Bapenda Kota Bandung Beri Peringatan Kepada Kafe Penunggak Pajak

BANDUNG, Prolite – Bapenda Kota Bandung memberikan peringatan tegas kepada sebuah kafe di kawasan Lodaya yang hingga saat ini belum memenuhi kewajibannya membayar pajak. Kafe tersebut diketahui menyantumkan pajak dalam struk (bon) tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Padahal kafe ini telah beroperasi selama dua tahun.

Kepala Bapenda Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain mengaku sudah memberikan tiga kali surat peringatan. Namun pengelola kafe tidak memberikan tanggapan.

“Pajak merupakan kewajiban bagi semua pengusaha di Kota Bandung, khususnya yang bergerak di bidang restoran, kafe, dan hotel. Ini penting untuk mendukung pembangunan kota,” ujar Iskandar di Jalan Lodaya Kota Bandung, Senin, 7 Oktober 2024.

Menurut Iskandar, pembayaran pajak kini semakin mudah dengan adanya aplikasi online E-Satria. Aplikasi ini memudahkan pengusaha mendaftar tanpa harus datang langsung ke kantor Bapenda Kota Bandung. Namun, pengelola kafe tersebut tidak memberikan respons meskipun sudah diberikan berbagai kemudahan.

“Tindakan pemasangan spanduk ini kami lakukan sebagai langkah tegas agar masyarakat mengetahui bahwa pemilik usaha tersebut tidak taat pajak. Pajak ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk mendukung pembangunan Kota Bandung, yang sangat bergantung pada pendapatan dari sektor usaha,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Penindakan Bapenda Kota Bandung, Anthony Daulay menambahkan, pihaknya telah memberikan kesempatan persuasif kepada pemilik usaha.

“Kami sudah beberapa kali memberikan imbauan dan peringatan, tetapi tidak ada tanggapan. Tindakan ini dilakukan untuk menciptakan iklim keadilan bagi semua pengusaha yang sudah taat pajak,” jelas Anthony.

Dalam kegiatan tersebut, hadir perwakilan dari Kodim serta Kejaksaan juga turut hadir untuk mendampingi dan memastikan tindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan.

Ia berharap, dengan adanya peringatan ini, pengusaha lainnya dapat lebih patuh terhadap kewajiban mereka sebagai wajib pajak.

Bapenda juga mengimbau seluruh pengusaha di kota ini, khususnya yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, untuk segera memenuhi kewajibannya agar dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kota Bandung.

Untuk pengusaha yang ingin mendaftarkan usahanya atau bagi yang ingin mengetahui syaratnya bisa kunjungi laman .

Klakson Telolet Ditertibkan, Sanksi Putus Kabel Hingga Tilang

BANDUNG, Prolite – Menindaklanjuti laporan masyarakat perihal klakson telolet yang meresahkan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung bekerja sama dengan jajaran Polrestabes Bandung, Polsek Gedebage, dan pihak kewilayahan menggelar operasi penertiban klakson tidak standar atau biasa dikenal dengan “telolet” di kawasan Gedebage, Sabtu dan Minggu, 5-6 Oktober 2024.

Razia ini tepatnya dilakukan di Jalan SOR Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Operasi ini dilakukan untuk menertibkan penggunaan klakson telolet yang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), serta PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, pasal 69.

“Regulasi ini mengatur ambang batas suara klakson, yaitu paling rendah 83 desibel dan paling tinggi 118 desibel,” ucap Pelaksana Tugas Kepala Dishub Kota Bandung, Asep Kuswara.

Penggunaan klakson telolet yang melebihi ambang batas tersebut dinilai mengganggu kenyamanan warga karena menyebabkan kebisingan yang berlebihan. Selain itu, penggunaan klakson yang tidak standar juga dapat berdampak pada efisiensi sistem pengereman kendaraan, yang berpotensi menyebabkan rem blong.

“Jadi jangan sampai daya (untuk membunyikan klakson) diambil dari angin. Karena daya angin ini erat fungsinya dengan sistem pengereman,” jelasnya.

Dalam operasi yang digelar selama dua hari tersebut, petugas gabungan menindak tegas pelanggar dengan memberikan sanksi tilang serta mencabut modul klakson tidak standar yang ditemukan pada kendaraan.

Para pelanggar ini pun dikenai sanksi mulai dari pemutusan kabel klakson, hingga sanksi tilang. Kegiatan penertiban ini diharapkan dapat menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Bandung.

