Media Wajib Kawal Pemilu 2024 Tetap Kondusif

BANDUNG, Prolite – Jelang pemilu 2024, media diharapkan dapat mengawal dan menjaga kondusifitas perhelatanan nanti.

Demikian disampaikan analis media Kota Bandung notabene wapemred Koran Gala Ati Supriatin.

Menurut Ati Bandung merupakan pusat politik dan ekonomi sehingga kondusifitasnya memang harus terjaga aman dan lancar.

“Wartawan berperang penting menciptakan kondusifitas pemilu 2024, banyak tanggung jawab ada 8, di antaranya memberikan informasi yang akurat,” ujar Ati.

Terpenting kata dia, saat ini pemilih di Kota Bandung ada orang 53% nya atau sekitar 900 ribu orang ada pemilih pemula gen Z dan gen Y.

“Mereka yang suka menggunakan media sosial (medsos), nah itu jadi tantangan wartawan di Kota Bandung bagaimana menyajikan berita,” tegasnya.

Di medsod sendiri banyak berterabaran informasi yang kualitas kebeneran beritanya disanksikan cenderung hoax, karenanya wartawan lah yang harus membenarkan informasi itu.

“Selain itu, peran wartawan pun adalah memberikan pendidikan bagi pemula agar mereka mau menggunakan hak pilihnya,” tutupnya.

Masuk Tahun Pemilu, Pj Wali Kota: ASN Jaga Netralitas

BANDUNG, Prolite – Memasuki tahun Pemilu, Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menjaga netralitas pada pesta demokrasi 2024 ini.

“(Netralitas) ASN itu sudah satu keharusan. Saya minta ASN di Pemkot Bandung untuk jaga netralitas,” kata Bambang pada kegiatan Doa Bersama Menjelang Pemilu, di Markas Polrestabes Bandung, Selasa 17 Oktober 2023.

Ia menegaskan, jika di tahun Pemilu ini ada ASN yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Karena ada ketentuannya, kalau ada yang melanggar,” tuturnya.

Tak hanya itu, Bambang juga berharap masyarakat terus menjaga keamanan dan ketertiban Kota Bandung tetap kondusif.

“Saat ini kita berdoa bersama agar Pemilu 2024 berjalan aman. Kita berdoa, berupaya mudah-mudahan semua ini kondusif,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol. Budi Sartono mengatakan, kegiatan doa bersama tersebut dalam upaya Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibnas) Kota Bandung yang aman dan kondusif.

Harkamtibnas merupakan salah satu langkah preventif yang diterapkan oleh jajaran kepolisian untuk menjaga keamanan di lingkungan sekitar.

“Agar berjalan aman dan kondusif, maka jajaran Forkopimda sama-sama menciptakan pemilu yang aman dan damai di Kota Bandung,” ungkapnya.

Ia berpesan, masyarakat harus semakin cerdas menyaring setiap informasi yang diterimanya. Pasalnya, berita bohong bisa menciptakan suasana tidak kondusif.

“Masyarakat Bandung jangan percaya hoaks. Silahkan konfirmasi ke aparat setempat jika memang ada berita yang tidak benar,” katanya.

Kegiatan Doa Bersama tersebut diikuti oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bandung, dan para camat dan lurah.

Kegiatan KKP POKJAR II Disdukcapil Provinsi Jabar , Wujudkan Pemilu Damai 2024

BANDUNG, Prolite – Laporan kegiatan KKP POKJAR II yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan yang berlangsung pada hari Kamis 12 Oktober 2023 di Aula Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan KKP POKJAR II mengusung tema “Optimalisasi Kerjasama Polda Jabar dengan Dukcapil Provinsi, guna monitoring layanan administrasi kependudukan Dalam Rangka Mewujudkan Pemilu Damai 2024”

Acara diawali dengan sambutan dari Kepala Disdukcapil Provinsi Jawa Barat dr. Berli Hamdani Gelung Sakti, MPPM serat di lanjutkan dengan pemaparan yang juga disampaikan oleh Kadisdukcapil Jabar.

Diakhir acara Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat juga menggelar penanaman pohon.

Penanaman pohon yang berlangsung di sekitar kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk membantu penghijauan di wilayah sekitar, beberapa petinggi Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Jawa Barat juga ikut melaksanakan penanaman pohon tersebut.

