Pemkot Bandung Gelar Silaturahmi Tokoh Agama Menyambut Tahun Baru Imlek 2577

Prolite – Suasana hangat penuh kebersamaan terasa di Pendopo Kota Bandung saat Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggelar silaturahmi tokoh agama dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili tingkat Kota Bandung tahun 2026.

Kegiatan ini menjadi simbol kuat harmoni antarumat beragama sekaligus perayaan keberagaman yang menjadi ciri khas Kota Bandung.

Wakil Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia, Fam Kiun Fat dalam sambutannya mengajak hadirin memahami makna Imlek dari perspektif sejarah dan spiritual umat Konghucu.

Ia menjelaskan, penanggalan Kongzili berakar dari ajaran Nabi Kongzi yang lahir pada 551 sebelum Masehi, dengan sistem kalender yang mengikuti peredaran bulan dan musim.

Menurutnya, bagi umat Konghucu, Imlek bukan sekadar tradisi budaya, melainkan momentum keagamaan yang sarat nilai refleksi dan pembaruan diri.

Ia juga mengingatkan perjalanan panjang pengakuan hak-hak umat Konghucu di Indonesia yang kini semakin terbuka, serta mengapresiasi komitmen Kota Bandung dalam merawat toleransi.

“Keberagaman adalah kekuatan. Imlek mengajarkan kita untuk memulai tahun baru dengan semangat kebajikan dan persaudaraan,” ujarnya di Pendopo Kota Bandung, Selasa, (10/2/2026).

Fam Kiun Fat turut mengundang masyarakat untuk menikmati perayaan malam Imlek di kawasan Cibadak dan klenteng sebagai wisata religi dan budaya yang terbuka bagi semua kalangan.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai, silaturahmi ini merupakan bagian dari komitmen pemkot menjadikan Bandung sebagai kota inklusif dan toleran.

Ia mengingatkan, sejak akhir 2024, Pendopo rutin menjadi ruang doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan.

“Kota Bandung adalah rumah bagi semua. Kerukunan bukan hanya slogan, tetapi fondasi kehidupan sosial kita,” kata Farhan.

Ia juga menyampaikan rencana dukungan operasional bagi rumah ibadah lintas agama sebagai bentuk penguatan kehidupan beragama yang setara dan harmonis.

Dalam sambutannya, Farhan mengaitkan pentingnya toleransi dengan kerja kolektif menyelesaikan persoalan kota, terutama pengelolaan sampah.

Menurutnya, masalah lingkungan hanya bisa diselesaikan melalui partisipasi seluruh warga tanpa memandang latar belakang.

“Sampah adalah masalah bersama. Penyelesaiannya pun harus bersama-sama. Toleransi bukan hanya soal keyakinan, tapi kerja nyata untuk masa depan kota,” ucapnya.

Pemkot Bandung saat ini menjalankan program pemilahan sampah berbasis wilayah hingga kawasan zero waste sebagai bagian dari transformasi lingkungan kota.

Perayaan Imlek tahun ini mengusung semangat nasional Harmoni Imlek Nusantara, yang mendorong ekspresi budaya dan kreativitas.

Bandung, sebagai kota kreatif, didorong untuk menjadikan momen Imlek sebagai ruang kolaborasi seni, busana, dan budaya.

Farhan menyebut perayaan Imlek sebagai momentum mempererat persaudaraan sekaligus merayakan identitas keberagaman Indonesia.

“Bandung tumbuh dari kebersamaan. Perbedaan justru memperkaya kita,” ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan simbolis dari perwakilan komunitas Konghucu kepada Pemkot Bandung dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dilanjutkan foto bersama sebagai simbol persatuan lintas iman.

Komisi IV DPRD Kota Bekasi Gelar Raker Bahas Evaluasi Kegiatan Tahun Anggaran 2025

BEKASI, Prolite – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menggelar Rapat Kerja (Raker) penting bersama Dinas Kesehatan Kota Bekasi, pada Senin (02/02).

