Prolite – Dilansir dari , SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dinilai sebagai upaya memberantas korupsi, meningkatkan transparansi, bahkan meningkatkan performa di mata investor.

SPBE Nasional Terus Menunjukkan Trend Positif

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas menekankan bahwa digitalisasi birokrasi dan administrasi pemerintahan bukan hanya tentang jumlah aplikasi, melainkan integrasi layanan untuk kepentingan rakyat.

Dalam sebuah diskusi dengan Pemerintah Provinsi Riau pada 7 September 2023, Menteri Anas mengungkapkan, banyak aplikasi layanan pemerintahan yang tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Oleh karena itu, integrasi atau interoperabilitas antar layanan menjadi sangat penting.

Interoperabilitas, dalam konteks ini, berarti kemampuan antarsistem elektronik untuk berkoordinasi dan kolaborasi dalam pertukaran data dan informasi. Hal ini menjadi fokus dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Menteri Anas yakin, dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang baik, masyarakat akan mendapatkan akses layanan publik yang lebih mudah dan efisien.

Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menargetkan pada 2024 Indeks SPBE Nasional berada pada kategori baik.

Interoperabilitas memang memiliki peran krusial, bertujuan untuk memangkas rantai birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada rakyat.

Tantangannya, termasuk masalah keamanan data, infrastruktur teknologi, serta edukasi masyarakat dalam teknologi.

Selama ini, berbagai unsur telah dikembangkan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia, meliputi E-Government, E-Procurement, E-Taxation, E-Health, E-Education, dan E-Planning.

Tahap evaluasi sedang dilaksanakan. Kementerian PAN RB berkoordinasi dengan 574 instansi pemerintah untuk penilaian SPBE dari tanggal 11 hingga 29 September 2023. Evaluasi ini melibatkan 30 perguruan tinggi dan berbagai instansi pemerintah lainnya.

Aspek yang dinilai dalam evaluasi SPBE 2023 mencakup 47 indikator yang melibatkan kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan.

Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana implementasi SPBE di pusat dan daerah, dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk indeks peringkat.

Sebelumnya, 16 instansi pemerintah berhasil meraih predikat ‘sangat baik’ dalam evaluasi SPBE 2022. Meskipun begitu, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik nasional 2022 hanya mencapai angka 2,34 (kategori “cukup”), naik 0,1 dari tahun sebelumnya.

Pada kancah internasional, implementasinya di Indonesia mendapat perhatian. Dalam survei e-Government oleh PBB pada 2022, Indonesia menempati peringkat 77 dari 193 negara, meningkat 11 peringkat dari 2020.

Berbagai manfaat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah diakui, termasuk efisiensi pengelolaan keuangan, transparansi, pengendalian pengeluaran, dan pengurangan potensi kecurangan.

SPBE dapat mengotomatisasi proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta membantu pengendalian pengeluaran dan pengurangan risiko kecurangan.

Kini, dengan evaluasi 2023 sedang berlangsung, ekspektasi masyarakat semakin tinggi untuk melihat implementasi SPBE yang lebih baik dan efisien demi kepentingan bangsa dan negara.

Prolite – Kunjungan Dubes Malaysia untuk Indonesia ke Rumah Dinas Jabatan Wagub Sumut, pada tanggal 24 Agustus 2023, menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara dua negara serumpun ini.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk mempererat kerja sama yang sudah terjalin antara Indonesia dan Malaysia serta menjaga silaturahmi di antara keduanya.

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut), Musa Rajekshah, dan Duta Besar Malaysia, Dato’ Syed Mohamad Hasrin bin Tengku Hussin bersepakat bahwa kerja sama yang telah ada perlu ditingkatkan lebih lanjut demi kepentingan bersama.

Dubes Malaysia dan Wagub Sumut Perkuat Hubungan Bilateral Antara Kedua Negara

Musa Rajekshah, menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihaknya telah mengkomunikasikan beberapa peluang investasi yang ada di Sumatera Utara kepada Pemerintah Malaysia dan pengusaha dari Malaysia.

