MGG : Makan Gizi Gratis

BANDUNG, Prolite – Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Tantan Santana membenarkan bahwa pemberian makanan bergizi gratis (MGG) dilakukan langsung oleh Badan Pangan Nasional (BPN). Pasalnya, memang pelaksana penyedia untuk makan gizi gratis atau MGG oleh BPN, dan hari ini serentak diberikan di 7 lokasi terdiri dari 5 tingkat sekolah dasar (SD) dan 2 di SMP.

“SDN 272 Sukasari, SDN 193 Caringin, SDN 096 Sarijadi, SDN 207 Cibogo, SDN 136 Sukawarna, SMPN 64, dan SMPN 26, hari ini jam 10 dibagikan. Mereka sudah dihubungi oleh BPN hari jumat lalu dan diberikan langsung ke siswa untuk masing-masing kuota berbeda-beda ya, rencana dari BPN satu kabupaten kota ada 3000 pax,” ujar Tantan usai mendampingi Pj Wali Kota Bandung dan Danlanud Husein Sastranegara monitoring MGG di SD Angkasa, Senin (6/1/2025).

“Ini hari ini pertama masuk sekolah dan ini pertama mendapat makanan bergizi gratis seperti itu, yang masak dari BPN mereka kerjasama dengan wiayah kecamatan masing-masing. Dan banyak yang kolaborasi juga karena 3000 siswa itu seluruh siswa se Kota Bandung dari lebih kan, sekali lagi banyak dari sektor lain yang berkontribusi seperti hari ini dari Lanud Husein Sastranegara meluncurkan MGG kepada sekolah SD SMP SMA Angkasa,” jelasnya.

Minggu depan pun kata Tantan ada dari pihak ojek online memberikan MGG ke SDN Neglasari peruntukan sekitar 700 siswa selama uji coba 2 minggu kedepan.

“Mudah-mudahan bisa meningkatkan kesehatan siswa siswi, tentunya kita berkoordinasi dengan dinas Kesehatan dan dinas ketahanan pangan dan juga beberapa hal disiapkan oleh sekolah seperti tempat cuci tangan tempat menyimpan makanan sementara karena dibagikan jam setengah 12 dating dari jam 10. Siapkan tempat sampah juga kedepan ada timnbangan badan dan pengukur tinggi badan. Nanti sebulan sekali cek perkembangan sekaligus dilakukan resisten ke siswa terhadap makanan tertentu, kalua tidak cocok jadi tidak usah dilakukan makanan. Jadi ini awal yang baik kedepan bisa seluruh siswa di kota Bandung mendapat makanan gratis,” harapnya.

Sementara itu kelas 2 SD Angkasa Alea KR mengaku senang mendapat makan gratis. Menurut dia ada MGG mengurangi bekal jajan

“Ya uang jajan bisa ditabung kalaupun enggak jajannya gak seboros dulu, kemarin-kemarin juga bekel dari rumah sekarang gak usah,” ucapnya.

Program Makan Bergizi Gratis Dimulai Bertahap, Pemkot Bandung Monitoring

BANDUNG, Prolite – Hari pertama sekolah di tahun 2025, Pemkot Bandung melakukan monitoring makan bergizi gratis ke sejumlah sekolah. Monitoring langsung dilakukan oleh Pj Wali Kota Bandung dan Komandan Lanud Husein Sastranegara dari dapur hingga distribusi ke beberapa sekolah dasar.

“Sesuai dengan program pemerintah pusat, kita monitor sesuai dengan dapur yang ada. Hari ini ada dua dapur yang melakukan distribusi melakukan makan bergizi gratis dari Danlanud dan dari Badan Pangan Nasional (BPN) itu di Sukajadi,” jelas Pj Wali Kota Bandung A Koswara, Senin (6/1/2025).

Untuk dapur BPN kata Koswara, mendistribusikan makan bergizi gratis itu ke 7 sekolah yakni tingkat SD 5 sekolah dan SMP 2 sekolah. Sedang dari dapur Lanud Husein Sastranegara 7 lokasi yakni untuk di tingkat SD, SMP, dan SMA.

“Jadi satu dapur itu rata-rata paket untuk makanannya,seperti kita lihat tadi di SD Angkasa. Saya belum dapat info yang dari pak Dandim, mudah-mudahan hari ini juga sudah bisa beroperasi. Kalau dari jumlah siswa kita SD negeri dan swasta ada 479 sekolah, SMP negeri dan swasta ada 269 sekolah dengan jumlah siswa negeri swasta siswa,” paparnya.

