Pemkot Bandung Klarifikasi Isu Lambatnya Respons Call Center, Tegaskan Nomor Darurat Resmi 112 Aktif 24 Jam dan Gratis

Prolite – Pemerintah Kota Bandung memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang beredar mengenai dugaan lambatnya respons Call Center pengaduan warga.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul munculnya artikel opini yang dimuat salah satu media daring yang menyoroti pengalaman warga saat menghubungi nomor layanan tertentu.

Koordinator Bandung Command Center, Yusuf Cahyadi menerangkan, layanan kegawatdaruratan resmi Pemerintah Kota Bandung adalah Call Center 112, bukan nomor seluler atau kontak lain yang beredar di mesin pencari internet.

“Perlu kami luruskan, untuk kondisi gawat darurat di Kota Bandung, satu-satunya nomor resmi yang terintegrasi dengan seluruh OPD, instansi, dan relawan adalah 112. Nomor tersebut aktif 24 jam, bebas pulsa, dan langsung terhubung dengan sistem penanganan darurat,” ujar Yusuf, Rabu, 17, Desember 2025.

Sebelumnya, beredar tulisan opini yang dimuat oleh dalam kanal Ayo Netizen, yang menggambarkan pengalaman warga kesulitan tersambung dengan Call Center Pemkot Bandung dan menilai respons layanan tergolong lambat.

Dalam tulisan tersebut, disebutkan adanya waktu tunggu panjang dan tidak tersambungnya panggilan ke operator.

Namun, berdasarkan klarifikasi terbaru dari penulis artikel, diketahui bahwa nomor Call Center yang dihubungi bukanlah nomor resmi layanan darurat Pemkot Bandung, melainkan nomor 0811 812 0357 yang diperoleh dari hasil pencarian internet (googling).

“Nomor tersebut bukan Call Center 112 dan tidak berada dalam sistem Bandung Command Center. Karena itu, kami tidak dapat menjamin respons, alur penanganan, maupun keterhubungan dengan OPD jika masyarakat menghubungi nomor di luar sistem resmi,” jelas Yusuf.

Ia menambahkan, Call Center 112 memiliki mekanisme operasional baku. Setiap panggilan yang masuk akan diterima oleh agent, diverifikasi melalui konfirmasi data dan dokumentasi. Kemudian diteruskan secara real time kepada OPD, instansi, dan relawan sesuai jenis kegawatdaruratan, mulai dari kesehatan, kebakaran, kecelakaan, kriminalitas, hingga kebencanaan.

Selain itu, Yusuf juga memastikan, keamanan identitas pelapor dijamin sepenuhnya.

Data yang dicatat hanya berupa nama panggilan dan nomor telepon untuk keperluan koordinasi lapangan, tanpa dipublikasikan ke ruang publik.

Pemerintah Kota Bandung, lanjut Yusuf, tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan pelayanan publik.

Namun demikian, ia mengimbau warga untuk memastikan menggunakan kanal resmi agar laporan dapat ditangani secara cepat dan tepat.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu menggunakan Call Center 112 saat menghadapi kondisi darurat. Ini adalah nomor tunggal nasional yang memang dirancang untuk respons cepat dan terintegrasi,” katanya.

Pemkot Bandung juga terus melakukan penguatan sumber daya, sistem, dan koordinasi lintas sektor guna memastikan layanan kegawatdaruratan berjalan optimal sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan dapat dipercaya.

Dengan klarifikasi ini, Pemerintah Kota Bandung berharap tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa kecepatan layanan hanya dapat terjamin apabila masyarakat mengakses kanal resmi yang telah ditetapkan.

Dorong Green Tourism dan Mobilitas Nol Emisi untuk Mewujudkan Konsep Pariwisata Hijau

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat transformasi pariwisata berkelanjutan melalui pengembangan green tourism.

Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat menghadiri diskusi “Bandung Bersinar” di Pendopo Kota Bandung.

Farhan mengungkapkan, green tourism konsep pariwisata hijau merupakan inovasi yang untuk pertama kalinya secara serius diperkenalkan di Kota Bandung.

Menurutnya, aktivitas wisata tidak lagi cukup hanya menawarkan hiburan, tetapi harus memiliki nilai tambah, salah satunya dengan menekan dampak lingkungan.

“Green tourism menunjukkan, kegiatan berwisata harus diberi nilai tambah. Inilah esensi inovasi yang kami dorong di Kota Bandung,” ujar Farhan.

