AHY Pastikan Konsisten Dukung Capres Cawapres Prabowo – Gibran

BANDUNG, Prolite – Kendati belum diundang makan bareng Jokowi para ketum partai politik koalisi pendukung Capres Cawapres Prabowo – Gibran, AHY pastikan Demokrat tetap konsisten mendukung pasangan Prabowo – Gibran.

“Belum ada (undangan makan bareng Jokowi, red), Beliau setahu saya lagi lawatan ke luar negeri. Kami juga sedang melakukan kampanye ini minggu-minggu terakhir yang memang sangat menentukan sebelum 14 Februari 2024. Prinsipnya saya menjaga komunikasi dan silaturahmi yang baik dengan bapak Presiden dan tentunya kami akan tetap fokus untuk bisa secara bersama memenangkan Capres Cawapres Prabowo – Gibran di pilpres dan pileg di 2024 ini,” tegas AHY usai Ngopbar di salah satu kafe jalan Citarum Kota Bandung, Kamis (11/1/2024).

Sementara itu terkait debat Capres Cawapres beberapa waktu lalu, AHY berharap forum debat bagi kandidat Capres Cawapres itu benar-benar menjadi forum yang mengedukasi, menginspirasi.

Kata dia, boleh saling mengkritisi sesekali saring serang tetapi jangan keluar batas, sehingga rakyat Indonesia menjadi sulit untuk mendapatkan esensi dari tema yang diangkatnya.

“Contoh kemarin, tema tentang pertahanan, keamanan, politik luar negeri, hubungan internasional, geopolitik dan globalisasi menjadi banyak kabur ketika serangan itu ditujukan secara personal dan sering tidak relevan dengan tema yang di angkat,” jelasnya.

Tapi AHY akui itulah politik, itulah debat. Hanya saja ia berharap bahwa forum debat itu menjadi forum yang baik bagi seluruh kandidat untuk menyampaikan visi misi dan kebijakan yang akan diperjuangkan jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Disinggung target Pileg di Jabar dan tokoh siapa yang akan di munculkan, diakui AHY muncul semua.

“Jadi, kami melihat ada potensi yang baik Jawa Barat itu Provinsi yang besar Demokrat sendiri punya sejarah yang baik di Jawa Barat. Tapi 2024 ini kami juga melihat ada sejumlah potensi bukan hanya mempertahankan kursi tapi juga bisa menambah suara dan bahkan ada dapil-dapil yang kita bisa tambah kursinya ini berlaku buat DPR RI, DPD Provinsi mau pun Kabupaten/Kota,” ucapnya.

“Yang jelas kami ingin juara, ingin sukses dan bisa dobel digit sehingga berkontribusi secara signifikan kalau Jawa Barat sukses berarti kontribusinya signifikan terhadap suara Nasional Demokrat atau jumlah kursi demokrat secara Nasional. Tapi perlu di ingat kalau Jawa Barat juga kita solid hasilnya maka kita punya peluang yang baik untuk pilkada kelak baik itu pemilihan Gubernur mau pun Bupati dan Wali Kota,” tandasnya seraya mengatakan belum memikirkan untuk pemilihan gubernur Jawa Barat mendatang.

Pj Wali Kota Bekasi Pastikan Kesiapan KPU

KOTA BEKASI, Prolite – Kunjungan Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad ke dua Gudang di Wilayah Mustikajaya dan Gudang Bekasi Utara guna memastikan kesiapan KPU, mengecek para pekerja dan pengecekan Kotak Suara yang tertata rapih dan kondusif. Senin,(8/1/24).

Gani Muhamad melihat langsung ke gudang KPU, proses pelipatan kertas suara sudah dilakukan sejak pagi dengan para petugas. Keseluruhan dari setiap gudang sudah terlihat sangat rapih, kondusif dan tertata dengan rapih.

“Saya harap kepada Ketua KPU dan para petugas pelipatan kertas suara agar secara hati-hati dalam mengerjakan tugasnya dan secara tegas kepada ke masing-masing gudang agar memastikan tidak adanya kebocoran maupun suatu hal yang membuat kerusakan pada kertas suara.” Ucap Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad.

Dari dua kunjungan ke gudang KPU sudah sangat terlihat aman dan rapih, Gani sampaikan bahwa gudang ini harus betul-betul dijaga dan di perhatikan, jangan sampai ada kerusakan maupun penumpukan yang berlebih.

