Tinjau Lokasi Kirmir Ambruk, Pj Wali Kota Bandung Pastikan Tanggul Sungai Citepus Segera Diperbaiki

BANDUNG, Prolite – Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A. Koswara memastikan tidak ada korban jiwa akibat ambruknya tanggul penahan atau kirmir di bibir Sungai Citepus di Jalan Industri Dalam, Kecamatan Cicendo. Insiden ini terjadi pada Minggu 17 November 2024 lalu akibat hujan deras yang mengguyur Kota Bandung.

Koswara menyampaikan, tanggul yang ambruk segera diperbaiki oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.

“Tanggulnya akan dibangun ulang oleh BBWS menggunakan dana darurat yang dimiliki BBWS. Pemerintah Kota Bandung akan membantu proses pembersihan area yang terdampak,” ujar Koswara di lokasi, Senin 18 November 2024.

Selain perbaikan tanggul, pemerintah juga mengidentifikasi potensi kerusakan serupa di area lain sepanjang Sungai Citepus.

“Kita identifikasi lokasi-lokasi yang rawan runtuh untuk dimasukkan ke dalam program mitigasi bencana,” tambahnya.

Sebanyak 16 kepala keluarga (KK) yang tinggal di sekitar lokasi sudah dievakuasi. Empat KK langsung terdampak akibat runtuhnya tanggul. Sedangkan 12 KK lainnya dipindahkan sebagai langkah antisipasi jika terjadi keruntuhan susulan.

“Kami sedang mencarikan tempat pengungsian yang lebih layak dan bisa digunakan dalam waktu yang cukup lama,” jelas Koswara.

Saat ini, warga sementara ditempatkan di beberapa lokasi, seperti sekolah dasar (SD), Posyandu, dan rumah susun (Rusun). Pemerintah Kota Bandung memastikan kebutuhan dasar warga yang mengungsi tetap terpenuhi selama masa relokasi.

Perbaikan tanggul oleh BBWS direncanakan mulai dilaksanakan bulan ini. Selain memperbaiki tanggul, warga yang tinggal di sekitar bibir sungai diimbau untuk mundur dari area sepadan sungai sesuai aturan yang berlaku.

“Tanggul akan dibangun ulang oleh BBWS, dan rumah-rumah di sekitar lokasi harus dikosongkan untuk memastikan keamanan,” kata Koswara.

Menurut aturan, wilayah sepadan sungai di Kota Bandung harus memiliki jarak minimal tiga meter dari bibir sungai. Hal ini penting untuk evakuasi dan pengamanan tanggul.

“Jika beban tanggul berasal dari samping, masih kuat, tapi kalau dari atas seperti rumah atau bangunan, pasti tidak akan tahan, kecuali tanggulnya terbuat dari beton,” jelasnya.

Koswara juga mengingatkan warga untuk selalu waspada, terutama saat memasuki musim hujan, mengingat potensi bencana yang bisa terjadi di sekitar wilayah aliran sungai.




Jempol Soma di Husein Sastranegara, Sukses Olah 1.047 Kilogram Sampah Organik

Jempol Soma, Jemput Sampah Organik

Jempol Soma: Jemput dan Olah Limbah Sampah Organik Masyarakat

BANDUNG, Prolite – Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah organik, Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo menerapkan Gerakan Jempol Soma (Jemput dan Olah Limbah Sampah Organik Masyarakat).

Program ini berhasil mengumpulkan dan mengolah kg sampah organik dari warga serta pelaku usaha di beberapa RW, yang diproses di Rumah Maggot untuk budidaya larva maggot (BSF).

Sampah organik tersebut berasal dari setiap RW dan usaha lokal di lingkungan kelurahan dengan rincian; RW 01 mengolah mandiri sebanyak 5 kg sebagai pakan ternak, RW 02 hingga RW 12 menyetorkan total kg sampah organik ke Rumah Maggot.

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Husein Sastranegara, Deni Santosa mengungkapkan, gerakan Jempol Soma ini menjadi bukti nyata pengelolaan sampah organik bisa memberi manfaat besar bagi lingkungan dan masyarakat.

“Kami ingin agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya pemilahan sampah, sekaligus mendukung program ini untuk menciptakan nilai ekonomis dari limbah organik,” katanya.

