Pemkab Bandung Berlakukan Penghapusan Denda Pajak PBB P2 Sesuai Instruksi Gubernur

Prolite – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan instruksi terkait penghapusan denda pajak untuk seleuruh masyarakat Jawa Barat.

Menindaklanjuti instruksi dari Gubernur, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung memastikan akan mejalani semua instruksi perihal penghapusan denda pajak.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung, Erwan Kusuma mengatakan, Bupati Bandung Dadang Supriatna telah mengeluarkan kebijakan penghapusan pokok pajak.

“Pada buku satu, buku dua itu seratus persen pokonya pajak, kemudian di buku selanjutnya itu tiga puluh persen, dengan dendanya terhapus,” kata Erwan dikutip dari .

Program insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Bandung saat itu menggratiskan pokok maupun tunggakan untuk PBB P2 buku satu dan dua pada 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

Penghapusan denda bukan hanya berlaku untuk keterlambatan pembayaran PBB P2 saja namun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga mengeluarkan instruksi penghapusan di beberapa lainnya.

Penghapusan biaya yang di instruksikan oleh Dedi Mulyadi juga berlaku untuk pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kebijakan ini sudah di langsungkan sejak 25 Agustus 2025 hingga nanti 30 September 2025 mendatang.

Untuk periode tersebut hanya diberlakukan penghapusan tunggakan denda, karena sebelumnya telah berjalan program insentif PBB P2 pada 8 April-30 Juni 2025 dalam rangka Hari Jadi ke-384 Kabupaten Bandung.

Kepala Bidang Pajak II Bapenda Kabupaten Bandung, Bening Tina Restu mengatakan, program insentif April hingga Juni lalu mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk membayar PBB.

“Kami berharap hal serupa untuk pemberlakuan penghapusan denda PBB yang berlaku pada 25 Agustus-30 September 2025,” ucap Tina.

Bapenda mencatat, penerimaan PBB pada Juni 2025 mencapai Rp 15 miliar, tertinggi dibanding bulan-bulan lain di tahun itu. Target penerimaan PBB tahun ini dipatok Rp 200 miliar, lebih tinggi dari ketetapan 2024 yang Rp 177 miliar.

Kentongan Salah Satu Cara Tradisional untuk Menyadarkan Warga Saat Terjadi Bencana

KAB. BANDUNG, Prolite – Bupati Bandung Dadang Supriatna menghimbau semua lapisan masyarakat untuk kembali memfungsikan kembali bunyi kentongan.

“Mulai dari tingkat RT, RW, hingga tingkat desa sekitar untuk mengaktifkan kembali kearifan lokal dengan cara memfungsikan kembali bunyi kentongan disaat bencana alam terjadi,” ujar Dadang, usai peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN), Sabtu 26 April 2025.

Kang DS sapaan akrabnya mengatakan membunyikan kentongan salah satu cara tradisional untuk menyadarkan warga bahwa sedang terjadi bencana.

“Selamat memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional tahun 2025, mari kita wujudkan masyarakat yang tangguh bencana dan siap untuk selamat. Kabupaten Bandung Bebas, Bedas, Bedas, lebih Bedas,” katanya.

Dadang mengingatkan bahwa Hari Kesiapsiagaan Bencana bukan peringatan seremonial semata. Akan tetapi merupakan momentum mengingatkan bahwa bencana bisa datang kapan saja dan di mana saja.

“Kita senantiasa waspada akan berbagai macam bencana. Mari kita kenali tanda-tanda bencana. Pahami jalur evakuasi. Lakukan simulasi bencana secara berkala. Tanamkan budaya siap siaga bencana mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja hingga ruang publik,” kata Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna.

Kuota 361 Lokus SPPG, Baru Terealisasi 15 Titik

KAB BANDUNG, Prolite – Bupati Bandung Dadang Supriatna menyayangkan lambannya realisasi penentuan lokus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka mensukseskan pogram Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo.

Bupati Bandung juga menyampaikan aspirasinya, agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera menentukan SPPG di Kabupaten Bandung yang hingga saat ini realisasinya masih sangat minim.

Aspirasi tersebut bupati sampaikan saat Halal bi Halal bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bandung dan Sosialisasi Program MBG dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung serta Badan Gizi Nasional (BGN), di Gedung Mochammad Toha Soreang, Kamis 24 April 2025.