Ia berharap kerjasama ini akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi baik di Indonesia maupun di Malaysia.

Hal ini mencerminkan upaya untuk memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara melalui kolaborasi ekonomi yang saling menguntungkan.

Ijeck menyampaikan bahwa hubungan bilateral antara Malaysia dan Sumatera Utara telah terjalin baik dalam berbagai sektor seperti pariwisata, kesehatan, pendidikan, dan pertanian.

Terlebih lagi, sebelah utara batas daratan Pulau Sumatera adalah Malaysia dan Singapura.

Memperkuat Hubungan Dalam Sektor Pariwisata dan Sektor Pendidikan

“Dalam sektor pariwisata, kami memiliki banyak destinasi wisata, terutama dengan pengembangan potensi Danau Toba yang telah dijadikan Destinasi Pariwisata Super Prioritas oleh Pemerintah Sumatera Utara dan pemerintah pusat. Kami berharap kunjungan wisatawan dari Malaysia juga dapat meningkat,” ujar Musa Rajekshah.

Selain pariwisata, kerja sama di bidang pendidikan juga terus berlanjut. “Kami berencana untuk meningkatkannya lagi. Ini adalah hal yang positif karena kami menyadari bahwa Sumatera Utara memiliki letak geografis yang lebih dekat dengan Malaysia, baik dari segi dataran maupun perairan,” tutup Wagub Sumut.

Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato’ Syed Mohamad Hasrin bin Tengku Hussin, menyampaikan harapan yang sejalan.

Ia berharap bahwa hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia, khususnya dengan Sumatera Utara, dapat terus ditingkatkan, terutama dalam sektor pariwisata dan pendidikan.

“Kami berharap hubungan ini dapat lebih diperkuat, terutama di bidang yang memiliki potensi besar untuk pengembangan, seperti kerja sama di bidang pendidikan. Ini tidak hanya melibatkan pertukaran pelajar, tetapi juga dalam hal riset, pertukaran dosen, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Musa Rajekshah menjelaskan bahwa hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Bukti dari hal ini adalah pertemuan antara para pimpinan dari kedua negara.

Hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia telah berlangsung selama waktu yang lama dan ditandai oleh berbagai kunjungan tingkat tinggi antara kedua negara.

Pada tahun ini, terjadi serangkaian kunjungan antara pemimpin Malaysia dan Indonesia yang menunjukkan kepentingan kuat dalam mempererat hubungan bilateral.

Salah satu contoh dari kunjungan tersebut adalah kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke Jakarta dan Labuan Bajo. Kunjungan tersebut menunjukkan komitmen dari kedua negara untuk memperdalam kerja sama dan hubungan diplomatik di berbagai bidang.

Dubes Malaysia menambahkan bahwa Sumatera Utara memiliki peran penting dalam perdagangan antara Malaysia dan Indonesia.

Provinsi ini menjadi yang terbesar keempat di Indonesia dalam hal perdagangan dengan Malaysia. Dubes Malaysia juga menekankan upaya untuk meningkatkan volume perdagangan di masa depan.

Selain Dubes Malaysia, turut hadir dalam pertemuan tersebut Konjen Malaysia di Medan Aiyub Omar, serta beberapa perwakilan lain dari Kedutaan Besar Malaysia, termasuk Menteri Perwakilan, Menteri Penasehat, dan Atase Petahanan.

Kesemua pihak hadir untuk membahas dan memperkuat kerja sama antara Sumatera Utara dan Malaysia dalam berbagai bidang.

Roadshow KPK, Kali Ini Kunjungi Anggota Dewan

BANDUNG, Prolite – KPK kembali melakukan sosialisasi. Roadshow KPK kali ini sosialisasi anti korupsi diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota DPRD dan pasangan (suami atau istrinya).

Salah satu istri anggota Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya mengaku jadi tahu segala bentuk korupsi berkat Roadshow KPK ini.

“Kalau menurut saya memberi dengan ikhlas tidak masalah asal tidak ada syarat. Tapi kalau menurut aturan tadi dari KPK itu tidak boleh kan,” ujar Rinne Andriana Senjaya di ruang kerja suaminya, Jumat (7/7/2023).