Tahapan pengolahan meliputi pemilahan, fermentasi, dan pencacahan sampah menjadi pakan maggot sebanyak 326 kg. Sebagai hasil budidaya, diperoleh kasgot sebanyak 40 kg, 9 kg pupa, dan 82,5 gram telur maggot yang dipanen untuk siklus pembibitan berikutnya.

Seluruh kegiatan ditutup dengan penyemprotan Em4 (cairan yang mengandung bakteri fermentasi) dan penataan fasilitas di area budidaya maggot.

“Dengan adanya Jempol Soma, kami berharap dapat mengurangi sampah organik yang terbuang begitu saja dan sekaligus memberi peluang bagi masyarakat dalam budidaya maggot. Ini adalah langkah kecil tapi berdampak besar bagi lingkungan kita,” ungkapnya.

Gerakan Jempol Soma menjadi inovasi pengelolaan sampah organik di Husein Sastranegara, mengubah limbah menjadi produk bernilai bagi pakan ternak, mengurangi beban lingkungan, serta menciptakan ekosistem budidaya maggot yang berkelanjutan.




Pemkot Bandung Ajak Masjid Edukasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

pemkot bandung

Pemkot Bandung Ajak Masjid Edukasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

BANDUNG, Prolite – Pemkot Bandung mengajak tempat ibadah khusisnya masjid untuk memberikan edukasi dan menyosialisasikan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada jemaahnya. Hal tersebut agar tercapainya keluarga yang harmonis dan ramah terhadap keluarga di Kota Bandung.

“Kami juga melakukan edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Ini sepakat kekerasan itu harus kita kendalikan,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, Uum Sumiati di Pendopo Kota Bandung, Selasa 12 November 2024.

Ia menambahkan, saat ini kekerasan menjadi fenomena gunung es alias menggambarkan bagian kecilnya terlihat, sedangkan bagian besarnya tidak terlihat.

Atas hal itu, Pemkot Bandung terus berupaya untuk mengutamakan penanganan.

“Saat ini faktanya kekerasan itu masih fenomena gunung es, sehingga kita kita utamakan penanganan komprehensifnya, baik korban maupun anak dan perempuan,” kata Uum.

Uum menjelaskan, edukasi terus dilakukan kepada 112 sekolah baik SMP, Pondok Pesantren dan para DKM 30 Masjid Besar di Kota Bandung.

“Kita terus edukasi kepada 112 SMP negeri dan swasta, pondok pesantren, selain itu kami mengumpulkan para DKM di 30 masjid dan dewan masjid Indoensia. Kami lalukan analisis para pelaku yang melakukan kekerasan itu ialah orang terdekat bisa ayah, paman, kakek, tetangga teman anak bahkan saudara,” bebernya.

Hasil sosialisasi, Uum berharap di setiap masjid seperti kegiatan Salat Jumat bisa disisipkan terkait pencegahan kekerasan.

“Harapannya seperti kegiatan Salah Jumat, contohnya khatib mengedukasi terhadap bagaimana yang harus dicegah dalam keluarga,” tuturnya.




PKL dan Bangunan Liar Jalan AH Nasution Ditertibkan

pkl dan bangunan liar ditertibkan

Satpol PP Kota Bandung Tertibkan PKL dan Bangunan Liar di Sepanjang Jalan AH Nasution

BANDUNG, Prolite – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung menertibkan sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) dan bangunan liar di sepanjang Jalan AH Nasution sebagai upaya menegakkan ketertiban dan memastikan kenyamanan bagi pejalan kaki. Penertiban mencakup wilayah Kecamatan Cibiru dan Panyileukan sepanjang 4,8 km, Selasa 12 November 2024.

Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Bandung, Yayan Ruyandi menjelaskan, penertiban tersebut telah melalui tahapan persiapan yang matang.

Tahapan pertama berupa pemberian Surat Peringatan (SP) pertama pada tanggal 1 November 2024, disusul SP kedua pada 6 November, dan SP ketiga pada 8 November.

Sebelumnya, Satpol PP juga telah melakukan evaluasi melalui rapat pada 2 Oktober 2024 untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Ini bukan kegiatan serampangan. Kami sudah memberitahukan kepada para PKL mengenai penertiban ini dan jeda waktunya sudah sesuai SOP,” kata Yayan.