Ada  Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Prov. Jabar, Sekdis Dukcapil Prov. Jabar, KBP. Drs. Pringadhi Supardjan, KBP. Yogi Ginanjar, ., S.H., Patun Pokjar II AKBP Iwan, S.E., M.M, Ketua Senat Sespimma angkatan 70.

Demi Bandung Nyaman di Pemilu 2024, Bakesbangpol Gelar Pendidikan Politik

BANDUNG, Prolite – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bandung menggelar Pendidikan Politik Bagi Masyarakat dalam Menyongsong Pemilu 2024 di Hotel Horison, Kamis 27 Juli 2023.

Kegiatan ini menjadi daya dukung untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada 14 Februari dan 27 November 2024 mendatang.

Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna berharap, kegiatan ini dapat menjadi salah satu daya dukung bagi Kota Bandung untuk mengulang kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2019.

“Saya pikir, capaian kita di Pemilu 2019 (partisipasi pemilih mencapai 87 persen) merupakan hal yang luar biasa. Kita berharap adanya pendidikan politik seperti ini dapat mempertahankan hal tersebut,” kata Ema.

Selain menjaga tren angka partisipasi yang tinggi, Ema juga berharap pendidikan politik ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar Pemilu2024 dan Pilkada 2024 di Kota Bandung berjalan aman serta kondusif.

“Perbedaan dalam memilih figur calon pemimpin adalah hal yang wajar. Tetapi saya ingatkan agar kita tetap menjalankan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 dalam suasana keakraban dan penuh harmonis,” pesan Ema.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Bandung, Bambang Sukardi menyebut, kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bandung menghadirkan iklim politik yang sehat selama penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Senada dengan Ema, Bambang menyebut tujuan dari pendidikan politik bagi masyarakat ini antara lain untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan juga tetap menjaga kondusifitas Kota Bandung selama penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu di Pemilu maupun Pilkada.

“Tentunya ini dalam rangka mewujudkan iklim politik yang sehat dan berkualitas, serta mewujudkan Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, juga agamis,” kata Bambang.

Sebagai informasi, kegiatan ini diikuti oleh 201 peserta yang merupakan bagian dari Forum RW Kota Bandung, mulai dari tingkat RW, Kecamatan, hingga tingkat Kota Bandung.

BANDUNG, Prolite – Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan netralitasnya dalam Pemilu 2024. Netralitas ini disampaikan dalam deklarasi dan penandatanganan pakta integritas.

Deklarasi netralitas Aparatur Sipil Negara ini digelar saat apel yang dilaksanakan di Plaza Balai Kota Bandung, Selasa 18 Juli 2023 dipimpin oleh Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna bersama seluruh pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pengawas serta seluruh pegawai.

Seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Bandung secara bersama sama membacakan deklarasi untuk tetap menjaga netralitas sebagai ASN dalam pemilu 2024 mendatang.

Selain deklarasi, penandatanganan pakta integritas juga dilakukan oleh ASN.

Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan di tahun politik menjaga netralitas bagi Aparatur Sipil Negara menjadi hal yang wajib dilakukan.

Sanksi ringan hingga berat juga akan diberikan kepada ASN yang terlibat politik praktis jelang pesta demokrasi nanti.

“Kalau ada ASN yang melanggar ya kita tindak, ada undang-undangnya.

Semuanya ikut mengawasi dan penegakan hukum adalah keniscayaan,” Kata Ema.

“Kita harus menjadi ASN yang profesional terutama untuk menyukseskan pesta demokrasi 2024 baik itu Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak,” imbuhnya.

Ema juga terus mengingatkan kepada para ASN, selain menjaga netralitas jelang pemilu, ASN juga diminta untuk menggunakan sosial media dengan bijak dan juga tidak mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya.

“Di era sekarang pengawas bisa dilakukan oleh siapapun, oleh pengawas, penyelenggara Pemilu dan oleh masyarakat. Apapun tindak tanduk kita pasti menjadi perhatian,” ujarnya.

ASN juga harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kondusifitas Pemilu.

Ia berharap ikrar yang telah diucapkan, dilaksanakan dan diwujudkan dalam perilaku seluruh ASN Pemkot Bandung.

