkatan tenaga P3K dari SPPG Makan Gizi Gratis kata Evi bukan ranahnya melainkan langsung oleh pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

Sekali lagi Evi menyampaikan saat ini komposisinya adalah PNS, P3K, P3k paruh Waktu, BLUD, dan outsourcing untuk tenaga-tenaga teknikal, seperti satpam, driver, dan pramusaji yang direkrut pemerintah dari yayasan.

“Kalau tenaga guru tanyakan ke disdik,” pinta Evi.

Menikah Di KUA, Langsung Dapat Kartu Keluarga

BANDUNG, Prolite – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan Kota Bandung melalui Disdukcapil mempunyai program, dimana saat menikah di KUA maka setiap pasangan pengantin akan langsung memiliki kartu keluarga (KK).

“Nah kalau di pengadilan agama, kerjasamanya begitu bercerai 24 jam kemudian, kartu keluarga udah langsung pisah, itu mah layanan Dukcapil,” ucap Farhan saat ditanya kasus perceraian di kota Bandung meningkat.

Sementara itu Kepala Dinas Catatan Kependukan dan Sipil (Disdukcapil) Tatang Muhtar mengatakan sesuai arahan wali kota bahwa bekerja itu jangan terpaku dengan kegiatan yang ada di dinas saja.

Karena banyak potensi di lembaga-lembaga pengguna yang bisa dimanfaatkan. Salah satu hal yang sudah dilakukan adalah kolaborasi dengan pengadilan agama dalam pelayanan pencatatan administrasi kependudukan untuk update status data bagi masyarakat.

“Yang cerai maka melalui pengadilan agama, itu datanya sudah terupdate dan kartu keluarganya sudah bisa diterbitkan. Diterbitkannya di kantor pengadilan agama, kenapa bisa begitu? Karena kita ada kolaborasi dimana operator yang ada di pengadilan agama itu mereka dilatih diberikan kemampuan dan oleh kita diberikan akun salaman terbatas untuk update kartu keluarga,” jelasnya.

“Sehingga mereka sudah bisa mengoperasikan atas akses yang sudah kita berikan ketika surat cerainya diterbitkan maka berdasarkan surat cerai itu data status update keluarganya dalam hal ini cerai, suami isterinya ini otomatis sudah bisa berubah di kartu keluarganya,” bebernya.

Lanjut Tatang, semangat kolaborasi ini sedang kita dilakukan juga di Kantor Urusan Agama dengan nama program ‘Siapa’ (Sistem Integrasi Administrasi Kependudukan dengan Pengadilan Agama).

Saat ini program tersebut sedang dikembangkan dengan 30 Kantor Urusan Agama.

Masih kata Tatang dari 30 ini tercatat baru 14 KUA update atau sudah berjalan.

“Kenapa karena ini menyangkut dari kemampuan para operator, prinsipnya sama dengan apa yang sudah dilakukan di pengadilan agama ini yang pertama. Selanjutnya dengan kantor urusan agama baru 14,” tandasnya.

Sekali Tatang menyampaikan ketika warga masyarakat melakukan mencatat perkawinan di KUA yang statusnya sudah berubah dari belum kawin menjadi kawin maka update keluarganya sudah bisa berubah dan kartu keluarganya bisa diterbitkan di Kantor Urusan Agama.

Angka perceraian di Kota Bandung terus meningkat, penyebabnya mulai dari perselisihan, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), judi online (Judol) hingga salah satu pasangan kabur dari rumah.

Pemkot Bandung Tak Keberatan Tukar Guling Bandara Husein Sastranegara

BANDUNG, Prolite – Tukar guling (ruislag) bandara Husein Sastranegara oleh Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah pusat, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku mempersilakan, pasalnya Kota Bandung hanya penerima manfaat saja.

“Itu mah (tukar guling) pembicaraan provinsi dan pemerintah pusat. Kita mah penerima manfaat. Makanya siap-siap 11 Februari kita akan terbang ke Jogja,” ujar Farhan di Balai Kota, Rabu (4/2/2026).

