Ogan Lopian: Sistem Terintegrasi untuk Respon Cepat Layanan Publik

Prolite – Sejauh ini, Pemkab Purwakarta melalui Diskominfo telah mengoperasikan empat kanal pengaduan pelayanan publik dan kegawatdaruratan yang dapat digunakan untuk melakukan pengaduan atau menyampaikan aspirasi masyarakat.

Mulai dari Aplikasi Ogan Lopian, Call Center 112, SP4N LAPOR, dan WhatsApp Center. Media-media tersebut dikembangkan oleh pemerintah dalam menerima pengaduan dari berbagai kalangan masyarakat, sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dengan lebih nyata.

Semua pengaduan dari berbagai kanal tersebut dikumpulkan dan ditampilkan dalam satu antarmuka bernama; Purwakarta Integrated System of Aspiration (PISA) yang merupakan sebuah sistem data center yang dirancang untuk menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pengaduan masyarakat.

“Dengan PISA, perangkat daerah tekait dapat mengakses, memproses, dan menindaklanjuti semua pengaduan dari satu tempat saja, sehingga menghemat waktu dan tenaga kerja. Sistem ini juga memungkinkan pemantauan time response yang lebih efektif, mendorong Perangkat Daerah untuk merespon pengaduan dengan lebih cepat dan efisien,” ujar Kadiskominfo Purwakarta, Rudi Hartono kepada awak media, Jumat 11 April 2025.

Bagaimana PISA Bekerja?

Bayangkan dalam sebuah peristiwa. Ada 4 warga yang ingin melaporkan kerusakan jalan di dekat rumahnya. Mereka memiliki beberapa pilihan:

1. Ibu Ani menelepon Call Center 112 dan membutuhkan ambulance. Petugas call center Ogan Lopian mencatat laporan dan memasukkannya ke dalam sistem PISA.

2. Pak Maman melaporkan melalui aplikasi SP4N LAPOR. Laporan tersebut diinput ke PISA.

3. Teh Dewi menggunakan aplikasi Ogan Lopian untuk melaporkan kerusakan jalan. Laporan tersebut secara otomatis terintegrasi dengan PISA.

4. Pak Dadang mengirimkan foto dan deskripsi kerusakan jalan melalui WhatsApp Center. Laporan ini pun secara otomatis tercatat di PISA.

Setelah laporan masuk melalui salah satu kanal tersebut, laporan tersebut akan muncul di dashboard PISA yang bisadiakses oleh semua Perangkat Daerah, DPUTR Kabupaten Purwakarta. Dinas tersebut dapat melihat detail laporan, termasuk lokasi, foto, dan waktu pelaporan. Dinas terkait kemudian dapat menindaklanjuti laporan tersebut, misalnya dengan mengirimkan tim untuk melakukan perbaikan.

Contoh lain, Pak Budi melaporkan masalah penerangan jalan di lingkungannya melalui aplikasi Ogan Lopian. Laporan ini masuk ke PISA dan ditangani oleh Dinas Perhubungan (Dishub). Dishub dapat langsung melihat lokasi dan detail laporan di PISA dan menjadwalkan perbaikan. Setelah perbaikan selesai, Dishub dapat menandai laporan tersebut sebagai “selesai” di PISA.

“Sebagai pusat data terintegrasi, PISA merupakan jembatan penghubung antar berbagai kanal pelayanan publik, memfasilitasi instansi pemerintah daerah atau Perangkat Daerah terkait dalam menerima, memproses, dan memonitor setiap laporan yang masuk,” kata Rudi.

Menurutnya, disinilah peran PISA menjadi krusial. PISA bertindak sebagai pusat komando, menghimpun semua laporan yang masuk dari keempat kanal tersebut ke dalam satu platform terintegrasi. Dengan demikian, OPD tidak perlu lagi memantau berbagai platform secara terpisah, melainkan cukup mengakses PISA untuk melihat, memproses, dan menindaklanjuti seluruh pengaduan.