Masih kata Ine, suaminya selain sebagai anggota dewan juga suka ceramah. Dan selama ceramah diakuinya tidak mau menerima uang.

“Kalau uang tidak mau, tapi kalau berbentuk makanan diterima. Saya sendiri selalu mengingatkan kepada bapak (Edwin Senjaya) jangan berlebihan, selama ini kami tidak pernah jalan-jalan ke luar negeri, kecuali saya diajak bapak. Ke anak-anak juga saya mengajarkan barang itu kalau dipakai baru beli kalau tidak dipakai tidak usah,” jelasnya.

Lain lagi dengan Desi Kurnia Sari mengatakan, sosialisasi seperti Roadshow KPK ini memang perlu diketahui oleh para istri dan keluarga pemangku kebijakan.

“Apalagi istri anggota dewan ya. Meski kita tidak bersinggungan langsung dengan pejabat. Tapi mungkin kita bersinggungan langsung dengan orang yang datang konstituen. Sehingga memang perlu materi seperti ini dikomunikasikan lebih luas lagi,” kata istri Andri Rusmana, anggota DPRD dari Fraksi PKS.

Menurutnya, korupsi bisa terjadi sejak dini jika anak-anak sudah terbiasa dengan hal itu, sehingga ketika sudah beranjak dewasa jadi dianggap wajar.

“Contoh kecilnya seperti menyontek, ambil uang kembalian, atau hal-hal yang dianggap biasa oleh orang tua mereka. Padahal, ketika mereka tumbuh menjadi seorang pejabat,” tuturnya.

Hal-hal kecil yang tidak baik itu akan semakin berkembang juga dan membuat mereka berpikir jika korupsi sedikit tidak masalah, dapat gratifikasi sedikit pun bukan masalah.

“KPK bisa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan menyelipkan di soal-soal anak sekolah mulai dari dini mengenai perilaku korupsi. Saya pikir ini harus diketahui oleh masyarakat umum juga karena akan meregenerasi. Di sini aja terganti dengan anak-anak muda,” usulnya.

Sebelumnya Jumat, 7 Juli 2023 pagi, kursi-ruang rapat paripurna DPRD Kota Bandung tampak penuh diisi oleh anggota dewan dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), mereka pun turut memboyong pasangan masing-masing.

Lebih dari 500 orang hadir secara hybrid, termasuk perangkat daerah di kecamatan dan kelurahan beserta pasangan masing-masing untuk mengikuti Sosialisasi Anti Korupsi dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, KPK Republik Indonesia, Wawan Wardiana mengaku, sengaja melibatkan pasangan dari seluruh pemangku kebijakan dalam sosialisasi Roadshow KPK kali ini.

“Saya berharap para istri tidak hanya sebagai ‘menteri keuangan’, tapi juga harus sebagai ‘BPK/auditor’. Begitu dapat uang dari suami, tanya dulu itu uang apa. Jangan sampai mau menerima uang haram. Untuk menjaga apakah keluarga kita ini berintegritas (transparan dan akuntabel) atau tidak,” ujar Wawan.

Sosialisasi ini merupakan rangkaian dari Roadshow KPK. Sebelumnya kegiatan serupa digelar secara terbuka di depan Gedung Sate bersama ratusan masyarakat Kota Bandung.

“Korupsi itu tidak hanya melibatkan teman se kantor, tapi juga keluarga. Pada kesempatan kali ini KPK ingin mengingatkan, ke depan kita jaga Kota Bandung ini pejabatnya amanah. Kita cegah tindakan korupsi melalui peran keluarga,” jelasnya.

Ia mengatakan, saat ini kasus korupsi yang paling sering ditemukan adalah gratifikasi dan suap. Selain itu ada pula tindak pemerasan.

“Oleh karena itu, tadi saya juga menjelaskan perbedaan dari gratifikasi, suap, dan pemerasan. Agar keluarga pun tahu dan bisa mencegah tindakan ini terjadi,” ungkapnya.