“Kita bisa menjadi bagian dari yang bisa mengendalikan diri kita, dan mengedukasi lingkungan terdekat untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilu,” katanya.

Berikut Ikrar Netralitas ASN Kota Bandung pada Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024:

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Pemilu 2024;

2. Mengindari konflik kepentingan tidak melakukan praktek intimidasi dan kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada calon tertentu;

3. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong;

4. Menolak politik uang dan segala segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Rapat Koordinasi Tentang Alat Peraga Kampanye dan Reklame

BANDUNG, Prolite – Pada koordinasi pembahasan tentang aturan pemasangan alat peraga kampanye atau reklame insidentil.

Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna menegaskan ke depan pemasangan alat peraga kampanye tidak boleh ditempatkan disembarang tempat.

“Rapat koordinasi ini bahwa aspek estetika itu harus di jaga, nanti menyimpan atau menempatkan alat peraga ini harus sesuai aturan, karena bisa menimbulkan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi semua pihak, bagi warga masyarakat bisa membahayakan, contoh di jalan pemasangannya miring itu bisa merugikan pengguna jalan atau juga di tempatkan di tempat-tempat yang tidak tepat,” jelas Ema usai menghadiri rapat tersebut, Kamis (13/7/2023).

Tempat-tempat yang tidak diperbolehkan itu diantaranya di lingkungan institusi pemerintah, TNI, Polri, Rumah Sakit, dan Sekolah.

“Silahkan sekarang di sepakati di tempat mana yang nanti di perbolehkan, sehingga jika sudah ada kesepakatan memudahkan petugas-petugas mana pun, jangan sampai petugas bingung, misalkan belum ada kesepakatan petugas mau menertibkan ada yang tidak suka bisa terjadi konflik, bisa menimbulkan kegaduhan, itu akan mempengaruhi kondusifitas kota yang sudah sangat baik ini, silahkan berkompromi melalui rapat ini di sepakati dan kalo sudah di sepakati,” tegasnya.

Ema menitipkan agar nanti semua itu di formalkan dan yang paling utama itu di jalankan. Diformalkan dalam bentuk di buatkan berita acara kesepakatan semua, pihak KPU nanti akan memasukkan aturan l khusus pemasangan alat peraga atau disebut reklame insidentil dalam rangka menjelang pemilu 2024.

Masih kata Ema, pemasangan reklame ini sebenarnya terkena retribusi dan pajak hanya saja karena bukan promosi produk melainkan promosi manusia yang ingin berjuang dengan tujuan mulia yang untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,  menurut Ema ini tidak terkena nilai retribusi.

“Silahkan nanti aturannya dibedah dipahami dan didiskusikan. Soal jumlah nanti diatur tiap-tiap partai itu berapa, masa kota ini di kuasai oleh semua bendera,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Parpol Dirjenpolhum Kemendagri, Rama Ardi Segara menjabarkan, dari sisi regulasi harus ada kesepakatan antara pemerintah, KPU, Bawaslu, parpol, dan aparat penegak hukum lainnya mengenai pemasangan alat peraga kampanye.

“Semua harus menaati aturan main yang ada. Pemasangan alat peraga ini sudah ada ketentuannya. Ini diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 275 dan 280. Sanksinya diatur di pasal 284 ayat 1 dan 2. Pasal 298 membahas mengenai pemasangan alat peraga kampanye,” papar Rama.

Ia memaparkan, pemasangan alat peraga kampanye pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota. Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan maksimal H-1 sebelum hari pemungutan suara.

Ia juga menambahkan, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam merumuskan peraturan daerah terkait pemasangan atribut kampanye di beberapa titik lokasi.

“Pertama, harus melihat kembali ruang lingkup kampanye. Kedua, lokasi yang dilarang. Tidak boleh menutupi perlengkapan jalan dan pandangan pengguna jalan. Tidak boleh melintangi jalan, merusak, mengubah bentuk jalan,” bebernya.

Kemudian, lokasi gedung atau kantor milik pemerintah dan fasilitas umum yang dilarang pemasangan alat peraga kampanye meliputi gedung perkantoran, rumah dinas, rumah milik pejabat pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan perwakilan instansi vertikal.

“Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, sarana prasaran pendidikan, tempat ibadah, tiang, gardu listrik dan telepon, perlengkapan lalu lintas, kawasan terminal, jembatan depan kantor sekretariat parpol lain, dan pohon serta turunan jalan lainnya,” lanjutnya.

