Gelar Rapat Paripurna Pembentukan Fraksi DPRD, PSI Gabung Golkar, Demokrat-PPP Masih Tercecer

Prolite – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mulai menjalani Rapat Paripurna demi tahapan pembentukan unit kerjanya. Mulai dari membentuk fraksi, penunjukan pimpinan, dan mengisi alat kelengkapan dewan (AKD).

Jumat ini, jajaran legislatif kota patriot ini akan menggelar rapat paripurna perdananya terkait penyampaian pembentukan fraksi.

“Rencananya  Selasa kita akan paripurna ya. Mudah-mudahan (surat) seluruh fraksi sudah masuk dan  saya berharap surat untuk pimpinan definitif sudah masuk,” ungkap Ketua Sementara DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah.

Sejauh ini hanya enam partai yang mampu membentuk fraksi sendiri. Di antaranya, Fraksi PKS, Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PKB.

Di luar itu, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang hanya mampu mengirimkan masing-masing dua orang wakilnya, masih tercecer. Belakangan, PSI dikabarkan bergabung dengan Fraksi Golkar.

“PSI masuk ke Fraksi Golkar, sudah berkirim surat ke kita,” kata Plt Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Alexander Zulkarnain.

Usai pembentukan fraksi, para anggota DPRD kemudian akan melakoni tahapan penunjukan jajaran pimpinan. Terdapat empat partai yang berhak mengisi jajaran elite tersebut. Masing-masing PKS, PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra.

Masing-masing parpol berhak mengusulkan nama pimpinan definitif untuk dikirimkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat lalu kemudian diparipurnakan.

Usai memiliki pimpinan, para anggota dewan lalu membahas komposisi pembentukan AKD yang disambung dengan penyusunan draft Tata Tertib DPRD.

“Setelah itu dibentuk pansus oleh pimpinan definitif, baru setelah itu AKD,” tambahnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi Nuryadi Darmawan: Perjuangan Kepala Daerah Terdahulu Tidak Boleh Dirusak

Prolite – Mendekati Pilkada 2024, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan mengingatkan agar perjuangan wali kota Bekasi terdahulu dalam membangun Kota Bekasi tidak boleh dirusak.

Perjunagn Wali Kota Bekasi terdahulu yang sudah membagun kepercayaan di hadapan masyarakat di harap bisa di lanjutkan tanpa di rusak.

Membangun kepercayaan publik memang tidk mudah maka dari itu ketika sekarang sudah harus melanjutkannya dengan baik.

“Bagaimana dulu waktu jaman wali kota mulai dari pak Kailani, Nonon Sonthanie, Akhmad Zurfaih, Mochtar Mohamad, Rahmat Effendi, Tri Adhianto, sudah rapi-rapi mereka membangun itu,” jelas Nuryadi Darmawan .

Hal ini ia sampaikan seraya menggambarkan kondisi pemerintahan di Kota Bekasi pada masa transisi saat ini. Poin penting dari wali kota terdahulu kata Nuryadi adalah perhatian terhadap aspirasi masyarakat Kota Bekasi.

“Perjuangan-perjuangan tadi itu yang sudah dilakukan oleh wali kota kita yang mencerminkan bagaimana kepedulian terhadap aspirasi masyarakat,” ungkap Nuryadi Darmawan .

Ia juga menyampaikan tujuan dari kritik yang diberikan oleh anggota DPRD, terutama komisi satu bukan semata-mata atas dasar kebencian atau sentimen pribadi. Melainkan, kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

“Teman-teman di komisi satu selalu keras. Keras itu bukan kita membenci teman-teman di pemerintahan atau apa,” tambahnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi Mustofa Minta Pemkot Evaluasi OPD Penghasil

Prolite – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Mustofa, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk melakukan evaluasi di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil baik pajak maupun retribusi guna memaksimalkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu untuk mengenjot realisasi PAD mengingat capaian yang belum maksimal di triwulan tiga ini. “Kita ingin Pemkot Bekasi melakukan evaluasi kepada OPD yang menyumbang pendapatan. Baik itu pajak maupun retribusi. Kalau bekerja secara profesional maka saya yakin target PAD akan tercapai,” ucap Mustofa.