Farhan mengingatkan, sejak 2016, Kota Bandung telah diakui sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata utama di Indonesia.

Pemerintah pusat bahkan telah menetapkan turunan brand Wonderful Indonesia untuk Bandung dengan nama Stunning Bandung.

Namun hingga kini, branding tersebut dinilai belum optimal akibat tantangan komunikasi dan implementasi.

“Yang perlu kita jawab adalah, apa yang membuat orang benar-benar terpana melihat Bandung? Banyak faktornya, mulai dari arsitektur, kuliner, komunitas, hingga event. Tapi salah satu tantangan utama destinasi wisata adalah mobilitas,” katanya.

Menurut Farhan, tingginya aktivitas wisata selalu berbanding lurus dengan kemacetan.

Pemerintah bertanggung jawab menangani persoalan lalu lintas, namun partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk menekan dampak emisi.

“Kalaupun masih macet, emisinya harus minimum. Di sinilah peluang wisata berbasis zero emission,” tuturnya.

Farhan menyoroti besarnya jejak karbon yang dihasilkan sektor pariwisata, mulai dari transportasi wisatawan hingga operasional hotel.

Dengan konsep green tourism, Kota Bandung berupaya memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan daya saing.

“Semakin kecil jejak karbonnya, semakin tinggi nilai tambah wisatanya,” ujarnya.

Dalam pengembangan ekonomi daerah, Pemkot Bandung menerapkan strategi TTI (Tourism, Trading, Investment).

Pariwisata menjadi pintu masuk kedatangan wisatawan, yang kemudian mendorong aktivitas ekonomi melalui transaksi perdagangan.

“Wisata itu to see, to do, to buy. Ketika orang berbelanja dan beraktivitas, maka trading terjadi. Dari situlah investasi masuk,” jelas Farhan.

Dampaknya terlihat nyata. Sepanjang semester pertama 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung mencapai 5,43 persen, di atas rata-rata nasional. Pada triwulan ketiga, pertumbuhan tercatat 5,26 persen.

Tingginya tingkat hunian hotel, terutama hotel berbintang, menunjukkan bahwa wisatawan yang datang memiliki daya beli tinggi.

Namun, Farhan mengingatkan adanya risiko ketimpangan ekonomi yang harus diantisipasi.

Dari hasil kunjungan ke sekitar 50 RW, Farhan menemukan adanya disparitas ekonomi yang perlu dijembatani.

Sektor pariwisata dinilai paling inklusif karena membuka peluang pendapatan bagi semua lapisan, mulai dari pemilik hotel hingga juru parkir.

“Pariwisata memberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan penghasilan. Karena itu, berbagai jenis pariwisata terus kami kembangkan,” katanya.

Selain green tourism, Bandung juga mengembangkan education tourism dengan memanfaatkan banyaknya perguruan tinggi.

Mahasiswa dari berbagai daerah datang ke Bandung, membawa dampak ekonomi berantai bagi sektor perhotelan, transportasi, dan UMKM.

Di kesempatan itu, Farhan menjelaskan, program Bandung Bersinar menjadi bagian dari inovasi pariwisata, khususnya dalam mendukung mobilitas wisatawan yang pada 2025 ditargetkan mencapai 8,7 juta kunjungan.

“Jika jutaan wisatawan ini menggunakan kendaraan bebas emisi, dampaknya akan sangat baik bagi lingkungan,” ujarnya.

Pemkot Bandung, lanjut Farhan, berkolaborasi dengan PLN untuk memperbanyak Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Pemerintah memberikan kemudahan perizinan dan mendukung berbagai insentif sesuai kebijakan pusat.

SPKLU umumnya ditempatkan di area parkir pusat perbelanjaan dan ruang publik strategis.

Ke depan, ketersediaan fasilitas ini diharapkan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik.

Upaya green tourism ini untuk pengurangan emisi juga dilakukan melalui pengembangan angkot listrik sebagai sarana edukasi publik.

Pemkot Bandung bekerja sama dengan koperasi angkutan umum untuk melakukan peremajaan armada, sekaligus berkolaborasi dengan Dishub Jawa Barat agar angkot listrik menjadi feeder BRT.

“Angkot listrik itu nyaman pisan. Ini memberi sentuhan modern bagi Kota Bandung,” kata Farhan.

Dari sisi investasi, Farhan mengungkapkan meningkatnya minat investor membuka gerai kendaraan listrik di Bandung.

