Komisi V Menyoroti Infrastruktur Dan Pengelolaan Situs Purbakala Cipari

KABUPATEN KUNINGAN, Prolite – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti minimnya akses jalan menuju Museum Situs Taman Purbakala Cipari, Kabupaten Kuningan. Padahal, situs tersebut memiliki nilai sejarah dan kebudayaan yang tak ternilai. Terlebih untuk memberikan edukasi sejarah peradaban yang ada diwilayah Kabupaten Kuningan.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat H. Yomanius Untung, mengatakan, keberadaan museum ini sebagai salah satu aset budaya Jawa Barat. Pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dan pihak terkait sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan dan pengelolaan terhadap situs-situs bersejarah yang ada.

“Pelestarian cagar budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Apalagi dukungan dari pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan cagar budaya ini terjaga dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi para wisatawan,” ujar Yomanius bersama Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat saat melakukan kunjungan ke Museum Situs Taman Purbakala Cipari, Kabupaten Kuningan, Kamis, (16/01/2025)

Kunjungan ini, kata Yomanius, bertujuan untuk meninjau potensi cagar budaya di kawasan tersebut, yang memiliki nilai historis tinggi yang membutuhkan perhatian lebih untuk pelestarian dan pengembangan, Selain itu, diperlukan perbaikan akses jalan menuju lokasi cagar budaya, agar yang berkunjung dapat dengan mudah menuju lokasi. Pihaknya mendorong para stakeholder dengan pemerintah daerah untuk turut mendukung dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan cagar budaya.

“Kami berharap adanya perbaikan infrastruktur jalan menuju situs ini, untuk memberikan kemudahan akses bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin berkunjung ke situs ini,” tambahnya.

Yomanius mengharapkan, kunjungan kerja ini dapat menjadi langkah awal yang konkrit dalam mendorong optimalisasi pelestarian cagar budaya yang ada di Jawa Barat.

“Kami Komisi V terus mendukung serta mendorong melalui kebijakan-kebijakan yang strategis untuk kemajuan situs-situs yang ada di Jawa Barat. Kami juga telah mengusulkan ranperda tentang pemajuan kebudayaan ini satu diantaranya adalah cagar budaya,” tutup Yomanius.

Dalam kunjungan tersebut turut mendampingi Ary Heriyanto, ., M.M. dari UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat serta Rio Anto Permana Saputra, . dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.

Pj. Wali Kota Bekasi Kukuhkan Pejabat Struktural Eselon II,III,IV

KOTA BEKASI, Prolite – Bertempat di Aula H. Nonon Sonthanie, Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad mengukuhkan Pejabat Struktural Esselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. (16/1/25).

Dalam pengukuhan hari ini yakni adanya perubahan nomenklatur di tubuh birokrasi Pemerintah Kota Bekasi, menjadikan Eselon II,III,IV di kukuhkan sesuai susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) terbaru.

Pada perangkat daerah yang mengalami perubahan Nomenklatur diantaranya yaitu Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.

Tahapan-tahapan yang sudah di lewati dengan pengukuhan hari ini diantaranya telah memperoleh pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui surat nomor 22566/ tanggal 23 November 2024 dan rekomendasi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat nomor tanggal 14 Januari 2025.

Seperti yang diungkapkan Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad saat sambutannya bahwa, meski nomenklatur berubah namun ini menjadi langkah awal atau titik nol bagi yang telah dikukuhkan untuk lebih bersemangat lagi melakukan pengabdian dan mengejar target kinerja yang telah ditetapkan,” ujarnya.

“Jalankan amanah ini dengan penuh rasa tanggung jawab, segera menyesuaikan diri. Semua tupoksi pekerjaan baru harus siap selalu ber inovasi untuk membawa perubahan yang baik dimasing-masing OPD” tegas Gani.

Akhir sambutan, Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad memberikan selamat dan Apresiasi atas di kukuhkannya para pejabat Eselon II,III,IV di lingkungan Kota Bekasi. Semoga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dapat dikerjakan dengan amanah.