Lanjut dia, tidak hanya kepada pucuk pimpinan OPD saja, kepada pegawai di masing-masing OPD juga harus bekerja secara profesional. Baik itu Kepala Bidang, Kasi, jajaran kecamatan maupun kelurahan serta UPTD yang ada.

“Pimpinan daerah harus bisa menggerakkan semua jajaran di Pemerintahan agar PAD kita mencapai target. Jangan sampai potensi banyak tapi tidak terserap karena pejabat kurang profesional dalam bertugas,” ujarnya.

Apalagi, di triwulan tiga ini, PAD Kota Bekasi juga belum mencapai target. Jangan sampai Kota Bekasi mengulang seperti tahun sebelumnya yang gagal merealisasikan target  PAD.

“Tahun ini kita harap semua unsur di Pemerintahan bekerja secara profesional agar PAD tahun ini benar-benar tercapai 100 persen,” pungkasnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi Mustofa: Pemerintah Harus Melek Melihat Kebutuhan Masyarakat

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi diminta untuk selalu hadir menjawab kebutuhan masyarakat utamanya terkait pelayanan yang berkaitan dengan pemerintahan hingga pelayanan kesehatan.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Mustofa. Ia juga  mendorong Pemkot Bekasi untuk melakukan evaluasi pelayanan, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat.

“Kami (DPRD) selama lima tahun sudah (mendorong) berupaya maksimal mendekatkan pelayanan untuk warga masyarakat, seperti pendekatan layanan dasar pembuatan surat kependudukan. Saat ini layanan pembuatan KTP, KK, Surat Kematian dapat di akses di kecamatan bahkan di seluruh kelurahan,” kata Mustofa, Rabu (21/8).

Lanjut dia, kedepan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  juga harus ditingkatkan guna menunjang kebutuhan pelayanan masyarakat dengan sistem yang lebih baik.

Pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan baik terkait pelayanan administrasi maupun pelayanan kesehatan. Upaya itu dilakukan guna memastikan seluruh masyarakat Kota Bekasi, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dapat terlayani dengan baik.

“Intinya Pemerintah harus melek melihat kebutuhan  masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak terlayani dengan baik. Apalagi ada pungli. Saya meminta hal seperti itu tidak ada lagi di Kota Bekasi,” tukasnya.

Anggota DPRD Faisyal Minta Siswa di Kota Bekasi Dibekali Pendidikan Kewirausahaan

Prolite – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Ahmad Faisyal Hermawan menegaskan menanamkan pendidikan kewirausahaan sejak dini kepada siswa penting dilakukan. Hal ini sebagai salah satu upaya menghadapi tantangan persaingan dunia kerja yang sangat ketat.

Dia mengaku akan terus mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Bekasi. Pendidikan wirausaha mesti ditanam sejak dini. Untuk memperkuat ini, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa berkolaborasi memperkuat ilmu kewirausahaan di sekolah. Dirancang secara ideal sebagai materi pilihan di sekolah.

“Nanti mungkin Dinas Pendidikan Kota Bekasi bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM mulai dimasukkan sebagai ekstrakurikuler misalnya, jadi materi tidak wajib tapi boleh diambil,” terangnya.

Faisyal mengingatkan bahwa sektor usaha non formal ini cukup signifikan memberikan kontribusi terhadap perekonomian. Selain statistik perekonomian, UMKM juga menjadi alternatif di dunia ketenagakerjaan.

“Nah itu kan perlunya juga peran pemerintah kota untuk bisa terus merangsang warga Kota Bekasi untuk menjadi para pelaku UMKM,” ucapnya.

Menurut Faisyal, kewirausahaan mempunyai peran yang sangat penting. Dengan berwirausaha mampu menemukan inovasi dan gagasan baru dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia.

“Kewirausahaan merupakan proses pengembangan dan penerapan kreativitas serta inovasi dalam menyelesaikan masalah dan mampu melihat peluang untuk menciptakan suatu usaha,” terangnya.

Menurutnya, pentingnya menanamkan semangat kewirausahaan sejak dini agar siswa dapat mandiri dan kreatif di masa depan.

“Tugas kita bersama menciptakan generasi emas yang tidak hanya pintar menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menciptakan peluang dan lapangan kerja,” tambahnya.