“Mumpung ada BGN di sini, saya ingin menyampaikan aspirasi. Dari kuota Kabupaten Bandung yang sebanyak 361 titik lokus SPPG, sampai sekarang baru terealisasi 15 titik lokus SPPG. Satu titik lokus SPPG untuk melayani jiwa,” ungkap Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini.

Padahal, kata Kang DS, masyarakat Kabupaten Bandung menyambut baik, sangat antusias mendukung program MBG ini.

“Jadi, ini aspirasi saya langsung, bisakah BGN mempercepat dengan mempermudah proses penentuan titik lokus SPPG?” tanya dia.

Karena menurutnya semua pihak sudah siap membantu. Pemkab Bandung melalui Dinas Koperasi dan UKM siap bantu pembiayaan dari dana APBD untuk pendirian Koperasi Merah Putih di 280 desa dan kelurahan, termasuk Bank Bjb juga siap membantu.

“Termasuk para pengelola pondok pesantren sudah hampir 60 pesantren juga menyatakan siap untuk menjadi SPPG. Dari PCNU Kabupaten Bandung juga siap membantu berperan aktif, tidak hanya mau jadi penonton,” imbuh Kang DS.

Terlebih program MBG ini merupakan program yang tidak bisa ditawar-tawar lagi yang harus terealisasi tahun 2025 sampai 2030 karena sudah menjadi fokus Presiden Prabowo akan janji politiknya. Bahkan akhir Desember 2025 ditargetkan sudah bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia.

“Kepada BGN, mohon bantuannya untuk segera memutuskan lokus SPPG berdasar aspirasi dari pimpinan pesantren. Jadi, jangan terkesan menghambat atau mempersulit proses penentuan titik lokus SPPG. Kepada Yang Terhormat Anggota Komisi IX DPR RI Bapak Asep Romny Romaya kami juga mohon dorongannya, demi kemajuan bangsa,” ucap Kang DS.

Kepala Dinas KUKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin mengatakan, Sosialisasi Program MBG dan Pembentukan Koperasi Merah Putih ini akan sangat bermanfaat bagi peserta sosialisasi dari seluruh pengurus NU Kabupaten Bandung, mulai dari tingkat ranting PARNU dan PRNU, termasuk MWC sampai PCNU.

“Kami mensosialisasikan konsep pendirian Koperasi Merah Putih, sesuai dengan Inpres Nomor 9 tahun 2025 yang koperasinya didesain untuk mensukseskan program MBG,” jelas Dindin.

Tekait aspirasi Bupati Bandung, Dindin mengakui karena memang Kabupaten Bandung sendiri sudah melakukan beberapa langkah cepat terkait dengan Inpres.

“Pak Bupati sangat cepat merespon Inpres ini dengan menggratiskan biaya pendirian Koperasi di 280 desa dan kelurahan,” ujar Dindin.

Pihaknya menargetkan, sebelum peringatan Hari Koperasi 12 Juli 2025, sudah terbentuk semua KMP di 280 desa/kelurahan.

“Secara bertahap sesuai arahan pa bupati di beberapa desa yang sudah terbentuk KMP, akan kita dorong untuk percepatan untuk segera djadikan SPPG,” pungkas Dindin.

Pemkab Bandung Fasilitasi Kemitraan Usaha Antara Perusahaan dan UMKM Kabupaten Bandung

KAB BANDUNG, Prolite – Sebagai langkah nyata dalam memperkuat kolaborasi antara pelaku UMKM Kabupaten Bandung dengan pelaku usaha, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Bandung. Dinas Penanaman Modal da Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung menggelar penandatanganan MoU Kemitraan Usaha, antara UMKM Kabupaten Bandung dengan dunia usaha di Sutan Raja Soreang, Rabu 16 April 2025 lalu.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan Sosialisasi Peluang Kemitraan Investasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Wakil Bupati Ali Syakieb menyampaikan UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional. Oleh karena itu, pendampingan, peningkatan kapasitas, perluasan akses pasar, dan ruang kemitraan menjadi kunci agar UMKM Kabupaten Bandung bisa naik kelas dan bersaing di tingkat global.

“Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen mendorong investasi yang inklusif dan berkelanjutan, demi menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meratakan pembangunan ekonomi di daerah,” jelas Wabup Bandung.