“Barang-barang yang masuk dipastikan tidak ada tikus, tidak ada hembusan air, tidak ada yang bocor. Pokoknya kepada yang bertugas menjaga gudang harus terus diperhatikan jangan sampai kertas suara ada yang rusak.” Tegas Gani.

Gani berharap bahwa Pemerintah Kota Bekasi dan KPU akan bersama-sama menjaga dan mengawal untuk kelancaran Pemilu di tahun ini (2024). Semoga kontestasi Pesta Demokrasi ini berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan nantinya.

Iklan Kampanye di Media Diperbolehkan 21 Januari Sampai 10 Februari 2024

BANDUNG, Prolite – Kebijakan penyampaian iklan kampanye kali ini bagi media massa terbilang cukup longgar. Jika dulu Iklan hanya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kali ini semua partai bisa beriklan.

Disela rapat koordinasi kampanye bersama media pada pemilihan umum tahun 2024, Ketua KPU Kota Bandung Suharti mengatakan, iklan kampanye untuk media elektronik yakni radio dan televisi paling banyak perhari nya 10 spot. Untuk radio durasi 60 detik dan untuk televisi durasi 30 detik.

“Akan tetapi itu jatahnya parpol bukan caleg, kalau partai mau berbagi ke calegnya mangga, dan untuk iklan kampanye media cetak itu 810 mmk atau satu halaman koran apakah mau dipergunakan untuk parpol salah satu calon atau mau digunakan bareng-bareng itu kebijakan partai masing-masing per hari per partai,” tegas Suharti, Kamis (14/12/2023).

Sedang untuk media daring atau online hanya satu banner per hari, begitupun untuk di media sosial hanya 1 spot 30 detik per parpol per hari.

“Nah itu yang memang kita sampaikan ke media dan tidak boleh dilakukan hari ini nanti 21 Januari 2024 sampai 10 Febuari 2024. Itu dibiayai partai, kalau yang dibiayai KPU hanya untuk partai tingkat pusat itu pun dibatas. Tapi kalau parpol mau kampanye tiap hari mangga, yang penting dari rentang 21 januari – 10 febuari,” jelasnya.

Masih Suharti, persoalan hari ini yakni banyak caleg partai sekligus pemilik media dan aturan ini berlaku juga bagi mereka karena biaya iklan yang mereka keluarkan itu harus dilaporkan ke dalam dana kampanye.

“Misal iklan kampanye hari ini keluarkan Rp 100 juta itu harus dilaporkan. Dengan kebijakan ini semua media silahkan menetapkan daqn sosialisasikan standar tarif yang sama bagi semua parpol,” paparnya.

Suharti pun mengingatkan agar influencer tidak turut mengkampanyekan peserta pemilu atau peserta beriklan ke influencer, terlebih setiap peserta pemilu hanya boleh mempunyai 20 akun medsos dan medsos itu official bukan akun pribadi serta harus dilaporkan ke KPU.

“Dan satu hari setelah kampanye itu selesai akun itu harus ditutup makanya kita bekerjasama dengan google, facebook, instragram terkait hal tersebut, tapi itu ranahnya ada di bawaslu. Makanya sosialisasi masif dari kami, media komunitas pun tidak boleh melakukan kampanye komersial tadi, dan untuk advetorial itu pemberitaan harus berimbang makanya disebut iklan layanan non partisan paling sedikit satu artrikel per hari, tidak ada keberpihakan,” tutupnya.

Ditambahkan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat Adiyana mengatakan bahwa jika ada media yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi denda puluhan juta.

“Selain itu oleh KPI atau dewan pers, ada sanksi denda puluhan juta,” jelasnya.
Di Jawa Barat sendiri kata Adiyana terdapat 437 lembaga penyiaran dan bertambah menjadi 601. Di Kota Bandung sebanyak 77 LPI (43 radio dan 34 televisi,red).

Sementara Kordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu M Sopian mengatakan yang menjadi tantangan pemilu kali ini adalah pengawasan di media sosial. Karenanya dibutuhkan peran masyarakat untuk melapor jika ada pelanggaran dilakukan parpol.

Pendaftaran KPPS Masih Dibuka Sampai 20 Desember

BANDUNG, Prolite – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Suharti mengaku masih menerima keluhan melalui akun media sosisal KPU terkait pendaftaran KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), bahkan banyak yang mengaku menerima kabar dari Ketua Rukun Warganya pendaftaran sudah ditutup padahal masih dibuka hingga tanggal 20 Desember 2023.