Salah satu merek bahkan berencana membuka showroom di Jalan Ir. H. Juanda.

“Potensi bisnis dan investasinya luar biasa,” ujarnya.

Tindaklanjuti SE Pemprov Jawa Barat, Jeje Ritchie Ismail Inventarisir Izin Perumahan di Kawasan Rawan Bencana

Prolite – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menindaklanjuti SE Nomor 177/ yang ditandatangani Dedi Mulyadi terkait penghentian sementara penerbitan izin perumahan di wilayah Bandung Raya.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menjelaskan, pihaknya saat ini langsung menginventarisir izin pembangunan perumahan yang berlokasi di kawasan rawan bencana alam, sebagai tindak lanjut dari surat edaran (SE) dari Gubernur Jawa Barat.

“Tentu kita lagi proses inventarisir (pendataan) mana yang sudah ada perizinan atau belum. Mana yang melanggar tata ruang dan berada di zona merah rawan bencana. Itu nanti kita akan cek,” katanya, Senin (8/12/2025).

Ia menambahkan, pihaknya akan mengevaluasi ulang pembangunan di kawasan rawan bencana yang dikategorikan wilayah terlarang atau tidak sesuai peruntukan tata ruang Kabupaten/Kota.

“Kita akan lakukan penghentian sementara penerbitan izin, dan peningkatan pengawasan teknis terhadap kegiatan pembangunan. Kebijakan ini sebagai langkah pengendalian pembangunan dan upaya menjaga keselamatan lingkungan,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Barat tersebut relevan dengan kondisi saat ini. Terlebih potensi bencana yang begitu tinggi di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

“Pemerintah daerah tidak ingin kejadian bencana alam yang terjadi di luar daerah menimpa Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu, pengawasan ketat dan keberanian untuk menghentikan proyek yang bermasalah itu penting,” katanya.

Ia menyebut, berdasarkan hasil inventarisasi akan mengelompokkan proyek perumahan ke dalam tiga kategori, diantaranya dapat dilanjutkan, dapat dilanjutkan dengan syarat tertentu, dan tidak bisa dilanjutkan sama sekali.

“Potensi pencabutan izin bisa terjadi apabila ditemukan proyek perumahan yang terbukti tidak memenuhi ketentuan tata ruang, berada di zona terlarang, atau menimbulkan risiko kerusakan lingkungan,” katanya.

“Jadi kami harus benar-benar menginventaris mana yang bisa dilanjutkan, mana yang bisa dilanjutkan tapi bersyarat, dan juga yang tidak bisa dilanjutkan sama sekali,” imbuhnya.

Ia menegaskan, saat ini pihaknya telah menerima menerima data awal dari dinas teknis terkait jumlah perumahan yang ada di Kabupaten Bandung Barat yang berada di kawasan rentan bencana.

“Siang ini baru mendapatkan data-datanya dari dinas terkait. Intinya saya sangat setuju surat edaran dari Bapak Gubernur. Beliau memikirkan untuk masa depan Bangsa Indonesia dan menjaga alamnya,” tandasnya.

Bandung Raih Penghargaan Green City Transformation, Farhan Ungkap Perjuangan Mengelola Ton Sampah per Hari

Prolite – Pemerintah Kota Bandung meraih penghargaan Kategori Green City Transformation pada ajang Anugerah PRMN 2025 di Ballroom Harris Hotel & Conventions Festival Citylink Bandung, Jumat (5/12/2025).

Penghargaan Green City Transformation itu diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen Kota Bandung dalam menangani persoalan sampah isu yang selama bertahun-tahun menghantui kota besar ini.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menerima penghargaan Green City Transformation secara langsung. Dengan santai dan penuh humor khasnya, Farhan membuka pidato.

“Saya itu termasuk orang yang jarang menerima anugerah. Terakhir saya terima tahun 2001. Selebihnya selalu tim yang dapat. Jadi ini cukup istimewa,” ujarnya disambut tawa hadirin.

Di hadapan para tokoh media, perwakilan kementerian, dan tamu undangan, Farhan memaparkan fakta yang jarang terdengar di publik.

Berdasarkan data pemerintah pusat, timbulan sampah di Bandung mencapai ton per hari. Namun, fasilitas pengolahan dan pengangkutan baru mampu menangani 981 ton.

“Sekitar 510 ton sampah tertinggal di dalam kota setiap hari. Itu fakta yang harus kita hadapi,” ungkapnya.