Jumat Bersih akan Jadi Gaya Hidup di Kota Bandung

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama seluruh lapisan masyarakat menggelar kegiatan perdana Jumat Bersih tingkat Kota Bandung di Jalan dr. Otten, Taman Westhoff, Kecamatan Cicendo, Jumat 17 Januari 2025 pagi.

Jumat Bersih di Kecamatan Cicendo diikuti 250 peserta dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk pemerintah, masyarakat, dan swasta, bertujuan menanamkan kebiasaan hidup bersih sebagai tanggung jawab bersama.

Selain di Kecamatan Cicendo, Jumat Bersih juga dilaksanakan di 29 Kecamatan lainnya di Kota Bandung.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung program ini.

Menurutnya, Pemkot Bandung dan masyarakat perlu kolaborasi untuk menciptakan budaya bersih.

“Kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Kota Bandung adalah rumah kita bersama, dan kebersihan menjadi cerminan bagaimana kita menjaga rumah ini,” ungkap Zul.

Zul mengatakan, kebersihan lingkungan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat citra Bandung sebagai kota jasa.

Dengan terjaganya kebersihan, potensi wisatawan yang datang ke Bandung juga dapat meningkat, terutama pada akhir pekan.

Jumat Bersih ini diharapkan tidak hanya menjadi program rutin, tetapi juga mendorong masyarakat menjadikan kebersihan sebagai gaya hidup.

Zul menambahkan, edukasi kepada masyarakat sangat penting untuk menyebarluaskan pesan kebaikan dan mengajak lebih banyak orang bergabung.

“Media memiliki peran besar untuk menyampaikan pesan ini. Dengan menyebarluaskan hal baik, kita bisa menarik lebih banyak partisipasi di Jumat Bersih berikutnya,” katanya.

Pemkot Bandung juga meminta koordinator di tingkat kewilayahan untuk terus memantau dan melaporkan hasil kegiatan ini, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara nyata di seluruh wilayah kota.

“Kebersihan adalah fondasi kota yang sehat dan nyaman. Mari bersama-sama menjadikan kebersihan sebagai gaya hidup di Kota Bandung,” jelas zul.

Sementara itu, Camat Cicendo, Bira Gumbira menjelaskan, kegiatan ini merupakan upaya menangani kondisi darurat sampah di Kota Bandung sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan.

“Jumat Bersih adalah agenda rutin mingguan yang tidak hanya bertujuan membersihkan lingkungan, tetapi juga membangun budaya hidup bersih di semua lapisan masyarakat,” ujarnya.

Selama kegiatan, para peserta melaksanakan penyapuan jalan, pengecatan fasilitas umum, pembersihan saluran air, hingga penyemprotan trotoar.

Kegiatan Jumat Bersih diharapkan menjadi momentum bagi warga Bandung untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga lingkungan.

Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta, kebersihan dapat menjadi bagian dari identitas warga Bandung.

Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad Pimpin Rapat Minggon Di Bekasi Barat, Gani Ungkapkan Suka Duka Pimpin Kota Bekasi

KOTA BEKASI, Prolite – Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad pimpin rapat silaturahmi koordinasi di Kecamatan Bekasi Barat, rapat kordinasi tersebut merupakan rapat rutin bulanan ditiap-tiap Kecamatan, Rabu (15/01).

kegiatan diawali dengan sambutan Ridwan selaku Camat Bekasi Barat, dalam sambutannya beliau mengatakan Bekasi Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi padat penduduk.

“Izin menyampaikan bapak, daerah Bekasi Barat merupakan daerah yang padat akan penduduk, dengan luas wilayah kurang lebih 14,92 Km persegi dengan jumlah penduduk 267,671 jiwa,” Jelas Camat Bekasi Barat.

Usai Camat Bekasi Barat memberikan sambutan selamat datang, kegiatan dilanjut dengan sambutan Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad, dalam sambutannya Gani mengungkapkan perjalanan satu tahun lebih menjabat Pj. Wali Kota Bekasi.

“Sudah satu tahun empat bulan, saya diberikan amanah untuk menjabat di Kota Bekasi, dari semua perjalanan yang saya lalui, banyak memberikan kesan bagi saya,” Ungkap Gani Muhamad.