Jika ada parpol yang melanggar, sanksinya bisa berupa penurunan, pelepasan, pembongkaran alat peraga kampanye pemilu oleh Satpol PP yang telah berkoordinasi dengan Bawaslu dan instansi terkait.

“Bahkan bisa ada pencabutan izin reklame kalau isinya tidak sesuai dengan peruntukan dan lain-lain,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Kota Bandung, Bambang Sukardi berharap, dengan diselenggarakannya rapat ini, bisa tercapai kesamaan persepsi dari semua stakeholder.

“Terutama yang hadir saat ini yakni seluruh camat dan lurah se-Kota Bandung, perwakilan ormas, ketua dan sekretaris dari 18 partai politik, FKUB, dan beberapa tokoh lainnya. Totalnya ada 260 peserta,” kata Bambang.

Ia mengatakan, dengan mengikuti diskusi koordinasi tersebut bisa mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan berkualitas. Serta menambah pemahaman dan kesadaran para stakeholder mengenai hal dan kewajiban dalam rangkaian tahapan pelaksanaan pemilu serta pemilihan serentak tahun 2024.

“Kita juga akan lakukan ikrar bersama dan pakta integritas tentang netralitas ASN yang akan ditandatangani seluruh pegawai,” tuturnya.

Perkumpulan Emak-Emak Majelis Taklim Pendukung Anies Baswedan

BANDUNG, Prolite – Untuk memenangkan Anies Baswedan menjadi Presiden RI pada Pilpres 2024 nanti emak emak majelis taklim di Jabar khususnya di Kota Bandung mendeklarasikan Emak Manies.

Koordinator Presideum DPP Manies Mumu Muhyatul Milah menyampaikan emak emak ini harus memastikan keluarga inti memilih Anies Baswedan, kemudian tetangga di lingkup RT, RW, Kelurahan hingga Kecamatan.

“Kenapa warna pink, karena pink ini ceria artinya hadapi pemilu dengan ceria. Tak ada kesuraman, ketakutan, intimidasi, kita ceria untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik,” ucap Mumu usai deklarasi, Senin (3/7/2023).

Manies kata Mumu, punya beberapa program kemasyarakatan yang akan digelorakan semisal stunting, ketahanan keluarga.

“Perubahan ini nanti bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia, utama emak-emak dalam menjalani kewajiban sebagai istri dan ibu. Salah satunya door to door,” ujarnya.

Kata Mumu, sosok dan kinerja Anies Baswedan dilihatnya saat ia menjadi Gubernur di DKI.

Kinerjanya disana menjadi sebuah rujukan karena Jakarta adalah role model bagaimana Anies Baswedan membuat kesejahteraan, keadilan sehingga emak emak merasakan nyaman.

Misalnya ketika Anies bisa menjamin anak anak bisa sekolah tanpa memikirkan biaya. Kemudian, kesehatan, bahkan memikirkan keselamatan perjalanan anak dari rumah ke sekolah dengan jalan khusus pejalan kaki, motor, dan mobil sehingga emak merasa nyaman melepas anak anak aktivitas.

“Kenapa emak, karena emak ini tonggak pergerakan. Kalo sudah bergerak emak ya biasanya semua gerak. Kita sederhana persoalan rill negara persoalan fundamen ada di keluarga,” ucapnya.

Ditambahkan Ketua DPW Manies Jabar Wiwin Hanifah, bahwa politik sangat penting.

“Awalnya emak emak itu merasa takut dengan politik tapi adanya manies kami berikan sekolah politik agar tahu bahwa politik berguna dalam kehidupan ditengah masyarakat,” ucapnya.

Di tempat yang sama Ketua DPP Kota Bandung partai NasDem Rediana Awangga menyampaikan kebetulan beberapa waktu lalu calon ketua yang tadi dilantik itu Ibu Wiwin berkomunikasi dengan NasDem.

“Alhmdulillah kita berkoordinasi dengan DPW dan kita diberikan tugas untuk membantu secara penuh agar kegiatan ini terlaksana. Emak-emak disini yang tergabung dari Majelis taklim kalau lihat anggotanya hampir semuanya ibu-ibu. Kita pun menyampaikan harapan kita bahwa di Kota Bandung dan Jawa Barat ini Pak Anies Baswedan harus menang secara mutlak,” jelas Awang sapaan akrabnya.