Sejak Maret 2025, Pemkot Bandung mulai memperbaiki sistem penanganan sampah.

Hasilnya, kini sekitar 250 ton sudah berhasil dipilah, diolah, dan dimanfaatkan setiap hari. Meski begitu, masih ada 340 ton yang belum tertangani penuh.

“Masalah ini bukan sprint, ini maraton,” kata Farhan.

Salah satu terobosan besar Pemkot Bandung adalah memperkuat pasukan kebersihan di tingkat akar rumput.

Saat ini terdapat 870 penyapu jalan dan Gober (petugas kebersihan RW)

Rencananya, mulai 2026, pemerintah akan merekrut, Satu petugas pemilah sampah di setiap RW dengan total orang. Mereka akan bertugas langsung dari rumah ke rumah, memastikan warga benar-benar memilah sampah organik dan non-organik.

“Akan ada yang datang ke rumah sambil bilang: ‘Punten bu, mana sampah organiknya? Yang non-organik tinggalin nanti ada yang ambil.’ Itu akan jadi kebiasaan baru di Bandung,” tuturnya.

Jika seluruh rencana berjalan, maka Bandung akan memiliki lebih dari personel yang setiap hari bekerja memastikan kota tetap bersih.

Farhan juga menjelaskan bahwa penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan armada angkut dan TPA. Kota Bandung kini berencana membangun 30 unit insinerator berkapasitas 10 ton, teknologi roller dryer organik, dan fasilitas biodgester di pasar-pasar besar seperti Gedebage dan Sarijadi.

“Di Pasar Gedebage, setiap hari muncul 8 ton sampah, terutama dari pisang. Tapi sekarang jam 12 siang semua hilang—habis diolah,” jelasnya.

“Sampah bukan hanya soal fisik, tapi juga soal persepsi. Bau sedikit, publik mengeluh. Maka komunikasi publik sama pentingnya dengan fasilitas pengolahan,” imbuh Farhan.

dengan adanya penghargaan Green City Transformation ini, ia mengajak PRMN dan media lain untuk menjadi bagian dari edukasi publik.

RPH Berstandar Nasional Milik Pemkab Bandung Barat Diresmikan

Prolite – Rumah Potong Hewan (RPH) modern berstandar nasional milik Pemkab Bandung Barat di Jalan Raya Purwakarta, Desa Campaka Mekar, Kecamatan Padalarang, resmi beroperasi, Senin (8/12/2025).

Berdasarkan data Dispernakan KBB, populasi ternak ruminansia di Bandung Barat mencapai ekor yang terdiri atas sapi perah, sapi potong, kerbau, domba, dan kambing.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, fasilitas RPH yang mumpuni tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik di sektor peternakan, khususnya pemotongan hewan higienis dan sesuai standar nasional.

“RPH Bandung Barat sebagai fasilitas terpadu untuk meningkatkan higienitas, keamanan pangan, dan kualitas pelayanan pemotongan hewan di wilayah Bandung Barat,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan rumah potong hewan itu penting untuk memastikan ketersediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Oleh karena itu, hal tersebut akan memperkuat ekosistem peternakan daerah dan meningkatkan produktivitas sektor peternakan.

“Kami menegaskan bahwa keberadaan RPH ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik sekaligus mendorong pemberdayaan peternak lokal,” katanya.

Masih kata dia, RPH modern tersebut diharapkan menjadi pendorong hilirisasi dan industrialisasi sektor peternakan, terutama dalam pengembangan sapi potong di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

“Tentu dengan proses yang ada akan menghasilkan kualitas yang sangat baik untuk dikonsumsi masyarakat Bandung Barat. Ini juga untuk meningkatkan pelayanan publik di Bandung Barat,” katanya.

Ia mengimbau para bandar domba, sapi potong, pedagang ternak dan pelaku usaha peternakan agar memanfaatkan area yang telah disiapkan sebagai lokasi resmi jual beli ternak di lingkungan RPH.

“Dan kami mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama menjaga dan memanfaatkan RPH Bandung Barat2Q sesuai peruntukannya, sehingga fasilitas ini dapat menjadi pusat aktivitas peternakan yang modern, terintegrasi, dan membawa manfaat luas bagi masyarakat Bandung Barat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dispernakan KBB Wiwin Aprianti mengungkapkan bahwa RPH tersebut memiliki kapasitas pemotongan 30 hingga 150 ekor hewan setiap hari. Seluruh proses pemotongan dilakukan secara modern dengan standar nasional untuk menjamin kualitas daging yang aman dan halal.