Raker yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Bekasi berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV, dalam hal ini pembahasan akan berfokus pada evaluasi kegiatan tahun anggaran 2025 serta upaya percepatan pelaksanaan program kerja tahun 2026.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia, S.H., M.M., bersama Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, .,Ns., M.H. dan Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi, R. Eko Setyo Pramono, S.E. Rapat ini juga dihadiri oleh jajaran Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, yaitu:

1. Alimudin, , .;
2. Oloan Nababan, S.E.;
3. Agus, S.E.

Dalam rapat kerja tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bekasi menegaskan pentingnya evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Bekasi sebagai dasar perbaikan dan percepatan program ke depan.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program dan layanan di bidang kesehatan berjalan selaras dengan perencanaan, regulasi, serta kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menjamin akses pelayanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama, koordinasi yang kuat, serta peningkatan kesiapsiagaan layanan agar seluruh program kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui rapat kerja ini, Komisi IV DPRD Kota Bekasi berharap hasil evaluasi dapat menjadi dasar dalam memperkuat dan mempercepat pelaksanaan program kesehatan yang lebih terarah, terukur, dan responsif terhadap kondisi di lapangan. Komisi IV juga mendorong peningkatan sinergi antara DPRD dan mitra dinas guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta mendukung peningkatan Indeks Kesehatan Kota Bekasi pada tahun 2026.

DPRD Kota Bekasi Hadiri Konferensi Kerja I PGRI dengan Masa Bakti XXIII Tahun 2025–2030

BEKASI, Prolite – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bekasi menyelenggarakan Konferensi Kerja I PGRI Kota Bekasi Masa Bakti XXIII Tahun 2025–2030 sebagai forum strategis dalam merumuskan arah kebijakan dan program kerja organisasi untuk periode lima tahun ke depan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, ., M.M., Ketua PGRI Kota Bekasi, Sekretaris PGRI Provinsi Jawa Barat, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan sinergi yang kuat antara organisasi profesi guru, legislatif, dan pemerintah daerah dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan di Kota Bekasi.

Konferensi Kerja I Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Bekasi Masa Bakti XXIII Tahun 2025–2030 menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi program kerja organisasi sekaligus menyusun rencana dan strategi ke depan yang selaras dengan kebijakan pendidikan daerah dan nasional. Forum ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat konsolidasi internal Persatuan Guru Republik Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan di bidang pendidikan.

Dalam kegiatan tersebut dibahas berbagai isu strategis terkait peningkatan profesionalisme guru, penguatan peran PGRI dalam mendukung mutu pendidikan, serta pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan di Kota Bekasi.

Melalui pelaksanaan Konferensi Kerja I ini, Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Bekasi diharapkan mampu menghasilkan program kerja yang terarah, terukur, dan berdampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Dukungan dari DPRD Kota Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi diharapkan dapat terus terjalin guna bersama-sama memajukan dunia pendidikan di Kota Bekasi.

Pemkot Bandung Luncurkan Petugas Gaslah, Fokus Kelola Sampah dari Sumbernya

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi meluncurkan Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah (Gaslah) di Alun-Alun Ujungberung, Senin, 26 Januari 2026.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan peluncuran Gaslah dipercepat karena kondisi darurat pengelolaan sampah.

Ia menyebut, Pemkot Bandung memilih fokus pada pengelolaan sampah dari sumbernya, yakni rumah tangga dan tingkat RW.

“Alhamdulillah pagi hari ini kita meluncurkan Gaslah. Waktunya memang dipercepat karena kita sedang mengalami krisis pengelolaan sampah. Setelah insinerator dilarang, kita merespons dengan meluncurkan Gaslah,” ujar Farhan.

Melalui program ini, Pemkot Bandung merekrut sebanyak petugas Gaslah yang akan ditempatkan dengan skema satu orang satu RW.

Para petugas memiliki tugas utama memastikan sampah rumah tangga telah terpilah antara organik dan non-organik sejak dari sumbernya.

“Setiap pagi petugas Gaslah akan mengetuk pintu rumah warga untuk memastikan sampah sudah terpilah. Sampah organik akan dibawa dan diolah di titik-titik pengolahan yang telah ditentukan di tingkat kelurahan,” jelas Farhan.