Sebab menurutnya, untuk menerima hadiah, para pejabat harus hati-hati. Apalagi yang berkaitan dengan pekerjaan dan kewenangan yang sedang dijalankan.

“Itu sudah pasti harus ditolak. Tapi kalau ada hadiah di luar konteks pekerjaan kita, misal hadiah makanan dari saudara atau hadiah dalam bentuk lain, itu boleh diterima. Tapi tetap harus dilaporkan ke KPK,” akunya di sela kegiatan Roadshow KPK.

Dalam pemaparannya, Wawan menjelaskan, korupsi terdiri dari tiga jenis yakni petty corruption, grand corruption, dan political corruption.

Petty corruption merupakan korupsi kecil-kecilan yang dilakukan masyarakat umum ke pemerintah kewilayahan untuk memperlancar urusan.

Sedangkan grand corruption merupakan penyalahgunaan kekuatan tingkat tinggi yang menguntungkan segelintir orang dengan mengorbankan banyak orang.

“Biasanya korupsi ini di atas Rp1 miliar. Biasanya pelakunya adalah penyelenggara negara, seperti presiden, wapres, wali kota dan wakil, bupati dan wakil, eselon 1, kepala lembaga. Ini yang ditangani langsung oleh KPK,” ucapnya.

Sedangkan political corruption berupa manipulasi kebijakan oleh para pengambil keputusan politik yang menyalahgunakan posisinya untuk mempertahankan kekuasaan, status, dan kekayaannya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan mengatakan, program Roadshow KPK Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi dari KPK merupakan upaya untuk selalu terus mengingatkan para pejabat agar berlaku jujur dan tidak korupsi.

“Saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran, apalagi menjelang tahun pemilu 2024. Di sini juga menghadirkan para istri anggota DPRD, camat, ketua OPD. Hal seperti ini pertama bagi kami,” ungkap Tedy.

BANDUNG, Prolite – Sekretariat DPRD Jawa Barat menggelar seminar dalam rangka peringatan Hari Lahirnya Pancasila dengan tema Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global. Kegiatan seminar dilakukan di rooftop gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Rabu (14/6).

Seminar digelar dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni. Kegiatan diisi oleh berbagai narasumber diantaranya, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Dr. Bedi Budiman,.,, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Drs. Wahyu Mijaya, dan Sosiolog Dr. Asep Salahudin.

Hadir pula dalam seminar Ketua DPRD Jawa Barat, . Ineu Purwadewi Sundari.,.,M.M. Dalam sambutannya, Ineu Purwadewi Sundari mengapresiasi acara seminar dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan Sekretariat DPRD Jawa Barat.

Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, seminar ini sangat penting untuk mengingatkan kembali terhadap sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia. Termasuk bagaimana Pancasila dicetuskan, hingga menjadi ideologi, dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

Diharapkan kegiatan ini bisa berkesinambungan, dan lebih banyak lagi peserta khususnya generasi muda yang hadir. Agar generasi muda bisa memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila.

“Sebagai pimpinan DPRD Jawa Barat. Saya mengapresiasi Sekretariat DPRD Jawa Barat, Komisi I karena sudah memfasilitasi kegiatan ini, dan berterima kasih kepada yang sudah hadir (termasuk narasumber). Saya berharap kegiatan ini terus dilakukan,” kata Ineu Purwadewi Sundari, Bandung, Rabu (14/6/2023).

Hal senada disampaikan Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman. Menurutnya, – seminar terkait Pancasila sangat penting sebagai upaya mengingatkan kembali betapa pentingnya melestarikan nilai-nilai Pancasila. Mulai dari sejarahnya, posisi Pancasila dengan ideologi negara lain, aktualisasi Pancasila hingga bagaimana pemahaman dan tantangannya.

Terlebih munculnya pandangan seolah-olah Pancasila telah ditinggalkan saat awal reformasi, dampak dari era orde baru yang menjadikan Pancasila sebagai alat menekan lawan politik. Sehingga muncullah pandangan tersebut.

“Sehingga secara tidak sadar, kita akhirnya memanen munculnya politik identitas, dan masih banyak lagi hal-hal yang tercerabut dari falsafah bangsa ini,” kata Bedi Budiman.

