RAPBD 2026 Bandung Barat, Tahun Kedua Realisasi AMANAH

Prolite – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menegaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 memiliki arti penting.

Pasalnya, RAPBD tersebut merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dengan visi Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis (AMANAH).

Ia menjelaskan, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 telah menetapkan tema pembangunan yakni “Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar dan pelayanan publik untuk meningkatkan ekonomi daerah”.

“APBD 2026 diharapkan menjadi instrumen fiskal yang mampu memperkuat fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam penyusunan RAPBD terdapat sejumlah poin krusial yakni peningkatan pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah dan optimalisasi pembiayaan daerah.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah Pemkab Bandung Barat terus menggali potensi sumber-sumber pendapatan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pusat, maupun transfer antar daerah.

“Upaya ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah agar lebih mandiri dalam mencapai sasaran pembangunan,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk peningkatan kualitas belanja daerah yakni diarahkan pada program yang lebih produktif dan efektif, dengan fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat, peningkatan infrastruktur, serta membuka akses perekonomian guna mendukung prioritas pembangunan daerah.

“Sementara itu, untuk optimalisasi pembiayaan daerah, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap penerimaan pembiayaan daerah, khususnya melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara terukur dan akuntabel,” katanya.

Masih kata dia, dalam rancangan ini untuk pendapatan daerah untuk PAD Rp1,04 triliun, Pendapatan Transfer Rp1,83 triliun. Sehingga jika dikalkulasikan total pendapatan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2026 yakni Rp2,87 triliun.

“Sementara itu, untuk belanja operasi sebesar Rp2,15 triliun, belanja modal Rp211,91 miliar, belanja tidak terduga Rp37,90 miliar, belanja transfer Rp496,37 miliar dan jika dikalkulasikan total belanja Rp2,90 triliun. Selisih antara pendapatan dan belanja menghasilkan defisit sebesar Rp 25,96 miliar,” katanya.

Jeje pun menyinggung terkait dampak rancangan alokasi transfer pusat dan memastikan bahwa penyusunan RAPBD 2026 berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026.

“Namun, terdapat tantangan baru setelah keluarnya Surat Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025 mengenai Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2026. Dalam surat tersebut terdapat rencana pengurangan pendapatan transfer pusat sebesar Rp360,32 miliar,” katanya.

“Pengurangan ini meliputi pengurangan DAU Rp 224,87 miliar, pengurangan DAK Rp22,40 miliar, pengurangan dana bagi hasil Rp71,87 miliar, tidak mendapatkan dana insentif fiskal Rp8,2 miliar dan pengurangan dana desa Rp32,96 miliar,” Imbuhnya.

Ia menegaskan, meskipun masih bersifat rancangan, kondisi ini akan menjadi perhatian utama dalam pembahasan antara Badan Anggaran DPRD, TAPD, dan OPD untuk menyesuaikan belanja daerah dengan potensi penerimaan yang ada.

Jeje Ritchie Ismail: Bandung Barat Lestarikan Budaya Lokal Ritual Ngalokat Cai Irung-Irung

Prolite – Pemkab Bandung Barat berupaya maksimal untuk tetap melestarikan budaya tradisional yang ada di wilayahnya. Salah satunya, ritual Ngalokat Cai Irung-Irung.

Kegiatan yang rutin dilaksanakan warga Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB) tersebut memiliki makna rasa syukur kepada Sang Pencipta atas sumber air yang menopang kehidupan masyarakat.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, adanya tradisi Irung-Irung yang dilakukan masyarakat Cihideung merupakan bentuk nyata dari kearifan lokal masyarakat dalam menjaga keseimbangan alam.

“Tradisi Irung-Irung ini adalah harta tak ternilai. Bukan hanya sekadar ritual, tapi filosofi hidup yang mengajarkan kita untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan atas karunia air, sekaligus menanamkan kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian mata air,” jelasnya.

Ia menambahkan, pelestarian tradisi ini memiliki nilai penting bagi pembangunan berkelanjutan. Selain mempererat silaturahmi antarwarga, kegiatan tersebut juga menjadi media edukatif dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, terutama sumber air yang menjadi penopang utama sektor pertanian di wilayah tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen penuh mendukung setiap upaya masyarakat yang bertujuan merawat budaya dan menjaga alam. Irung-Irung bukan hanya ritual, tapi juga ajang silaturahmi dan perwujudan kepedulian kita terhadap sumber kehidupan,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, tradisi syukuran Cai Irung-Irung sendiri sudah berlangsung sejak lama dan menjadi salah satu daya tarik budaya yang khas di Bandung Barat.

“Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh adat, petani, hingga generasi muda yang ikut serta dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai luhur warisan leluhur,” katanya.

Ia menegaskan, dengan adanya kegiatan tersebut masyarakat Cihideung tidak hanya merawat budaya, tetapi juga memperkuat kesadaran ekologis bahwa air merupakan anugerah yang harus dijaga bersama.

“Tradisi ini menjadi bukti nyata bahwa harmoni antara manusia dan alam dapat tercipta melalui rasa syukur, gotong royong, dan kepedulian terhadap lingkungan nilai-nilai yang semakin relevan di tengah tantangan krisis air dan perubahan iklim masa kini,” tandasnya.

Bandung Barat Perkuat Tata Kelola Adminduk dari Tingkat Desa, Jeje Ritchie: Ini Kunci Utama Pelayanan Publik

Prolite – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus memperkuat tata kelola administrasi kependudukan hingga di tingkat desa.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari ketepatan data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah.

“Data yang valid dan akurat menjadi pondasi penting dalam setiap proses pengambilan keputusan dan perencanaan program pembangunan,” katanya.

Ia menambahkan, petugas registrasi desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam memastikan setiap data warga tercatat dengan benar dan mutakhir.

“Pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat desa untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terintegrasi,” katanya.

Lebih lanjut ia menyatakan, kolaborasi lintas level pemerintahan ini menjadi kunci utama dalam membangun pelayanan publik yang efektif dan berkeadilan bagi masyarakat KBB.

“Administrasi kependudukan bukan hanya soal data, tetapi juga tentang pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa harus terus diperkuat,” katanya.

Ia menegaskan, para petugas registrasi desa mampu mengoptimalkan peran mereka sebagai garda terdepan dalam pembaruan data kependudukan.

“Seluruh program pembangunan di Kabupaten Bandung Barat dapat berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.

Jeje Ritchie Ismail Ajak Pemuda Bangun Bandung Barat Jadi Lebih Baik

Prolite – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail memberikan pesan penting bagi generasi muda di Kabupaten Bandung Barat di era moderen seperti saat ini.

Ia mengatakan, semangat Sumpah Pemuda 1928 tidak boleh hanya menjadi kenangan sejarah, melainkan harus diterjemahkan menjadi aksi nyata bagi generasi masa kini.

“Pemuda dan pemudi Kabupaten Bandung Barat harus terus bergerak, berkarya, dan berinovasi demi mewujudkan daerah yang lebih maju dan unggul,” jelasnya Jeje Ritchie Ismail .

Ia menambahkan, di zaman moderen seperti sekarang ini, pemuda Kabupaten Bandung Barat harus turut ambil bagian dalam berkontribusi untuk kemajuan bangsa khususnya Bandung Barat.

“Kita hidup di zaman yang serba cepat dan penuh perubahan. Di tengah perkembangan dunia digital, pemuda wajib menjadi pelaku perubahan, bukan hanya penonton,” katanya.

Ia menyebut, peran pemuda sebagai motor penggerak utama kemajuan daerah menjadi semakin penting di tengah derasnya arus globalisasi dan transformasi digital.

“Ada tiga pilar utama yang harus dipegang teguh oleh generasi muda Bandung Barat dalam menghadapi tantangan zaman adaptif, kreatif, dan berintegritas tinggi,” tambah Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail.

“Gunakan kecerdasan, semangat, dan kemampuan kalian untuk membangun negeri ini dari berbagai bidang mulai dari pendidikan, ekonomi, lingkungan, sosial, hingga teknologi. Itulah bentuk nyata semangat Sumpah Pemuda hari ini,” sambungnya.

Ia mengingatkan, pentingnya pemanfaatan teknologi digital secara positif. Dengan begitu, media sosial tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan sarana untuk menebar inspirasi dan semangat kebersamaan.

“Jadikan media sosial sebagai wadah untuk menyebarkan inspirasi, bukan kebencian. Gunakan ilmu dan kreativitas untuk membangun, bukan meruntuhkan,” tambahnya.

Momentum peringatan Sumpah Pemuda, lanjut dia, harus menjadi ajang refleksi bagi seluruh generasi muda Bandung Barat untuk menilai sejauh mana kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah.