Penertiban PKL dan bangunan liar ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Kententraman dan Perlindungan Masyarakat.

Kawasan sepanjang Jalan Cibiru sendiri termasuk dalam zona merah, yang melarang aktivitas berjualan di trotoar dan bahu jalan.

“Trotoar adalah fasilitas untuk pejalan kaki. Jika ditempati oleh PKL dan bangunan liar, pejalan kaki terpaksa berjalan di jalan raya, sehingga menimbulkan kemacetan,” lanjut Yayan.

Dalam penertiban ini, Satpol PP mengerahkan 350 personel yang terbagi di sisi kiri dan kanan Jalan AH Nasution. Mereka juga dibantu oleh personel dari TNI dan Polri, dengan komposisi 222 personel dari Satpol PP dan 128 personel dari instansi lainnya.

Dari segi sarana dan prasarana, Satpol PP didukung oleh berbagai unit operasional dari instansi terkait, seperti 4 unit truk angkut dan 2 mobil boks. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Tata Ruang (DSDABM) menyumbangkan 2 truk angkut dan 2 unit jek hummer, sementara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPKP) menyediakan 1 unit truk angkut, serta Dinas Kesehatan (Dinkes) menyediakan 1 unit ambulans untuk situasi darurat.

“Kami melaksanakan kegiatan ini secara tegas namun humanis. Tujuan utama kami adalah memastikan trotoar kembali difungsikan sebagaimana mestinya, agar pejalan kaki dapat berjalan dengan nyaman,” ujarnya.

Ia mengimbau para PKL untuk lebih memperhatikan aturan berjualan yang sudah ditetapkan. Pemkot Bandung sendiri membuka opsi berjualan di zona hijau atau kuning, dengan ketentuan agar PKL tetap menyediakan ruang untuk pejalan kaki tanpa ada bangunan liar.

“Kami menghargai peran PKL dalam perekonomian kota, tetapi ketertiban harus dijaga. Semoga upaya ini membuat Bandung semakin nyaman bagi semua warga,” pungkasnya.




Peduli Disabilitas, Disnaker Gelar Pelatihan Barber

Disabilitas

Bangun Kemandirian dan Akses Kerja Inklusif, Disnaker Gelar Pelatihan Barber Bagi Penyandang Disabilitas

BANDUNG, Prolite – Sebagai upaya menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan mendorong kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung mengadakan pelatihan keterampilan barber.

Program ini diikuti 20 peserta, berlangsung dari 29 Oktober hingga 11 November 2024 di Kantor Disnaker Bandung dan bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Putri.

Kepala Disnaker Kota Bandung, Andri Darusman mengungkapkan, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan peluang yang lebih besar bagi penyandang disabilitas agar mampu bekerja secara mandiri atau menciptakan lapangan kerja sendiri.

“Pelatihan barber ini diharapkan dapat membekali mereka dengan keterampilan yang bisa langsung diterapkan untuk berwirausaha,” kata Andri saat pembukaan kegiatan pelatihan di Kantor Disnaker Kota Bandung, Selasa 29 Oktober 2024.

Selain keterampilan, Andri berharap program ini membangun rasa percaya diri dan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam masyarakat.

Saat ini, terdapat 214 pekerja disabilitas di 66 perusahaan di Bandung. Disnaker Kota Bandung berupaya memperluas kesempatan kerja melalui program pelatihan mandiri dan rencana job fair khusus bagi penyandang disabilitas yang akan segera digelar.

Andri menyebut, Disnaker Bandung secara keseluruhan telah melatih lebih dari orang tahun ini melalui 13 jenis pelatihan.

Selain itu, ada pula program padat karya yang melibatkan 50 orang di setiap lokasi untuk membersihkan lingkungan sebagai bagian dari inisiatif pengendalian inflasi dan ketahanan ekonomi, dengan total anggaran mencapai Rp15 miliar.

Ia berharap, berbagai program pelatihan ini dapat turut menurunkan tingkat pengangguran terbuka yang saat ini berada pada angka 8,83 persen atau sekitar 116 ribu jiwa di Kota Bandung.

Sementara itu, Ketua Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) Kota Bandung, Mintarsih Koswara mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, pelatihan ini memberikan dukungan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas.