Oleh karena itu, peringatan Hari Lahir Pancasila perlu kembali dihidupkan. Setiap tahun Hari Lahir Pancasila perlu diperingati dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila.

“Karena jika tidak akhirnya Pancasila dilupakan, dan sudah pasti ideologi lain masuk. Akhirnya paham radikalisme subur,”

“Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi kegiatan seminar ini, dan aneka lomba (yang berkaitan dengan peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila). Apalagi Jabar menjadi paling dekat dengan DKI Jakarta, pusatnya dinamika politik,” tambahnya.

Sementara itu dalam seminar, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Drs. Wahyu Mijaya membahas soal Pancasila dalam dunia pendidikan di Jawa Barat. Bagaimana pembelajaran di sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka belajar diharapkan membentuk profile pelajar Pancasila.

“Di sekolah, Pancasila tak sekedar teori. Tapi bagaimana mengimplementasikannya. Pancasila masuk dalam proses belajar mengajar,” kata Wahyu Mijaya.

Sedangkan Sosiolog Asep Salahudin dalam seminar membahas terkait Pancasila ditengah gempuran paham radikalisme. Ia menjelaskan bagaimana paham radikalisme muncul dan subur di Indonesia.

Asep Salahudin pun membahas terkait definisi agama, membahas pula soal golongan abangan, santri dan priyayi sebuah penelitian Cliford Geertz.

Sementara itu, dalam sambutannya Kepala Bagian (Kabag) Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Jawa Barat Iman Tohidin ., berharap acara seminar dalam rangka Hari Lahir Pancasila bisa meningkatkan kecintaan masyarakat, dalam hal ini para peserta terhadap Pancasila. Termasuk mampu meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa ditengah berbagai tantangan.

“Kebanggaan bagi kami bisa melaksanakan dan memfasilitasi acara ini. Kami berharap kegiatan ini bisa meningkatkan pemahaman, kecintaan masyarakat khususnya anak muda terhadap Pancasila,” harap Iman Tohidin. (rls)

JAKARTA, Prolite – Setara Institute menggelar kembali acara ke enam kalinya berupa laporan Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2022 yang terlaksana di Hotel Grand Sahid, Kuningan Jakarta.

Ini merupakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Setara Institute dalam mempromosikan praktik toleransi terbaik di Kota se-Indonesia, terdapat 94 Kota yang dinilai.

Dalam hal ini, Kota Bekasi mendapatkan undangan dalam acara yang dihadiri langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto dengan didampingi oleh Kesbangpol Kota Bekasi.

Undangan tersebut juga dihadiri oleh 10 Kepala Daerah Kota yang mendapatkan penghargaan 10 besar dalam IKT 2022 ini.

Dr. Ismail Hasani, SH, MH selaku Ketua Badan Pengurus Setara Institute mengemukakan bahwa acara ini merupakan Publikasi ke 6 demi kemajuan toleransi.

Dengan harapan masyarakat mampu menulari seluruh yang ada di provinsi yang telah masuk dalam 10 besar penghargaan ini, harus memajukan toleransi di kota-kota lain yang bisa berdampak toleransi terbaik.

Baca Juga : Rapat Sinergitas Pembangunan Penyusunan RKPD

“Saya ucapkan selamat kepada 10 besar yang meraih indeks kota toleran, dengan harapan bisa memperkenalkan budaya, toleransi yang bisa menjadi acuan untuk kota lain.” Kata Ismail.

Usai sambutan, ia mengumumkan untuk hasil laporan Indeks Kota Toleran tahun 2022 diantaranya ;

Juara 10, Kota magelang dengan skor 5,670
Juara 9, Kota Kupang dengan skor 5,687
Juara 8, Kota Manado dengan skor 5,767
Juara 7, Kota Semarang dengan skor 5,783
Juara 6, Kota Sukabumi dengan skor 5,810
Juara 5, Kota Kediri dengan skor 5,850
Juara 4, Kota Surakarta dengan skor 5,883
Juara 3, Kota Bekasi dengan Skor 6,080
Juara 2, Kota salatiga dengan skor 6,417
Juara 1, Kota Singkawang dengan skor 6,583

Baca Juga : Sah, APBD Kota Bekasi 2023 Sebesar Rp5,9 Triliun

Kota Bekasi meraih penghargaan Indeks Kota Toleran tahun 2022 pada peringkat ketiga yang sebelumnya pada tahun lalu berada di peringkat ke 8 dari 94 Kota se Indonesia.