Farhan mengaku tidak keberatan bandara Husein Sastranegara diambil alih pemerintah provinsi. Menurut dia terpenting bandara Husein Sastranegara dibuka kembali.

“Itu mah pusat sama provinsi yang penting bandara bisa digunakan, 11 Februari kita ke Jogja. Maskapai ATR dong yang Wings ke Kulonprogo dari Kulonprogo nanti saya akan lihat tujuan wisata terdekat disitu kemana saya kan ada tiga kunjungan soalnya ke Magelang ke Solo dan ke Salatiga sekalian kunker ke wilayah itu untuk apeksi,” tuturnya.

BANDUNG, Prolite – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan mesin insenarator pengolah sampah di Kota Bandung sudah 100 persen tidak boleh digunakan lagi.

Selain itu Pemkot Bandung pun kembali terdampak pengurangan ritase pembuangan sampah ke TPA Sarimukti sebanyak 20 persen.

“Soal sampah pertama, insinerator sudah 100 persen disegel semuanya. Kedua, ada kemungkinan yang sangat besar bahwa pengiriman ke TPA Sarimukti akan dikurangi sampai 20 persen lagi,” ujar Farhan usai rapat pimpinan di Balai Kota, Rabu (4/2/2026).

Mulai kapan pengurangan ritase itu Farhan mengaku belum tahu. Hanya saja pihaknya tengah siap-siap melakukan antisipasi.

“Kalau 20 persen itu tidak bisa kita kirim, kita mau dikemanakan. Kan tadinya mau kita olah melalui insinerator, tapi nggak boleh. Jadi kita sedang mencari alternatif-alternatif lain yang mesti selesai dalam waktu seminggu ini. Udah ketahuan mesti diapain salah satunya yang paling utama adalah melibatkan semua anggota masyarakat terutama lewat program Gaslah,” imbuhnya.

Sedang untuk pengiriman ke TPA di Bekasi sebanyak 50 ton tidak masalah karena disana sudah menggunakan pengolahn RDF.

Masih kata Farhan saat ini teknologi yang hanya bisa digunakan adalah RDF. Itu yang paling memungkinkan dalam waktu cepat kurang dari sebulan dan langsung bisa operasional.

“Jadi nanti anggarannya yang seharusnya untuk beli insinerator kita geser kesana, tapi ada beberapa regulasi yang harus kita penuhi dulu,” ucapnya lagi.

Soal penambahan titik sendiri kata Farhan, dalam persiapan ke TPA Legok Nangka. Saat ini pemerintah provinsi meminta kota Bandung menyediakan tempat transit sampah seluas satu hektare dari pemerintah provinsi sebelum dibawa ke Legok Nangka.

“Di tempat pemilahan dan lain-lain. Nah itu sedang kita cari juga. Jadi ke Legok Nangka itu sampah yang sudah di pilah, saya belum tahu teknisnya Legok Nangka. Tapi hanya diminta menyediakan sarana peralihan,” tuturnya seraya mengatakan surat permintaan penyediaan lahan itu baru diterima.

Farhan pun menyampaikan surat dari pemerintah pusat mengenai rapor persampahan di Kota Bandung sudah baru terima dan hasilnya masih belum bagus.

“Nanti kita pasti akan umumkan secara resmi angka-angkanya. Enggak sampai zona merah sih. Tapi belum bagus. Ada beberapa yang udah bagus. Jadi kayak masalah anggarannya udah bagus, tata kelola udah bagus, perencanaan udah bagus nah praktek di lapangan yang belum bagus,” tegasnya.

Untuk surat edaran ke masyarakat ajakan penanganan sampah, diakui Farhan belum ada. Pihaknya akan mengolah dulu hari ini tergantung hasil rapat, siang ini.

“Nanti jamdiq balik lagi, sekalian ngebahas masalah titik-titik yang perlu kita jadikan perhatian untuk pengolahan sampah,” ucapnya.