Selain itu, Gani juga menghaturkan rasa terimakasih sekaligus permohonan maaf kepada seluruh aparatur yang ada di Kota Bekasi, ungkapan haru mewarnai jalannya rapat minggon tersebut.

“Saya pribadi mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada para seluruh pejabat ASN dan non ASN yang telah bersinergi bersama saya mengabdikan diri pada Negara dalam melayani masyarakat, sepatutnya kita lah yang melayani masyarakat bukan masyarakat yang melayani aparatur,” Tegas Gani Muhamad.

Komisi V DPRD Jabar Menyoroti Sapras SMAN 1 Bongas

KABUPATEN INDRAMAYU, Prolite – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti kondisi ruang kelas siswa SMA Negeri I Bongas, Kabupaten Indramayu yang sudah tidak layak lantaran kerusakan yang cukup parah. Hal itu dikemukakan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, George Edwin Sugiharto.

Menurut George, sarana dan prasarana yang memadai untuk bidang pendidikan khususnya sangat penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yang baik. Tetapi kondisinya berbeda dengan yang dialami SMA Negeri I Bongas. Ada beberapa ruang kelas yang mengalami kerusakan serta sudah tidak bisa lagi digunakan karena kondisi ruangan membahayakan dan ditakutkan sewaktu-waktu ambruk.

“Kami meninjau ruangan-ruangan yang ada ini sebelumnya adalah area persawahan kemungkinan kontur tanahnya tidak stabil, sehingga itu yang menjadikan retakan besar pada bangunan. Ada 9 ruangan, 7 rusak berat sisanya rusak ringan. Hal ini menjadi perhatian serius bagi kami Komisi V dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ucap George seusai meninjau lokasi, Rabu (15/1/2025).

George menjelaskan, bahwa ruangan kelas yang memadai sangat penting untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan untuk meningkatkan kualitas belajar, baik untuk siswa maupun guru.

“Karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa,” jelasnya

Bahkan setelah berdiskusi dengan pihak sekolah, lanjut George, laporan dari pihak sekolah dengan adanya permasalahan ini ruangan kelas menjadi berkurang sehingga harus mencari alternatif lain supaya proses belajar mengajar tetap berjalan. Sehingga Komisi V akan menjadikan masalah ini sebagai prioritas untuk perbaikan.

“Masalah ini menjadi perhatian khusus dan harus cepat diselesaikan. Maka dari itu, kami merekomendasikan masalah ini dimasukan kedalam perbaikan darurat bencana, karena ini sudah termasuk kerusakan berat. Selain itu, jika ini masuk dalam pengajuan normal saja itu kemungkinan akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebab, sarana dan prasarana sekolah harus menjadi prioritas untuk keberlangsungan proses belajar mengajar,” katanya.

George menegaskan, ketika nanti dilakukan perbaikan agar dilakukan secara optimal.
Tentunya dengan menggunakan material bangunan yang jauh lebih kokoh dan kuat agar dapat bertahan lama. Sebab keberlangsungan sekolah negeri itu untuk jangka panjang dan meregenerasi anak bangsa.

“Struktur perbaikan bangunan ini harus betul-betul dikaji dengan sangat teliti mengingat kontur tanahnya yang tidak stabil. Jangan sampai nanti setelah perbaikan mengalami kerusakan yang serupa jadi untuk itu design engineeringnya harus diperhatikan. Terlebih untuk kedepan tentunya Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa mengatensi segala bentuk permasalahan dan memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di SMAN/SMKN yang ada di Jawa Barat,” harapnya.

Kepala Sekolah SMAN 1 Bongas, Agus Kisbat berharap aduan dan masukan dari pihaknya bisa segera ditindaklanjuti dan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Semoga dari kunjungan ini aspirasi kami bisa ditindaklanjuti dan kami mengucapkan terimakasih kepada Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan perhatiannya kepada sekolah kami,” singkatnya.

Rombongan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang dipimpin H. Yomanius Untung itu diterima secara langsung Kepala SMA Negeri 1 Bongas Indramayu H. Agus Kisbat . beserta jajaran serta didampingi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Hj. Dewi Nurhulaela, .

