Kota Bandung Bersama Tangani Masalah Sampah, Kewilayahan dan Dunia Usaha Jadi Kunci Sukses

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bertekad membereskan penanganan sampah di tengah keterbatasan kuota pengiriman ke TPA Sarimukti.

Berdasarkan data yang diterima Humas Kota Bandung, timbulan sampah harian Kota Bandung mencapai ton per hari. Sementara kapasitas TPA Sarimukti saat ini hanya bisa menampung 938 ton per hari. Sehingga terdapat gap 554 ton per hari yang tidak dapat sepenuhnya dikirim ke fasilitas akhir dan harus dikelola di dalam kota.

Di sisi lain, hingga akhir kuartal 2025, Pemkot bersama kolaborator sektor swasta telah mengoperasikan infrastruktur pengolahan kota berprinsip 3R (Reduce – Reuse – Recycle) dengan capaian 207,58 ton per hari.

Walau sebagian sampah sudah bisa diolah di dalam kota, volumenya masih belum cukup untuk menyelesaikan seluruh sisa sampah yang tak bisa dikirim ke TPA, sehingga pemerintah kota memperluas wilayah penyelesaian ke level RW, kawasan komersial dan rumah tangga.

Untuk menekan gap tersebut, sebanyak RW kini diaktifkan sebagai simpul pengolahan organik. Masing-masing didukung oleh satu petugas pemilah dan pengolah dengan kapasitas olah 100 kg per RW setiap harinya.

Skema ini membuka potensi pengolahan mandiri hingga 159,7 ton per hari yang menjadikan RW bukan lagi unit administratif, melainkan garda terdepan pengurangan sampah dari sumbernya.

Petugas RW fokus pada pemilahan dan pengolahan sampah organik agar tidak tertahan lama di TPS, memotong potensi bau, sekaligus menghasilkan kompos yang dapat dimanfaatkan kebun warga di program Buruan SAE (Sehat, Alami, Ekonomis).

Selanjutnya, Pemkot juga mendorong 86,72 ton per hari dapat diolah langsung kawasan usaha seperti hotel, perkantoran, restoran, ritel serta rumah tangga melalui pengelolaan internal.

Dengan begitu, rantai olah kota dibangun melalui empat komponen kunci, yaitu infrastruktur kota, RW, kawasan usaha, dan rumah tangga, yang menjadikannya sebagai sistem kebersihan berlapis yang tidak lagi bertumpu pada satu poros penyelesaian.

Pada pos pengolahan residu besar yang tidak dapat ditangani oleh 3R hulu, kinerja insinerator diperkuat sebagai komponen hilir pengurangan volume besar namun tetap menjaga taat baku mutu emisi dan disiplin operasi.

Pemkot Bandung memastikan, penguatan insinerator dilakukan dengan orientasi tata kelola operasi, bukan substitusi dari edukasi 3R di sumber.

Transformasi tersebut diperkuat melalui orkestrasi tiga program sirkuler kota yang berjalan berkesinambungan:

1. Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) berfokus pada pengurangan dan pemilahan di sumber, serta pemanfaatan sampah organik menjadi kompos dan eco-enzyme.

2. Buruan SAE yaitu ruang pemberdayaan kebun kolektif dan keluarga berbasis pemakaian kompos dari hulu.

3. Dapur Dahsat merupakan program penguatan gizi keluarga dan pencegahan stunting dengan memanfaatkan hasil panen kebun warga dan pangan lokal.

Ketiganya membentuk mata rantai sirkular baru. Sampah organik yang dipilah warga kini diolah di RW menjadi kompos serta eco-enzyme.

Hasil olahan ini kemudian kembali masuk ke kebun keluarga atau komunitas sebagai pupuk alami untuk menyuburkan tanaman pangan.

Dari kebun-kebun tersebut, warga memanen pangan sehat yang bisa langsung dikonsumsi di rumah, dibagikan di lingkungan atau dimanfaatkan sebagai bahan pada program gizi keluarga.

Siklus ini pada akhirnya memperkuat asupan bergizi, menurunkan risiko stunting dan secara bertahap meningkatkan kualitas kesehatan keluarga di Kota Bandung.

Agar mata rantai sirkular ini berjalan optimal, ritme layanan kebersihan kota pun disesuaikan lebih awal.