Harapannya, para guru bisa mentransformasikan ilmu kewirausahaan mereka kepada peserta didik, bagaimanapun juga, guru itu harus bisa menginspirasi siswa-siswinya di sekolah.

Siapkan APBD 2025, Anggota DPRD Kota Bekasi Daradjat Kardono Minta Disdik Petakan Kondisi Infrastruktur Sekolah

Prolite – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Daradjat Kardono meminta Dinas Pendidikan (Disdik) memetakan kondisi infrastruktur sekolah. Hasil dari pemetaan ini akan dijadikan dasar pengajuan anggaran pada pembahasan APBD tahun 2025.

“Kita sudah mintakan untuk menganalisis itu, nanti pada saat rapat anggaran bisa langsung coba kita ajukan sebagai bagian dari upaya perbaikan pendidikan di Kota Bekasi,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Daradjat Kardono.

Selama ini kata Daradjat, infrastruktur pendidikan memang menjadi pembahasan penting di komisi IV bersama Pemkot maupun penambahan Infrastruktur menjadi salah satu fokus dalam perencanaan APBD 2025.”Untuk penambahan USB maupun penambahan unit kelas baru,” tambahnya.

Infrastruktur pendidikan yang memadai, lanjutnya, menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi peserta didik.“Keterbatasan fasilitas akan menyebabkan terbatasnya pendidikan yang berkualitas bagi siswa.”imbuhnya.

Untuk itu, dia mendorong kepada pemerintah Kota Bekasi agar melakukan pemetaan infrastruktur Pendidikan. Menurutnya, masih ada sekolah di Kota Bekasi yang mengalami kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai.

“Apabila terjadinya kurangnya fasilitas sama infrastruktur maka akan menyebabkan sulitnya mencapai pendidikan yang berkualitas. Hal ini akan menghambat pembelajaran siswa yang efektif,“ tandasnya.

Ketua BK Syaifuddin Mendorong Anggota DPRD Harus Menjaga Marwah dan Etika Legislatif

Prolite – Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Syaifuddin mengaku telah bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangan BK. Sejak awal menjabat, ia berkomitmen untuk menjalankan peran BK dengan maksimal.

Sampai di penghujung periode 2019-2024 ini belum ada laporan masuk terkait dengan dugaan pelanggaran dipilih hingga kode etik dari seluruh anggota DPRD Kota Bekasi.

“Alhamdulillah, di kepengurusan saya belum ada laporan baik itu berkaitan dengan etika ataupun persoalan-persoalan di DPRD kota Bekasi,” katanya.

Badan Kehormatan sendiri merupakan alat kelengkapan DPRD yang memiliki tugas memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji, kode etik, dan peraturan tata tertib guna menjaga kehormatan dan citra DPRD. Dalam pelaksanaannya BK bekerja berdasarkan laporan atau pengaduan dari berbagai pihak.

Menurutnya, sebagai sesama anggota DPRD perlu saling mengingatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan etika, baik di ruang privat maupun di ruang publik.

“Harapan saya selaku BK, mari sama-sama kita menjaga marwah dan kehormatan dari lembaga kita,” ungkapnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi Mustofa Janji Kawal Usulan Warga

Prolite – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Mustofa memastikan bakal mengawal usulan yang disampaikan warga Kota Bekasi khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) tempatnya hingga terealisasi. Usulan itu beragam mulai dari pembangunan sarana prasarana lingkungan hingga infrastruktur jalan dan lainya.

Dengan menerima seluruh keluhan masyarakat Kota Bekasi maka dirinya akan menampung hasil reses tersebut.

“Saya akan terus mengawal aspirasi masyarakat yang sudah saya tampung dari hasil reses,” kata Mustofa, Rabu (21/8).

Oleh karenanya, dirinya berkomitmen penuh untuk mengawal serta memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan warga.

“Hingga saat ini aspirasi masyarakat telah terealisasi dan dalam tahap pengerjaan. Saya akan pastikan aspirasi dapat terserap seluruhnya,” ujarnya.

Namun, bagi masyarakat yang aspirasinya belum terealisasi diminta untuk bersabar, karena ada skala prioritas dan tetap diperjuangkan untuk tahun-tahun berikutnya.