Jelang Pilkada Serentak 2024, Koswara: ASN Harus Netral, Jangan Pose Jari!

BANDUNG, Prolite – Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara menegaskan netralitas ASN Kota Bandung dalam Pilkada Serentak 2024. Seluruh hal yang berkaitan dengan netralitas itu diingatkannya sungguh-sungguh.

Koswara juga meminta seluruh ASN Kota Bandung menahan diri, termasuk menampilkan gestur tubuh seperti jari saat berfoto. Para ASN harus menahan diri dalam mengunggah sesuatu di sosial media yang berkaitan dengan Pilkada Serentak 2024.

“Tidak boleh berpose foto dengan jari yang menampilkan angka tertentu. Kita menahan diri, dan berharap hasil terbaik untuk Kota Bandung” tegasnya usai membuka Sosialisasi Peraturan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Peraturan Netralitas ASN, Selasa 1 Oktober 2024.

Koswara juga menegaskan, sanksi siap menanti ASN yang tidak mengindahkan netralitas selama Pilkada Serentak 2024 berlangsung. Selain itu, ia memastikan komitmen Pemkot Bandung dalam mewujudkan Pilkada Serentak 2024 berjalan lancar.

Salah satu target Kota Bandung dalam pelaksanaan Pilkada 2024 antara lain menjaga tren positif dan meningkatkan angka partisipasi pemilih. Seperti diketahui, angka ini mencapai 82,9 persen saat Pemilu Presiden dan Legislatif, Februari 2024 silam.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bandung, Bambang Sukardi menyebut, tren penyelenggaran pemilihan umum di Kota Bandung selalu positif.

“Pilpres dan Pileg kemarin, semuanya berlangsung aman. Kondusif,” terangnya.

Bambang juga menjelaskan, kegiatan sosialisasi ini menyangkut aturan APK dan netralitas ASN selama Pilkada Serentak 2024.

Menurutnya, Pilkada Serentak merupakan momentum positif, karena warga Kota Bandung akan memilih pempimpinnya untuk lima tahun ke depan.

“Kita memberikan sosialisasi kepada OPD di Pemkot Bandung termasuk Camat dan Lurah se-Kota Bandung,” ujar Bambang.

Senada dengan Koswara, Bambang juga menegaskan, ASN Kota Bandung wajib netral selama proses Pilkada berlangsung. Ia berharap, Pilkada Serentak di Kota Bandung berjalan tertib, aman, dan berintegritas

“Harapan kami, hari ini semua tersosialisasikan. Sehingga tidak ada lagi persepsi atau asumsi yang berbeda,” ujar Bambang.

Pilkada Serentak 2024 akan dilangsungkan pada 27 November 2024 mendatang. Wargi Bandung akan memilih Calon Wali Kota dan Calon Wakil Walikota serta Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat.

DPRD Kota Bandung Setujui Raperda Perubahan APBD TA 2024

BANDUNG, Prolite – Salah satunya membahas Raperda Perubahan APBD TA 2024, Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara bersama Pj Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dharmawan dan sejumlah Kepala OPD menghadiri Rapat Paripurna DPRD.

Dalam Rapat Paripurna kali ini berisi sejumlah agenda, antara lain:
– Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang Perubahan APBD TA 2024;
– Penetapan Keputusan DPRD tentang Renja DPRD Tahun 2026;
– Penyampaian Penjelasan DPRD perihal 1 (satu) buah Raperda (usul DPRD) dari Propemperda Tahun 2024;
– Penyampaian penjelasan Wali Kota perihal 5 (Lima) buah Raperda (usul Wali Kota) dari Propemperda Tahun 2024.

Ada pun, Raperda tentang Perubahan APBD TA 2024 akan disampaikan kepada Penjabat Wali Kota untuk bahan proses selanjutnya menjadi peraturan daerah.

Sebelumnya, Koswara menyampaikan penyusunan Perubahan APBD TA 2024 didasarkan pada perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati oleh Pemkot Bandung dan DPRD pada 31 Juli 2024.

Menurut Koswara, pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2024 diproyeksikan mencapai Rp 7,43 triliun, meningkat 1,78 persen dari APBD murni 2024. Sementara itu, belanja daerah diperkirakan naik sebesar 5,42 persen, menjadi Rp 8,11 triliun.

