Pastikan Asuransi, Komisi IV DPRD Kota Bekasi Panggil Disnaker dan Pihak Pabrik

Pastikan Asuransi, Komisi IV DPRD Kota Bekasi Panggil Disnaker dan Pihak Pabrik (dok DPRD Koto Bekasi).

Pastikan Asuransi, Komisi IV DPRD Kota Bekasi Panggil Disnaker dan Pihak Pabrik

BEKASI, Prolite – Kebakaran besar melanda salah satu bangunan pabrik, di wilayah Kelurahan Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, pada Jumat (1/11) lalu.

Berdasarkan data yang dapat, terdapat 9 korban tewas dalam kebakaran di pabrik minyak dan pakan ternak di kawasan Medan Satria, Kota Bekasi tersebut.

Merespon peristiwa itu Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia Sidik, akan melakukan pemanggilan terhadap beberapa pihak terkait guna memastikan asuransi bagi para korban.

“Dalam waktu dekat ini kami undang Disnaker dan PT JPN untuk memastikan jaminan sosialnya. Kami juga ingin tahu awal kejadiannya,” ungkap Adelia Sidik saat di kutip, Sabtu (9/11/2024).

Atas peristiwa itu, dirinya sangat prihatin atas insiden kebakaran tersebut dan berharap agar kejadian serupa tak terjadi Kembali dikemudian hari.

“Kami turut berdukacita atas insiden tersebut yang memakan korban jiwa meninggal dan luka-luka,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, kebakaran hebat melanda salah satu pabrik yang berlokasi di Kaliabang Bungur, Medan Satria sekitar pukul WIB.

Kobaran api tersebut membuat personel tim pemadam kebakaran sangat kesulitan, sehingga tim baru berhasil memadamkan api pada Sabtu (2/11) sekira pukul WIB.

Pemadaman berlangsung lebih dari 25 jam, dengan sejumlah kendala saat pemadaman berlangsung, salah satunya terdapat bahan produksi yang mudah terbakar.




DPRD Kota Bekasi Gelar Rapat Paripurna Penandatanganan Keputusan Badan Anggaran Terkait APBD 2025

DPRD Kota Bekasi Gelar Rapat Paripurna Penandatanganan Keputusan Badan Anggaran Terkait APBD 2025 (dok Humas DPRD Kota Bekasi).

DPRD Kota Bekasi Gelar Rapat Paripurna Penandatanganan Keputusan Badan Anggaran Terkait APBD 2025

BEKASI, Prolite – DPRD Kota Bekasi menggelar Rapat Paripurna yang membahas penugasan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi untuk membahas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang dibuka oleh Faisal S.E ini dihadiri oleh PJ Walikota Bekasi Raden Gani Muhammad yang menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat tersebut, Ahmad Sahroni, ., . membacakan Rancangan Keputusan DPRD Kota Bekasi tentang Penugasan Badan Anggaran yang dilanjutkan dengan penandatanganan keputusan tersebut.

Puspa Yani selaku wakil Pimpinan III DPRD Kota Bekasi menyampaikan pidato penutupan Masa Sidang III DPRD Kota Bekasi Tahun 2024. Selanjutnya, Lia Erliani, AP., . mengumumkan Masa Reses I DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 untuk masa jabatan 2024-2029.

Rangkaian acara ditutup dengan pembacaan doa oleh H. Nanang Firmansyah SHI dan penutupan oleh Faisal S.E.

Rapat Paripurna ini merupakan langkah penting dalam proses pembahasan APBD Tahun 2025 yang akan menjadi panduan pelaksanaan pembangunan Kota Bekasi di tahun mendatang.




Sosialisasi Korupsi kepada Anggota DPRD Kota Bekasi Tahun 2024

Sosialisasi Korupsi kepada Anggota DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 (dok HumasDPRD Kota Bekasi).

Sosialisasi Korupsi kepada Anggota DPRD Kota Bekasi Tahun 2024

BEKASI, Prolite – Pemerintah Kota Bekasi menyelenggarakan “Sosialisasi Korupsi kepada Anggota DPRD Kota Bekasi Tahun 2024” yang dihadiri oleh seluruh anggota dewan, Ketua DPRD, Sekretaris DPRD (Sekwan) beserta jajarannya di Hotel Aston bekasi.

