RPH Berstandar Nasional Milik Pemkab Bandung Barat Diresmikan

Prolite – Rumah Potong Hewan (RPH) modern berstandar nasional milik Pemkab Bandung Barat di Jalan Raya Purwakarta, Desa Campaka Mekar, Kecamatan Padalarang, resmi beroperasi, Senin (8/12/2025).

Berdasarkan data Dispernakan KBB, populasi ternak ruminansia di Bandung Barat mencapai ekor yang terdiri atas sapi perah, sapi potong, kerbau, domba, dan kambing.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, fasilitas RPH yang mumpuni tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik di sektor peternakan, khususnya pemotongan hewan higienis dan sesuai standar nasional.

“RPH Bandung Barat sebagai fasilitas terpadu untuk meningkatkan higienitas, keamanan pangan, dan kualitas pelayanan pemotongan hewan di wilayah Bandung Barat,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan rumah potong hewan itu penting untuk memastikan ketersediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Oleh karena itu, hal tersebut akan memperkuat ekosistem peternakan daerah dan meningkatkan produktivitas sektor peternakan.

“Kami menegaskan bahwa keberadaan RPH ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik sekaligus mendorong pemberdayaan peternak lokal,” katanya.

Masih kata dia, RPH modern tersebut diharapkan menjadi pendorong hilirisasi dan industrialisasi sektor peternakan, terutama dalam pengembangan sapi potong di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

“Tentu dengan proses yang ada akan menghasilkan kualitas yang sangat baik untuk dikonsumsi masyarakat Bandung Barat. Ini juga untuk meningkatkan pelayanan publik di Bandung Barat,” katanya.

Ia mengimbau para bandar domba, sapi potong, pedagang ternak dan pelaku usaha peternakan agar memanfaatkan area yang telah disiapkan sebagai lokasi resmi jual beli ternak di lingkungan RPH.

“Dan kami mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama menjaga dan memanfaatkan RPH Bandung Barat2Q sesuai peruntukannya, sehingga fasilitas ini dapat menjadi pusat aktivitas peternakan yang modern, terintegrasi, dan membawa manfaat luas bagi masyarakat Bandung Barat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dispernakan KBB Wiwin Aprianti mengungkapkan bahwa RPH tersebut memiliki kapasitas pemotongan 30 hingga 150 ekor hewan setiap hari. Seluruh proses pemotongan dilakukan secara modern dengan standar nasional untuk menjamin kualitas daging yang aman dan halal.

“Dengan effort-nya pa Bupati kepada kita untuk menjamin bahwa daging yang diperoleh hasil pemotongan di sini halal aman dan sehat. Jadi masyarakat lebih percaya lagi dan mendapatkan makanan halal yang aman dan sehat,” tandasnya.

Pemkab Bandung Barat Apresiasi Program BSMSS Kodim 0609 Cimahi di KBB

Prolite – Pemkab Bandung Barat mengapresiasi program Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) KODIM O609/Cimahi di Desa Girimukti, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail melalui Kepala Dinas Komunikasi Informasi Komunikasi dan Statistik (Diskominfotik) KBB, Roni Rudyana, Selasa (2/12/2025).

Ia mengatakan, Kegiatan BSMSS merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat dalam membangun desa.

“Melalui program ini, kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, dan kepedulian sosial yang menjadi jati diri masyarakat Jawa Barat khususnya Bandung Barat,” katanya.

Ia menambahkan, Desa Girimukti sebagai lokasi BSMSS tahun ini merupakan wilayah yang memiliki potensi besar, baik potensi sumber daya alam maupun kekuatan masyarakatnya.

“Namun masih terdapat kebutuhan pembangunan yang harus terus kita dorong agar masyarakat dapat menikmati akses yang lebih layak, infrastruktur yang lebih baik, serta kualitas hidup yang semakin meningkat,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pembangunan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan keterlibatan semua unsur masyarakat dalam mensukseskan kegiatan tersebut.