Ia pun mengapresiasi seluruh fraksi DPRD atas pandangan, pertanyaan, dan saran yang diberikan.

“Kami atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengucapkan terima kasih atas atensi dan pandangan yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi yang terhormat,” ujarnya.

Dalam jawaban tertulisnya, Koswara menjelaskan tanggapan pemerintah terhadap isu-isu strategis yang diangkat dalam pandangan umum fraksi.

Isu-isu tersebut mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta pengelolaan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital.

“Rancangan Perubahan APBD 2024 dan APBD 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun Anggaran 2024-2026 yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik dan pembangunan kota,” jelas Koswara.

Pada sektor pendidikan, pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan melalui pelatihan bagi tenaga pendidik serta pemerataan sarana pendidikan.

Di sektor kesehatan, langkah-langkah konkret dilakukan dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, baik di Puskesmas maupun rumah sakit. Selain itu, program Universal Health Coverage (UHC) juga menjadi prioritas untuk menjamin akses kesehatan bagi masyarakat.

Dalam hal pendapatan daerah, Pemkot Bandung berkomitmen untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Pemkot Bandung akan melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk optimalisasi pajak.

Salah satunnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pemungutan pajak, salah satunya melalui alat pencatat transaksi yang dapat mengurangi kebocoran pendapatan.

Pada aspek infrastruktur, Pemkot Bandung berupaya menyelesaikan permasalahan seperti banjir dan kemacetan lalu lintas melalui program pembangunan kolam retensi, pemeliharaan jalan, serta pembangunan dan pemeliharaan tanggul.

Terkait pertumbuhan ekonomi lokal, Pemkot Bandung akan terus mendorong pemberdayaan UMKM melalui program pendampingan usaha mikro dan fasilitas pemasaran.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi dan dihadiri sejumlah Anggota DPRD Kota Bandung secara daring dan luring.

Hadapi Musim Hujan, Pemkot Fokus Penanganan Sampah dan Pencegahan Banjir

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah bersiap dengan berbagai langkah antisipasi mengatasi potensi bencana saat memasuki musim hujan, terutama banjir akibat saluran air yang tersumbat.

Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara mengatakan menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dalam penanganan sampah liar yang kerap menjadi penyebab utama tersendatnya drainase merupakan hal prioritas.

“Dalam persiapan musim hujan ini, kita fokus pada antisipasi bencana, terutama banjir. Salah satu faktor utama penyebab banjir adalah sampah liar. Selain merusak lingkungan, sampah ini juga menyumbat saluran drainase yang berakibat pada meluapnya air,” ujar Koswara di Balai Kota Bandung, Kamis 26 September 2024.

Koswara menegaskan, disiplin masyarakat wajib membuang sampah di tempat yang semestinya. Kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya sangatlah penting untuk mencegah terjadinya banjir saat musim hujan.

“Kita harus disiplin, tidak bisa sembarangan membuang sampah. Kalau pengangkutan sampah terlambat, itu bukan alasan untuk membuang sampah sembarangan. Tetap harus dibuang ke tempat penampungan sementara (TPS), dan nanti akan diambil oleh petugas,” ujarnya.

Selain itu, Koswara menyebut perubahan fungsi hutan di daerah hulu turut mempengaruhi potensi banjir di Kota Bandung. Banyak kawasan hutan di Kawasan Bandung Utara yang beralih fungsi menjadi lahan terbuka, sehingga tidak mampu menahan air hujan dengan baik.

“Perubahan fungsi hutan yang dulunya menyerap air, sekarang banyak menjadi lahan terbuka, seperti untuk tanaman palawija. Akibatnya, air hujan yang seharusnya terserap oleh hutan mengalir deras ke bawah, menambah beban saluran air,” ungkapnya.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat terjadi hujan deras disertai angin kencang. Ia meminta warga agar tidak berteduh di bawah pohon dan mencari tempat yang aman.

“Kalau hujan disertai angin kencang, jangan berteduh di bawah pohon. Cari tempat yang aman dan terlindung. Pohon-pohon berpotensi patah jika tidak kuat menahan angin,” ucapnya.

Menurutnya, Pemkot Bandung akan segera mengeluarkan edaran mengenai kesiapsiagaan menghadapi musim hujan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung, Didi Ruswandi mengatakan, Pemkot Bandung terus memperkuat infrastruktur pengendalian banjir. Sejak tahun 2015, Pemkot telah membangun 13 kolam retensi yang tersebar di 12 sub DAS Citarum serta 46 anak sungainya.