Dalam sambutannya, Pj. Walikota Bekasi R. Gani Muhammad, menekankan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah konkret, bukan sekadar kegiatan seremonial. “Sebagai penyelenggara negara, kita memiliki nilai moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Integritas harus menjadi bagian dari keseharian kita,” ujar Pj. Walikota Bekasi.

Acara ini menghadirkan empat narasumber berkompeten dari berbagai lembaga pengawasan negara:

  1. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK yang menyampaikan materi tentang penguatan anti korupsi untuk anggota DPRD.
  2. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi BPKP RI yang membahas tentang akuntabilitas dan transparansi anggaran.
  3. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP yang memberikan pemaparan mengenai pencegahan korupsi pada perencanaan pengadaan pemerintah daerah.
  4. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat yang menyajikan materi tentang sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah.

Sosialisasi ini merupakan bentuk komitmen Pemerintahan Kota Bekasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota DPRD dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.




Nuryadi Darmawan: Perjuangan Kepala Daerah Sebelumnya Tidak Boleh Dirusak Begitu Saja

Nuryadi Darmawan Anggota DPRD Kota Bekasi

Nuryadi Darmawan: Perjuangan Kepala Daerah Sebelumnya Tidak Boleh Dirusak Begitu Saja

Prolite – Mendekati Pilkada 2024, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan mengingatkan agar perjuangan wali kota Bekasi terdahulu dalam membangun Kota Bekasi tidak boleh dirusak.

Perjunagn Wali Kota Bekasi terdahulu yang sudah membagun kepercayaan di hadapan masyarakat di harap bisa di lanjutkan tanpa di rusak.

Membangun kepercayaan publik memang tidk mudah maka dari itu ketika sekarang sudah harus melanjutkannya dengan baik.

“Bagaimana dulu waktu jaman wali kota mulai dari pak Kailani, Nonon Sonthanie, Akhmad Zurfaih, Mochtar Mohamad, Rahmat Effendi, Tri Adhianto, sudah rapi-rapi mereka membangun itu,” jelas Nuryadi Damawan.

Hal ini ia sampaikan seraya menggambarkan kondisi pemerintahan di Kota Bekasi pada masa transisi saat ini. Poin penting dari wali kota terdahulu kata Nuryadi adalah perhatian terhadap aspirasi masyarakat Kota Bekasi.

“Perjuangan-perjuangan tadi itu yang sudah dilakukan oleh wali kota kita yang mencerminkan bagaimana kepedulian terhadap aspirasi masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan tujuan dari kritik yang diberikan oleh anggota DPRD, terutama komisi satu bukan semata-mata atas dasar kebencian atau sentimen pribadi. Melainkan, kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

“Teman-teman di komisi satu selalu keras. Keras itu bukan kita membenci teman-teman di pemerintahan atau apa,” tambahnya.




Mustofa Anggota DPRD Kota Bekasi Meminta Pemkot untuk Evaluasi OPD Penghasil

Anggota DPRD Kota Bekasi, Mustofa

Mustofa Anggota DPRD Kota Bekasi Meminta Pemkot untuk Evaluasi OPD Penghasil

Prolite – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Mustofa, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk melakukan evaluasi di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil baik pajak maupun retribusi guna memaksimalkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu untuk mengenjot realisasi PAD mengingat capaian yang belum maksimal di triwulan tiga ini. “Kita ingin Pemkot Bekasi melakukan evaluasi kepada OPD yang menyumbang pendapatan. Baik itu pajak maupun retribusi. Kalau bekerja secara profesional maka saya yakin target PAD akan tercapai,” ucap Mustofa.

Lanjut dia, tidak hanya kepada pucuk pimpinan OPD saja, kepada pegawai di masing-masing OPD juga harus bekerja secara profesional. Baik itu Kepala Bidang, Kasi, jajaran kecamatan maupun kelurahan serta UPTD yang ada.

“Pimpinan daerah harus bisa menggerakkan semua jajaran di Pemerintahan agar PAD kita mencapai target. Jangan sampai potensi banyak tapi tidak terserap karena pejabat kurang profesional dalam bertugas,” ujarnya.

Apalagi, di triwulan tiga ini, PAD Kota Bekasi juga belum mencapai target. Jangan sampai Kota Bekasi mengulang seperti tahun sebelumnya yang gagal merealisasikan target  PAD.