Sementara itu, jam operasional penyapuan dimajukan ke pukul WIB, memastikan jalan dan gang bersih sebelum aktivitas warga dimulai.

Perubahan waktu ini bukan sekadar penyesuaian jam kerja, tetapi didesain untuk menekan dampak layanan yang sebelumnya beririsan dengan jam keberangkatan sekolah dan jam produktif warga.

Dengan ruang publik yang sudah bersih sejak pagi maka mobilitas warga menjadi lebih nyaman.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebut, keberlanjutan sistem kebersihan tidak hanya diukur dari tonase, tetapi dari pengalaman langsung yang dirasakan warga.

Mulai dari kebersihan jalan dan gang sejak pagi, berkurangnya bau di TPS, ritme pengangkutan dan pengolahan yang lebih baik, hingga manfaat yang kembali lagi ke keluarga melalui pangan sehat dan peningkatan kualitas kesehatan.

“Bandung butuh solusi yang sistemik, tegas, terukur, dan dirasakan manfaatnya langsung oleh warga. Kami perkuat layanan pengangkutan dan pengolahan di hilir, termasuk pengelolaan residu lewat insinerator dengan standar emisi yang terkendali,” ujarnya.

“Namun, kami juga transparan: masalah sampah tidak akan selesai hanya di fasilitas akhir. Itu sebabnya kami gerakkan RW sebagai barisan terdepan gerakan pilah dan olah dari rumah, dari gang, dari lingkungan terdekat. Ketika sampah organik diolah jadi kompos, kebun pangan tumbuh di pekarangan, dan gizi keluarga meningkat. Di situlah sistem sirkular kita benar-benar bekerja,” paparnya.

Farhan menyebut, penanganan masalah sampah di Kota Bandung bukan sekadar target tonase, melainkan soal kualitas hidup keluarga Bandung

“Dengan komitmen pemerintah yang kuat dan kolaborasi warga yang konsisten, insyaallah Bandung akan semakin bersih, sehat, dan lebih kuat,” ujar Farhan.

Pemerintah Kota Bandung optimis pendekatan multi-simpul ini akan secara bertahap menutup selisih kapasitas pengelolaan sampah di dalam kota, sekaligus memastikan sistemnya lebih berfokus pada kebutuhan warga.

Bukan hanya memindahkan sampah, tetapi juga mengelolanya dari sumber, mengurangi bau di TPS, menjaga ritme pengangkutan dan pengolahan agar tetap stabil, serta menghadirkan manfaat yang kembali langsung ke keluarga dan lingkungan.

Pola ini diharapkan memperkuat ketahanan kebersihan kota dalam jangka panjang.

Selain itu, Pemkot Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidip menegaskan komitmennya menjaga kelestarian sungai dengan memastikan bahwa pengelolaan sampah tidak dilakukan melalui pembuangan ke sungai dalam bentuk apa pun.

Semua hal yang dilakukan Pemkot Bandung berkaitan dengan pengelolaan dan penanganan sampah melibatkan aparat kewilayahan. Camat dan lurah merupakan wali kota diwilayahnya yg mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam pengolahan sesuai aturan yg telah ditentukan.

Penting Bahas Raperda Tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual di Kota Bandung

Prolite – Nina Fitriana Sutadi, ., ., selaku anggota Panitia Khusus (Pansus) 14 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung angkat bicara perihal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sedang disusun.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual di Kota Bandung sangat setuju jika diperhatikan dengan lebih serius.

Menurut Nina Fitriana Sutadi, dengan adanya perda sangat penting pasalnya khusunya di Kota Bandung kasus-kasus penyimpangan seksual seperti ini sangat meresahkan banyak orang.

Pentingnya masalah ini terlihat dari banyaknya laporan dari masyarakat serta temuan perilaku serupa di sekitar masyarakat.

Nina mengungkapkan, penyimpangan seksual bahkan mulai muncul di berbagai ruang publik dan lingkungan pendidikan di Kota Bandung.

“Banyak orang tua kini merasa cemas melihat perkembangan anak-anak yang menunjukkan pola pergaulan dengan indikasi penyimpangan yang kurang wajar,” ujarnya.

Sebagai ibu sekaligus legislator, Nina menilai fenomena tersebut dapat memengaruhi stabilitas keluarga.