“Keunggulan lain dari PISA adalah kemampuannya untuk memonitor time response atau kecepatan respons setiap Perangkat Daerah. Sistem ini memungkinkan pemantauan kinerja Perangkat Daerah dalam menangani pengaduan masyarakat, mendorong peningkatan kecepatan dan efisiensi pelayanan,” tambah Rudi.

Selain itu, data yang terpusat dan terintegrasi di PISA juga memudahkan pembuatan laporan berkala, memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pola pengaduan dan kinerja pelayanan publik. PISA menyederhanakan proses pengelolaan pengaduan masyarakat, meningkatkan efisiensi kerja Perangkat Daerah, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Purwakarta.

“Singkatnya, PISA bukan sekadar sistem informasi, melainkan sebuah solusi terintegrasi yang dirancang untuk mempermudah dan mempercepat respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan,” demikian Rudi Hartono.

500 UMKM Purwakarta Bakal Terima Hibah Alat Usaha

PURWAKARTA, Prolite – Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Purwakarta terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya berfokus pada UMKM.

Seperti pada saat pandemi covid-19 lalu, DKUPP Pemkab Purwakarta meluncurkan dana stimulan bagi Industri Kecil Menengah (IKM) dan UMKM sebesar Rp 1,5 juta untuk masing-masing.

Untuk tahun ini, Kepala DKUPP Eka Sugriya mengatakan bahwa Pemkab melalui DKUP melaksanakan bantuan hibah berupa alat-alat bagi sekitar 500 pelaku UMKM.

“Dan kami membantu sesuai permintaan mereka guna meningkatkan kapasitas usaha mereka sehingga menghindari alat tidak bermanfaat,” jelas Eka ditemui di ruang rapat Sekda Pemkab Purwakarta, belum lama ini.

Para pelaku UMKM yang diberikan alat itu, kata Eka sudah terverifikasi, sehingga penerima alat benar adanya dan tepat sasaran.

Ada 26 ribu yang terdaftar, sudah punya Nomor Induk Berusaha (NIB), kemudian sebanyak sudah bersertifikat halal dan PIRT.

“Kelengkapan lain juga sudah dan sedang mereka tempuh. Namun intinya terlebih dulu kurasi produknya agar layak jual, layak tampil dan layak edar,” ujarnya.

Selain bantuan alat, DKUPP pun memberikan sertifikat halal kepada 100 pelaku usaha. Serta melakukan program UMKM naik kelas melalui promosi bersama taman Pesanggrahan Pajajaran.

“Bertujuan pemberdayaan, meningkatkan pendapatan usahanya, meningkatkan solidaritas. Kemudian juga Pemkab Purwakarta konsen membantu para pelaku usaha dengan pelatihan seperti pengolahan ikan, gerabah, kopi, teh, gula aren, kue, olahan pangan dan lainnya,” beber Eka.

Pemkab Purwakarta pun memberikan alat membuat kemasan hasil kerjasama dengan universitas seperti Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Institut Teknologi Bandung (ITB).

“Ini dilakukan agar mereka lebih termotivasi dan dari sisi kemasan lebih terupdate. Selain itu juga menteri perdagangan pun mendukung kita dengan bantuan tepung tapioka bagi pelaku usaha simping. Lalu kita juga difasilitasi digital marketing, marketplace, perbankannya juga, bisnis matching dan toko ritel, kita fasilitas para pelaku usaha ini,” ucapnya.

Masih kata Eka, Pemkab Purwakarta membuka peluang dengan sangat mudah bagi masyarakat yang ingin menjadi pelaku UMKM, dengan cara berkomunikasi ke DKUPP.

Namun untuk fasilitas yang diberikan tergantung kemampuan anggaran Pemkab Purwakarta. Hanya saja pihaknya siap mendampingi dan memediasi pelaku usaha untuk mendapat bantuan ataupun fasilitas dari sponsor secara langsung.