Makan siang bergizi gratis ini disebut Koswara belum menyeluruh, berdasarkan informasi awal dari jumlah siswa baru 20% nya atau siswa yang mendapat makan bergizi gratis. Untuk pemilihan lokasi sendiri berdasarkan radius dari dapur.

“Karena distribusinya tidak boleh terlalu lama. Yang belum kebagian? bertahap ya, kami juga belum dapat juknis dari pemerintah pusat apa saja perannya pemerintah daerah tapi kami sudah siap-siap apabila itu diperlukan,” tegasnya

Ditempat yang sama Komandan Lanud Husein Sastranegara Kolonel Pnb Alfian, S.E menyampaikan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur sehat yang ada di Lanud Husein Sastranegara merupakan kolaborasi antara TNI Angkatan Udara dengan Badan Gizi Nasional.

“Seperti disampaikan bapak Pj Wali Kota tadi kita hari ini mendistribusikan kurang lebih paket makanan siang bergizi semoga kedepan kita bisa terus dan menambah penerima manfaat yang kita berikan. Untuk menu ada nasi, sayur, tahu, buah dan susu. Untuk gramasi sudah diukur oleh ahli gizi dan dapur SPPG di Lanud Husein kita dilengkapi satu orang ahli gizi yang akan menakar gizi kepada masing-masing anak jadi anak kelas 1,2,3 SD itu berbeda menunya ataupun gramasinya dengan kakak kelasnya,” tegasnya.

Sampah di Pasar Caringin, DLH Kota Bandung: Pengelola Pasar Bertanggung Jawab

BANDUNG, Prolite – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Dudy Prayudi, menegaskan sampah di Pasar Caringin dikelola oleh swasta. Hal itu karena Pasar Caringin bukan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melainkan milik swasta.

“Pasar Caringin dimiliki oleh swasta, maka pengelola swasta wajib menangani sampah di Pasar Caringin tersebut. Selain Pasar Caringin, pasar lainnya adalah milik Pemkot Bandung dan tanggung jawab pengelolaan sampahnya oleh Perumda Pasar,” ujar Dudy, Senin, 16 Desember 2024.

Hal itu sesuai dengan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Ia menjelaskan bahwa tanggung jawab utama pengelolaan sampah berada pada pengelola pasar, baik pasar milik pemerintah kota maupun swasta.

Dudy merinci 4 langkah yang wajib dilakukan pengelola pasar dalam menangani sampah:

1. Memilah sampah sejak dari sumbernya, memisahkan antara sampah organik dan anorganik.

2. Mengumpulkan sampah terpilah untuk diangkut ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) di kawasan tersebut.

3. Mengolah sampah di TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle).

4. Mengelola residu yang tidak dapat diolah dengan mengangkutnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Ia mencontohkan, sampah di Pasar Caringin, pengelolaan residu dikelola oleh swasta dan diangkut ke TPA. Sementara untuk pasar-pasar lainnya, residu diolah lebih lanjut melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebelum dikirim ke TPA.

Terkait penumpukan sampah di sejumlah pasar, DLH akan melakukan investigasi untuk mengidentifikasi penyebabnya.

“Penumpukan bisa terjadi karena pengelolaan yang tidak maksimal atau masalah internal pengelola pasar. Sampah yang menumpuk akan segera diangkut ke TPA,” kata Dudy.

Namun, ia mengingatkan bahwa kapasitas TPA Sarimukti saat ini terbatas, sehingga diperlukan koordinasi dengan DLH Provinsi Jawa Barat untuk pengiriman sampah ke sana.

Dudy juga menegaskan kewajiban pedagang dalam mendukung pengelolaan sampah. Para pedagang di pasar diwajibkan untuk memilah sampah organik dan anorganik sejak dari sumbernya. Sampah yang telah dipilah kemudian akan dikelola oleh pengelola kawasan dan diangkut ke TPS3R.

“Paling utama adalah memilah sampah dari sumbernya,” tegas Dudy.

Dengan kerja sama antara pengelola pasar, pedagang, dan DLH, ia berharap pengelolaan sampah pasar di Kota Bandung dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Janji Tuntaskan Proyek Galian, PT BII Komitmen Keselamatan Operasional

BANDUNG, Prolite – Direktur Utama PT Bandung Infra Investama (Perseroda), Asep Wawan Dharmawan, menyampaikan proyek galian infrastruktur di 31 ruas jalan di Kota Bandung telah dihentikan sementara untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

“Dari total 147 ruas jalan yang direncanakan, saat ini kami baru menyelesaikan 31 ruas dengan sekitar 400 main hole yang sudah terpasang. Pengerjaan melibatkan penempatan 250 main hole tambahan di bahu jalan dan pekerjaan lainnya,” ujar Asep saat Rapat Pimpinan bersama Pj Wali Kota Bandung di Balai Kota Bandung, Senin 16 Desember 2024.