Menurut Farhan, saat ini petugas Gaslah yang telah merekrut sekitar 900 petugas, dan masih dalam proses ada sekitar 300 petugas lagi.

“Dari pendaftar, 400 sudah gugur. Begitu kira-kira. Jadi proses seleksi sangat ketat,” ujarnya.

Ia menambahkan, peran kelurahan menjadi sangat krusial dalam program ini. Setiap kelurahan ditargetkan mampu mengolah minimal 25 kilogram sampah organik per hari. Dengan rata-rata satu kelurahan memiliki sekitar 10 RW, maka kapasitas pengolahan ditargetkan mencapai 250 kilogram per hari.

“Saya titip tugas berat kepada para lurah untuk memastikan di setiap kelurahan tersedia tempat pengolahan sampah organik,” katanya.

Sedangkan sampah non-organik yang telah dipilah akan diangkut oleh petugas pengangkut sampah. Pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di tingkat kecamatan juga menjadi perhatian serius agar proses pengangkutan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berjalan lebih tertib dan teratur.

Farhan mengungkapkan, kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti saat ini berada dalam status sangat kritis. Peringatan tersebut, kata dia, disampaikan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Karena itu, upaya Gaslah ini bukan hanya soal mengangkut sampah, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar persoalan sampah selesai di level RW,” tegasnya.

Dari sisi pembiayaan, setiap petugas Gaslah mendapatkan honor sebesar per orang per bulan. Total anggaran yang dialokasikan Pemkot Bandung untuk program ini mencapai sekitar Rp27 miliar per tahun.

Sampah organik yang diolah akan dimanfaatkan menjadi berbagai produk, seperti kompos dan maggot. Hasil pengolahan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung program kewilayahan, termasuk ketahanan pangan di tingkat kelurahan.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto menjelaskan, Gaslah bertujuan mendorong kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, menyediakan layanan pengumpulan dan pengolahan sampah organik secara berkelanjutan, mengurangi volume sampah ke TPS dan TPA, serta memperkuat kawasan bebas sampah.

Saat ini, Kota Bandung menghasilkan rata-rata ton sampah per hari, dengan 30 hingga 40 persen di antaranya merupakan sampah organik. Tanpa pengelolaan dari sumbernya, sampah organik berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan yang serius.

“Petugas Gaslah menjadi ujung tombak layanan pengelolaan sampah di tingkat RW,” ungkapnya.

Warga Keluhkan Pelayanan di RSUD Bandung Kiwari, Edwin Senjaya Beri Komentar Tegas

KOTA BANDUNG, Prolite –  Masih ada warga Kota Bandung yang mengeluhkan terkait pelayanan yang diberikan RSUD Bandung Kiwari. Pimpinan DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya, meminta Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bandung Kiwari untuk memperbaiki kualitas pelayanan mereka terhadap masyarakat.

Terlebih Dinas Kesehatan maupun Bandung Kiwari telah diberikan gelontoran dana cukup besar dari pemerintah.

“Anggaran untuk Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun ini sebesar Rp1,56 triliun sementara Bandung Kiwari Rp250 miliar. Dengan anggaran sebesar ini harusnya dapat memberikan pelayanan kesehatan yang prima,” ujarnya, di Gedung DPRD Kota Bandung.

Edwin menyampaikan, kenyataannya saat ini dewan masih menemukan masyarakat yang terkendala dengan pelayanan kesehatan di RSUD Bandung Kiwari. Bahkan, ada warga Kota Bandung yang mengeluh sulit mendapatkan kamar dan harus rela antre di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit tersebut lantaran kurang sigapnya petugas.

“Kami meminta RSUD Bandung Kiwari untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat tanpa membeda-bedakan. Seluruh warga Kota Bandung apapun latar belakangnya berhak mendapatkan layanan kesehatan terbaik,” ucap politisi Partai Golkar itu.