“Program ini adalah langkah besar dalam pemberdayaan penyandang disabilitas agar lebih berdaya dan mandiri. Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta dapat memperkuat peran mereka dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya,” ujarnya.

Mintarsih juga menyampaikan penghargaan kepada para orang tua yang telah mendukung anak-anak mereka mengikuti pelatihan ini. Menurutnya, peran orang tua dan lingkungan sangat penting dalam proses adaptasi dan kemandirian penyandang disabilitas di tengah masyarakat.

“Para orang tua memiliki peran luar biasa, mereka mendampingi anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan. Kehadiran mereka di sini menunjukkan dukungan moral yang sangat berarti bagi anak-anak mereka agar semakin berdaya dan mandiri,” katanya.




Flyover Ciroyom Kembali Dibuka, Sudah Terpasang Rambu Keamanan

flyover ciroyom kembali dibuka - sempat ditutup

Sempat Diminta Tutup, Kini Flyover Ciroyom Bisa Dilintasi Kendaraan Kembali

BANDUNG, Prolite – Sempat ditutup atas desakan warga, karena tidak ada rambu dan dianggap membahayakan kini Flyover Ciroyom yang menghubungkan Jalan Arjuna menuju Jalan Ciroyom Barat kini bisa digunakan kembali.

Penjabat Wali Kota Bandung A. Koswara menyebut, Flyover Ciroyom sudah layak untuk digunakan dan sejumlah rambu keamanan sepanjang jalan layang telah dilengkapi. Dishub Kota Bandung juga akan melengkapi rambu-rambu jalan di daerah bawah jalan layang.

“Secara fungsi, flyover ini sudah bisa digunakan. Semoga bisa menyelesaikan potensi persoalan dengan hadirnya persimpangan yang digunakan feeder kereta cepat (Whoosh),” ujar Koswara usai pembukaan jalan layang bersama jajaran PT. Kereta Api Indonesia, Rabu (23/10/2024).

flyover ciroyom kembali dibuka - sempat ditutup

Lanjut dia, jalan layang ini dioperasikan untuk menjaga arus mobilitas warga yang melintas kawasan tersebut. Pasalnya, perlintasan yang biasa digunakan kendaraan ini sering dilalui feeder kereta cepat atau Whoosh.

Menurut Koswara, jika operasional feeder telah mencapai angka maksimal di 67 kali, artinya perlintasan kereta di kawasan ini harus ditutup setiap tiga menit sekali.

“Nantinya, perlintasan harus ditutup karena intensitas feeder cukup tinggi, 3 menit sekali. Jadi dengan adanya flyover ini, pergerakan masyarakat akan kembali normal,” ujar Koswara.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Asep Kuswara memastikan, pihaknya segera melengkapi aspek keamanan, khususnya di bawah area flyover.

Secara singkat, ia menjabarkan, nantinya Flyover Ciroyom akan digunakan oleh kendaraan yang melintas dari Jalan Arjuna menuju Jalan Ciroyom Barat.

Sedangkan di ujung jalan layang di kawasan Ciroyom Barat, jalur menuju Pasar Ciroyom akan ditutup oleh barrier dan beton. Sehingga pengguna jalan tidak diperkenankan memotong jalan dari Ciroyom Barat menuju Pasar Ciroyom. Pengguna jalan harus berputar arah dulu ke bawah jalan layang, mengikuti ketentuan rambu yang ada.

flyover ciroyom kembali dibuka - sempat ditutup

Asep berharap, semua pihak saling bantu menyebarkan informasi terkait tertib berkendara dan mematuhi rambu lalu lintas guna menekan angka kecelakaan.

“Kami minta semua pihak menyampaikan informasi ini, sehingga jangan sampai terjadi pelanggaran akibat ketidakpatuhan. Selain itu, kami pastikan akan ada petugas yang berjaga,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Bandung, Endang Setiawan menyebut, Flyover Ciroyom telah memenuhi persyaratan terkait laik fungsi jalan, ataupun pemenuhan unsur keselamatan dari unsur rambu atau marka.

Terkait antisipasi kecelakaan, Endang menyebut jalan layang ini telah dilengkapi rambu-rambu yang mengatur kendaraan yang melintas tidak boleh berkecepatan lebih dari 40 kilometer.