Selain itu, salah satu upaya yang terus dilakukan untuk menghadapi musim penghujan adalah kegiatan Mapag Hujan, yang melibatkan semua elemen masyarakat mulai dari tingkat kota hingga RT dan RW.

“Mapag Hujan sudah menjadi tradisi yang baik dan harus terus kita pertahankan. Kita juga mendorong kewilayahan dan masyarakat untuk mengintensifkan mapag hujan ini,” ujar Didi.

Sungai-sungai di Kota Bandung juga terus dikerup untuk menghilangkan sedimentasi untuk mencegah sungai-sungai tersebut meluap ketika curah hujan tinggi

Didi juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sungai dan drainase.

“Kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan sangat penting, karena sampah dapat menghalangi aliran air dan memperparah risiko banjir,” ujarnya.

Satpol PP Kota Bandung Tertibkan PKL dan Bangunan Liar di Kawasan Terminal Leuwipanjang

BANDUNG, Prolite – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung menertibkan sejumlah PKL dan bangunan liar di kawasan Terminal Leuwipanjang Bandung, Jalan Soekarno Hatta Wilayah Kecamatan Bojongloa Kidul, Kamis 26 September 2024.

Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Bandung, Yayan Ruyandi menyatakan, penertibkan sejumlah PKL dan bangunan liar di kawasan Terminal Leuwipanjang Bandung ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan berdasarkan temuan di lapangan.

“Sebelumnya kami sudah memberikan peringatan sebanyak 3 kali. Berdasarkan temuan dan hasil pengawasan di lapangan, sesuai SOP dari mulai kunjungan sampai peringatan dan hari ini ditentukan penertiban,” tegas Yayan.

Penertiban ini merupakan kolaborasi antara Satpol PP, aparat kewilayahan beserta OPD lainnya dalam mengimplementasikan Perda Nomor 4 Tahun 2011.

Pantauan Humas Kota Bandung, kawasan yang biasanya banyak menjajakan jualannya tampak sepi. Meski begitu, seluruh alat jualan yang tertinggal di kawasan ini diangkut oleh Satpol PP Kota Bandung.

Penertiban melibatkan 250 personel gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kota Bandung, aparat kewilayahan termasuk Babinsa/Babinkamtibmas, serta OPD Kota Bandung terkait mulai dari Disciptabintar, DPKP, Dinkes, Diskopukm, DLH, DSDABM, Dishub, serta Diskominfo.

Yayan memastikan, penertiban ini semata-mata melaksanakan program Pemerintah Kota Bandung demi mewujudkan kota yang tertib, indah, dan nyaman.

“Kegiatan ini kami lakukan demi mewujudkan program pemerintah yang ingin Kota Bandung tetap tertib, indah, nyaman, dan tidak kumuh. Ini semata-mata melayani masyarakat.” Ujarnya.

Rencananya, Satpol PP Kota Bandung juga bakal menertibkan PKL dan bangunan liar di kawasan Kecamatan Mandalajati dan Kecamatan Antapani pada 3 Oktober 2024 mendatang.

Konsisten Sepanjang 2024, Diskominfo Kota Bandung Rapihkan Kabel Udara di 20 Kilometer Ruas Jalan

BANDUNG, Prolite – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung konsisten merapihkan kabel udara di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Hingga Selasa 24 September 2024, Diskominfo Kota Bandubg telah merapihkan kabel-kabel udara sepanjang 20 kilometer lebih.

Kepala Diskominfo Kota Bandung, Yayan A. Brilyana memastikan, kabel di seluruh ruas jalan Kota Bandung akan dirapihkan. Hal ini guna menjaga aspek keselamatan dan meningkatkan estetika kota.

“Kami akan terus kerja sama dengan para operator kabel dalam menjaga keamanan dan estetika kota,” ujar Yayan saat memantau penurunan kabel udara di persimpangan Jalan Astanaanyar – Cibadak, Kota Bandung, Selasa 24 September 2024.

Perapihan kabel ini dilakukan sejalan dengan dibangunnya jalur kabel bawah tanah (ducting). Nantinya, jika jalur-jalur tersebut telah siap, kabel-kabel yang dirapihkan akan turun ke bawah tanah.