Kang Edwin Senjaya menginginkan RSUD Bandung Kiwari sesuai namanya yang berarti “kekinian” bisa menjadikan Kota Bandung selalu terdepan dan responsif dalam mengantisipasi masalah kesehatan, serta berharap permasalahan yang menyangkut pelayanan kesehatan publik ini terus dibenahi.

Peringatan Hardesnas, Bupati Dadang Supriatna Sampaikan Bedas Membangun Desa, Menjaga Alam, Melayani Rakyat

KAB. BANDUNG, Prolite – Pada peringatan Hari Desa Nasional (Hardesnas) Bupati Dadang Supriatna mengatakan Hari Desa Nasional merupakan momentum mengingatkan kembali bawah desa memiliki peran strategis sebagai fondasi utama pembangunan, pusat pemberdayaan masyarakat, sekaligus benteng pelestarian budaya dan kearifan lokal.

Dan ia, sepakat desa bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek dan aktor utama pembangunan.

“Hardesnas diperingati setiap tanggal 15 Januari, sebagai penanda lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Peringatan Hari Desa Nasional (Hardesnas) Tingkat Kabupaten Bandung tahun 2026 pertama kali dilakukan di Lapangan Desa Banjarsari Kecamatan Pangalengan,” jelasnya, Jumat (23/1/2026).

Pada hardesnas Kabupaten Bandung kali ini juga dirangkaikan dengan program Bunga Desa (Bupati Ngamumule Desa).

“Dari desa lahir ketahanan pangan, ketahanan sosial, ketahanan budaya, dan kekuatan ekonomi kerakyatan,” ujarnya

Oleh karena itu, ia mengungkapkan Hardesnas bukan sekadar seremonial, melainkan ruang refleksi dan penguatan komitmen bersama untuk terus memajukan Kabupaten Bandung mulai dari desa.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini mengatakan peringatan Hardesnas dan Bunga Desa tahun 2026 ini mengusung tema, “Bedas Membangun Desa, Menjaga Alam, Melayani Rakyat'”.

“Tema ini menegaskan bahwa desa yang maju dan mandiri merupakan kunci utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Lanjutnya, program bunga desa ini tidak hanya menjadi sarana penyampaian program kerja Bandung lebih BEDAS tahun 2026.

“Tetapi juga wujud nyata kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat, sekaligus media menyerap aspirasi, masukan, dan keluhan masyarakat, khususnya terkait dengan pelayanan pemerintah desa, kecamatan, hingga pelayanan publik pemerintah daerah,” tuturnya.

Selain acara Hardesnas dan Bunga Desa turut dilaksanakan penanaman pohon sebagai komitmen menjaga kelestarian alam dan lingkungan, gelar UMKM sebagai penguatan ekonomi desa, gembrong liwet sebagai simbol kebersamaan dan gotong royong serta pagelaran seni dan budaya, termasuk wayang golek, sebagai upaya merawat identitas dan warisan budaya Sunda serta bantuan perbaikan rutilahu bagi masyarakat.

“Melalui momentum ini juga saya luncurkan program “Sapoci Kades” atau Sepasang Pohon Cinta Kepala Desa sebagai gerakan penghijauan yang dimotori oleh para kepala desa bersama istri dengan menanam sepasang pohon baik di lingkungan kantor maupun rumah masing-masing secara serempak,” ujarnya.

Kang DS mengatakan program Sapoci Kades ini untuk menjaga dan merawat hingga bertumbuh dengan baik sebagai bentuk keteladan pemimpin, tanggung jawab dan kesetiaan.

“Sapoci kades hendaknya diteruskan ke seluruh perangkat desa juga diikuti dengan Sapoci Camat dan perangkat daerah,” harapnya.

Melalui momentum Hardesnas, kata bupati, Sapoci Kades diharapkan menjadi gerakan inspiratif yang menegaskan bahwa mencintai desa berarti menjaga alamnya, hari ini dan untuk masa depan.

Menurutnya, sepasang pohon yang tumbuh akan menjadi saksi waktu, mengingatkan bahwa kepemimpinan yang baik meninggalkan jejak bukan dalam bentuk bangunan semata.

“Tetapi dalam kehidupan yang terus tumbuh, lestari, dan memberi harapan,” katanya.