“Kami mengajak warga Desa girimukti dan kecamatan saguling untuk bersama-sama menjaga hasil pembangunan ini, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dan terus melanjutkan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Ia berharap, program ini dapat mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa dan adanya peningkatan kualitas infrastruktur desa, seperti jalan lingkungan, sarana irigasi, dan fasilitas umum lainnya.

“Selain itu, penguatan nilai kebersamaan, solidaritas, dan budaya gotong royong dan peningkatan peran TNI dalam membantu mempercepat pembangunan desa serta meningkatkan ketahanan wilayah,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Bandung Barat menyampaikan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas program BSMSS yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran KODIM 0609/Cimahi dan seluruh personel tni yang telah berperan aktif dalam kegiatan BSMSS ini. Terima kasih pula kepada masyarakat Girimukti yang dengan antusias menyambut program ini dan siap bekerja sama demi kemajuan desa,” tandasnya.

Sementara itu, Dandim 0609 CimahiLetkol Inf Ratno mengatakan, kegiatan BSMSS tersebut merupakan wujud Operasi Bakti TNI yang dilaksanakan secara terpadu lintas sektoral antara TNI dan Pemerintah Daerah yang terintegrasi bersama masyarakat.

“Hal tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat Bandung Barat,” katanya.

Ia menegaskan, kegiatan BSMSS yang dilaksanakan di Desa Girimukti tersebut merupakan upaya nyata kepedulian terhadap masalah sosial melalui kegiatan pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik.

Pemkab Bandung Barat Distribusikan Cadangan Pangan Daerah ke Korban Bencana di Kecamatan Rongga

Prolite – Pemkab Bandung Barat secara simbolis salurkan bantuan beras premium Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Amanah untuk korban bencana di Kecamatan Rongga, KBB beberapa waktu lalu.

Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama dalam situasi bencana dan darurat.

​”Ke depan, kita akan terus meningkatkan layanan kebencanaan dan ketahanan pangan agar masyarakat dapat lebih tenang dan terjaga,” katanya, Jumat (21/11).

Ia menambahkan, pihaknya telah meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat agar memastikan warga terdampak bencana terpenuhi kebutuhan pangannya secara memadai.

“Saya telah meminta DKPP KBB agar semua masyarakat yang terdampak bencana longsor maupun pergerakkan tanah yang berada di Kecamatan Rongga dipastikan semuanya mendapatkan kebutuhan pangan,” katanya.

Ia menambahkan, Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah yang subur dan potensial, yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 165 desa, dengan jumlah penduduk yang banyak dan dengan wilayah yang luas.

“Maka upaya pemenuhan kebutuhan pangan merupakan tugas yang harus kita tangani secara bersama-sama,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya memastikan sinergitas yang kuat bersama Pemerintah Desa, Kecamatan, dan seluruh stakeholder terkait harus siap menghadapi tantangan bencana dan menjaga ketahanan pangan daerah.

“Bahwa pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Bandung Barat merupakan kepedulian bersama semua pihak, tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Kepala DKPP KBB, Lukmanul Hakim menjelaskan, cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan bagi masyarakat.

“Cadangan pangan memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan untuk penanganan bencana, kerawanan pangan, kondisi darurat, penanganan stunting dan pengendalian infllasi serta menjaga stabilisasi harga pangan di daerah,” katanya.

Ia menegaskan, masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana harus terpenuhi kebutuhan pangannya. Sebagai instrumen stabilisasi harga khususnya mengantisipasi goncangan harga pasar.

“Selain itu juga meningkatkan akses pangan Kelompok masyarakat rawan pangan transien, khususnya pada wilayah terisolir atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan dan peningkatan gizi masyarakat,” tandasnya.

Jeje Ritchie Ismail Tegaskan Perencanaan Anggaran Tahun 2026 Bandung Barat harus Sesuai Aturan

Prolite – Pemkab Bandung Barat mengoptimalkan upaya perencanaan Anggaran Tahun 2026 yang merupakan tahun kedua RPJMD dengan visi misi AMANAH sesuai aturan.