Kata Awang karena deklarasi ini pengurus Manies Jabar, maka 60 persen yang hadir emak emak dari kota Bandung ini nanti akan dibuat struktural khusus di kota Bandung, agar memasifkan dan menyosialisasikan melalui kegiatan-kegiatan yang ada.

“Kegiatan keagamaan kita pun memfasilitasi mereka kalau mereka ada kegiatan wisata religi, kebetulan di NasDem kita punya Bus memang untuk digunakan majelis taklim secara gratis. Kita pun memiliki caleg-caleg dan anggota dewan tiap dapil dimana mereka membutuhkan untuk melakukan sosialisasi ke wilayah mereka, kami tawarkan agar bisa berkolaborasi dengan para caleg di dapil kota Bandung,” ucapnya lagi.

Total Emak-emak yang hadir kata Awang ada 450 emak-emak, dari berbagai wilayah di Jabar seperti Bekasi, Purwakarta, Sukabumi, Garut, Sumedang, dan kota Bandung.

Serangan Fajar Kerap Terjadi Pada Masa Kampanye

BANDUNG, Prolite – Musim pemilu sudah sebentar lagi. KPK mengingatkan kepada masyarakat agar hati-hati terhadap serangan fajar pemilu.

Jelang pemilu 2024 mendatang, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kembali berkeliling mengunjungi kota-kota besar di Indonesia.

Kali ini Kota Bandung menjadi titik terakhir Roadshow Bus KPK, Minggu 2 Juli 2023 di depan Gedung Sate.

Kegiatan ini diikuti lebih dari 200 warga Kota Bandung. Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna menyampaikan, Roadshow Bus KPK merupakan upaya KPK menjelajah negeri membangun gerakan anti korupsi.

“Kota Bandung diberikan kesempatan yang luar biasa untuk mendapatkan informasi segar mengenai anti korupsi. Upaya ini harus perlu kita sambut baik dan dukung semaksimal mungkin terhadap apa yang menjadi tujuan KPK,” ujar Ema.

Ia mengatakan, Pemkot Bandung berkomitmen membangun Kota Bandung sesuai RPJMD yang telah disepakati. Meski perjalanan masih panjang dan terus berproses, masing-masing internal dari mulai staf hingga pimpinan pemerintahan berusaha untuk mencegah korupsi secara bertahap.

“Apalagi di era yang serba terbuka dan transparan, masyarakat bisa melihat sejauh mana progres kita. Mudah-mudahan dengan sistem yang kita bangun, bisa lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Pemkot Bandung terus menggencarkan kemudahan dalam pelayanan publik melalui beragam aplikasi yang terintegrasi dalam “Sadayana”.

Ia berharap, dengan hadirnya aplikasi tersebut bisa meminimalisasi pertemuan langsung antara masyarakat dengan penyedia layanan. Sehingga bisa meminimalisasi tindakan korupsi.

“Kita sudah menghadirkan beberapa aplikasi layanan yang tentunya ini dengan tujuan jangan sampai ada hal-hal yang mencederai dari apa yang diamanatkan dalam semangat kita membangun kultur anti korupsi,” ucapnya.

Apalagi menurutnya, nilai-nilai yang diusung KPK selaras dengan nilai-nilai yang dipegang teguh para ASN, yakni Ber-Akhlak.

“Saya pikir ini sangat beririsan dengan nilai-nilai Ber-Akhlak. Akan kita boomingkan di Pemkot Bandung supaya ini menjadi kultur terbarukan di semua level ASN mulai dari kelurahan, kecamatan, dinas, badan, bagian dan sebagiannya,” katanya.

Tak hanya pada tataran pemerintahan, nilai-nilai anti korupsi juga harus diedukasi sejak dini mulai dari PAUD, SD sampai SMP. Edukasi ini pun terus berproses dilakukan Pemkot Bandung.