Yayan mengimbau seluruh aspek usaha yang terkait dengan kabel udara untuk bersinergi dalam perapihan kabel udara ini. Serta tidak memasang kabel baru.

“Imbauan untuk pengusaha kabel, kami harap bisa bersinergi melakukan perapihan dan penurunan. Serta tidak memasang kabel baru yang mengganggu kerapihan dan keamanan kota,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Bidang Infrastruktur dan TIK Diskominfo Kota Bandung, Mahyudin menyebut, sepanjang 2024 penurunan kabel udara sudah berlangsung di 42 titik dan rutin dilaksanakan setiap Selasa.

“Sudah berjalan di 42 ruas jalan, termasuk ‘crossing’ dan perempatan. Satu titik perapihan itu sekitar 500 meter. Artinya kita telah merapihkan kabel di sekitar 20-25 kilometer ruas jalan,” terangnya.

Mahyudin menekankan, kondisi kabel di Kota Bandung merupakan hal yang perlu segera dibenahi karena menyangkut keselamatan pengguna jalan.

“Semoga kerja sama dengan operator dan support Pemerintah Kota terus berjalan. Kesemerawutan kabel ini sudah menjadi hal yang urgent, sehingga kami lakukan perapihan sambil menunggu lembangunan jalur ducting,” ujar Mahyudin.

Seorang pedagang di Jalan Astanaanyar, Yayat menyambut baik upaya penataan kabel di kawasan ini. Ia menyebut, potensi kecelakaan dapat ditekan dengan dirapihkannya kabel udara.

“Pernah ada kejadian, warga kena sengat listrik karena kabel yang menjuntai. Mungkin dengan dirapihkan, jadi lebih aman,” katanya.

BANDUNG, Prolite – Dalam upaya meningkatkan akses dan kenyamanan bagi pelaku usaha mikro, Sakedap (Sarana Anjungan Kemudahan Perizinan) kini menawarkan layanan Drive Thru di Mall Pelayanan Publik Kota Bandung.

Inisiatif ini bertujuan untuk mempermudah proses perizinan, khususnya dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang merupakan syarat penting bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara resmi.

Layanan Drive Thru ini buka dari hari Senin hingga Jumat, mulai pukul hingga . Dengan konsep ini, masyarakat dapat mengurus NIB tanpa harus antri lama, yang sering kali menjadi kendala bagi para pelaku UMKM yang memiliki waktu terbatas. Layanan Sakedap dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin mengakses perizinan dengan lebih cepat dan efisien.

Ani Handayani, seorang pemilik warung nasi di kawasan Bandung mengaku terbantu atas layanan ini.

“Karena jadwal Sakedap di kecamatan tempat saya tinggal sudah terlewat, saya langsung menuju Drive Thru di MPP untuk membuat NIB. Prosesnya cepat dan mudah, dan NIB sangat bermanfaat untuk usaha saya,” ujarnya.

Ani menambahkan, dengan memiliki NIB memungkinkan usahanya untuk mendapatkan akses ke berbagai bantuan dan program pemerintah yang dapat mendukung pertumbuhannya.

Dengan adanya Sakedap Drive Thru, diharapkan pelaku usaha di Kota Bandung dapat lebih mudah mengakses perizinan dan menjalankan usaha mereka dengan lebih percaya diri.

Pemerintah setempat juga mengungkapkan harapan bahwa layanan ini dapat meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang terdaftar, sehingga berkontribusi lebih baik pada perekonomian lokal.

Melalui inovasi ini, Sakedap berharap dapat menciptakan ekosistem yang lebih mendukung bagi para pelaku usaha, terutama di tengah tantangan yang dihadapi oleh sektor UMKM.

Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung dapat terus meningkat, memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

BANDUNG, Prolite – A. Koswara resmi menjabat sebagai Penjabat Wali Kota Bandung menggantikan Bambang Tirtoyuliono, Jumat 20 September 2024. Serah terima digelar di Balai Kota Bandung.

Acara dimulai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan, diikuti dengan pemberian cenderamata sebagai simbol peralihan tanggung jawab.

Bambang Tirtoyuliono, yang telah menjabat sebagai Penjabat Wali Kota Bandung selama satu tahun, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan selama masa jabatannya.

Bambang mengungkapkan, setiap tindakan kecil yang dilakukan dapat membawa perubahan besar bagi Kota Bandung.