Bupati menegaskan bahwa pembangunan desa tidak boleh berjalan sendiri. Melainkan harus tumbuh seiring dengan pelestarian alam, pemajuan kebudayaan, serta pelayanan publik yang humanis dan berkeadilan.

“Inilah pondasi desa yang kuat, berdaya saing dan berkelanjutan, desa yang maju tanpa kehilangan jatidiri, dan sejahtera tanpa mengorbankan masa depan,” katanya.

Lebih lanjut Kang DS menyampaikan kabar yang membanggakan bahwa berdasarkan indeks desa, desa-desa di Kabupaten Bandung terus menunjukkan kemajuan yang sangat positif.

“Saat ini, terdapat 199 desa berstatus desa mandiri, 69 desa berstatus desa maju, dan hanya 2 desa yang masih berstatus desa berkembang. Capaian ini menegaskan bahwa di Kabupaten Bandung sudah tidak terdapat lagi desa berstatus tertinggal. Ini sebuah prestasi hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa,” tuturnya.

Dikatakannya, “Capaian itu patut kita syukuri bersama. Namun demikian ini bukan akhir, melainkan tantangan untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan desa secara merata dan berkelanjutan”.

Menko Zulkifli Hasan Paparkan Program MGB di Hadapan Para Siswa Menuju Indonesia Emas 2045

KAB BANDUNG, Prolite – Dalam kunjungan kerja Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memaparkan keunggulan program unggulan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) di hadapan para siswa SMA dan SMK di Kabupaten Bandung.

Menurutnya, program MBG tersebut diantaranya bertujuan untuk membangun generasi sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045 dengan pemenuhan asupan makanan bergizi.

“Anak-anak Indonesia mesti pinter, mesti sehat. Enggak boleh kalah sama anak-anak Tiongkok, Korea, Singapura dan juga anak-anak Barat. Kuncinya yaitu ada di asupan makanan,” ujar Zulhas pada kegiatan bertema Menko Pangan ‘Goes to School’ itu.

Zulhas didampingi Bupati Bandung Dadang Supriatna (Kang DS) dan pejabat lainnya, menyebut 20 tahun lalu, fisik dan kecerdasan orang Indonesia sama hebatnya dengan orang Jepang, Korea, Tiongkok hingga Singapura. Namun, saat ini Indonesia tertinggal karena mereka menginvestasikan banyak anggaran untuk memberi asupan makanan bergizi bagi rakyatnya.

“Kita lihat Singapura. Mereka enggak punya sumber daya alam seperti kita. Tapi mereka negara kaya. Kenapa? Karena orangnya pinter-pinter dan sehat. Kenapa pinter dan sehat? Karena makanannya bagus. Gizinya seimbang. Jadi asupan makanan bergizi ini penting. Pak Presiden Prabowo tahu permasalahan, dan tahu solusi. Makanya kebijakan Pak Presiden yaitu Makan Bergizi Gratis,” tambah Zulhas.

Menko Pangan juga berpesan kepada para siswa Kabupaten Bandung agar mereka bersungguh-sungguh dalam belajar dan meraih cita-cita. Terlebih, saat ini para siswa dapat menikmati berbagai kemudahan dan fasilitas memadai dalam mengenyam pendidikan termasuk dukungan MBG.

“Dulu saya sekolah jalan kaki 5 kilometer. Terus belum ada listrik. Sekolah juga bocor. Tapi alhamdulillah saya bisa jadi Menko. Pernah jadi Ketua MPR. Nah kalian juga bisa jadi apapun yang diinginkan asal bersungguh-sungguh dan berani. Kesuksesan ditentukan oleh kalian sendiri,” tegas Zulkifli Hasan.

Ia menegaskan melalui program unggulan Makan Bergizi Gratis ini, Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar anak-anak Indonesia memiliki fisik yang sehat dan kuat serta kecerdasan seperti negara-negara maju sebagai investasi menuju Indonesia Emas 2045.