“Saya sebagai ibu sangat takut. Anak-anak bisa tidak berkembang sebagaimana mestinya. Dalam keluarga itu ada peran ayah dan ibu. Kalau masuk ke perilaku menyimpang, bagaimana masa depannya?” katanya.

Nina menyebutkan bahwa sejumlah laporan masyarakat menunjukkan perilaku menyimpang ditemukan di tempat-tempat yang seharusnya menjadi ruang aman, seperti sekolah dan pesantren. Ia mencontohkan orang tua yang terkejut ketika mengetahui anaknya menjalin kedekatan dengan sesama jenis.

Meski demikian, Nina menekankan bahwa penyusunan Raperda ini tidak boleh mengarah pada kriminalisasi individu. Ia melihat beberapa pasal dalam draft awal justru belum fokus pada solusi, sehingga membutuhkan pembahasan lanjutan.

“Setelah saya lihat, masih banyak yang condong ke kriminalisasi, bukan pencegahan. Misalnya soal kewajiban pemeriksaan kepada siswa. Pertanyaannya, bagaimana jika justru pelakunya guru? Itu juga harus diatur,” jelasnya.

Ia juga menyoroti kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak yang kerap menjadi korban sekaligus dituding sebagai pelaku. Menurut Nina, penyelesaiannya tidak boleh hanya sebatas mediasi antarkeluarga.

“Perempuan dan anak itu sering jadi korban tapi sekaligus dicap pelaku. Mereka harus dilindungi. Jangan hanya selesai dengan ngobrol sesama orang tua. Harus ada terapi dan pendampingan,” tegasnya.

Nina memastikan Pansus 14 masih berada pada tahap penguatan definisi dan penyempurnaan pasal-pasal krusial.

“Pertemuan terakhir pun baru membahas kerangka dasar. Masih banyak yang harus disempurnakan agar perda ini tepat sasaran,” ujarnya.

Pansus 13 DPRD Kota Bandung Bahas Raperda Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat

Prolite – Pembahasan Peraturan Daerah (Raperda) dilakukan oleh Dudy Himawan, SH selaku anggota Panitia Khusus (Pansus) 13 DPRD Kota Bandung.

Pembahasan raperda ini terkait dengan Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat.

Dengan adanya regulasi baru ini maka diharapkan dapat menciptakan Kota Bandung yang jauh lebih dari aman, nyaman dan tertib.

Dudy Himawan, SH, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat bersama Satpol PP Kota Bandung untuk mendalami substansi perubahan dalam raperda tersebut. Namun, sejumlah pertanyaan mendasar belum menemukan jawaban.

“Ketika rapat Pansus yang hadir hanya Sekretaris Satpol PP sehingga belum bisa memberikan jawaban karena masih menunggu arahan dari Kepala Satpol PP,” ujar Dudy.

Menurut Dudy, salah satu isu yang menjadi sorotan adalah hilangnya pengaturan mengenai reklame. Pada Perda lama, ketentuan terkait penertiban reklame dicantumkan, namun dalam draf Raperda baru, poin tersebut tidak lagi dimasukkan.

“Hal itu menjadi pertanyaan tim Pansus tapi belum dijawab. Mungkin dari Pansus berasumsi bahwa reklame sudah diatur dalam Perda Reklame,” ujar Dudy.

Dudy menambahkan, Pansus 13 baru menggelar tiga kali rapat dan belum masuk pada pembahasan detail setiap pasal. Setelah pembahasan mendalam, pihaknya berharap dapat mengetahui dengan jelas urgensi perubahan Perda ini.

“Tim Pansus ingin menguji sejauh mana kemampuan Satpol PP dan alasan di balik perubahan ini,” kata Dudy.

Meski demikian, Dudy menegaskan bahwa Pansus akan mendukung perubahan regulasi selama tujuannya untuk kebaikan Kota Bandung.

Dudy berharap hadirnya aturan baru dapat semakin meningkatkan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat.

Pemkab Bandung Barat Distribusikan Cadangan Pangan Daerah ke Korban Bencana di Kecamatan Rongga

Prolite – Pemkab Bandung Barat secara simbolis salurkan bantuan beras premium Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Amanah untuk korban bencana di Kecamatan Rongga, KBB beberapa waktu lalu.

Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama dalam situasi bencana dan darurat.