“Untuk penutupan perlintasan sebidang, nantinya penjaga JPL akan bersiaga hingga masyarakat terbiasa dengan jalur yang baru,” kata Endang.




Kawasan Bandung Utara Makin Kritis, Izin Pembangunan Diperketat

Kawasan Bandung Utara

Koswara: Perizinan di Kawasan Bandung Utara Harus Diperketat

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bakal memperketat perizinan pembangunan di Kawasan Bandung Utara. Hal itu agar Kawasan Bandung Utara tak semakin kritis.

“Masalahnya ini sudah kronis, KBU tidak ada yang mengendalikan. Pihak yang mengendalikan itu regional bukan hanya tanggung jawab Kota Bandung saja,” ujar Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara usai melaksanakan Apel, Senin 21 Oktober 2024.

Koswara mengakui, masih banyak bangunan yang hadir dan tidak mementingkan kawasan. Gedung, rumah, dan bangunan lainnya semakin banyak di KBU.

Menurutnya, dengan kebijakan Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik seharusnya bisa mengontrol pembangunan di kawasan Bandung Utara.

“Dengan kebijakan OSS, ternyata masyarakat tidak terkontrol menggunakan KBU. Dulu masih ada izin. KBU ini bukan perizinan yang berisiko tapi kawasan berisiko. Makannya harus dikendalikan,” tuturnya.

Atas hal itu, Koswara meminta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTP) untuk membuat surat agar OSS KBU diperbaiki prosedurnya.

“Saya minta DPMPTSP supaya bersurat, karena KBU ini berisiko. Sehingga jika terjadi hujan, air langsung mengalir kebawah, harusnya ada yang diserap,” ungkapnya.




Hari Pangan Sedunia, Kota Bandung Gelar Gerakan Pangan Murah

Hari Pangan Sedunia

Hari Pangan Sedunia, Kota Bandung Gelar Gerakan Pangan Murah

BANDUNG, Prolite – Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Rabu 16 Oktober 2024.

Kegiatan ini pun serentak dilakukan nasional, Kota Bandung pun ikut memeriahkan kegiatan tersebut. Selain GPM, ada juga pembagian bibit sayuran gratis seperti cengek hingga terong dan bibit ayam hingg ikan. Komoditas yang dijual di GPM juga berada di bawah harga pasaran.

“Kegiatan ini mempermudah bagi masyarakat untuk mendapatkan pangan yang harganya stabil dan terjangkau,” kata Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara di sela-sela acara.

Menurutnya, di Hari Pangan Sedunia ini, kegiatan tersebut salah satu upaya pemerintah dalam pengendalian inflasi di daerah.

“Ini bagus sabagai upaya pengendalian inflasi. Kita menyediakan bahan makanan pokok seperti minyak goreng, gula pasir, beras, cabai, sayururan, telor dan daging,” tuturnya.

Hasil pemantauannya, masyarakat bisa memperoleh sejumlah kebutuhan pokok. Mulai dari beras, minyak, hingga sayuran.

“Hampir semua (didapatkan) seperti minyak dan beras,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar menyampaikan GPM tersebut digelar serentak secara nasional dalam memperingati hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober.

“Kita selenggarakan di sini sekaligus juga launching kegiatan besar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tujuan GPM yaitu menstabilkan pasokan hingga harga pangan. Sehingga ketersediaan pangan terjangkau lebih bak.

Program GPM juga sebagai intervensi untuk memperpendek rantai pasokan yang datang dari distributor.

“Ini memperpendek rantai pasokan yang datang dari distributor bahkan petani. Prinsipnya itu mendapatkan subsidi dari pemerintah atau Bapanas (Badan Pangan Nasional) terkait biaya pengangkutannya, sehingga bisa menekan harga. Jadi ini bisa mengurangi subsidi langsung mulai dari Rp 2000- Rp 3000 per kilogram,” jelasnya.

Gin Gin menyampaikan, di Kota Bandung, GPM ini sudah dilaksanakan 34 kali pada tahun 2024 hingga bulan Oktober. Targetnya, tahun ini dilaksanakan GPM sebanyak 40 kali.

“Sampai hari ini baru 34 kali, target itu 40 kali, tapi kelihatan lebih karena menyesuaikan kebutuhan. Jadi kita hadirkan 1 bulan itu 2-3 kali menyebar ke setiap wilayah,” tuturnya.