Selain itu sosialisasi juga untuk memberikan pemahaman serta peningkatan kerjasama antara para penanam modal di Kabupaten Bandung, baik PMA maupun PMDN dengan pelaku usaha UMKM Kabupaten Bandung.

“Sehingga dapat menjalin kemitraan yang saling menguntungkan, melalui pemenuhan bahan baku lokal maupun dalam operasionalisasi usahanya,” jelas wabup.

Ali Syakieb menandaskan, dalam menghadapi tantangan global dan era digital UMKM Kabupaten Bandung tidak bisa berjalan sendiri. Mereka perlu didampingi, ditingkatkan kapasitasnya, diberi ruang kemitraan dan akses pasar agar mampu naik kelas dan bersaing di level yang lebih luas lagi.

“Kegiatan ini merupakan langkah nyata dan strategis untuk memperkuat pondasi ekonomi daerah yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan,” imbuh Ali.

Hal ini juga sejalan dengan salah satu misi Kabupaten Bandung, yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, serta mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan.

Menurut Ali, investasi dan kemitraan usaha menjadi dua elemen penting dalam strategi pencapaian misi tersebut.

“Investasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendapatkan lokomotif pemerataan pembangunan,” kata dia.

Namun pertumbuhan ekonomi yang didorong bukanlah semata-mata pertumbuhan yang tinggi, tetapi pertumbuhan yang merata dan juga inklusif di mana seluruh lapisan masyarakat khususnya pelaku UMKM turut merasakan manfaatnya.

Dalam konteks nasional, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai lebih dari 60% dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Kabupaten Bandung.

Ai menyebut jumlah pelaku UMK mencapai lebih dari unit usaha berdasar data BPS 2023, yang tersebar di berbagai sektor mulai dari kuliner, kerajinan, pertanian hingga ekonomi digital.

“Kami menyadari pelaku UMKM mikro dan kecil itu masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari keterbatasan akses, pembiayaan, teknologi hingga jejaring pasar,” ungkap Ali.

Untuk itu Pemkab Bandung tidak dapat berjalan sendiri, perlu kolaborasi lintas sektor terutama melalui kemitraan strategis. Di antaranya usaha besar baik PMA maupun PMDN dengan UMKM lokal sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap ekonomi rakyat.

Sementara Kepala DPMPTSP Kabupaten Bandung Ben Indra Agusta menjelaskan, tujuan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi peluang kemitraan investasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bandung ini, agar para pelaku usaha PMA maupun PMDN dapat memperoleh pemahaman yang jelas terkait kewajibannya untuk bermitra.

“Sehingga mampu mendorong para pelaku usaha PMA dan PMDN untuk bermitra dengan pelaku ekonomi lokal, sebagai bentuk pelaksanaan investasi di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ben.

Diharapkan perusahaan besar juga berpartisipasi aktif dalam membangun sinergi demi kemajuan ekonomi daerah di Kabupaten Bandung

Ben memaparkan, Kabupaten Bandung pada tahun 2024 mencapai realisasi investasi terbesar Rp30,9 triliun meningkat dari yang sebelumnya Rp30,3 triliun. Menurutnya realisasi investasi ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap potensi dan iklim usaha di Kabupaten Bandung.

Kendati demikian, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari angka investasi, tetapi juga dari sejauh mana investasi tersebut memberikan dampak langsung pada masyarakat.

“Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bandung melalui DPMPTSP telah memfasilitasi kemitraan usaha di antaranya 4 perusahaan besar dan 12 pelaku UMKM dengan nilai kemitraan mencapai lebih dari Rp16,3 miliar,” ungkap Ben.

Meski masih dalam skala terbatas, kata Ben, namun hal ini merupakan langkah awal yang baik menuju ekosistem yang saling menguatkan. Karena itu pihaknya mengajak seluruh pihak pelaku usaha besar, pelaku UMKM Kabupaten Bandung dan seluruh pemangku kepentingan usaha, terus bersinergi dan juga berkolaborasi di Kabupaten Bandung.

“Semoga kemitraan ini dapat diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain, agar semakin banyak UMKM Kabupaten Bandung yang mendapatkan manfaat dari peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Bandung,” harap Ben.

Pemkab Bandung Genjot Pembentukan Koperasi, Perputaran Dana Capai Rp4,58 Triliun

KAB BANDUNG, Prolite – Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin, menyampaikan pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Koperasi dan UKM menargetkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) di Kabupaten Bandung sudah rampung 100% pada akhir Juli 2025.