Apel Senin Pagi, Pj. Wali Kota Bekasi Berikan Apresiasi Bagi Calon PPPK dengan Nilai Ujikom Tertinggi

KOTA BEKASI, Prolite – Di hari Senin pagi (13/01) Apel Rutin Aparatur di Lingkungan Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menyerahkan apresiasi kepada 4 (empat) orang calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berhasil meraih nilai Uji Kompetensi tertinggi.

Adapun 4 (empat) orang tersebut adalah:
1. Rafida Meisari Djufri dengan total nilai 661;
2. Eka Setyaningsih dengan total nilai 597;
3. Agung Mugi Rahayu dengan total nilai 597; dan
4. Qonita dengan total nilai 532.

Masing-masing diapresiasi dengan diberikan Uang Pembinaan sebesar 1 Juta Rupiah yang menurut Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, “ini merupakan wujud kebanggaan kami kepada para calon PPPK atas perjuangannya menjadi yang terbaik, namun bukan berarti yang lainnya tidak berkompeten, selamat dan sukses kepada seluruh calon PPPK yang dinyatakan lulus ke tahap selanjutnya, tetap semangat dan semoga selalu diberikan kemudahan sampai proses akhir,” tegasnya dalam amanatnya.

Selain pemberian apresiasi kepada 4 (empat) orang calon PPPK, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, juga menyerahkan penghargaan dari Provinsi Jawa Barat kepada Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi atas inisasinya dalam mencanangkan dan meluncurkan Immigration Lounge yang menjadi pertama kalinya hadir di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Terakhir, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad berpesan, “dengan semangat awal tahun 2025, terus tanamkan komitmen untuk senantiasa bekerja secara professional, dan terus tingkatkan kinerja agar segala prestasi yang telah didapat sebelumnya dapat terus ditorehkan dan bahkan mendapatkan yang lebih,” tutupnya.

DPRD Jawa Barat Berharap Janji Politik Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan Terealisasi

KOTA BANDUNG, Prolite – Pembangunan yang berkesinambungan atau berkelanjutan dengan lingkungan hidup menjadi salah satu harapan DPRD Jawa Barat kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan.

“Berkaitan dengan pembangunan. Saya berharap pembangunan yang dilakukan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan, pembangunan yang berkelanjutan dengan lingkungan hidup atau bisa menjaga keseimbangan antara pembangunan dengan lingkungan hidup,” harap Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa, Kota Bandung, Jumat (10/1/2025).

Pihaknya pun berharap janji-janji politik Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan bisa terealisasi selama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Jabar. Janji politik tersebut salah satunya bisa menyelesaikan sejumlah masalah seperti persoalan air bersih, ketersediaan sekolah, kesehatan, infrastruktur dan sebagainya dalam 2 tahun.

“Janji kampanye itu pasti akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan akan direalisasikan. Saya pun mengapresiasi apa yang menjadi salah satu fokus Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan yaitu soal kebijakan tata ruang di Jawa Barat,” kata dia.

Tak hanya harapan, Buky Wibawa pun menyampaikan selamat atas penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 kepada Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan.

“Kita (DPRD Jawa Barat) mengucapkan selamat atas penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 kepada Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan. Setelah penetapan kita akan merespon cepat untuk segera disampaikan kepada Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri RI untuk pelantikannya,” tambahnya.

Untuk diketahui Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan resmi ditetapkan menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna Jumat malam (10/1/2025).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan dan MQ Iswara. Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pelantikan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Diundur, Begini Tanggapan DPRD Jawa Barat

KOTA BANDUNG, Prolite – DPRD Provinsi Jawa Barat berharap pelantikan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 tidak diundur di bulan Maret, tetapi tetap di 7 Februari 2025.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa usai rapat paripurna penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih yang dilaksanakan di Jumat malam (10/1/2025).

Menurut Buky Wibawa, sebenarnya tidak hanya Provinsi Jawa Barat yang menginginkan pelantikan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 dilaksanakan sesuai jadwal, tetapi hampir di semua provinsi.

Pelantikan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025-2030 tidak harus menunggu selesainya semua sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA), karena jumlah gugatan sengketa sedikit

“Seperti yang disampaikan calon Gubernur Jawa Barat Pak Dedi Mulyadi, yang mengajukan sengketa PILKADA sangat sedikit jumlahnya. Jadi kalau misalnya tidak ada masalah (sengketa PILKADA) seperti di Jawa Barat. Seharusnya kita bisa tetap melaksanakan pelantikan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 di Februari,” kata Buky Wibawa.