“Dengan effort-nya pa Bupati kepada kita untuk menjamin bahwa daging yang diperoleh hasil pemotongan di sini halal aman dan sehat. Jadi masyarakat lebih percaya lagi dan mendapatkan makanan halal yang aman dan sehat,” tandasnya.

Optimalkan Kolaborasi Koperasi dan UMKM Bandung Barat, Jeje: Ini Komitmen Realisasi Program AMANAH

Prolite – Optimalisasi kolaborasi antara koperasi dan pelaku usaha UMKM diyakini bakal melahirkan rantai ekonomi masyarakat Bandung Barat yang kokoh. Dengan begitu, perekonomian Kabupaten Bandung Barat terus tumbuh.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail  saat menghadiri kegiatan “Koperasi Expo dan Bazaar UMKM Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 di Ngamprah, Sabtu (6/12/2025).

Ia menjelaskan, sektor UMKM memiliki produk, semangat, dan kreativitas, sedangkan koperasi memiliki jaringan, dukungan modal, pembinaan, dan kekuatan kolektif.

“Bayangkan saja, UMKM tidak lagi berjalan sendiri, tapi ditopang koperasi dalam permodalan dan pemasaran. Desa-desa memiliki produk unggulan yang diproduksi umkm, dikelola secara bersama melalui koperasi, dan dipasarkan hingga kota-kota besar,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kolaborasi yang baik antara koperasi dan UMKM ketika berjalan maksimal akan berdampak pada ekonomi masyarakat naik kelas dan masyarakat semakin sejahtera.

“Ketika UMKM bertumbuh, koperasi ikut kuat. Ketika koperasi sehat, umkm semakin maju. keduanya saling melengkapi seperti dua sisi mata uang yangtak bisa dipisahkan untuk membangun kesejahteraan bersama,” katanya.

Ia menegaskan, pihaknya optimis koperasi dan UMKM akan mampu menjadi tambahan energi dalam mewujudkan salah satu program strategis AMANAH yakni Ngawangun Bandung Barat.

“Kami akan berupaya maksimal melakukan penguatan ekonomi masyarakat pada sektor koperasi, UMKM, IKM, pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian dan perikanan berbasis digital,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala DiskopUKM, Sri Dustirawati mengatakan, kegiatan Koperasi Expo Kabupaten Bandung Barat tersebut sebagai sarana promosi,edukasi, branding dan networking.

“Kami pun berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan publik terhadap koperasi, sekaligus mendukung peningkatan ekonomi melalui semangat gotong royong dan inovasi digitalisasi,” tandasnya.

Pansus 11 DPRD Kota Bandung Bahas Raperda Grand Design Pembangunan Kependudukan Bandung Tahun 2025–2045

Prolite – Panitia Khusus (Pansus) 11 Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kota Bandung membahas dengan serius Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Bandung Tahun 2025–2045.

Mochamad Ulan Surlan yang merupakan anggota Pansus 11 DPRD Kota Bandung mengatakan ada yang perlu dikoreksi dengan penamaan Raperda dari “Pembangunan Keluarga” menjadi “Pembangunan Kependudukan”.

“Dalam rapat Pansus, ada koreksi dari Kabag Hukum dari Grand Design Pembangunan Keluarga menjadi Grand Design Pembangunan Kependudukan, tapi intinya sama saja,” ujar Om Ulan sapaan sehari-hari.

Menurut Om Ulan pembangunan keluarga bukan semata urusan ekonomi atau demografi, melainkan proyek peradaban.

“Keluarga adalah wadah pertama dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan, moral, kasih sayang, tanggung jawab, dan disiplin sosial. Karena itu, keluarga harus menjadi subjek, bukan sekadar objek pembangunan,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Om Ulan mengatakan, keberhasilan pembangunan keluarga akan sangat menentukan arah pembangunan daerah. Kebijakan ini selaras dengan prinsip ḥifẓ an-nasl (menjaga keturunan) dan ḥifẓ al-‘aql (menjaga akal), melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.

Dengan adanya Raperda ini maka diharapkan menjadi pedoman jangka panjang Pemerintah Kota Bandung untuk membangun keluarga tangguh secara spiritual, sosial, ekonomi, dan kesehatan.