Ia menegaskan, seluruh pekerjaan proyek galian yang berpotensi menimbulkan gangguan telah dievaluasi. Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang telah terganggu dengan adanya proyek galian tersebut.

Menurutnya, PT BII juga telah menyediakan berbagai kanal informasi seperti WhatsApp Channel, Instagram @IPTBandung untuk menampung laporan dari warga.

“Kemarin sempat ada laporan dari warga mengenai beberapa gangguan di lapangan. Tim kami langsung melakukan advokasi dan mendatangi keluarga yang terdampak untuk memastikan penanganan, termasuk menanggung semua biaya yang diperlukan. Dari sembilan laporan yang masuk, hanya satu yang terverifikasi dan sudah kami tindaklanjuti,” jelasnya.

Asep mengatakan, PT BII terus berkomitmen untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan dalam setiap proyeknya. Beberapa pelajaran dari kejadian sebelumnya akan menjadi bahan evaluasi agar hal serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Ke depan, kami ingin memperkuat fakta komitmen terkait keselamatan operasional. Semua operator harus bekerja dengan memastikan pengamanan yang memadai. Ini adalah tanggung jawab yang kami emban demi kenyamanan masyarakat,” tegasnya.

Prosedur keselamatan kini menjadi prioritas utama dalam setiap tahap pekerjaan. Asep menuturkan, persiapan dan mitigasi risiko harus dilakukan secara menyeluruh sebelum pekerjaan dilanjutkan.

“Harapan kami, proyek galian ini dapat selesai dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat. Kami juga akan terus meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, agar hasilnya sesuai ekspektasi,” ujarnya

Sementara itu, Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara meminta, perencanaan dan mitigasi yang matang dalam setiap proyek infrastruktur di Kota Bandung.

“Kunci keberhasilan pekerjaan konstruksi adalah persiapan yang matang. Sebelum melakukan penggalian, perlu mitigasi terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi jalan, menentukan area pengamanan, dan memastikan metode kerja yang aman. Semua ini harus direncanakan dengan baik agar tidak ada pekerjaan yang dilakukan serabutan tanpa informasi awal,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan agar semua area pekerjaan yang sudah selesai disisir ulang untuk memastikan tidak ada galian yang dibiarkan terbuka.

“PT BII harus memastikan semua galian yang sudah selesai benar-benar ditutup dengan baik oleh kontraktor. Jangan sampai ada pekerjaan yang membahayakan, terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.

“Persiapan adalah segalanya. Jika tidak dilakukan dengan maksimal, banyak kendala tak terduga yang bisa terjadi di lapangan, dan itu akan berdampak pada hasil akhir. Oleh karena itu, kami minta semua pihak terkait untuk lebih memperhatikan hal ini,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Masyarakat yang ingin menyampaikan komplain maupun mengetahui informasi terkait penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dapat disampaikan ke Nomor WhatsApp 082315180586 atau Akun Instagram @IPTbandung.

Pemkot Bandung Optimis Kawasan Bawah Flyover Mochtar Kusumaatmadja Tertata

BANDUNG, Prolite – Penataan kawasan di bawah flyover Mochtar Kusumaatmadja terus menunjukkan perkembangan yang positif.

Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara, bersama Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, meninjau langsung ke lokasi penataan flyover Mochtar Kusumaatmadja.

Dari hasil peninjauan, terlihat sejumlah progres signifikan yang menjadi dasar optimisme Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk menjadikan kawasan ini (flyover Mochtar Kusumaatmadja) lebih baik dan tertata dibandingkan sebelumnya.

“Kami melihat hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah dan masyarakat. Penataan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan menciptakan kawasan yang lebih bersih, aman, dan rapi,” ujar Koswara, Sabtu, 14 Desember 2024.

Rencananya, kawasan di bawah jembatan akan ditransformasi menjadi ruang publik yang ramah anak dan remaja, dengan fasilitas olahraga dan hiburan.

Warung-warung yang sebelumnya kurang tertata juga akan dipindahkan ke lokasi strategis agar tetap mendukung ekonomi warga tanpa mengganggu estetika kota.