Hal senada disampaikan oleh calon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang berharap pelantikan tidak harus menunggu sidang sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi selesai, karena jumlah yang tidak bersengketa lebih banyak dari yang bersengketa.

“Ini bukan harapan personal saja, tapi harapan warga yang sudah menitipkan amanah agar kita bekerja dengan cepat,” kata Dedi Mulyadi.

Untuk diketahui DPRD Jawa Barat menggelar rapat paripurna penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih yang dilaksanakan pada Jumat malam (10/1/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan dan MQ Iswara. Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

DPRD Jawa Barat Gelar Rapat Paripurna Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar Terpilih

KOTA BANDUNG, Prolite – Rapat paripurna penetapan pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan resmi menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa mengatakan, DPRD Provinsi Jawa Barat telah menerima surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat Nomor 3/PL/ tanggal 9 Januari 2025. Hal penyampaian usulan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih melalui rapat paripurna.

Dalam surat KPU Provinsi Jawa Barat tersebut telah melampirkan keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030 yang intinya menetapkan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Jawa Barat periode 2025-2030 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024.

Selanjutnya jelas Buky Wibawa, dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 101, DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang antara lain mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada presiden melalui menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.

Kemudian memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 160 antara lain; menyebutkan pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih dilakukan berdasarkan penerapan pasangan calon terpilih oleh KPU Provinsi yang disampaikan oleh DPRD kepada Presiden Melalui Dalam Negeri.

Selanjutnya dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tanggal 6 September 2024, tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional 2024 sebagai Implikasi dari Ketentuan tersebut di atas.

“Maka DPRD Provinsi mengumumkan hasil keputusan KPU Provinsi Jawa Barat dalam rapat paripurna pengumuman penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih. Sebelum disampaikan kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri,” jelas Buky Wibawa.
“Demikian kami telah mengumumkan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih dihadapan rapat paripurna DPRD. Untuk itu kami akan menindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Di tempat yang sama calon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap pelantikan tidak harus menunggu sidang Mahkamah Konstitusi selesai, karena jumlah yang tidak bersengketa lebih banyak dari yang bersengketa.

“Ini bukan harapan personal saja, tapi harapan warga yang sudah menitipkan amanah agar kita bekerja dengan cepat,” kata Dedi Mulyadi.

DPRD Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Bogor Bahas Pengawasan Dewan terhadap Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan

KOTA BANDUNG, Prolite – DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor. Kunjungan kerja tersebut membahas mengenai pengawasan DPRD terhadap pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Samsul Hidayat menjelaskan, yang menjadi fokus pembahasan dalam kunjungan ini mengenai pengawasan DPRD terhadap sektor pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Pengawasan terkait kebijakan eksekutif di sektor pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

“Kami memberikan gambaran umum kebijakan yang telah dibuat Pemerintah Daerah Provinsi Jabar di sektor pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, khususnya pengawasan DPRD,” jelas Samsul Hidayat.

Dalam pertemuan dibahas pula soal pentingnya sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan sektor pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Salah satunya peningkatan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan yang selama ini menjadi salah satu prioritas.

Selain itu kata Samsul Hidayat, dalam pertemuan disinggung terkait ketahanan pangan sebagai salah satu program nasional yang harus didukung oleh provinsi. Peran Provinsi Jawa Barat dalam ketahanan pangan lebih kepada penyedian infrastruktur pendukung seperti irigasi, pupuk dan bibit.

“Kami di provinsi lebih menyiapkan infrastrukturnya. Seperti halnya jika mau mencetak sawah, mana irigasinya? Kalau mau bercocok tanam, mana bibitnya? Itu yang kami fasilitasi,” katanya.

Samsul menambahkan, kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempererat kerja sama antara DPRD Kabupaten Bogor dengan DPRD Jawa Barat, dengan adanya kunjungan ini pula DPRD Jawa Barat menerima banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat DPRD Kabupaten Bogor.