“Saya minta bantuannya kepada media untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pendaftaran ini sampai 20 Desember pukul , banyak yang tag KPU pendaftaran KPPS sudah ditutup kata pak RW,” tegas Suharti usai rapat koordinasi kampanye bersama media pada pemilihan umum tahun 2024, Kamis (14 Desember 2023).

Suharti pun menyampaikan kebutuhan KPPS pada pemilu kali ini sebanyak 51948 orang. Dengan syarat pendaftaran warga Kota Bandung, usia minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun, pendidikan minimal SMA. Dan tidak menjadi anggota partai politik (parpol) atau sudah lima tahun tidak aktif di parpol.

“Untuk honor ketua KPPS Rp 1,2 juta, anggota Rp 1,1 juta, itu dua kali lipat lebih dari pemilu dulu. Linmas saja sekarang Rp 700 ribu dulu Rp 350 ribu. Nah untuk TPS khusus kita ada 25 lapas yakni rutan, rumah sakit, kampus itu KPPS tidak harus warganya karena khusus. Untuk pendaftaran bisa ke kelurahan bukan RW, tiap TPS 7 orang anggota KPPS dan 2 linmas,” jelasnya.

Disinggung pengadaan BPJS bagi KPPS kata Suharti pihaknya sedang menunggu aturan atau regulasinya. Terlebih biasanya BPJS diberikan oleh pemberi kerja. Namun sebenernya untuk Kota Bandung sendiri pihak Dinas Kesehatan memberikan keringanan biaya cek kesehatan dari normal Rp 80 ribu menjadi Rp 19 ribu.

Media Wajib Kawal Pemilu 2024 Tetap Kondusif

BANDUNG, Prolite – Jelang pemilu 2024, media diharapkan dapat mengawal dan menjaga kondusifitas perhelatanan nanti.

Demikian disampaikan analis media Kota Bandung notabene wapemred Koran Gala Ati Supriatin.

Menurut Ati Bandung merupakan pusat politik dan ekonomi sehingga kondusifitasnya memang harus terjaga aman dan lancar.

“Wartawan berperang penting menciptakan kondusifitas pemilu 2024, banyak tanggung jawab ada 8, di antaranya memberikan informasi yang akurat,” ujar Ati.

Terpenting kata dia, saat ini pemilih di Kota Bandung ada orang 53% nya atau sekitar 900 ribu orang ada pemilih pemula gen Z dan gen Y.

“Mereka yang suka menggunakan media sosial (medsos), nah itu jadi tantangan wartawan di Kota Bandung bagaimana menyajikan berita,” tegasnya.

Di medsod sendiri banyak berterabaran informasi yang kualitas kebeneran beritanya disanksikan cenderung hoax, karenanya wartawan lah yang harus membenarkan informasi itu.

“Selain itu, peran wartawan pun adalah memberikan pendidikan bagi pemula agar mereka mau menggunakan hak pilihnya,” tutupnya.

Kota Bandung Siap Sambut Kirab Pemilu 2024

BANDUNG, Prolite – Kota Bandung akan menjadi salah satu titik Kirab Pemilu 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum pada 26 Oktober 2023 mendatang. Kota Bandung masuk dalam jalur 4 yaitu jalur Kalimantan Barat.

Ketua KPU Kota Bandung, Suharti mengungkapkan, Kirab Pemilu 2024 akan diawali dari 7 wilayah perbatasan Indonesia. Ketujuh perbatasan tersebut yaitu Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat dan Papua.

“Puncaknya pada 26 Desember 2023 digelar di Jakarta,” kata Suharti di Balai Kota Bandung, Senin 16 Oktober 2023.

Ia menerangkan, Saat melewati Kota Bandung, selama 7 hari yaitu hingga 1 November, kita akan melakukan kirab di 7 daerah pemilihan (Dapil),” ungkapnya.

Suharti menambahkan, selama 7 hari itu akan dilaksanakan sosialisasi terkait partai politik.

“Jadi 1 hari itu 1 Dapil, akan kita kibarkan bendera parpol yang sudah ditetapkan,” tuturnya.

“Karena ini lintas kabupaten kota maka kita izin ke pak Pj. Wali Kota Bandung. Kami berkoordinasi soal pengaturan jalan dengan Dishub dan kepolisian agar semua berjalan lancar,” imbuhnya.

Saat pelaksanaan nanti, setiap partai politik hanya diperkenankan menggunakan satu mobil hias. Hal itu untuk meminimalisir terjadinya kemacetan.