Salah satunya dengan melaksanakan sosialisasi terkait Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, dalam menyusun anggaran hal terpenting yang dilakukan adalah patuh terhadap regulasi terbaru sebagai pedoman penyusunan anggaran.

​“Terbitnya Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 memberikan arah dan standar yang jelas bagi kita semua,” jelasnya.

​Ia menambahkan bahwa regulasi ini menjadi instrumen kunci untuk mencapai tata kelola anggaran yang lebih baik. Dengan begitu, optimalisasi anggaran yang dilakukan bermanfaat bagi masyarakat.

​“Regulasi ini memastikan proses penyusunan APBD lebih sinkron, transparan, dan akuntabel, serta sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah,” katanya.

Ia menyebut, hal yang tidak kalah penting adalah pengelolaan anggaran tersebut sinergi antara kebijakan pusat dan daerah dalam kerangka penganggaran yang bertanggung jawab.

​”Mudah-mudahan proses penyusunan APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Ia menegaskan, optimalisasi anggaran tahun 2026 merupakan wujud komitmen Pemda dalam memperkuat pondasi pelayanan kepada masyarakat, baik melalui perbaikan infrastruktur maupun peningkatan mutu layanan dasar.

​​“Tahun 2026, kita mengusung tema pembangunan Peningkatan Akses Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik,” tandasnya.

Ribuan Pegawai di Bandung Barat Diangkat jadi PPPK Paruh Waktu, Jeje Ingatkan Soal Disiplin dan Kualitas Pelayanan

Prolite – Pemkab Bandung Barat melaksanakan pengangkatan dan penyerahan SK kepada ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB menyebut, sebanyak orang diangkat dan menerima SK P3K paruh waktu.

Ribuan PPPK Paruh Waktu tersebut terdiri dari teknis OPD orang, Teknis Kesehatan 328 orang, Teknis Sekolah orang, Nakes 505 orang dan guru orang.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, kegiatan tersebut adalah momentum penting dalam perjalanan PPPK Paruh Waktu dalam karirnya.

“Bahwa pengangkatan ini bukanlah hadiah, melainkan amanah dan tanggung jawab moral. Maka dari itu, laksanakan tugas dengan penuh kedisiplinan, dedikasi, dan kejujuran,” jelasnya.

Ia menambahkan, dirinya mengingatkan PPPK Paruh Waktu tersebut dapat menunjukkan kinerja yang maksimal dalam memberikan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

“Saya tidak ingin lagi mendengar ada pegawai yang datang hanya untuk absen, lalu ngopi, ngobrol, dan pulang. Perilaku seperti itu harus dihapus dari budaya kerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat,” tambahnya.

Masih kata Jeje, menjadi bagian dari aparatur sipil negara bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari pengabdian panjang untuk bangsa dan daerah. Status PPPK Paruh Waktu adalah berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu.

“Sesuai Pasal 99 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara dan pasal 37 peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK, disebutkan bahwa perjanjian kerja dapat diperpanjang atau tidak diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja, kompetensi, disiplin, dan kebutuhan instansi,” katanya.

“Artinya, kontrak kerja dapat tidak dilanjutkan apabila saudara tidak menunjukkan kinerja yang baik, melanggar disiplin, atau tidak memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tunjukkan komitmen, integritas, dan tanggung jawab agar layak untuk dipertahankan dan menjadi bagian dari aparatur yang membanggakan KBB,” sambungnya.

Ia berharap, agar seluruh PPPK Paruh Waktu bekerja dengan sepenuh hati, memberikan pelayanan publik yang cepat, ramah, dan berkualitas serta Menjaga disiplin dan etika, karena ASN adalah cerminan wajah pemerintah di mata masyarakat.

“Saya pun berharap PPPK Paruh Waktu terus mengembangkan kompetensi diri, agar mampu beradaptasi dengan tantangan dan perubahan zaman dan menjadi teladan bagi masyarakat, baik dalam perilaku, tutur kata, maupun sikap hidup sehari-hari,” tandasnya.