Antisipasi Mega Trust, Disdik Kota Bandung Sebarkan Surat Edaran

ilustrasi - mega trust - bencana alam

Disdik Sebarkan SE Hadapi Bencana Mega Trust dan Lainnya

BANDUNG, Prolite – Plt Kadisdik Kota Bandung menyampaikan sudah terbit surat edaran (SE) wali kota terbaru tentang mitigasi bencana terkait mega trust dan cekungan Bandung.

Atas SE itu, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB), guna melakukan edukasi, sosialisasi bagaimana cara-cara menghadapi bencana mega trust.

“Karena bukan hanya di sekolah saja, semisal orang tua di rumah, kakak nya di sekolah a, adeknya di sekolah b, nah itu antisipasi. Kami buat SE untuk seluruh satuan pendidikan bagaimana tahapan cara apabila terjadi bencana,” tegas Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Tantan Santana, beberapa waktu lalu di balaikota.

Kata Tantan sebagian sekolah sudah melakukan simulasi bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Provinsi Jawa Barat.

Bahkan ada sekolah di kota Bandung mempunyai inovasi membuat alarm terkait bencana dengan skala rendah dan sempat dapat penghargaan.

“Ini akan dikembangkan seluruh satuan pendidikan,” imbuhnya.

Pihaknya pun akan melakukan maping, pasalnya kontruksi bangunan berbeda-beda terlebih dibuat di jaman masa penjajahan dulu atau sekitar tahun 45 -47.

Kontruksi tidak bisa melihat harus ahlinya ciptabintar selantai dua lantai SMP sudah banyak 50-60 tahun lalu.

“Harus kita amankan, kita tidak tahu bencana terjadi seperti apa, bagaimana komunikasinya. Simulasi ada beberapa sekolah sudah melakukan. Ini bukan muatan lokal tapi lebih ke insersi eskul, ” tuturnya.

Sehingga salah satu antisipasi harus dilakukan maping seperti apa kontruksi itu. Sehingga terdata bagaimana tata cara menghadapi bencana.

“Intinya nanti pertama buat surat edaran, lalu kita bekerjasama dengan Diskominfo agar dibuat sosialiasi dalam bentuk game developer agar anak tertarik. Kita minta membuat mitigasi bencana mega trust melalui game itu sehingga edukasinya terasa seperti game,” ungkapnya.

Selain bencana mega trust, juga penanggulangan sampah yang kabarnya khawatir TPA Sarimukti Maret tahun depan tidak bisa menampung lagi sampah.

“Makanya kita kembali mengerakan anak sekolah membawa tumblr dan misting ke sekolah. Ya tantangan adalah pedagang diluar sekolah dan juga setiap sekolah harus lakukan pengolahan sampah sehingga tidak ada sampah dibuang ke TPS. Kalau yang organik kan bisa ke bank sampah, sekolah juga bisa buat yang sederhana atau teknologi seperti beberapa sekolah sudah bagus. Akan kita jadikan role model, juknis mulok lingkungan sudah ada yakni membangun karakter dini tidak membuang sampah, tinggal ada sosialisasi ke seluruh satuan pendidikan,” tegaasnya.

Masih kata Tantan, pihak ya pun meminta Diskar membuat apa saja tahapan-tahapan yang dihadapi saat terjadi bencana.

“Nanti kita buat SE minta narasumber melakukan zoom meeting bersama semua sekolah. Agar apabila ada kejadian tersampaikan dimana titik kumpul nya. Minggu ini SE disebarkan, sebenarnya ini sudah ada tapi kan harus sering diingatkan karena siswa pun ada yang baru dan keluar,” paparnya.




Integrasi Sistem Pengelolaan Sampah di Tingkat Kelurahan Terus Didorong

Integrasi Pengelolaan Sampah kota bandung - koswara

Pj Wali Kota Bandung Dorong Integrasi Sistem Pengelolaan Sampah di Tingkat Kelurahan

BANDUNG, Prolite – Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara memastikan Pemkot Bandung berupaya serius dalam pengelolaan sampah secara terintegrasi di seluruh kelurahan. Ia menyebut sejumlah kelurahan di Bandung telah berhasil bebas dari sampah dan bisa dijadikan contoh bagi kelurahan lainnya.