“Seluruh koperasi ditargetkan telah terbentuk paling lambat akhir Juli 2025. Proses pembentukan koperasi ini akan didukung penuh melalui anggaran APBD Kabupaten Bandung sesuai komitmen pak bupati,” jelas Dindin pada Sosialisasi Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Rabu (16/4) di Hotel Sutan Raja, Kabupaten Bandung.

Kegiatan yang dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari camat, anggota APDESI, perwakilan dinas terkait, penggiat koperasi, serta komunitas UMKM ini merupakan langkah konkret Bupati Bandung dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sekaligus mendukung astacita nasional, yakni mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, pengembangan industri agro-maritim berbasis koperasi, serta pembangunan ekonomi dari desa.

“Koperasi ini diharapkan menjadi lembaga ekonomi kolektif yang mampu memberdayakan potensi masyarakat, memperpendek rantai distribusi, dan menekan angka kemiskinan di desa dan kelurahan,” tambah Dindin.

Sementara itu, Bupati Bandung yang diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kawaludin menegaskan pentingnya koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat.

“Koperasi harus mampu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan menjadi tempat peminjaman modal usaha yang aman, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada bank emok. Selain itu, koperasi juga akan menjadi mitra penyalur utama program MBG (Makan Bergizi Gratis),” katanya.

Kabupaten Bandung telah menerima alokasi pembentukan 361 dapur umum dalam rangka mendukung program MBG. Dengan koperasi sebagai pilar pelaksana, perkiraan perputaran dana yang ada di Kabupaten Bandung ditaksir mencapai Rp4,58 triliun per tahun. Angka ini setara dengan 70% total APBD Kabupaten Bandung.

“Saya harap potensi tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat melalui koperasi,” sambungnya.

Senada dengan itu, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Gunalan menekankan bahwa koperasi memiliki peran penting dalam menyukseskan program MBG yang berimplikasi pada penurunan angka stunting di Indonesia.

“Koperasi adalah mitra strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan yang merata dan berkelanjutan sehingga dapat menjadi pemasok utama bahan-bahan berkualitas untuk program MBG,” ujarnya.

Sosialisasi ini menjadi langkah awal dari transformasi ekonomi desa yang lebih mandiri dan berdaya saing, seiring dengan semangat membangun dari desa sesuai astacita nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Kabupaten Bandung yang Lebih Bedas.

Resmikan Koramil Baleendah, Bupati Bandung Siap Tambah Lagi di 3 Kecamatan

KAB. BANDUNG, Prolite – Bupati Bandung Dadang Supriatna meresmikan Koramil Baleendah, Senin (14/4/2025). Untuk menambah rasa aman dan menunjukkan komitmennya menambah Kantor Komando Rayon Militer (Koramil) di setiap kecamatan.

Dengan demikian hingga saat ini dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung, sudah berdiri 17 Koramil. Sebelumnya groundbreaking Markas Koramil Baleendah sebagai Koramil ke-17 dilakukan pada September 2024.

“Sebelumnya juga, Koramil Ciparay itu membawahi dua kecamatan yaitu Ciparay dan Baleendah. Hari ini dipisah, alhamdulillah atas aspirasi masyarakat Koramil Baleendah sudah berdiri. Ke depan masih akan dibangun tiga Koramil lagi,” ungkap bupati dalam sambutannya.

Kang DS sapaan akrabnya menyebut ketiga Koramil yang akan menyusul itu antara lain di Tegalluar Kecamatan Bojongsoang, di Kecamatan Cileunyi dan Margaasih.

“Ini semua untuk menciptakan kondisi yang aman, nyaman dan kondusif di tengah masyarakat. Apalagi di Kecamatn Baleendah ini adalah wilayah yang paling padat penduduknya mencapai 278 ribu jiwa,” jelasnya.

Sementara Pangdam III/Slw Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman mengatakan, tantangan yang semakin kompleks maka perlu dibangun Koramil. Pangdam sangat mengapresiasi berdirinya Koramil Baleendah karena adanya gerak cepat (gercep) dari Bupati Bandung.

“Koramil Baleendah ini tidak akan terbangun kalau tidak ada gercep dari Pak Bupati Bandung dalam merespon aspirasi masyarakat,” ungkap Pangdam.

Mayjen TNI Dadang Arif menjelaskan, pendirian Koramil diatur dalam Peraturan Kasad (Kepala Staf Angkatan Darat) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penataan Satuan.