Sebanyak 34 keluarga yang tinggal di bawah jembatan tersebut akan dipindahkan ke lokasi yang lebih layak, lengkap dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja.

Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman memastikan proses ini dilakukan secara humanis dan inklusif, melibatkan warga dalam perencanaan hingga pelaksanaan.

Ia mengungkapkan, pembangunan taman dan fasilitas publik ini akan menggunakan kombinasi dana dari APBD dan CSR.

“Kawasan ini akan menjadi contoh bagaimana ruang publik dapat dirancang untuk kebahagiaan warga, sekaligus mendukung target kawasan bebas sampah,” tambahnya.

Di tempat yang sama juga akan dibangun TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle). Fasilitas ini dirancang untuk memilah sampah organik, anorganik, dan residu.

“Sampah organik dapat dimanfaatkan untuk pakan maggot atau kompos, sementara anorganik akan dikelola oleh bank sampah,” katanya.

Dalam upaya pengelolaan sampah secara mandiri, warga di sekitar kawasan tersebut telah menerima edukasi dari aparat Kelurahan Tamansari bersama stakeholder terkait untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Dengan langkah ini, Kelurahan Tamansari siap dinobatkan sebagai Kawasan Bebas Sampah (KBS).

“Edukasi dan pelibatan masyarakat menjadi kunci. Ini adalah bukti bahwa jika pemerintah dan masyarakat kompak, perubahan positif dapat terjadi,” ungkapnya.

Bea Cukai Bersama Pemkot Bandung Musnahkan Rokok Ilegal dan Minuman Keras Ilegal

BANDUNG, Prolite – Bea Cukai Jawa Barat bersama Bea Cukai Kota Bandung dan Pemerintah Kota Bandung memusnahkan barang milik negara hasil penindakan dalam operasi Gempur Rokok Ilegal di halaman Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung pada Kamis, 5 Desember 2024.

Barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil penegakan hukum sinergis dengan Satpol PP Kota Bandung dalam rangka pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

Operasi ini juga melibatkan dukungan dari Polri, TNI, kejaksaan, serta instansi penegak hukum lainnya.

“Upaya ini tidak hanya berkontribusi pada penerimaan negara, tetapi juga menciptakan ketertiban sosial dan memberikan dampak positif pada kesehatan masyarakat,” ujar Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara, di Kantor Satpol PP Kota Bandung, Jalan RAA. Martanegara, Kamis, 5 Desember 2024.

Barang ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan pada periode Juni hingga November 2024, dengan total nilai barang mencapai Rp 4,47 miliar dan potensi kerugian negara sebesar Rp 2,4 miliar.

Rincian barang yang dimusnahkan adalah sebagai berikut:

Hasil Tembakau (Sigaret Kretek Mesin – SKM):
Jumlah: batang
Nilai: Rp 4,31 miliar
Potensi kerugian negara: Rp 2,28 miliar
Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA):
Jumlah: botol
Nilai: Rp 157,57 juta
Potensi kerugian negara: Rp 116,75 juta

Pemusnahan dilakukan dengan metode pembakaran, pelarutan, dan perusakan untuk memastikan barang-barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan kembali.

Selanjutnya, sisa barang akan dikirim ke PT Solusi Bangun Indonesia Tbk-Bogor untuk penyelesaian akhir proses pemusnahan.

Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara mengapresiasi sinergi antara Bea Cukai, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya dalam menegakkan aturan.

“Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut demi mendukung pembangunan, menertibkan wilayah, dan melindungi masyarakat dari dampak negatif barang ilegal,” ujar Koswara.

Sedangkan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa barat, Finari Manan menegaskan, pemusnahan barang ilegal ini merupakan langkah penting dalam optimalisasi penerimaan negara.

“Sebanyak 98 persen penerimaan kami berasal dari hasil tembakau. Dengan target Rp 36 triliun pada tahun ini, kami terus berupaya menggempur rokok ilegal untuk meminimalisir potensi kerugian negara,” katanya.

Operasi Gempur Rokok Ilegal diharapkan tidak hanya melindungi masyarakat dan industri dalam negeri tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Masih Menunggu Arahan

Prolite – Program makan bergizi gratis yang di berikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka.

Program yang di peruntukan untuk pelajar ini sudah berlangsung di beberapa daerah.

Pemkot Bandung dan DPRD Kota Bandung masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis meski sudah menyiapkan anggaran yang besar.

Alokasi anggaran untuk menjalankan program ini sudah disepakati sebesar Rp 29,7 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025.