“Tahun sebelumnya mereka sudah terbina, kita juga kerja sama dengan industri besar, carikan sponsor, kerja sama dengan universitas. Jadi kita mengkoordinir dan memfasilitasi,” ungkapnya.

Jenis UMKM Kabupaten Purwakarta sendiri mulai dari olahan makanan dan minuman, pengrajin gerabah, kayu, anyaman, aksesoris, hingga perajin batik.

“Paling banyak makanan dan minuman ada UMKM. Kita sudah ada dua galeri, galeri menong 1 dan 2, Kampung Maranggi, Wanayasa Kuliner Fair. Pemkab menampung di galeri ini dan bantu pemasaran produk, galeri ini jadi sentra oleh-oleh khas Purwakarta. Namun produknya harus penuhi persyaratan ya,” tutupnya.

PURWAKARTA, Prolite – Sebagai salah satu daya tarik Kabupaten Purwakarta, kita memang akan banyak menemui warung sate maranggi tempat yang juga dikenal dengan destinasi Bendungan Jatiluhur ini.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, Ida Siti Hamidah mengatakan, Purwakarta memang memiliki banyak peternakan sapi untuk mendukung para pengusaha sate maranggi mendapatkan daging segar. Salah satunya adalah dengan pelaksanaan program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN).

“Program SIKOMANDAN yang dilaksanakan sejak 2021 merupakan program pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri,” kata Ida.

Ida menambahkan, Program itu dilaksanakan dengan merangkul para pelaku usaha peternakan rakyat. Selain untuk mengurangi kebutuhan daging impor secara bertahap, program itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat skala kecil.

“Karena memang, Warga Kabupaten Purwakarta memang lebih memilih membeli daging impor, karena harganya yang lebih muran,” tambahnya.

Berdasarkan Data dari Dinas Peternakan dan Perikanan (Diskanak) Kabupaten Purwakarta, angka kelahiran ternak sapi dan kerbau melalui program SIKOMANDAN tahun 2021 mencapai ekor, tahun 2022 sebanyak ekor, dan angka kelahiran tahun 2023 sebanyak ekor.

Sementara kelahiran ternak untuk tahun 2024, sepanjang Januari-Juni, jumlah kelahiran ternak sudah mencapai 706 ekor.

“Untuk tahun ini, jumlah kelahiran ternak diproyeksikan akan terus bertambah mengingat program masih berlangsung hingga akhir tahun,” kata Ida.

Salah satu yang mendapatkan manfaat dari pertambahan jumlah Sapi di Purwakarta, adalah Abah Ace, yang menjual sate maranggi dengan menggunakan tanggungan, karena menurutnya, itu lebih Ace sudah sejak puluhan tahun berjualan menggunakan tanggungan itu. Bahkan kata dia dari mulai harga sate per tusuk Rp200 hingga sekarang Rp1000 per tusuk.

“Ah raoseun ditanggung mah, te mahal biaya na, pami roda mah rada awis mana langkung berat, (ah enak saja kalau ditanggung tidak mahal biayanya, kalau roda mahal dan berat,red)”, ujar ayah 7 anak itu disela melayani pelanggannya.

Setiap hari abah Ace membawa 3 kg daging iga sapi. Ia berjualan mulai pukul wib dilanjut jam WIB, biasa mangkal di Sempurnunggal (lapang Garuda) lalu berkeliling.

Saat jaya-jaya nya, abah Ace mengaku memiliki 7 unit tanggungan. Namun kini para pekerjanya itu sudah beralih profesi semua dan hanya dia yang tetap bertahan berjualan sate di tanggung.

Pada kesempatan itu abah Ace pun memberikan tips dan rahasia membuat sate kebanggaan warga Purwakarta ini.

Kata abah, sate maranggi terlebih dulu harus dimarinasi atau di bacem selama 30 menit dengan air, gula, garam, bawang merah, dan bawang putih. Setelah semua bumbu meresap ke daging yang sudah ditusuk atau sate diangkat hingga siap dibakar.