“Dinas Pendidikan kita berikan tanggung jawab memberikan guidance agar nilai-nilai kejujuran itu sudah dibangun dari awal, sejak usia-usia yang memang harus terbentuk karakteristiknya. Sehingga nanti akan menjadi kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan terutama mempunyai nilai-nilai yang kejujuran, kemandirian, dan tanggung jawab,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu warga dari Kecamatan Andir, Nevi mengaku datang bersama 12 rekannya untuk mendengarkan arahan sosialisasi dan meramaikan acara tersebut.

“Insyaallah kalau ada penyuluhan seperti ini, orang yang tadinya tidak tahu jadi terbuka. Ternyata ‘serangan fajar’ seperti itu. Apalagi tadi sudah diterangkan begitu detail oleh KPK,” kata Nevi.

Ia mengaku, di lingkungan sekitar rumahnya tidak pernah ditemui kasus ‘serangan fajar’ setiap jelang ajang pemilu.

“Di Andir itu tidak ada yang bagi-bagi amplop jelas pemilu. Harapannya, semoga Kota Bandung semakin maju dan mengadakan kegiatan seperti ini. Selain bisa berkumpul sosialisasi, kita juga bisa olahraga bersama,” tuturnya.

Berbicara mengenai serangan fajar, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Wawan Wardiana menjelaskan, jelang pemilu 2024, akan semakin banyak serangan fajar.

“Maka dari itu, kita gemakan motto: Hajar Serangan Fajar. Ini merupakan salah satu dari enam tugas KPK, yakni tindakan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Hari ini upayanya tindakan lewat sosialisasi dan kampanye,” jelas Wawan.

Ia memaparkan, ada tiga pendekatan strategi pemberantasan korupsi, yakni tangkap, pencegahan, dan pendidikan.

“Pencegahan dengan memperbaiki sistem. Seperti upaya Pemkot Bandung lewat penyediaan aplikasi agar tidak adanya tatap muka langsung untuk mencegah tidak bertemunya masyarakat dengan penyedia layanan. Ini upaya agar tidak ada transaksional,” paparnya.

Dalam Roadshow Bus KPK, ditanamkan sembilan nilai yang disingkat menjadi “Jumat Bersepeda KK”. Nilai-nilai tersebut antara lain: jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras

“Nilai-nilai ini yang ditanamkan dari mulai masyakarat biasa sampai menengah atas. Semua nilai-nilai ini yang kita tanamkan melalui berbagai cara. Harapan kami ke depannya Kota Bandung menjadi Bandung Kota Anti Korupsi,” harapnya.

Ia pun menekankan kepada masyarakat Kota Bandung untuk tidak menerima uang atau barang apapun dari kampanye gelap menjelang pemilu 2024.

“Kalau ada yang kasih uang, harus tolak! Apapun bentuknya, Tolak!” tegas Wawan.

BANDUNG, Prolite – Ketua Umum partai Demokrat, Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa partai Demokrat tengah mempersiapkan kemenangan pada pemilihan umum 2024 bahkan berharap bisa kembali ke pemerintah nasional.

“Semakin dekat ke tanggal 14 feb 2024 tanggal pemilu momentum menentukan nasib bangsa. Tentunya kami mempersiapkan kesuksesan agar semakin kuat di pemerintah RI, provinsi khususnya di Jabar yang merupakan penduduk terbesar di Indonesia ini dan kabupaten kota. Kita kerja keras semoga Demokrat kembali ke pemerintah nasional, dengan cara bagaimana kita menjadi bagian penting dalam kontestasi pemilihan presiden,” jelas AHY usai safari Ramadan di Kota Bandung, Selasa (28/3/2023).

Baca Juga : Survei CSI, Anies Kuat, Ridwan Kamil dan Yana Mulyana Bisa Dua Periode

AHY mengaku partainya tengah ikhtiar dan terus berkomunikasi dalam koalisi perubahan tersebut bahkan terus membangun komunikasi yang intensif antara partai Demokrat, PKS, dan Nasdem.

“Saya pun terus berkomunikasi intensif dengan mas Anies Baswedan sebagai figur yang kami usung bersama sebagai bakal calon presidenIndonesia di tahun 2024,” ungkapnya lagi.

Disinggung siapa bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Anies Bawesdan. AHY menyampaikan bahwa 3 partai koalisi tersebut beberapa saat lalu telah menandatangani piagam.