“Sudah sejauh mana kita berkontribusi untuk daerah? Apakah kita sudah menjadi bagian dari solusi atau justru hanya penonton di tengah perubahan? Saatnya kita buktikan bahwa generasi muda Bandung Barat adalah generasi yang siap beraksi, bukan hanya bereaksi,” katanya.

Ia mengajak seluruh pemuda untuk kembali menyalakan api perjuangan dan mengambil peran aktif dalam membangun Kabupaten Bandung Barat dari hal-hal sederhana di sekitar mereka.

“Bangunlah daerah dari lingkungan tempat kita tinggal dan bidang keahlian yang kita kuasai. Wujudkan karya-karya besar yang membanggakan Kabupaten Bandung Barat,” pungkasnya.

Resmikan Jalan, Jeje Ritchie Ismail Larut dalam Kebahagiaan Warga hingga Santap Liwet Bersama

Prolite – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail meresmikan jalan Kebon Kalapa hingga Pasir Calung, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang selesai diperbaiki.

Pada malam tersebut juga, warga setempat menyambut jalan yang rampung diperbaiki dengan kegiatan makan liwet bersama Bupati Bandung Barat (Jeje Ritchie Ismail).

Jeje Ritchie Ismail mengatakan, dirinya mengaku bahagia dengan antusias tinggi warga menyambut jalan yang rampung diperbaiki setelah sekian lama menunggu sentuhan pemerintah daerah.

“Delapan tahun rusak, alhamdulillah tahun ini sudah dikerjakan, jadi bisa bermanfaat untuk warga Kebon Kalapa,” katanya.

Ia menambahkan, sebelumnya jalan di kawasan tersebut dalam kondisi rusak. Bahkan aktivitas warga terganggu lantaran jalan berlubang dan dipenuhi genangan air jika musim penghujan datang.

“Sebelumnya luar biasa, sudah seperti bisa mancing karena ada kubangan-kubangan. Kasihan yang jualan juga terganggu. Sekarang alhamdulillah semua jadi lancar,” katanya.

Ia menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya bersama Wakil Bupati Asep Ismail.

“Perbaikan jalan adalah prioritas saya dan Pak Asep. Karena kalau jalan mulus, efek dominonya luar biasa terhadap perekonomian dan produktivitas warga. Semua jadi lebih nyaman, lebih cepat, dan lebih hidup,” katanya.

Ia menyebut, hingga akhir tahun 2025 ini, terdapat 19 ruas jalan rusak yang tengah dikerjakan, dengan progres pembangunan mencapai 80–90 persen.

“Tadi saya survei ke Lembang, sudah 85 persen selesai. Mungkin bulan depan sudah rampung semua,” tandasnya.

Satu Santri di Bandung Barat Meninggal Dunia Tertimbun Longsor, Jeje Ritchie Ismail:Kami Sampaikan Rasa Duka Mendalam

Prolite – Peristiwa longsor di pondok pesantren Attohiriyah di Kampung Pasir Buleud RT 02 RW 04, Desa Cinengah, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat (KBB), menelan korban jiwa.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, dirinya menyampaikan rasa duka mendalam atas kepergian salah satu santri di pesantren Attorihiyah akibat bencana tanah longsor.

“Kami turut berduka cita yang mendalam. Semoga keluarga korban diberi kekuatan dan seluruh warga terdampak selalu dalam lindungan Allah SWT,” katanya usai mendatangi rumah korban.

Ia menambahkan, BPBD bersama TNI, Polri, dan relawan sudah bergerak di lapangan untuk mengevakuasi korban, membersihkan material longsor, serta menyalurkan bantuan darurat bagi warga terdampak.

“Tebing disekitar pondok mengalami longsor yang juga menimpa asrama pondok, dan dengan rasa duka yang mendalam  saya sampaikan, satu santriwati meninggal dunia tertimbun reruntuhan

Ia menegaskan, pihaknya telah menginstruksikan OPD dan aparat kewilayahan untuk tetap bersiaga dan segera melakukan penanganan di lokasi bencana.

“Saya sudah instruksikan BPBD, Dinas Sosial, PUTR, dan para camat di wilayah rawan bencana untuk terus siaga, mempercepat penanganan, serta mengantisipasi bencana susulan karena curah hujan masih tinggi,” tandasnya.

Untik diketahui, satu santriwati berusia 15 tahun meninggal dunia lantaran tertimbun material longsor yang menyebabkan bangunan ponpes roboh dan menimpa korban pada Minggu.