Hal itu diungkapkan Koswara usai memantau pengelolaan sampah kewilayahan di sejumlah lokasi yakni RW 19 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani, RW 1 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik dan Kantor Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong, Minggu 13 Oktober 2024.

“Sudah ada kelurahan yang bebas sampah. Nanti, ini akan kita jadikan target agar lurah lainnya bisa mencontoh. Di beberapa kelurahan, sudah berjalan berbagai inisiatif seperti pembuatan kompos, pengolahan sampah menjadi pelet, dan pemanfaatan sampah untuk tanaman,” ujarnya.

Koswara menekankan pentingnya sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Menurutnya, pengelolaan sampah di tingkat kelurahan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus terhubung dengan sistem yang lebih besar di tingkat kota bahkan antarwilayah.

“Sampah yang tidak bisa dikelola sendiri oleh kelurahan harus disatukan untuk dikelola bersama, baik itu melalui sistem antar-RW atau dengan kolaborasi ekonomi lainnya,” tambahnya.

Integrasi Pengelolaan Sampah kota bandung - koswara2
Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara.

Ia menjelaskan, sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi akan memudahkan proses kapitalisasi sampah menjadi nilai ekonomi. Misalnya, jika ada pengusaha maggot yang membutuhkan satu ton sampah organik per hari, maka kebutuhan ini tidak mungkin dipenuhi oleh satu RW saja.

Sistem integrasi akan memungkinkan beberapa RW untuk bekerja sama dalam memenuhi permintaan tersebut.

“Begitu juga dengan kebutuhan kompos yang besar, kita perlu menyatukan beberapa wilayah untuk mencapai jumlah yang diinginkan. Dengan menggabungkan kekuatan ini, sampah bisa menjadi peluang ekonomi,” jelasnya.

Meski demikian, Ia menyadari bahwa cara pengelolaan sampah di setiap kelurahan belum merata. Untuk itu, ia mengusulkan penerapan standar minimum dalam pengelolaan sampah baik organik maupun anorganik.

“Bukan berarti kita harus menstandarisasi semua hal, tetapi setiap lingkungan perlu memiliki acuan yang sama. Misalnya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk maggot mengolah satu kilogram sampah organik. Dengan begitu, kita bisa menghitung penyerapan sampah di setiap wilayah,” terangnya.

Selain fokus pada pengelolaan sampah organik, Koswara menargetkan pengurangan residu sampah yang tidak dapat diolah, yang nantinya akan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Berdasarkan data yang ada, persentase residu di berbagai wilayah berkisar antara 11 persen hingga 30 persen.

“Kita ingin residu yang dikirim ke TPA sesedikit mungkin. Jika ada alat yang dapat membantu mengurangi residu, Pemkot akan membantu menyediakannya. Namun, jika memang tidak ada alternatif lain, barulah residu tersebut dibuang ke TPA,” katanya.

Menurutnya, Pemkot Bandung berusaha untuk memangkas proses-proses yang tidak efisien di tempat pengolahan sampah agar penanganan sampah dapat dilakukan secara optimal di tingkat lingkungan sebelum residu akhirnya dikirim ke TPA.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan seluruh komponen masyarakat di Bandung, mulai dari tingkat kelurahan hingga kota, dapat berkolaborasi dalam mengatasi masalah sampah.

Ia berharap agar berbagai inisiatif pengelolaan sampah dapat terus dikembangkan dan diterapkan secara luas, sehingga sampah tidak hanya dianggap sebagai masalah, tetapi juga peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

“Inilah tantangan kita bersama, bagaimana menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bukan hanya efektif tetapi juga ekonomis,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya memilah sampah sejak dari sumber. Dengan tagline “tidak dipilah tidak diangkut.”

Koswara juga berharap masyarakat dapat lebih disiplin dalam memilah sampah, sehingga proses pengangkutan dan pengolahan dapat lebih efisien dan menekan volume sampah yang dikirim ke TPA.

Ia pun memberikan instruksi kepada aparat kelurahan dan ketua satuan tugas terkait untuk memberikan laporan mengenai kondisi terkini wilayahnya dan menyusun rencana intervensi.

Koswara optimis, dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, pengelolaan sampah di Kota Bandung dapat mencapai hasil yang lebih baik.