Empat sekolah yang dikunjungi Zulhas yakni Madrasah Aliyah (MA) Al Mukhlis di Kecamatan Cangkuang, dan tiga sekolah di Kecamatan Soreang yakni SMK Negeri 1 Soreang, SMA Negeri 1 Soreang dan SMK Merdeka Soreang.

Dadang Supriatna Sapa Warga di Pelosok Kabupaten Bandung dalam Program Bunga Desa

KABUPATEN BANDUNG, Prolite – Masyarakat Kabupaten Bandung kembali akan disapa langsung oleh Bupati Bandung, Dadang Supriatna melalui Program Bunga Desa. Program ini menjadi wadah bagi Bupati untuk menyapa warga di pelosok Kabupaten Bandung secara bergilir.

Melalui kegiatan Bunga Desa, bupati yang akrab disapa Kang DS ini tidak hanya menyampaikan program kerja Bedas Lanjutkan tahun 2026, tetapi juga menyerap aspirasi serta keluhan masyarakat, khususnya terkait pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa, kecamatan, hingga pelayanan publik Pemerintah Daerah.

“Bunga Desa merupakan salah satu cara saya untuk bisa bertemu langsung dengan masyarakat. Tidak mungkin saya mengundang seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat dari setiap RW dan desa dalam satu waktu. Karena itu, melalui Bunga Desa, saya bersama OPD turun langsung menemui masyarakat, sesuai dengan janji saya saat kampanye dulu,” ujar Kang DS, Kamis (22/01/2026).

Mengawali pelaksanaan Bunga Desa tahun 2026, Kang DS menggelar kegiatan tersebut di Desa Banjarsari, Kecamatan Pangalengan, pada Jumat (23/01/2026). Kegiatan ini turut dimeriahkan dengan pentas seni Wayang Golek yang dibawakan oleh Ki Dalang Dadang Sunandar Sunarya.

“Bunga Desa ini juga menjadi salah satu upaya saya untuk ngamumule (merawat) desa. Desa harus terus kita rawat dan perhatikan karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Bandung tinggal di wilayah pedesaan,” tambahnya.

Penataan Jaringan Fiber Optik di Kota Bandung Jadi Percontohan Daerah Lain Seperti Kota Cirebon

KOTA BANDUNG, Prolite – Penataan jaringan fiber optik melalui Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) rupanya jadi percontohan bagi daerah lain, salah satunya kunjungan kerja dan studi koordinasi pemerintah Kota Cirebon ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Rombongan Pemkot Cirebon dipimpin Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon, Ma’ruf Nuryasa, didampingi Kepala BPKPD Kota Cirebon Mastara, serta jajaran OPD teknis terkait, antara lain Dinas PUPR, DPRKP, dan unsur TPKPD.

Rombongan diterima langsung Sekretaris Diskominfo Kota Bandung Mahyudin bersama jajaran.

Ma’ruf menyampaikan, kunjungan ini merupakan tindak lanjut arahan langsung Wali Kota Cirebon.

Menurutnya, hal yang telah dilakukan Kota Bandung dalam penataan kabel fiber optik dinilai sangat berhasil, terutama pada ruas-ruas strategis seperti Jalan Dago, Riau, dan Buah Batu.

“Pak Wali Kota Cirebon langsung menugaskan kami untuk belajar ke Kota Bandung. Kami ditargetkan menata 17 ruas jalan. Karena itu kami ingin mendapatkan gambaran utuh, mulai dari inisiator awal, pola kerja sama, hingga regulasi yang digunakan,” ujar Ma’ruf.

Ia juga menyoroti dua pola yang berkembang di Bandung, yakni ducting yang dibangun langsung oleh pemerintah kota serta kolaborasi dengan BUMD atau asosiasi operator.

Selain itu, Cirebon ingin mengetahui respons asosiasi seperti APJII dan Apjatel ketika infrastruktur SJUT telah tersedia.

Sekretaris Diskominfo Kota Bandung, Mahyudin menjelaskan, penataan jaringan fiber optik utilitas di Bandung memiliki perjalanan panjang.

Landasan hukumnya telah dimulai sejak Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 589 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan utilitas bawah tanah, yang kemudian diperkuat dan direvisi seiring dinamika lapangan.