Plt. Wali Kota Bekasi langsung menerima penghargaan dari Setara Institute yang menyerahkan yakni Dr. Drs. Laode Ahmad Ap, selaku Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Bidang Ekonomi Pembangunan.

Tri Adhianto dalam sambutannya mengatakan sangat mengapresiasi tinggi atas peraihan penghargaan ini, Kota Bekasi dalam toleransinya tidak memandang suku agama ras dan agama apapun, semua menyatu di Kota Bekasi.

Bahkan ia menjelaskan di Kota Bekasi terdapat budaya di Kranggan yakni sistem kepercayaan, dimana satu tempat yang masih mempercayai sistem kepercayaan yakni di Jatisampurna Kranggan, ini adalah bentuk toleransi salah satunya, juga ia sebutkan ada satu wilayah bernama Kampung Bali yang didalamnya Ketua RT nya ialah beragama muslim tapi tidak mengurungkan niat untuk membentuk satu kawasan menjadi seperti di Bali.

“Semua bentuk penghargaan ini adalah kerjasama dari semua elemen yang ada di Kota Bekasi, penghargaan ini untuk Warga Kota Bekasi dengan bentuk Toleransi tinggi sesama manusia.” Ujar Tri Adhianto.

KOTA BEKASI, Prolite – Kedatangan tim dari Ombudsman RI untuk menyerahkan hasil rekapitulasi penilaian penyelenggaraan penilaian kepatuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah Tahun 2022 langsung diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto di ruang kerjanya.

Didampingi oleh Asisten Pemerintahan, Lintong Dianto, Kepala Dinas Kesehatan, Tanti Rohilawaty, Kepala DPMPTSP, Dicky Irawan, Kepala Disdukcapil, Taufik Rahman, Sekretaris Dinas Pendidikan, Deded Kusmayadi, Kepala Bagian Organisasi, Lusi dan Kepala Bagian Humas, Amsiyah.

Tim Ombudsman RI dihadiri oleh Dedi Irsan sebagai Kepala Perwakilan, Dika Arlita sebagai Kepala Asisten Pencegahan
Tessa Khairiah, Staff Kesetjenan dan Luthfi Akbar, Staff Kesetjenan.

Baca Juga : Ombudsman RI Berikan Penghargaan Untuk Jabar dan 5 Pemda

Disebutkan hasil dari rekapitulasi penilaian tersebut yang dilakukan observasi dari Bulan Agustus – November 2022, mengenai penilaian untuk Pemerintah Kota Bekasi unit layanan ada 7 Perangkat Daerah diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Puskesmas Karang Kitri, Dinas Pendidikan, Puskesmas Jatibening, Dinas Sosial dan Dinas PMPTSP.

Telah dilakukan observasi dengan total nilai kepatuhan sebesar 83,18 dengan kategori B dan opini Kualitas Tinggi, piagam penghargaan diserahkan kepada Plt. Wali Kota Bekasi dari tim

Dijelaskan oleh Dedi Irsan tujuannya sebagai bentuk inovasi pengawasan pelayanan publik, pada tahun 2022, Ombudsman melakukan penyempurnaan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik, pada tahun ini penilaian diperluas kepada pengukuran kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, standar pelayanan serta pengelolaan pengaduan.

Baca Juga : HUT Kota Bekasi, Gelar Lomba Video Dokumenter Tingkat SMP

Semua komponen tersebut menjadi penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun ini. Dengan demikian penilaian tersebut diharapkan dapat menjadi lebih komprehesif dalam menakar mutu pelayanan publik.