“Saya sangat berterima kasih atas kolaborasi yang terjalin. Berkat kerja keras dan komitmen kita bersama, berbagai pencapaian berhasil diraih. Setiap tantangan yang kita hadapi selama ini telah kita lalui dengan baik. Mari kita teruskan sinergi ini untuk mewujudkan Bandung yang lebih maju dan berkelanjutan,” ujar Bambang.

Bambang merasa masa jabatannya berjalan cepat telah diwarnai oleh komitmen dan semangat untuk memajukan Kota Bandung.

“Setiap langkah dan tindakan yang saya ambil adalah untuk Bandung yang lebih baik. Saya berharap Wali Kota yang baru dapat melanjutkan apa yang telah kita mulai,” ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Bandung yang baru, A. Koswara, mengungkapkan kebanggaannya bisa menggantikan posisi sahabatnya, Bambang Tirtoyuliono.

Koswara menekankan pentingnya melanjutkan program-program yang telah dirintis sebelumnya, serta meminta dukungan semua pihak dalam menjalankan tugas barunya.

“Saya pertama kali datang ke provinsi, dibimbing oleh Pak Bambang. Ini menjadi motivasi bagi saya untuk meneruskan pola kerja yang telah beliau bangun. Saya yakin perangkat daerah di Kota Bandung sangat mumpuni karena telah dibina dengan baik,” ujar Koswara.

Salah satu prioritas yang akan menjadi fokus utama Koswara adalah penyelesaian masalah transportasi di Bandung.

Menurutnya, transportasi merupakan sektor krusial yang berdampak pada sektor-sektor lainnya.

“Ini menjadi PR besar kita bersama. Kita akan segera membahas langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan persoalan ini,” jelasnya.

Koswara menyatakan siap berlari lebih cepat untuk membawa Kota Bandung menjadi kota yang lebih baik lagi.

Dengan optimisme dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, ia berharap dapat melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis dan membawa Bandung ke masa depan yang lebih cerah.

Serah terima jabatan ini menandai babak baru bagi Kota Bandung, yang diharapkan terus berkembang di bawah kepemimpinan yang baru.

BANDUNG, Prolite – Sistem Smart City yang digagas oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mencuri perhatian Kemenkopolhukam RI.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinator Kamtibmas Kemenkopolhukam RI, Brigjen Pol Asep Jaenal Ahmadi menyebut, transformasi digital di Pemkot Bandung ini menginspirasi. Ia berharap, sistem ini dapat diimplementasikan di berbagai Kota/Kabupaten lainnya.

“Kami melihat Kota Bandung salah satu pemerintahan kota yang sudah melaksanakan transofrmasi digital ini,” kata Asep saat melihat sistem Smart City di Bandung Command Center, Kamis 19 September 2024.

Kunjungan kerja ini juga sejalan dengan pembelajaran yang dilakukan Kemenkopolhukam RI dalam mewujudkan konsep smart city yang bisa diterapkan di Ibu Kota Negara (IKN).

Salah satu aspek yang mengesankan bagi Kemenkopolhukam RI adalah terintegrasinya layanan publik dan keamanan yang terpadu di satu ruang, yakni Bandung Command Center. Asep menyebutnya sebagai Smart Security System.

“Adanya integrasi dengan pihak kepolisian yag bisa dikolaborasikan dengan sistem keamanan kota yaitu smart security system,” ujar Asep.

“Semoga ini menjadi pembelajaran dan masukkan bagi kita untuk bisa dikembangkan di daerah daerah lain,” harapnya.

Sedangkan dalam sambutan selamat datangnya, Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menyampaikan, salah satu branding Kota Bandung adalah Liveable And Loveable City.

Bambang juga menyebut, Bandung merupakan salah satu kota pelopor smart city sejak 2015. Sejumlah inovasi dibuat guna mempermudah akses masyarakat mendapatkan layanan publik.

“Dinamika yang terjadi di Kota Bandung menjadikan percepatan pelayanan publik ini menjadi sangat penting,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung, Eric M. Attauriq menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kemenkopolhukam atas atensi dan apresiasinya mengunjungi Kota Bandung untuk bertukar ilmu soal smart city.

Ia mengaku bangga, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung, selain membawa manfaat bagi masyarakat, juga mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

“Semoga dengan kedatangan Pak Asep dan Jajaran dapat menjadi motivasi, dan menjadi saran dan masukkan bagi perkembangan smart city,” ujar Eric.