“Kita masih nunggu aturan dan kemudian kegiatan teknis dari pemerintah pusat. Belum dapat informasi terkini terkait pelaksanaannya,” ujar Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi.

Ia mengatakan, akan mendukung program makan bergizi gratis tersebut, tetapi untuk alokasi anggarannya tentu tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah atau dalam hal ini Pemkot Bandung.

“Pemerintah pusat juga ada anggaran,” katanya.

Anggaran program makan bergizi gratis tersebut, kata Asep, dialokasikan dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Bandung. Namun, meski tidak diperinci, anggaran terbanyak ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).

“Kemarin sih lebih banyak di pangan dan pertanian ya, berarti DKPP. Karena pelaksanaan program di tingkat SD SMP dan diharapkan program ini menghidupkan ekonomi lokal ya,” ucap Asep.

Ia mengatakan, Pemkot Bandung dan DPRD mendukung penuh program dari pemerintah pusat ini karena ini merupakan program yang bagus, sehingga disiapkan anggaran sebesar Rp 29,7 miliar.

“Kami di daerah sepakat untuk mengalokasikan untuk men-support program makan bergizi gratis. Anggarannya kemarin (pada APBD 2025) yang disepakati sekitar Rp 29,7 miliar,” katanya.

Sebelumnya, Pj Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Tantan Surya Santana, mengatakan, anggaran Rp 29,7 miliar disiapkan untuk program makan bergizi gratis bagi pelajar SD dan SMP. Tetapi belum ada petunjuk teknis untuk menggunakan anggaran tersebut.

“Untuk sementara dana disimpan dulu, apakah akan digunakan makan siang gratis pelajar atau bisa digeser untuk biaya lain, belum ada petunjuk dan arahan dari pemerintah, ” ujar Tantan beberapa waktu lalu.

Pemkot Bandung Komitmen Amankan Seluruh Aset Kebun Binatang Bandung

BANDUNG, Prolite – Kasus dugaan penyalahgunaan lahan Kebun Binatang Bandung yang merupakan Barang Milik Daerah (BMD) kini memasuki babak baru. Sebelumnya, Kejati Jawa Barat telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yaitu S dan RBB.

Lahan Kebun Binatang Bandung yang terletak di Jalan Kebun Binatang No. 6 dengan luas sekitar meter persegi dan di Jalan Kebun Binatang No. 4 seluas 285 meter persegi merupakan aset milik Pemerintah Kota Bandung yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) model A pada tahun 2005.

Atas hal tersebut, Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara menyampaikan, kasus ini telah melalui serangkaian pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

“Kasus ini sudah cukup lama diperiksa oleh BPK dan Kejati. Beberapa tahapan pemeriksaan telah dilakukan hingga akhirnya diperoleh bukti-bukti yang menguatkan untuk menetapkan tersangka. Ini juga merupakan langkah Pemkot untuk mengamankan seluruh aset yang ada, mengingat banyak pihak yang tidak patuh dalam pemanfaatan aset tersebut,” ujarnya, di sela-sela peninjauan TPS di Kelurahan Pasir Kaliki, Rabu 27 November 2024.

Ia menyebut, Pemkot Bandung juga bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengoptimalkan pengelolaan aset-aset daerah yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal.

Sebagai informasi, Sejak 30 November 2007, lahan Kebun Binatang Bandung tersebut dimanfaatkan oleh Yayasan Margasatwa Tamansari Bandung melalui perjanjian sewa-menyewa.

Namun, perjanjian tersebut telah berakhir tanpa ada perpanjangan. Yayasan Margasatwa Tamansari tetap menggunakan lahan Kebun Binatang Bandung tersebut tanpa menyetor hasil sewa ke kas daerah Pemerintah Kota Bandung.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, mengungkapkan, akibat tindakan para tersangka, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp 25 miliar.

Kerugian tersebut terdiri dari nilai sewa tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta perjanjian sewa lahan yang dilakukan tersangka S pada tahun 2022 senilai Rp 16 miliar. Selain itu, terdapat penerimaan uang sewa sebesar Rp 5,4 miliar dari John Sumampauw dan pembayaran PBB untuk tahun 2022 hingga 2023 sebesar Rp 3,5 miliar.

Kedua tersangka telah diperiksa selama enam jam pada 25 November 2024 dan langsung ditahan untuk 20 hari ke depan, hingga 14 Desember 2024. Mereka dikenakan Pasal Primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang yang sama.