Pemkab Bandung Barat Raih Penghargaan Bergengsi dari Badan Kepegawaian Negara

Prolite – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) meraih penghargaan sebagai Mitra Kerja Terbaik dalam Penilaian Indeks NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Manajemen ASN se-Jawa Barat dan Banten dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia.

Hal tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Bandung Barat dalam memperkuat tata kelola kepegawaian dan meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara di daerah.

Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail mengatakan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras dan dedikasi seluruh ASN yang telah berkontribusi terhadap penghargaan ini.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja kolektif seluruh ASN KBB yang terus berupaya menjaga integritas, profesionalitas, dan komitmen terhadap pelayanan publik,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga menyerahkan Komitmen Bersama Akselerasi Penerapan Manajemen Talenta, yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail bersama Kepala BKN RI pada 9 Oktober 2025.

“Langkah strategis ini menjadi bagian penting dari upaya Pemkab Bandung Barat untuk mempercepat implementasi sistem merit, yaitu sistem pengelolaan ASN berbasis kompetensi dan kinerja, guna menciptakan birokrasi yang efisien, akuntabel, dan profesional,” katanya.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap ASN memiliki ruang untuk berkembang sesuai kompetensinya. Manajemen talenta akan membantu menciptakan birokrasi yang tidak hanya disiplin, tetapi juga inovatif dan berdaya saing,” imbuhnya.

Ia menegaskan, bahwa penghargaan dari BKN RI ini bukanlah akhir, melainkan awal dari langkah besar untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Dengan semangat kebersamaan, kita jadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus bekerja keras, menjaga disiplin, serta meningkatkan kinerja ASN menuju Bandung Barat yang lebih baik,” katanya.

Prestasi ini semakin menegaskan bahwa KBB tengah berada di jalur yang tepat dalam membangun tata kelola pemerintahan modern yang berorientasi pada pelayanan publik berkualitas dan sumber daya manusia unggul.

Wabup Bandung Barat Tegaskan Peran Santri Besar untuk Negeri

Prolite – Pemkab Bandung Barat melaksanakan kegiatan peringatan Hari Santri Nasional (HSN) tahun 2025 di Lapangan Mekarsari, Ngamprah.

Kegiatan tersebut dihadiri Aparatur Sipil Negara (ASN) santri dari berbagai pondok pesantren, serta ratusan pelajar tingkat SMP di Kabupaten Bandung Barat.

Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail mengatakanperingatan Hari Santri menjadi momentum penting untuk mengenang peran besar para ulama dan santri dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

“Alhamdulillah, Pemkab Bandung Barat telah bekerja sama dengan Kementerian Agama, PCNU, dan MUI dalam memperingati Hari Santri Nasional ke-10 ini,” katanya.

Ia menambahkan, peran santri pun turut andil besar dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal tersebut merupakan bukti nyata keberadaan santri memberikan banyak manfaat bagi negeri.

“Momentum ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bangsa tidak lepas dari perjuangan para santri dan ulama,” katanya.

Ia menambahkan, dalam kegiatan peringatan hari santri tersebut juga menjadi momentum seruan solidaritas untuk kepada Palestina berupa doa bersama.

“Kemarin, sebelum puncak upacara, ada sekitar  santri dari Riyadul Huda yang ikut dalam acara doa bersama untuk Palestina. Dalam upacara pun kita menampilkan simbol-simbol dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina,” katanya.

Ia menegaskan, terkait isu kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren  pengawasan dan pembinaan yang lebih ketat dari semua pihak.

“Kita jadikan Hari Santri ini sebagai refleksi bersama. Para pembimbing dan pimpinan pondok pesantren perlu memperkuat pengawasan dan penegakan aturan. Kita berkewajiban melindungi seluruh santri dari hal-hal negatif, baik di pesantren maupun di masyarakat,” pungkasnya.