Sementara itu, Pj. Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono berharap rangkaian pesta demokrasi itu berjalan kondusif.

“Rangkaian pesta demokrasi ini harus kondusif. Saat ini pemilih mileneal cukup banyak, jadi perlu treatment khusus,” ungkapnya.

Agar semua berjalan sesuai rencana, Bambang meminta koordinasi lintas sektor harus berjalan lancar.

“Kita harap kegiatan nanti berjalan lancar dan kondusif, sehingga masyarakat bisa menikmati rangkaian pesta demokrasi ini,” ungkapnya.

BANDUNG, Prolite – Lembaga Citra Survei Indonesia (CSI) bekerjasama dengan Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) merilis hasil survei potensial Pemilu Presiden 2024, Pilkada Gubernur Jabar dan Pilkada Kota Bandung, yang dilakukannya kurang lebih 10 hari sejak tanggal 27 Febuari – 9 Maret 2023 di Jawab Barat.

Metode yang mereka gunakan adalah multistage random sampling, wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Dengan jumlah responden 1200 orang dilengkapi riset kualitatif dengan margin of eror 2,8%.

“CSI ini lembaga ke 45 di daftar KPU, pada survei kami perlihatkan foto potensi. Lalu kami tanya mereka pernah datang sosialisasi gak?, pernah bagi-bagi sembako gak?, memberi kaos gak?, sampai semua itu ada dipertanyaan,” jelas Direktur Strategi CSI Hermana disela penyampaian rilisnya, di Bandung, Selasa (21/3/2023).

Hasilnya, potensi Wali Kota Bandung Yana Mulyana sebagai petahana tipis elektabilitasnya, dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil masih unggul sehingga berpotensi menjadi Gubernur dua periode.

Baca Juga : Mengejutkan! Ada Nama Irfan Hakim di Survei Bursa Calon Wakil Wali Kota

Sedang selentingan Ridwan Kamil menjadi capres, menurut CSI, masih stagnan dan kurang mendongkrak.

“Saat kami tanya kan wali kota, masih ada yang menjawab almarhum Oded. Kami mendapatkan 10 nama yakni Yana Mulyana 16,0%, Nurul Arifin 11,4%, Tedy Rusmawan 15,8%, M Farhan 14,5%, Atalia Praratya 8,7%, Andri Kartaprawira 4,1%, Edwin Senjaya 6,8%, Andri Gunawan 9,2%, Rediana Awangga 4,3%, dan Erwin 4,5%, tidak tahu 3,4%, belum tentukan pilihan 1,3%,” jelasnya lagi.

Peran media pun kata dia saat ini dominan dari media sosial disusul media cetak atau surat kabar, lalu TV dan radio. Dan untuk golongan putih (golput) hanya 4-5%, pasalnya mereka yang golput hanya yang EGP (emang gue pikirin) selebihnya generasi Gen-Z malah peduli dengan pemilu.

Sedang untuk survei Gubernur lanjut dia ada 10 nama juga yakni Ridwan Kamil 22,5%, Ono Surono 17,3%, dan Dedi Mulyadi 11,1%, M Iriawan 10,6%, Uu Ruzhanul Ulum 9,5%, Saan Mustopa 7,4%, Bima Arya 5,0%, Netty Prasetiyani 4,2%, Celica Nurrachadiana 1,6%, dan Taufik Hidayat 3,1%, tidak tahu 3,1%, belum tentukan pilihan 6,7%.

Baca Juga : Tedy: Akses ke Masjid Al Jabbar Harus Diperlebar

Dan untuk survei Presiden, Anis Baswedan 28,5%, Prabowo 24,2%, Ganjar Pranowo 12,1%, Agus Harimurti Yudhoyono 5,9%, Puan Maharani 4,9%, Ridwan Kamil 3,0%, Khofifah Indar Parawansa 2,9%, Airlangga Hartato 1,4%, Sandiaga Salahaudin Uno 1,1%, dan Erick Thohir 1,0%, tidak tahu 7,0%, belum tentukan pilihan 10,2%.

Di tempat yang sama Ketua PKKPI DR Gede Moenanto Soekowati menyampaikan metode ini tersebar diseluruh Jawa Barat, menariknya belum ada satupun kandidat mencapai lebih 30%.