​”Ke depan, kita akan terus meningkatkan layanan kebencanaan dan ketahanan pangan agar masyarakat dapat lebih tenang dan terjaga,” katanya, Jumat (21/11).

Ia menambahkan, pihaknya telah meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat agar memastikan warga terdampak bencana terpenuhi kebutuhan pangannya secara memadai.

“Saya telah meminta DKPP KBB agar semua masyarakat yang terdampak bencana longsor maupun pergerakkan tanah yang berada di Kecamatan Rongga dipastikan semuanya mendapatkan kebutuhan pangan,” katanya.

Ia menambahkan, Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah yang subur dan potensial, yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 165 desa, dengan jumlah penduduk yang banyak dan dengan wilayah yang luas.

“Maka upaya pemenuhan kebutuhan pangan merupakan tugas yang harus kita tangani secara bersama-sama,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya memastikan sinergitas yang kuat bersama Pemerintah Desa, Kecamatan, dan seluruh stakeholder terkait harus siap menghadapi tantangan bencana dan menjaga ketahanan pangan daerah.

“Bahwa pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Bandung Barat merupakan kepedulian bersama semua pihak, tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Kepala DKPP KBB, Lukmanul Hakim menjelaskan, cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan bagi masyarakat.

“Cadangan pangan memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan untuk penanganan bencana, kerawanan pangan, kondisi darurat, penanganan stunting dan pengendalian infllasi serta menjaga stabilisasi harga pangan di daerah,” katanya.

Ia menegaskan, masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana harus terpenuhi kebutuhan pangannya. Sebagai instrumen stabilisasi harga khususnya mengantisipasi goncangan harga pasar.

“Selain itu juga meningkatkan akses pangan Kelompok masyarakat rawan pangan transien, khususnya pada wilayah terisolir atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan dan peningkatan gizi masyarakat,” tandasnya.

Jeje Ritchie Ismail Tegaskan Perencanaan Anggaran Tahun 2026 Bandung Barat harus Sesuai Aturan

Prolite – Pemkab Bandung Barat mengoptimalkan upaya perencanaan Anggaran Tahun 2026 yang merupakan tahun kedua RPJMD dengan visi misi AMANAH sesuai aturan.

Salah satunya dengan melaksanakan sosialisasi terkait Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, dalam menyusun anggaran hal terpenting yang dilakukan adalah patuh terhadap regulasi terbaru sebagai pedoman penyusunan anggaran.

​“Terbitnya Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 memberikan arah dan standar yang jelas bagi kita semua,” jelasnya.

​Ia menambahkan bahwa regulasi ini menjadi instrumen kunci untuk mencapai tata kelola anggaran yang lebih baik. Dengan begitu, optimalisasi anggaran yang dilakukan bermanfaat bagi masyarakat.

​“Regulasi ini memastikan proses penyusunan APBD lebih sinkron, transparan, dan akuntabel, serta sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah,” katanya.

Ia menyebut, hal yang tidak kalah penting adalah pengelolaan anggaran tersebut sinergi antara kebijakan pusat dan daerah dalam kerangka penganggaran yang bertanggung jawab.

​”Mudah-mudahan proses penyusunan APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Ia menegaskan, optimalisasi anggaran tahun 2026 merupakan wujud komitmen Pemda dalam memperkuat pondasi pelayanan kepada masyarakat, baik melalui perbaikan infrastruktur maupun peningkatan mutu layanan dasar.

​​“Tahun 2026, kita mengusung tema pembangunan Peningkatan Akses Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik,” tandasnya.

Jeje Ritchie Ismail Wujudkan Kabupaten Bandung Barat Sehat Lingkungan Bersih, Aman dan Nyaman

Prolite – Pemkab Bandung Barat berupaya maksimal memperkuat gerakan Kabupaten Bandung Barat Sehat (KBBS). Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismal mengatakan, KBBS merupakan bagian dari program nasional Kabupaten/Kota Sehat (KKS), sebuah pendekatan pembangunan berwawasan kesehatan yang dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan, serta bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan kemitraan.

“Pertumbuhan penduduk yang pesat dan kompleksitas tantangan kesehatan lingkungan menuntut kolaborasi seluruh sektor. Mulai dari sanitasi, pengelolaan sampah, air bersih, keamanan pangan, hingga perubahan perilaku semua harus kita tangani bersama,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat menjadi wadah sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan lembaga sosial dalam mengembangkan berbagai tatanan sehat di wilayahnya.