“Intinya dalam piagam ini kami memberikan ruang yang luas kepada pak Anies untuk menentukan pasangannya. Ada sejumlah kriteria, mudah mudahan bisa dijawab dalam arti bisa dihadirkan figur yang bisa memenuhi kriteria tersebut. Kami tidak ingin berandai andai kami ingin semua menyerahkan kepada bacapres, tentu saja kami bisa memberikan masukan yang positif masukan diperlukan faktor penguat menjawab kriteria tersebut,” tuturnya lagi.

Baca Juga : Ketua DPRD Kota Bekasi Hadiri Musrenbang Tingkat Kota

Sedang soal pernyataan Erlangga Hartanto kemungkinan ada koalisi besar jika Golkar gabung. Menurut AHY, sebetulnya 3 partai sudah koalisi itu membuka ruang pada partai manapu dengan syarat memiliki tujuan sama yaitu membawa perubahan dan perbaikian untuk bangsa Indonesia.

“Semua sedang proses, kami hargai temen-teman partai lain dan kami membuka siapapun yang mau membawa perubahan dan perbaikan bukan hanya bergabung dan ikut berkuasa,” tutupnya.

Sementara itu pada safari ramadan kali ini AHY bertemu dengan ratusan masa milenial dan Gen Z di kota Bandung. Dalam safari itu AHY menyampaikan bahwa harus ada perubahan dan perbaikkan untuk bangsa Indonesia terutama dari segi keadilan pendidikan, kesejahteraan , kesehatan dan connecting terbuka.(kai)

KOTA BEKASI, Prolite – Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Bekasi pada hari ini secara resmi dilantik di Balai Patriot Pemerintah Kota Bekasi, Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Nurul Sumarheni hadir untuk melantik para anggota PPS se Kota Bekasi.

Pelantikan anggota PPS ini terpilih melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi secara terbuka yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2022 sampai tanggal penetapan 21 Januari 2023 sesuai dengan peraturan perundang undangan dan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 mengenai pembentukan dan tata kerja badan Adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati disebutkan tugas wewenang dan kewajiban panitia pemungutan suara salah satunya adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kelurahan yang merupakan tugas berat harus dilaksanakan kedepannya.

Hal ini disampaikan oleh Tri Adhianto untuk pesan mengenai anggota PPS se Kota Bekasi untuk izin terlebih dahulu kepada keluarga karena telah lolos verifikasi sebagai petugas PPS yang akan memakan waktu hingga over time.

“Terima kasih kepada anggota PPS yang telah dilantik, berhasil tidaknya pemilihan umum itu tergantung pada badan Anggota PPS, selamat bekerja secara profesional dan transparansi adalah menunjukan kita menjadi anggota PPS yang solid.” Kata Tri.

Penyelenggaraan Pemilu adalah salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi yang pada prinsipnya diselenggarakan sebagai sarana partisipasi masyarakat memilih pemimpin dan para anggota DPRD Kota/Kabupaten, Provinsi Jawa Barat, DPR RI yang secara bersama pada tanggal 14 Februari 2024 untuk terus mensosialisasikan agar masyarakat berpartisipasi.

Tri katakan juga bahwa sekarang telah berjalan mengenakan wawasan kebangsaan kepada para siswa siswi yang bersekolah, dengan menyampaikan para pemilih pemula harus benar benar diarahkan. Ia mengatakan beberapa siswa dan siswi sudah mengetahui untuk partai politik yang akan ikut dalam perhelatan nanti akan tetapi banyak yang belum tau mengenai pelaksanaannya.

“Untuk itu, tugas dari PPS selain menjadi pengawasan dalam proses pesta rakyat, harus membantu juga untuk sosialisasi kepada masyarakat juga tentunya dibantu oleh semua elemen masyarakat. Semoga sukses dalam penugasan ini untuk para anggota PPS se Kota Bekasi.” Ujar Tri.

Selain itu, Plt. Wali Kota Bekasi juga menyampaikan bahwa jika ada Camat dan Lurah yang tidak responsif segera untuk melaporkan baik via Instagram maupun langsung.

Ketua KPU Kota Bekasi saat menyampaikan laporannya mengenai terbentuknya dan telah dilantiknya baik dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah berjalan dengan lancar, dengan ini sebagai KPU Kota Bekasi untuk membantu lancarnya dan mensukseskan pemilihan umum yang akan datang.(*/red)