Plt. Wali Kota Bekasi mengungkapkan rasa bangga karena langsung menerima penghargaan ini, dan akan semakin semangat dalam menjadikan pelayanan publik sebagai pelayanan yang sangat prima.

Ia juga memerintahkan kepada para kepala perangkat daerah agar terus mengembangkan sebuah inovasi dalam pelayanan publik dan tidak hanya kepala perangkat daerah saja yang tau akan tetapi sampai tingkatan staf bisa menjabarkan.(rls/red)

KOTA BEKASI, Prolite – Pelaksanaan Kongkow Bareng dan Pelayanan Publik (KOBAR) Kecamatan Bekasi Selatan digelar di Kelurahan Jakamulya tepatnya di RW 13 Perumahan Satria Mandala, dengan pelayanan publik yang berkoordinasi dengan beberapa perangkat daerah seperti Bapenda, Disnaker, Dinkes dan beberapa pelayanan lainnya.

Dihadiri oleh Plt. Ketua TP PKK Kota Bekasi, Wiwiek Hargono yang ikut serta dalam pelaksanaan KOBAR yang juga dirangkaikan dengan menyambut Hari jadi Kota Bekasi ke 26 Tahun yang di isi dengan Parade makan bersama menu Nusantara, Jalan santai,dan Festival seni dan budaya nusantara pelajar.

Wiwiek Hargono mengapresiasi kegiatan tersebut karena pelayanan publik bagi warga sangat diperlukan untuk memudahkan masyarakat, juga dalam menyambut HUT Kota Bekasi ke 26 dengan rangkaian ini menjadi salah satu tradisi yang harus di teruskan.

“Parade makanan nusantara adalah kebudayaan yang harus diteruskan, karena dari makanan nusantara saja sudah ada banyak yang menjadi ciri khas di Indonesia, saya terima kasih kepada Camat dan Lurah karena terus melestarikan kebudayaan ini.” Kata Wiwiek.

Selanjutnya, Plt. Ketua TP PKK juga memberikan kepada para peserta jalan santai yang mengikuti kegiatan ini dengan dihadiahi doorprise yang menarik bersama Camat dan Lurah se Kecamatan Bekasi Selatan.

Camat Bekasi Selatan, Karya Sukma Jaya mengingatkan kepada warga Bekasi Selatan untuk peringatan KOBAR ini akan ada setiap minggunya, jadi diharapkan bagi warga yang dalam kesulitan mengenai pelayanan publik tidak harus mengurus di Kantor, bisa langsung di acara ini.

“Dalam memudahkan masyarakat di pelayanan publik ini, KOBAR menjadi solusi terbaik karena banyak untuk pelayanannya.” Kata Camat.(rls/red)

BANDUNG, Prolite – Wali Kota Bandung Yana Mulyana melantik 96 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, di Plaza Balai Kota Bandung, Rabu 1 Maret 2023. Sebanyak 96 pejabat ASN dilantik untuk mengisi posisi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan kepala sekolah.

Dalam sambutannya, Yana berharap 96 pejabat yang dilantik dapat membantu kinerja pemimpin di Kota Bandung, baik pada masa jabatan saat ini maupun di masa yang akan datang.

“Tentunya pelantikan mampu memenuhi kompetensi untuk menjaga pembangunan Kota Bandung menjadi lebih baik,” harap Yana.

Selain itu, Yana mengingatkan kepada seluruh pejabat yang dilantik, bahwasannya jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Ia juga meminta para pejabat agar dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan tantangan di era ini. Secara teknis, kata Yana, kolaborasi adalah kunci menjalankan amanah.

“Saya tidak segan-segan memberi sanksi kepada ASN yang melanggar disiplin,” tegasnya.

Adapun beberapa nama pejabat yang dilantik, antara lain: Dadang Darmawan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Nitta Kurniati Soemantri sebagai Direktur RSUD Kota Bandung, Khairur Rijal sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Lalu Mohamad Zamzam Nurzaman Hanafi sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rulli Subhanudin sebagai Sekretaris Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang dan juga 64 pejabat yang dilantik sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Pemkot Bandung.(rls/kai)