Selain itu juga menurut Om Ulan diharapkan mencegah disintegrasi sosial dan krisis moral akibat lemahnya fungsi keluarga

Pemkab Bandung Barat Apresiasi Program BSMSS Kodim 0609 Cimahi di KBB

Prolite – Pemkab Bandung Barat mengapresiasi program Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) KODIM O609/Cimahi di Desa Girimukti, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail melalui Kepala Dinas Komunikasi Informasi Komunikasi dan Statistik (Diskominfotik) KBB, Roni Rudyana, Selasa (2/12/2025).

Ia mengatakan, Kegiatan BSMSS merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat dalam membangun desa.

“Melalui program ini, kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, dan kepedulian sosial yang menjadi jati diri masyarakat Jawa Barat khususnya Bandung Barat,” katanya.

Ia menambahkan, Desa Girimukti sebagai lokasi BSMSS tahun ini merupakan wilayah yang memiliki potensi besar, baik potensi sumber daya alam maupun kekuatan masyarakatnya.

“Namun masih terdapat kebutuhan pembangunan yang harus terus kita dorong agar masyarakat dapat menikmati akses yang lebih layak, infrastruktur yang lebih baik, serta kualitas hidup yang semakin meningkat,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pembangunan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan keterlibatan semua unsur masyarakat dalam mensukseskan kegiatan tersebut.

“Kami mengajak warga Desa girimukti dan kecamatan saguling untuk bersama-sama menjaga hasil pembangunan ini, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dan terus melanjutkan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Ia berharap, program ini dapat mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa dan adanya peningkatan kualitas infrastruktur desa, seperti jalan lingkungan, sarana irigasi, dan fasilitas umum lainnya.

“Selain itu, penguatan nilai kebersamaan, solidaritas, dan budaya gotong royong dan peningkatan peran TNI dalam membantu mempercepat pembangunan desa serta meningkatkan ketahanan wilayah,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Bandung Barat menyampaikan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas program BSMSS yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran KODIM 0609/Cimahi dan seluruh personel tni yang telah berperan aktif dalam kegiatan BSMSS ini. Terima kasih pula kepada masyarakat Girimukti yang dengan antusias menyambut program ini dan siap bekerja sama demi kemajuan desa,” tandasnya.

Sementara itu, Dandim 0609 CimahiLetkol Inf Ratno mengatakan, kegiatan BSMSS tersebut merupakan wujud Operasi Bakti TNI yang dilaksanakan secara terpadu lintas sektoral antara TNI dan Pemerintah Daerah yang terintegrasi bersama masyarakat.

“Hal tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat Bandung Barat,” katanya.

Ia menegaskan, kegiatan BSMSS yang dilaksanakan di Desa Girimukti tersebut merupakan upaya nyata kepedulian terhadap masalah sosial melalui kegiatan pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik.

Pansus 14 DPRD Kota Bandung Bahas Raperda Tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual

Prolite – Panitia Khusus (Pansus) 14 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual.

Dr. Agung Firmansyah Sumantri, dr., SpPD., KHOM., MMRS., FINASIM, sebagai anggota Pansus 14 DPRD Kota Bandung mendukung penuh dengan Raperda tersebut.

Ia juga menegaskan, regulasi ini tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi orientasi seksual atau kelompok tertentu, melainkan menjadi wujud tanggung jawab negara dalam melindungi seluruh warga dari dampak kesehatan, kekerasan, dan perilaku seksual tidak sehat.

“Peraturan ini merupakan komitmen bersama untuk membangun masyarakat yang sehat, bermartabat, dan berlandaskan nilai-nilai agama, kemanusiaan, serta budaya Sunda yang luhur,” ujar Agung, politisi Fraksi NasDem itu.

Ia mengusulkan, perubahan istilah dari “penyimpangan seksual” menjadi “perilaku seksual tidak sehat” dalam Raperda ini merupakan upaya untuk menjadikan regulasi lebih humanis, ilmiah, dan relevan dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Kota Bandung.

Agung menambahkan, Raperda ini bukan lahir karena Kota Bandung dalam kondisi “darurat penyimpangan seksual”, melainkan karena adanya tren peningkatan perilaku berisiko dan dampak sosial yang mulai nyata di masyarakat, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan kelompok rentan.

“Pendekatannya bukan menghukum, tetapi melindungi dan mencegah. DPRD bersama Pemkot berupaya menata regulasi agar ada dasar hukum yang jelas dalam pendidikan moral, penguatan keluarga, dan penanganan perilaku menyimpang secara medis dan sosial,” jelasnya.