Ia memaparkan tiga skema penyelenggaraan SJUT yang dapat dipilih pemerintah daerah:
1. Dibangun oleh Pemkot dan disewakan ke operator
2. Dikelola melalui BUMD
3. Kerja sama dengan asosiasi operator
“Dari tiga pilihan ini, kami menilai skema ketiga paling ideal. Pemerintah tinggal membangun komitmen, tidak perlu keluar biaya, dan hasilnya cepat dirasakan,” jelas Mahyudin.

Mahyudin menuturkan, keberhasilan Bandung bukan semata diukur dari jumlah ducting yang terbangun, melainkan dari keberhasilan menurunkan kabel udara yang selama ini membahayakan keselamatan dan merusak estetika kota.

Ia mengungkapkan, penertiban kabel semrawut pernah menjadi sumber berbagai insiden, termasuk kecelakaan lalu lintas akibat kabel menjuntai. Karena itu, penurunan kabel menjadi titik balik kebijakan pemerintah kota.

Program penurunan kabel fiber optik di Bandung mendapat respons luas dari masyarakat.

Salah satu unggahan penertiban kabel bahkan meraih lebih dari 4 juta penayangan di media sosial, jauh melampaui jumlah penduduk Kota Bandung yang sekitar 2,6 juta jiwa.

Data Diskominfo menunjukkan sekitar 82 persen warga Kota Bandung merupakan pengguna internet, menjadikannya kota dengan tingkat penetrasi internet tertinggi di Indonesia.

Kunjungan kerja ini ditutup dengan peninjauan lapangan ke ruas-ruas yang telah berhasil dinormalisasi serta dialog langsung dengan asosiasi operator di kawasan Dago, sebagai pembelajaran langsung dari praktik di lapangan.

Superflu, Wali Kota Bandung Minta Warga Tetap Tenang dan Jaga Kesehatan

Prolite – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengimbau masyarakat agar tidak panik menyikapi isu Superflu yang belakangan ramai diperbincangkan. Hingga saat ini, belum ada kasus Superflu yang terkonfirmasi di Kota Bandung.

Hal tersebut disampaikan Farhan saat Siskamling Siaga Bencana ke-71 di Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Senin, 12 Januari 2026.

Menurutnya, informasi yang beredar perlu disikapi secara rasional dan berbasis data medis. Ia menyebut, hingga kini baru terdapat satu pasien yang diduga terinfeksi Superflu dan tengah menjalani perawatan di RS Hasan Sadikin (RSHS). Namun, pasien tersebut memiliki komorbid berat atau penyakit bawaan berisiko tinggi.

“Pasien yang diduga itu memiliki penyakit penyerta serius seperti gangguan jantung, diabetes melitus, dan penyakit degeneratif lainnya. Jadi, ini perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan kepanikan,” kata Farhan.

Farhan menegaskan, bagi masyarakat yang tidak memiliki penyakit penyerta, langkah paling penting saat ini adalah menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh, bukan justru terfokus pada ketakutan berlebihan.

“Selama kita sehat dan tidak memiliki penyakit degeneratif, tidak perlu panik. Jaga pola hidup sehat, makan bergizi, istirahat cukup dan olahraga,” jelasnya.

Meski demikian, Farhan menyampaikan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan finansial dan ingin melakukan langkah pencegahan tambahan, vaksinasi flu dapat menjadi pilihan. Ia menyebut, Bio Farma menyediakan beberapa jenis vaksin flu yang dapat diakses secara mandiri.

“Di Bio Farma tersedia vaksin flu dan vaksin dengue. Ini bukan program pemerintah, jadi memang berbayar. Tapi bagi yang ingin, silakan langsung datang ke klinik Bio Farma,” ujarnya.

Farhan juga memastikan, Pemerintah Kota Bandung terus berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan dan pemerintah pusat untuk memantau perkembangan isu kesehatan secara cermat.

“Kami akan menyampaikan informasi resmi dan akurat. Masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan tapi tetap waspada dan disiplin menjaga kesehatan,” pungkasnya.