“Tahun ini kita harap semua unsur di Pemerintahan bekerja secara profesional agar PAD tahun ini benar-benar tercapai 100 persen,” pungkasnya.




Anggota DPRD Kota Bekasi Aminah Kawal Pemenuhan Sarpras Lingkungan

Anggota DPRD Kota Bekasi, Aminah

Anggota DPRD Kota Bekasi Aminah Kawal Pemenuhan Sarpras Lingkungan

Prolite – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Aminah mengaku banyak sarana prasarana lingkungan serta fasilitas penunjang  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta ambulan yang masuk usulan warga perlahan terealisasi.

Dia berharap tidak hanya sarana prasarana lingkungan, termasuk infrastruktur yang saat ini masih mendominasi bisa seluruhnya terealisasi dan akan terus diperjuangkan.

Sejauh ini, aspirasi masyarakat sudah terealisasi seperti perbaikan jalan lingkungan, saluran air dan kantor sekretariat RW dan RT. Selain infrastruktur dirinya juga fokus pada sarpras penunjang kegiatan masyarakat hingga ekonomi menengah kebawah dengan pengadaan gerobak motor (Baktor), gerobak UMKM dan ambulans.

“Kita akan kawal terus aspirasi masyarakat yang belum terealisasi. Hingga akhir tahun ini mudah-mudahan terealisasi apa yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Aminah.

Dia menyebut, untuk tahun 2024 ini karena anggaran terbatas dan ada skala prioritas sehingga tak semua bisa terealisasi. Namun ia berjanji bakal mengawal aspirasi yang masuk.

“Saya berharap apa yang menjadi aduan masyarakat 2024 bisa terealisasi. Apapun itu nantinya akan kita kawal aspirasi masyarakat di wilayah,” tandasnya.




Anggota DPRD PAN Kota Bekasi Evi Mafriningsianti Ingin Tingkatkan Mutu Pendidikan

Anggota DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti (net).

Anggota DPRD PAN Kota Bekasi Evi Mafriningsianti Ingin Tingkatkan Mutu Pendidikan

Prolite – Terpilih untuk ke dua kalinya menjabat menjadi anggota DPRD Kota Bekasi, membuat Evi Mafriningsianti berharap bisa berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bekasi.

Untuk lebih maksimal lagi, Evi juga berharap peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan dapat diwujudkan di Kota Bekasi agar anak-anak usia sekolah semua bersekolah.

Politisi perempuan dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, sejumlah langkah yang perlu ditingkatkan adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
Karena fasilitas pendidikan yang layak dapat membuat anak-anak bisa bersekolah dengan nyaman dan aman.

“Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Bekasi harus ditingkatkan, karena di beberapa Kecamatan ada yang masih kurang lengkap fasilitas pendidikannya,” ujar Evi.

Selain itu, kata dia, pemerintah harus segera menyusun strategi dalam menghadapi krisis tenaga pendidik di Kota Bekasi. Sebab, tahun ini ada sekitar 900 guru memasuki masa pensiun.

“Ini harus segera terisi sesuai dengan kualifikasinya dan kami juga dorong agar para guru yang sekarang menjadi TKK (tenaga kerja kontrak), bisa menempati kuota di P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),” tutupnya.




Murfati Lidianto Apresiasi Pemkot Bekasi Raih Predikat Indeks Kota Toleran

Murfati Lidianto, Anggota DPRD Kota Bekasi periode 2024-2029 (net).

Murfati Lidianto Apresiasi Pemkot Bekasi Raih Predikat Indeks Kota Toleran

Prolite – Pada awal tahun 2024, Kota Bekasi mendapat predikat kota toleran ke dua se Indonesia. Murfati Lidianto memberikan apresiasi kepada Pemkot Bekasi atas raihan predikat indeks Kota Toleran.

Bahkan, berdasarkan laporan Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2023, Kota Berjuluk Patriot ini meraih skor 6,460. Sehingga satu tingkat di bawah Kota Singkawang yang mendapatkan skor sebesar 6,500.

Skor ini sesuai hasil yang dirilis oleh Setara Institute setiap tahunnya. Terkait hal ini mendapat respon dari legislator senior perempuan senior Fraksi Gerindra Murfati Lidianto. Dia sangat mengapresiasi adanya capaian tersebut.