“Tatanan sehat ini meliputi kehidupan masyarakat Bandung Barat sehat yang mandiri, permukiman dan fasilitas umum, pendidikan, pasar,perkantoran dan perindustrian,pariwisata, transportasi dan ketertiban lalu lintas,perlindungan sosial serta tatanan pencegahan dan penanganan bencana,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, terkait program KBBS telah banyak menorehkan prestasi. Di balik kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung Barat ada  buah dari kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Inovasi-inovasi ini perlu diperluas ke seluruh 16 kecamatan dan 165 desa agar menjadi gerakan bersama yang semakin kuat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya mengajak seluruh sektor pemerintah desa dan kecamatan, DPRD, fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, dunia usaha, komunitas, media, dan seluruh warga Bandung Barat untuk terus memperkuat gerakan KBBS.

“Dengan komitmen dan gerak bersama, InsyaAllah kita tidak hanya siap meraih Swastisaba Wistara Paripurna, tetapi juga mampu menjadi daerah yang sehat, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Berikut Prestasi Kabupaten Kota Sehat yang diraih KBB dalam satu dekade terakhir. 

1. Swastisaba Padapa (2013)
2. Swastisaba Wiwerda (2015)
3. Swastisaba Wistara I (2017)
4. wastisaba Wistara II (2019)
5. wastisaba Wistara III (2023)
6. Ternominasi Swastisaba Wistara Paripurna (2025) – sebagai indikator kesiapan menuju predikat tertinggi KKS.

Berikut inovasi masyarakat memperkuat pembangunan kesehatan lingkungan di Bandung Barat, antara lain:

1. Desa Siaga Jiwa untuk ketahanan psikososial,
2. Saung Maggot Bandung Baratsebagai inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi,
3. Gerakan Minat Baca untuk menumbuhkan budaya literasi,
4. Budidaya Tanaman Obat Keluarga (TOGA) sebagai upaya kemandirian kesehatan keluarga.

Bandung Barat Optimalkan Potensi Ekonomi Sektor Kuliner

Prolite – Pemkab Bandung Barat mengoptimalkan potensi ekonomi dari sektor kuliner yang saat ini menjadi salah satu ujung tombak pertumbuhan ekonomi daerah.

Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail mengatakan, sektor kuliner memiliki peran penting bukan hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam memperkuat budaya, kreativitas, inovasi, serta identitas daerah.

“Sektor kuliner bukan hanya soal makanan, tetapi juga tentang budaya, kreativitas, inovasi, serta identitas daerah,” katanya.

Ia menambahkan, sektor ekonomi dari bidang kuliner memiliki potensi menjanjikan. Pasalnya, keanekaragaman kuliner dimiliki oleh KBB.

“Kita memiliki potensi yang sangat besar, mulai dari produk tradisional, jajanan khas, hingga kreasi kuliner modern yang digemari generasi muda,” katanya.

Masih kata dia, para pelaku UMKM kuliner tetap menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan yang semakin ketat, perubahan perilaku konsumen, percepatan digitalisasi, serta tuntutan peningkatan kualitas dan higienitas produk.

“Kita ingin pelaku usaha kuliner Bandung Barat semakin kuat dalam manajemen usaha, semakin kreatif dalam inovasi produk, serta semakin siap memanfaatkan teknologi digital, mulai dari pemasaran, pencatatan keuangan, hingga layanan kepada pelanggan,” jelasnya.

Pemerintah Daerah KBB, melalui berbagai program pelatihan, pendampingan, kemitraan, dan fasilitasi pemasaran, berkomitmen untuk memberikan dukungan nyata kepada pelaku UMKM agar dapat naik kelas, menjadi mandiri, dan memiliki daya saing yang tinggi.

“Jangan ragu berkolaborasi, baik sesama pelaku usaha maupun dengan pemerintah dan para mitra strategis lainnya. UMKM kuliner Bandung Barat harus tampil sebagai kekuatan ekonomi lokal yang tangguh dan mampu memberikan dampak bagi masyarakat,” tandasnya.

Pemkot Bandung, TNI-Polri dan OKP Kompak Wujudkan Rasa Aman

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama TNI-Polri, organisasi masyarakat (ormas), komunitas motor, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat berkomitmen memperkuat komunikasi dan kolaborasi demi menjaga stabilitas keamanan di Kota Bandung.