Kirmir Jebol di TPU Cikutra, Pemkot Bandung Gerak Cepat

BANDUNG, Prolite – Hujan lebat yang mengguyur Kota Bandung, Rabu (27/11) siang mengakibatkan kirmir jebol di beberapa lokasi di TPU Cikutra, yakni di Blok D dan Blok F. Jebolnya kirmir tesebut diakibatkan meluapnya air di Anak Sungai Cidurian.

Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Infrastruktur, dan Tata Ruang (Disciptabintar), Bambang Suhari, memastikan, tidak ada jenazah yang hanyut terbawa arus dalam insiden tersebut.

Kerusakan kirmir tercatat pada beberapa titik di TPU Cikutra:

– Blok D sebelah Timur: 36 meter
– Blok D sebelah Barat: 21 meter
– Blok F sebelah Barat: 34 meter

Sebanyak 20 makam terdampak, petugas Disciptabintar sigap mengevakuasi dua jenazah ke tempat yang lebih aman di Blok E3. Sementara itu, 18 makam yang rentan TPU Cikutra akan dipindahkan pada Kamis 28 November 2024.

Tim Disciptabintar, bersama Camat Cibeunying Kaler, Suardi, langsung meninjau lokasi kejadian. Bambang menyebutkan, langkah-langkah evakuasi sudah dilakukan, namun proses selanjutnya harus menunggu cuaca membaik.

“Kami langsung turun ke lapangan untuk mengamankan area yang terdampak. Dua jenazah yang terkena gerusan air telah dievakuasi, dan 18 makam lainnya akan dipindahkan besok pagi untuk menghindari risiko kerusakan lebih lanjut,” kata Bambang.

Ia juga telah berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) untuk memperbaiki kirmir yang rusak, terutama di area belokan sungai yang paling rentan tekanan arus air.

Proses pemindahan makam akan dilanjutkan oleh petugas TPU Cikutra, Kamis pagi. Bambang juga memastikan bahwa pihaknya akan terus memantau situasi, terutama jika hujan lebat kembali terjadi.

Bambang mengimbau kepada ahli waris makam terdampak agar memahami langkah darurat yang diambil pemerintah.

“Kami mohon pengertian dari para ahli waris. Pemindahan ini dilakukan untuk menjaga keamanan jenazah. Mekanisme birokrasi memerlukan waktu, sehingga kami langsung bertindak untuk menghindari kerusakan lebih parah,” ujarnya.

Bambang menyebut, Pemkot Bandung terus berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat dan menjaga keamanan lingkungan TPU serta kenyamanan masyarakat.

Pemkot Bandung Berikan Hibah Bantuan Partai Politik

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyerahkan hibah bantuan keuangan Partai Politik (Parpol) Tahun Anggaran 2024.

Bantuan keuangan diberikan kepada Parpol yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.

Bantuan diserahkan langsung oleh Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara kepada masing-masing perwakilan Parpol yang ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima, di Pendopo Kota Bandung, Jumat 22 November 2024.

Sebagai informasi, hibah bantuan tahap 1 berjumlah Rp. dan hibah bantuan tahap 2 berjumlah Rp. .

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asep Saeful Gufron, Ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam, Ketua Bawaslu Kota Bandung, Dimas Aryana Iskandar, Para Kepala OPD dan Para Ketua Partai Politik.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, Bambang Sukardi mengatakan, hibah bantuan kepada partai politik di Kota Bandung merupakan hasil pemilu tahun 2024 untuk DPRD kota Bandung.

“Ini dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bandung mendukung partai politik sebagai elemen penting dalam demokrasi di Kota Bandung,” kata Bambang.

Dasar pelaksanaan kegiatan yaitu Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Permendagri nomor 78 tahun 2020 tentang Pedoman Tata Penghitungan Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi pengajuan penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.

Didukung dengan Peraturan Wali Kota Bandung nomor 44 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024. Selain itu, tertuang juga dalam Keputusan Wali Kota Bandung nomor 210 dari BKBP tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Angka Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD daerah kota Bandung periode 2024-2029 yang merupakan hasil pemilihan umum tahun 2024.

“Maksud dari kegiatan ini untuk mendukung partai politik dalam menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” bebernya.

“Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan politik, membantu partai politik dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik kepada warga masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran politik masyarakat,” imbuhnya.

Berikut ini rincian dana hibah yang diterima masing-masing partai politik:

1. PKS =
2. Gerindra =
3. Golkar =
4. PDIP =
5. Nasdem =
6. PKB =
7. Demokrat =
8. PSI = .