“Saya harap semua aspirasi yang sudah terealisasi bisa bermanfaat untuk masyarakat. Saya minta warga untuk menjaga apa yang sudah diberikan oleh Pemkot Bekasi,” harapnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi Agus Rohadi Ajak Masyarakat Manfaatkan Hasil Pembangunan Infrastruktur Lingkungan

Prolite – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Agus Rohadi, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan hasil pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah Kota Bekasi, utamanya terkait infrastruktur lingkungan.

Dijelaskannya, banyak usulan warga yang berfokus pada pembangunan infrastruktur lingkungan sudah terealisasi, tinggal pemanfaatan dan perawatan yang perlu dilakukan sehingga usia pakai bisa lebih lama.

Untuk pembangunan sarana prasarana lingkungan beragam, menyesuaikan kebutuhan masing-masing wilayah. Ada yang mengusulkan sekretariat RT/ RW, perbaikan jalan, drainase, mini hall hingga fasilitas olahraga untuk warga seperti lapangan futsal.

”Dari aspirasi warga itu beragam, ada usulan perbaikan jalan, lalu sekretariat RT/RW, lapangan futsal, mini hall tergantung kebutuhan masing-masing wilayah,” tambahnya.

Selain pembangunan yang diusulkan warga, pihaknya juga mendorong Pemerintah Kota Bekasi membangun fasilitas pendukung dalam penanganan permasalahan lingkungan. Utamanya pencegahan banjir saat musim penghujan.

”Ya pembangunan drainase, normalisasi itu juga kita dorong, yang saat ini perlu dimaksimalkan Pemkot Bekasi, termasuk pembangunan polder air sebagai upaya meminimalisir titik banjir di Kota Bekasi,” jelas Anggota Dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Lanjut Agus, secara keseluruhan pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi saat ini sudah berjalan secara bertahap. Meski tidak dilakukan serentak, pembangunan diharapkan selesai tepat waktu.

Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaullah Dorong Persamaan Persepsi Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Remaja dan Pelajar

Prolite – Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaullah membutuhkan kesamaan persepsi dari semua pihak tentang upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja, sebagaimana diatur dalam PP nomor 28 tahun 2024. Salah satunya terkait dengan ketentuan terkait dengan penyediaan alat kontrasepsi.

Kesamaan persepsi ini penting setelah memperhatikan kontroversi yang muncul akhir-akhir ini.

“Persepsi yang ditangkap kan jadi liar, seolah-olah ada seks bebas. Ini kan perlu pemahaman yang sama,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, HM Saifuddaullah.

Pada Pasal 103 Ayat (4) PP nomor 28 tahun 2024disebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja salah satunya meliputi penyediaan alat kontrasepsi. Bunyi aturan tersebut adalah sebagai berikut:

‘Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit meliputi: a. deteksi dini penyakit atau skrining, b. pengobatan, c. rehabilitasi, d. konseling, e. penyediaan alat kontrasepsi’.

Pada Ayat (4) diatur bahwa pelayanan kesehatan reproduksi yang meliputi penyediaan alat kontrasepsi tersebut dilakukan melalui sistem konseling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, konselor, dan/atau konselor sebaya yang memiliki kompetensi sesuai kewenangannya.

Saifuddaulah menggarisbawahi tentang makna penyediaan alat kontrasepsi untuk siswa dan remaja yang dapat menciptakan persepsi salah mengenai seksualitas di usia remaja.

“Ini berpotensi mempromosikan pemikiran bahwa hubungan seksual di usia muda adalah hal yang dapat diterima, asalkan dilakukan dengan penggunaan kontrasepsi, tanpa memberikan cukup penekanan pada risiko dan konsekuensi jangka panjang dari perilaku seksual prematur,”terangnya.

Maka dari itu, lanjutnya, pemahaman yang utuh dari PP tersebut juga penting untuk memastikan pelaksanaannya di daerah. Paling penting, semua pihak harus menangkap substansi dari PP tersebut.

“Justru yang terpenting kan edukasi, bagaimana pelajar memahami tentang seks bebas itu dilarang. Tidak hanya dalam norma sosial, tapi juga norma agama,” tambah Saifuddaullah.