Komitmen tersebut disampaikan Pemkot Bandung dalam kegiatan silaturahmi yang digelar Kodim 0618/Kota Bandung, Rabu, 26 November 2025.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat dijamin oleh Undang-Undang.

Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga ruang tersebut tetap kondusif melalui dialog dan saling pengertian.

“Kita berkumpul di sini sebagai bentuk komitmen dari pemerintah dan negara bahwa hak kita untuk berserikat, berkumpul, berpendapat dijamin oleh Undang-Undang Dasar,” ujar Farhan.

“Kota Bandung terbukti kondusif karena urang sering komunikasi lewat berbagai macam channel. Ku ngobrol mah insyaallah,” katanya menambahkan.

Farhan juga mengapresiasi kehadiran tokoh-tokoh senior organisasi masyarakat yang dinilai dapat menjadi jembatan komunikasi sekaligus pembina generasi muda.

“Ini bisa menjadi saluran komunikasi baik secara sosial maupun politik. Bandung ini kota yang sangat beragam. Dialog seperti ini sangat diperlukan,” ucapnya.

Sementara itu, Dandim 0618/Kota Bandung Kolonel Inf Robil Syaifullah menyebut, menjaga Kota Bandung kondusif bukan hanya tugas pemerintah dan aparat keamanan, tetapi tanggung jawab seluruh warga.

“Kota Bandung ini rumah kita bersama. Pentingnya kita saling memahami dan menjaga agar tetap kondusif. Ini bukan cuma tugas pemerintah daerah atau TNI-Polri, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai warga Kota Bandung,” kata Robil.

Ia mengajak seluruh ormas, komunitas, dan kelompok masyarakat untuk menjadi teladan dan pendingin suasana.

“Walaupun kita beda warna, beda organisasi, namun tetap harus bersatu membangun Bandung. Menjadi penengah, bukan pemicu,” ajaknya.

Robil juga menegaskan, komunikasi menjadi kunci penyelesaian persoalan sosial.

“Dengan mengedepankan komunikasi, tabayun, ngobrol sambil ngopi, banyak permasalahan bisa selesai dengan mudah,” tuturnya.

“Kita kuat kalau kita kompak. Kita aman kalau saling menjaga, dan kita maju kalau saling mendukung,” pungkas Robil.

Kegiatan silaturahmi ini dihadiri oleh sejumlah OPD Kota Bandung, Polrestabes Bandung, organisasi masyarakat (ormas), komunitas motor, mahasiswa, dan sejumlah elemen masyarakat sebagai ruang diskusi dalam menjaga kondusifitas Kota Bandung.

Perkuat Koordinasi Lintas Sektor, Jeje Pastikan Pelaksanaan Reforma Agraria di Bandung Barat Optimal

Prolite – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jeje memastikan melakukan percepatan  pelaksanaan Reforma Agraria di wilayahnya. Hal tersebut sebagai wujud dari pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, bahwa Reforma Agraria merupakan instrumen penting dalam menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan.

“Kami memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang adil, teratur, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, ada dua pilar utama yang difokuskan dalam pelaksanaan Reforma Agraria  di Kabupaten Bandung Barat yakni penataan aset dan penataan akses.

“Untuk penataan aset melalui legalisasi aset seperti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta redistribusi tanah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” katanya.

“Untuk penataan akses yakni berupa penguatan kapasitas ekonomi masyarakat agar pemanfaatan tanah lebih produktif dan berkelanjutan,” sambungnya.

Ia menyebut, untuk tahun 2025, penataan akses dipusatkan di Desa Cipada, Kecamatan Cikalongwetan, dengan 207 Kepala Keluarga sebagai penerima manfaat. Komoditas unggulan yang dikembangkan meliputi kopi, teh, hortikultura, peternakan domba, serta penguatan UMKM.

“Hal yang penting diperhatikan adalah terkait data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) sebagai pijakan dalam pemetaan objek dan subjek Reforma Agraria,” katanya.

Masih kata dia, pada tahun 2025, kegiatan Digitalisasi Pemetaan Aset Tanah (DIPAT) dilakukan di tiga desa yakni Desa Cicangkanggirang, Kecamatan Sindangkerta, Desa Cipada, Kecamatan Cikalongwetan dan Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua.