“Sate maranggi abah mah bedana di bumbu kacang atau oncom, sambelna bisa goang atau tambah kecap,” tuturnya.

Terpenting kata abah adalah marinasi atau bacem setengah jam sehingga daging lebih mengembang dan empuk. Selain itu bagian daging alot dipisahkan sehingga daging lebih cepat dibakar dan tidak alot. Dan agar lebih yummy sate bisa dipadu padan dengan ketan bakar.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Angkat 400 Guru AKPK

PURWAKARTA, Prolite – Karena Pendidikan Agama hanya tiga jam dalam satu minggu, Pemkab Purwakarta mengangkat 400 guru AKPK (Agama Keagamaan dan Pendalaman Kitab) dari tenaga honorer.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Sadiyah menyampaikan bahwa program AKPK ini bagi pemerintah Daerah sangat penting.

“Pendidikan agama tidak cukup tiga jam oleh karenanya pemerintah kabupaten mengangkat hampir 400 guru AKPK guru agama dan pendalaman kitab-kitab. Jadi ada guru sesuai agamanya masing-masing misal untuk murid beragama Islam diajar oleh guru agama Islam, atau agama Kristen dan agama lainnya,” ujar Sadiyah ditemui di ruang Sekda Kabupaten Purwakarta beberapa waktu lalu.

Untuk pendalaman kitab-kitab semisal kitab kuning biasanya diberikan pada siawa kelas tinggi, dan untuk yang beragama Kristen diberikan kepada anak-anak beragama Kristen yang ingin pendalaman pada kitab Injil.

Kata Sadiyah, pengangkatan guru tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Purwakarta dan itu dilakukan berdasarkan kebutuhan sekolah.

“Ya yang pendalaman kitab berbeda, misal kalau ada 10 anak di sekolah yang ada agama lain pasti disiapkan juga guru APKP-nya dan itu digaji bukan dari pusat tapi dari anggaran pemerintah daerah,” tandasnya.

Namun kata Sadiyah, penerapan AKPK ini belum dilakukan di semua sekolah negeri karena keterbatasan anggaran, sehingga untuk sekolah negeri baru diterapkan di 75 sekolah.

Sedang untuk sekolah swasta sudah ada 112 sekolah. Hal itu karena waktu pendalaman agama dan kitab di sekolah swasta lebih panjang apalagi banyak sekolah swasta yang berbasis Islam atau Kristen.

“Pendidikan agama ini dalam kurikulum nanti di sisipkan modul pembelajarannya insersi ke dalam kurikulum yang diajarkan misalnya gini,” tuturnya.

Masih kata Sadiyah, selain sekolah biasa. Pemkab Purwakarta pun memberi keberpihakan pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas dengan mengembangkan pendidikan berbasis inklusi.

Bagi sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus, maka pihaknya bekerjasama koordinasi dengan Sekolah Luar Biasa (SLB).

“Tidak semua sekolah punya guru BK atau basic sekolah luar biasa. Di tahun 2022, kita kerjasama kordinasi agar mengetahui bagaimana menghadapi anak inklusi. Karena anak ini tidak bisa disamakan dengan anak biasa,”paparnya.

Sedari awal pada saat assessment ketika masuk diketahui apa kebutuhannya, semisal bagi tuna netra, tuna rungu, grahita atau anak disabilitas lainnya.

“Saat menentukan KKM misal 8, anak inklusi tidak segitu karena hidup sosialisasi dengan teman diterima dan mampu berdiri sendiri untuk bekal di masyarakat kelak itu dianggap sudah capai KKM bagi mereka, intinya kita tidak membedakan dan mereka berhak mendapat pendidikan. Sehingga keluarga tidak mengurung dirumah atau disembunyikan atau tidak bergaul, anak-anak ini harus dibantu,” tutupnya.