Terlebih lagi, anggota DPRD Kota Bekasi yang terpilih untuk ketiga kalinya ini merupakan politisi double minor yaitu keturunan Tionghoa yang beragama Katolik. Meskipun begitu tidak menyurutkan dirinya untuk terus bekerja serta mengabdikan dirinya untuk kemaslahatan masyarakat Kota Bekasi pada umumnya, khususnya warga daerah pilihnya (Dapil) II yang mencakupi Kecamatan Medan Satria dan Bekasi Utara.

“Mendapatkan predikat Kota toleran ke dua se Indonesia itu prestasi sendiri bagi kita warga Kota Bekasi. Saya sangat bangga Kota Bekasi tak henti-hentinya meraih Indeks Kota Toleran setiap tahunnya. Dan sekarang ini, kita meraih peringkat kedua dari 10 kota se-Indonesia,” ungkapnya saat dihubungi.

“Mengapa saya bahas ini, karena saat ini bertepatan dengan kontestasi pemilihan kepala daerah, sehingga dengan adanya ganjaran prestasi tersebut, Pilkada kali ini tidak ada lagi kampanye yang menyerang dengan isu-isu berbau SARA yang bisa merusak nilai prestasi Kota Bekasi sebagai Kota Toleran yang masyarakat plural juga majemuk,” tutupnya.




Lengkapi Struktur, 50 Anggota DPRD Kota Bekasi Ikuti Bimbingan Teknis di Bandung

Anggota DPRD Kota Bekasi usai mengikuti bimbingan teknis yang di selenggarakan di Kota Bandung (net).

Lengkapi Struktur, 50 Anggota DPRD Kota Bekasi Ikuti Bimbingan Teknis di Bandung

Prolite – Sebanyak 50 anggota DPRD Kota Bekasi periode 2024-2029 mengikuti bimbingan teknis dalam rangka orientasi di Bandung. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka melengkapi unsur personalia atau struktur organisasi di DPRD Kota Bekasi.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Bekasi, Dzikron kepada awak media. Menurutnya, bimbingan teknis (Bimtek) ini dilakukan dalam rangka pembentukan struktur organisasi DPRD.

“Selama seminggu ini adalah menentukan alat kelengkapan dewan (AKD), seperti unsur pimpinan. Setelah menentukan pimpinan dan AKD, lalu kita menentukan susuna badan –badan seperti Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Bamus), Badan Kehormatan Dewan (BKD), serta Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda),” ujar Dzikron.

etelah anggota DPRD mendapatkan Bimtek orientasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Dzikron berharap semua DPRD Kota Bekasi telah memiliki unsur pimpinan secara definitif.




Anggota DPRD Kota Bekasi periode 2024-2029, Aminah Ingin Berkontribusi kepada Karang Taruna

Anggota DPRD Kota Bekasi, Aminah

Anggota DPRD Kota Bekasi periode 2024-2029, Aminah Ingin Berkontribusi kepada Karang Taruna

Prolite – Dalam rangka membangun lingkungan sekaligus ingin menebalkan aspirasinya di periode keduanya sebagai legislator, Aminah anggota DPRD Kota Bekasi periode 2024-2029 dari Fraksi PAN, ingin memberikan kontribusi kepada organisasi kepemudaan.

Organisasi kepemudaan yang dimaksud adalah Karang Taruna yang merupakan wadah pengembangan generasi muda. Dimana organisasi ini tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab, dari, oleh dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di kelurahan atau komunitas sosial sederajat.

“Kehadiran Karang Taruna memiliki peran dalam pembangunan masyarakat, terutama pada peningkatan potensi dan peran aktif generasi muda dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial” ujar Aminah.

Politisi yang memiliki latar belakang sebagai guru ini menyampaikan, Karang Taruna sebagai organisasi sosial kemasyarakatan sangat dibutuhkan perannya dalam pembangunan wilayah di bidang sosial.

“Karang Taruna sebagai organisasi sosial kemasyarakatan mempunyai peran sangat penting dalam masyarakat yang merupakan pilar kekuatan di dalam pembangunan baik di kelurahan maupun di tingkat Kota Bekasi,” tutupnya.