Koramil yang merupakan satuan teritorial TNI AD di tingkat kecamatan, bertanggung jawab untuk pembinaan teritorial dan mempersiapkan pertahanan wilayah di darat. Tugas pokok Koramil adalah mendukung tugas pokok Komando Distrik Militer (Kodim).

“Prinsip militer itu menyiapkan hal-hal terburuk. Kalau hal terburuk itu tidak terjadi ya tidak apa-apa. Kalau tidak siap, kita lengah dan sewaktu-waktu terjadi hal yang buruk, kita pasti kelabakan dan menyesal,” jelas Mayjen Dadang.

Pihaknya berharap dengan berdirinya Koramil Baleendah bisa menciptakan dan meningkatkan ketahanan di daerah.

Sidak ke Kantor Samsat, Bupati Bandung Dadang Supriatna Siapkan Tiga Lokasi Pembayaran Pajak Baru

KAB BANDUNG, Prolite – Bupati Bandung Dadang Supriatna melakukan sidak ke Kantor Samsat Soreang untuk melihat langsung proses pembayaran pajak kendaraan (pemutihan) yang dilakukan masyarakat Kabupaten Bandung.

Dalam sidaknya, Bupati Dadang Supriatna melihat langsung proses pelayanan di Kantor Samsat Soreang. Ia menyoroti panjangnya antrean, loket pembayaran pajak dan petugas penggesekan kendaraan yang dinilai sangat terbatas.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu juga menyapa serta berdialog langsung dengan masyarakat yang sedang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang tertunggak.

Dengan sabar dan seksama, Dadang Supriatna mendengarkan berbagai keluhan dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan yang ada di Kantor Samsat Soreang.

“Mayoritas warga mengeluhkan antrean panjang pelayanan sehingga masyarakat menghabiskan waktu seharian untuk pembayaran pajak kendaraan mereka. Ini sebenarnya karena animo masyarakat begitu besar,” ujar Dadang Supriatna usai sidak.

Melihat antrean panjang dan waktu tunggu yang cukup lama setiap harinya, Bupati yang akrab disapa Kang DS itu menyiapkan solusi jitu bagi masyarakat. sehingga diharapkan dapat mengurangi kepadatan dan memperpendek waktu antrean di Kantor Samsat Soreang.

“Saya akan menambah tiga lokasi pelayanan baru di wilayah Kabupaten Bandung. Yaitu di areal parkir RSUD Otista, di Gedung Baznas dan areal Gedung PIM Soreang,” ungkap Kang DS.

Ia optimistis penambahan tiga lokasi pembayaran pajak ini akan efektif untuk mengurangi kepadatan dan memperpendek waktu antrean di Kantor Samsat Soreang.

Terlebih hampir setiap hari, ribuan wajib pajak selalu memenuhi Kantor Samsat Soreang. Tak jarang, antrean kendaraan masyarakat menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Jalan Gading Tutuka tersendat.

“Tujuannya, agar masyarakat dapat lebih nyaman dan cepat dalam membayar pajak kendaraan. Lokasi sudah siap, tinggal nanti penambahan personelnya dari Samsat dan Polresta Bandung,” tambah Kang DS sambil tersenyum.

Wakil Ketua Umum Apkasi itu mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Kapolresta Bandung Kombespol Aldi Subartono dan Pj Kepala Bapenda Jabar untuk meminta penambahan petugas guna ditempatkan di tiga lokasi baru yang telah disiapkan.

“Apalagi kan warga Kabupaten Bandung itu terbanyak kedua di Jabar. Wajib pajak kami besar sekali. Otomatis lokasinya harus ditambah. Ini adalah upaya kami untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tutur Bupati Bandung.

Bupati Dadang Supriatna bahkan langsung menugaskan Kepala Bapenda Kabupaten Bandung Akhmad Djohara untuk melakukan peninjauan kelayakan tiga lokasi yang disiapkan. Jika memungkinkan dan personel telah siap, Bupati Kang DS meminta lokasi tersebut segera dibuka untuk melayani masyarakat.

“Saya juga minta Dishub untuk mengatur parkir kendaraan sehingga tidak menganggu arus lalu lintas. Karena animo masyarakat terhadap program pembebasan denda pajak kendaraan yang digagas Pak Gubernur ini sangat luar biasa,” tegas Kang DS.