Jeje Ritchie Dukung Penuh Gerakan Poe Ibu di Bandung Barat

Prolite – Gubernur Jawa Barat secara resmi menggulirkan program yang mengajak ASN, pelajar dan masyarakat untuk berdonasi satu hari Rp1000 atau Gerakan Poe Ibu.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/ tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu).

Terkait hal tersebut, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, dirinya mendukung dan mengapresiasi program yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi gerakan Rereongan Poe Ibu yang digagas oleh pak Gubernur dengan semangat kebersamaan dan gotong royong,” katanya.

Ia menambahkan, gerakan ini menjadi contoh nyata bagaimana nilai-nilai solidaritas sosial masih hidup dan tumbuh kuat di tengah masyarakat kita.

“Karena sifatnya sukarela dan dikelola langsung oleh kelompok masyarakat, saya melihat ini justru menjadi bentuk kemandirian sosial,” tambahnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk menindaklanjuti program tersebut di lingkungan Pemkab Bandung Barat pihaknya akan menyiapkan tehnis pelaksanaan yang tepat.

“Nanti kita akan diskusikan bersama mengenai teknisnya di lingkungan Pemkab Bandung Barat untuk ikut menggerakkan semangat serupa. Apakah pakai pola “kencleng harian atau mingguan” nanti kita siapkan teknisnya,” katanya.

Ia menegaskan, Pemkab Bandung Barat mendukung penuh program tersebut dan berharap kegiatan ini memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Kalau di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tentu mendukung penuh inisiatif seperti ini,” tandasnya.

Kuota Tonase Pembuangan Sampah Bandung Barat ke TPA Sarimukti Bertambah, Jeje Ritchie Ismail: Terimakasih Pa Gubernur

Prolite – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail bersyukur tonase  kuota pembuangan sampah Kabupaten Bandung Barat ke TPA Sarimukti ditambah Pemprov Jawa Barat.

Sebelumnya, Pemprov Jabar  menetapkan aturan pembatasan tonase ke TPA Sarimukti dalam Surat Edaran Sekda Jabar Nomor 6174/ tentang Peringatan dan Pembatasan Pembuangan Sampah ke TPPAS Regional Sarimukti.

Untuk diketahui, Kota Bandung mendapat kuota maksimal 981,31 ton per hari, atau ,34 tonselama 14 hari. Kota Cimahi dibatasi 119,16 ton per hari (,24 ton per dua minggu),

Sementara itu, Kabupaten Bandung 280,37 ton per hari (,18 ton per dua minggu), dan Kabupaten Bandung Barat 119,16 tonper hari (,24 ton per dua minggu).

Jeje Ritchie Ismail mengatakan, Pemerintah KBB menyampaikanterima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penambahan kuota tonase tersebut.

“Kami mengucapkan terimakasih pada Pemprov Jawa Barat khususnya kepada Bapak Gubernur beserta jajaran, yang telah memberikan persetujuan penambahan tonase pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti,” katanya, Rabu (8/10).

Ia menambahkan, persetujuan ini merupakan hasil dari proses pengajuan resmi Pemkab Bandung Barat yang telah melalui beberapa tahapan. Sehingga, permintaan penambahan kuota ritase KBB ditambah.

“Sejak awal, saya sudah menyampaikan langsung kebutuhan ini, bahkan saat kegiatan retret di Magelang. Setelah itu, kami mengirimkan surat permohonan secara resmi,” katanya.

“Dan saya juga sempat menghadap langsung kepada Bapak Gubernur untuk menyampaikan kondisi di lapangan. Surat terakhir kami kirimkan pada bulan September, dan alhamdulillah kini sudah mendapat persetujuan,” sambungnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, penambahan tonase ini sangat penting karena akan mempercepat proses penanganan dan pembersihan sampah di wilayah Bandung Barat, khususnya di titik-titik yang selama ini mengalami penumpukan.

“Kami juga menyambut baik arahan dari Pemerintah Provinsi agar peningkatan tonase ini dibarengi dengan penguatan program pengurangan, pemanfaatan, dan daur ulang sampah di tingkat rumah tangga, RW/RT, hingga lingkungan TPS,” katanya.

Ia menegaskan, Pemkab Bandung Barat berkomitmen untuk terus memperkuat edukasi dan kolaborasi bersama masyarakat agar pengelolaan sampah dilakukan mulai dari sumbernya.

“Dengan dukungan dan kolaborasi semua pihak, insyaallah persoalan sampah di Bandung Barat dapat tertangani dengan lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan,” katanya.