“Total data yang berhasil dihimpun mencapai 478 bidang tanah dan 341 Kepala Keluarga,” katanya.

Ia menegaskan, sebagai langkah terobosan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menerima Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 540 Tahun 2025 tentang pelepasan sebagian kawasan hutan seluas 1,3 hektare di Kelompok Hutan Gunung Gedugan.

“Kawasan ini mencakup Desa Cilin, Mukapayung, dan Karangtanjung, dengan total 87 bidang tanah yang kini reusmi dikeluarkan dari kawasan hutan,” katanya.

Lebih jauh dari itu, tahap selanjutnya adalah penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan penyusunan rencana redistribusi oleh Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Barat.

“Keberhasilan Reforma Agraria memerlukan sinergi erat antara Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa. Kolaborasi diperlukan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Gugus Tugas Reforma Agraria serta pelaksana harian GTRA atas komitmen dan dedikasi yang terus diberikan.

“Kami berharap kerja bersama yang solid dan terarah dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat fondasi pembangunan daerah,” tandasnya.

Dorong Investasi, Pemkot Bandung dan BEI Kolaborasi Bangun Galeri Bursa Efek

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menandatangani kerja sama pembangunan Galeri Bursa Efek Indonesia (BEI) di Kota Bandung.

Penandatanganan tersebut dilaksanakan di sela-sela Bandung Investment Summit (BIS) 2025 “Beyond Growth Through Sustainable Synergy: Realizing Bandung’s Smart Future” di The Trans Luxury Hotel, Selasa 25 November 2025.

“Investasi warga Bandung di pasar modal masih sangat rendah. Padahal potensi keuangannya besar,” ujar Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.

BEI dan Pemkot Bandung menargetkan peningkatan literasi, kemudahan akses, serta tumbuhnya investor ritel baru.

“Dengan lebih dari 60 universitas, politeknik, dan sekolah tinggi, Bandung dinilai sebagai kota dengan konsentrasi talenta terbaik di Indonesia,” ujar Farhan.

“Kita punya semua yang terbaik. SDM kita unggul, perguruan tinggi kita lengkap, daya saing kita di atas rata-rata nasional,” imbuhnya.

Untuk mendukung hal itu, seluruh perangkat daerah juga tengah mengikuti pelatihan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Farhan mengatakan, Kota Bandung membutuhkan investor yang bukan hanya membawa modal, tetapi membawa solusi.

Oleh karenanya, sejak April 2024, Pemkot Bandung menerapkan strategi pertumbuhan yang agresif melalui sektor pariwisata, event, dan belanja lokal.

“Strategi ini berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi semester I/2025 menjadi 5,42 persen, lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya di angka 4,99 persen,” jelas Farhan.

Perlu diketahui, Bandung Investment Summit (BIS) 2025 ini merupakan acara puncak dari rangkaian trilogi inisiatif investasi

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Bandung, Eric Muhamad Atthauriq, menyampaikan laporan resmi rangkaian trilogi investasi yang menjadi fondasi penyelenggaraan Bandung Investment Summit 2025.

1. Bandung Investor Day (27 Oktober 2025 — Jakarta)
   * 5 proyek strategis ditawarkan
   * Nilai investasi mencapai Rp1,007 triliun
   * 67 calon investor hadir
   * 32 statement of interest diterima.
2. Bandung Investment Forum (17 November 2025 — Bandung)
   * Digelar di Hotel Aryaduta
   * Mengangkat tema Green and Urban Land Development dan Urban Commercial Hub Rehabilitation
   * 15 investor mengikuti sesi one-on-one meeting
   * 7 statement of interest diterima
   * Dilakukan eksekutif transaction meeting dengan Wali Kota
3. Bandung Investment Summit (25 November 2025 — Puncak Acara)
   * Momen deklarasi investor yang menyatakan minat lanjutan
   * Penegasan sinergi pemerintah–swasta–komunitas sebagai pilar ekonomi Bandung ke depan
   * Menjadi tahapan final untuk mengubah minat menjadi komitmen dan pelaksanaan

Eric menuturkan, langkah ini merupakan respon terhadap dinamika ekonomi global yang menuntut kota-kota untuk proaktif membuka peluang investasi.