“Untuk di Pilpres unggul Anies dan Prabowo, di Jabar Ridwan Kamil dan Ono Surono walau kita tahu pak RK belum tentu maju lagi tapi itu yang kelihatan. Di Kota Bandung masih petahana Yana Mulyana masih tinggi disusul bu Atalia dan lainnya, itu akan terus berubah seperto pilkada lalu dari sedikit terus naik naik,” ucapnya seraya mengatakan baligo dan kegiatan yang tidak tercover media akan menaikan elektabilitas dan populer para calon tersebut.

Sementara itu pengamat sosial Wanhat APIB, Dr Memet Hakim mengatakan bahwa rekam jejak atau track record selama ini para calon akan jadi penilaian sendiri bagi masyarakat.

“Misal satu pejabat yang berbuat akan mendapat nilai lebih dibanding calon yang tidak berbuat,” jelasnya.(kai)

BANDUNG, Prolite – Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menilai, Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu garda terdepan dalam menjaga keamanan keamanan Pemilu (Pemilihan Umum) tahun 2024 mendatang.

Hal itu diungkapkan Yana saat menjadi narasumber dalam Pembekalan Calon Dandim Tipe B Tahun 2023 dengan tema “Peran Pemda dan TNI AD dalam Menghadapi Pemilu” di Graha Manunggal Kabupaten Bandung Barat, Selasa 28 Februari 2023.

“Menghadapi Pemilu 2024, TNI menjadi pilar penting dalam menjaga keamanan dan kondusifitas di Kabupaten dan Kota tentunya bersama dengan Forkopimda,” kata Yana.

Menurutnya, potensi konflik selama Pemilu bisa terjadi bahkan dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Potensi konflik akan ada sejak di TPS. Di satu TPS dengan rata-rata 150 pemilih, ada 23 Partai dan 23 kepentingan. Ini yang harus kita kawal bersama kondusifitasnya,” ujarnya.

Selain itu, Yana menyebut, selama tahun politik Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI maupun Polri harus menjaga netralitas sehingga menghasilkan Pemilu yang aman, damai, tenteram dan berkualitas.

Netralitas merupakan salah satu asas penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan.

“Terutama tahun politik, ASN dan TNI untuk menjaga netralitas, dan tidak terlibat politik praktis,” ungkapnya.

Menurut Yana, Pemilu yang berkualitas adalah partisipasi pemilih yang tinggi. Oleh karena itu, TNI punya peran penting untuk menyosialisasikan Pemilu kepada masyarakat.

“Tanpa partisipasi pemilih yang tinggi, kualitas pemilu kurang baik. Kota Bandung pada tahun 2019 partisipasi pemilih mencapai 87 persen, mudah mudahan di 2024 bisa 90 persen,” ungkapnya.

“Teman-teman TNI juga punya peran untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu,” imbuhnya.

Di luar itu, Yana berpesan kepada para Calon Dandim untuk dapat berbaur dengan masyarakat pada saat menjadi Dandim kelak. Selain itu, terus menjaga komunikasi dan silaturahmi dengan Forkopimda serta berbagai elemen masyarakat.

“Kunci segala masalah adalah komunikasi dan silaturahmi, berbagai masalah muncul bila komunikasi kurang baik,” ujarnya.(hms/red)

BANDUNG, Prolite – Sebanyak 453 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) sudah dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung pada hari ini Selasa (24/1).

Seluruh anggota PPS yang sudah dilantik akan ditugaskan di 151 kelurahan yang ada di seluruh Kota Bandung dengan jumlah TPS yang akan nada di Kota Bandung sebanyak TPS.

Ketua KPU Kota Bandung, Suharti mengatakan, PPS dilantik untuk menyatakan fakta integritas. Siap menyelenggarakan pemilu dengan segala konsekuensi, mengedepankan kemandirian, imparsialitas dan integritas yang tinggi, untuk menegakkan demokrasi di Kota Bandung.

“Pelantikan hari ini menjadi momen awal buat menyatakan pakta integritas tadi, siap menyelenggarakan pemilu dengan segala konsekuensinya, tentunya mengedepankan kemandirian, imparsialitas dan integritas yang tinggi, tegaknya demokrasi di kota Bandung, untuk memilih pemimpin lima tahun ke depan, dan wakil rakyat lima tahun ke depan,” kata Suharti seusai pelantikan PPS.

Suharti menyampaikan, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) diperkenankan menjadi PPS. Menurutnya hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, dan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022.

Pemilihan Presiden dan Wakil Rakyat lima tahun kedepan harus berjalan dengan lancar dan aman. Demokrasi harus ditegakkan di Indonesia. (*/ino)