“Penanganan sampah ini merupakan satu dari tiga prioritas utama di tahun pertama saya menjabat, selain perbaikan jalan dan peningkatan infrastruktur pendidikan. Alhamdulillah, satu per satu persoalan besar di Bandung Barat mulai kita selesaikan bersama,” tandasnya.

Jeje Ritchie Ismail Pastikan Rotmut JPTP Bandung Barat Normatif

Prolite – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail memastikan proses rotasi mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) beberapa waktu lalu telah menempuh mekanisme sesuai aturan.

“Saya meluruskan beberapa poin rotmut yang saya lakukan bulan lalu ini murni dari keputusan saya sendiri tidak ada intervensi politik ataupun lainnya,” katanya, Kamis (16/10/2025).

Ia menambahkan, dalam proses rotasi mutasi bdo lingkungan Pemkab Bandung Barat dipastikan tidak ada transaksional jabatan dan juga tidak ada peran Sekretaris Daerah (Sekda).

“Ini sama sekali tidak ada intervensi dari pihak manapun dan ini juga kami lakukan tidak secara pribadi dan ini sesuai prosedur dan ketentuan tidak ada yang dilanggar sama sekali. Saya punya dasar melakukan rotmut ini,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, sebelum dilantik pihaknya pun menanyakan kesiapan para pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat dalam menjalankan tugas di posisi yang baru.

“Saya juga sudah menanyakan kepada pejabat yang dilantik, bersedia memegang amanah yang diberikan dan mereka sudah mengisi secara lisan dan tertulis dan mereka siap menjalankan amanah ini,” katanya.

“Jadi jika ada yang tidak puas dengan penugasan yang saya berikan saya persilahkan para pejabat ini untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Saya sudah tegaskan kalau tidak puas silahkan mengundurkan diri,” imbuhnya.

Masih kata dia, pihaknya pastikan tidak ada transaksional jual beli jabatan dalam rotasi mutasi yang dilaksanakan di bawah kepemimpinannya.

“Tapi saya pastikan tidak akan ada. Saya pertegas kalau ada oknum yang melakukan jual beli jabatan saya akan usut sampai ke akar-akarnya,” katanya.

Ia menyebut, bidang teknis sumber daya manusia, memastikan bahwasannya pelaksanaan rotmut yang dilakukan itu sudah sesuai dengan aturan.

“Pada prinsipnya sebagaimana undang undang 20 dan 23 tentang ASN dan selanjutnya PP 11 PP 17,” katanya.

“Tujuan rotmut ini guna merit sistem dalam rangka mendukung manajemen kepegawaian daerah,” tandasnya.

APDESI Bandung Barat Dorong Pemerintah Daerah Realisasikan Program Hasil Musrenbang

Prolite – Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mendorong pemerintah untuk merealisasikan program hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Wakil Ketua APDESI KBB, Farhan Fauzi mengatakan, Musrenbang merupakan musyawarah yang diamanatkan undang-undang.

“Kegiatan yang sangat aspiratif, karena yang diusulkan merupakan usulan berjenjang dan hasil musyawarah yang dilakukan bersama masyarakat,” katanya, Senin (13/10/2025).

Ia menambahkan, kendati Musrenbang rutin dilaksanakan setiap tahun namun hingga saat ini realisanya tidak maksimal.

“Tetapi kondisi Musrenbang hari ini dari tahun ke tahun, sifatnya hanya seremonial saja, usulan hanya usulan, yang tidak ada pelaksanaannya,” tambahnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, seharusnya Musrenbang bisa kembali sesuai tujuan awal dan Musrenbang bisa menjadi salah satu pintu dalam pemerintah daerah merumuskan program.

“Harus ada regulasi yang mendasari pemerintah daerah dalam mengolah usulan-usulan di Musrenbang,” katanya.

Ia menyebut, jika contoh usulan 10  bisa terakomodir 5, dengan adanya regulasi tersebut bisa jadi 5 usulan yang tidak terakomodir dan bisa kembali dinaikan di tahun sebelumnya.

“Dengan begitu setidaknya Musrenbang tersebut bisa mengakomodir program yang telah diusulkan oleh pemerintah desa,” katanya.

Ia berharap, Pemkab Bandung Barat bisa merealisasikan dan mengakomodir aspirasi yang disampaikan oleh APDESI Kabupaten Bandung Barat.

“Jangan sampai kegiatan yang aspiratif ini, usulan-usulannya hilang begitu saja,” tandasnya.