Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia: Korupsi Musuh Besar

Prolite – Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Inspektorat Kota Bandung menyelenggarakan seminar dan workshop penulisan sajak bertema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju” di Bandung Creative Hub Jalan Laswi, Selasa, 10 Desember 2024.

Plh. Inspektur Kota Bandung, Riki Fachdiar Iskandar mengatakan, Hakordia bukan sekadar peringatan, tetapi momentum refleksi untuk memperkuat komitmen publik dalam melawan korupsi.

Menurutnya, integritas, kesadaran publik, dan sistem pengawasan yang efektif sebagai langkah nyata dalam memberantas korupsi.

“Korupsi adalah musuh besar yang merugikan tidak hanya secara finansial, tetapi juga moral bangsa. Saya berharap acara ini mampu melahirkan agen-agen perubahan yang berperan aktif dalam menyebarkan nilai antikorupsi,” ujar Riki.

Selain memperingati Hakordia, kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dan sektor swasta. Ruang lingkup acara melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelajar, komunitas seni, dan badan usaha milik daerah.

Riki menyampaikan, tiga pesan penting dalam upaya pemberantasan korupsi, yaitu memperkuat integritas individu, meningkatkan edukasi kesadaran publik, dan menciptakan sistem pengawasan yang efektif.

“Tebarkan kebaikan sekecil apapun. Ini tugas kita semua,” tambahnya.

Seminar dan workshop ini diharapkan menjadi wadah untuk menumbuhkan kesadaran bahwa korupsi bukan hanya dosa hukum, tetapi juga dosa moral yang harus diberantas hingga ke akarnya.

Riki menutup acara dengan pesan inspiratif, “Mari kita jadikan diri kita insan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik.”

Melalui kegiatan ini, Pemkot Bandung ingin menunjukkan komitmen nyata dalam mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi, tidak hanya sebagai upaya seremonial, tetapi sebagai langkah berkelanjutan untuk menciptakan Indonesia yang maju dan bersih dari korupsi.




Pemkot Bandung Dukung Inisiasi Program Uji Coba Orang Tua Asuh untuk Makan Bergizi Gratis dari GOTO

BANDUNG, prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyambut positif inisiasi program uji coba orang tua asuh untuk makan bergizi gratis yang diusung oleh GOTO.

Pada audiensi yang berlangsung di Balai Kota Bandung, Senin 18 November 2024, Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara, menerima laporan program tersebut dari Regional Head Government Relationship GOTO, Rully Rinaldi.

Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI, Prabowo Subianto untuk mempromosikan makan bergizi gratis bagi siswa sekolah, dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak.

Program uji coba telah berlangsung di 13 kabupaten/kota, termasuk Kota Bandung, yang menjadi salah satu lokasi pelaksanaannya pada periode 26 Agustus hingga 15 November 2024.

Di Kota Bandung, program ini berhasil menyediakan paket makan bergizi gratis dengan melibatkan mitra driver. Empat sekolah dasar yang terpilih sebagai lokasi uji coba adalah SDN 205 Neglasari, SDN 173 Neglasari, SDN 042 Gambir, dan SDN 150 Gatot Subroto. Total siswa penerima manfaat mencapai lebih dari anak.

Pemilihan sekolah berdasarkan kedekatan dengan puskesmas dan restoran, serta kriteria sebagai sekolah Adiwiyata.

“Pelaksanaan program ini juga melibatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan gizi dan sanitasi makanan sesuai standar, serta kerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH),” jelas Rully.

Program ini masih berlanjut di dua sekolah, yaitu SDN 205 Neglasari dan SDN 173 Neglasari, hingga 14 Desember 2024, dengan cakupan sekitar 750 siswa.

Menanggapi hal tersebut, Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara, menyampaikan apresiasi atas inisiasi GOTO dan menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak termasuk dari pemerintah daerah.

“Kita perlu memastikan bentuk dukungan dari daerah, apakah dalam distribusi, bahan baku, atau lainnya. Selain itu, pengelolaan sampah dan edukasi restoran terkait standarisasi gizi juga menjadi perhatian,” ujarnya.

Hasil dari program ini akan menjadi bahan evaluasi dan asesmen oleh dinas terkait.

“Kami menyambut baik program ini dan akan terus memberikan dukungan penuh. Saya berharap program ini memberikan manfaat besar bagi anak-anak kita di Kota Bandung,” ungkapnya.




Solusi Ekonomi untuk Warga : Pasar Murah Bandung Telah Hadir di 30 Kecamatan!

Pasar Murah

BANDUNG, Prolite – Melalui langkah proaktifnya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung telah menyelenggarakan Pasar Murah di 30 Kecamatan mulai tanggal 20 November 2023 hingga 8 Desember 2023.

 

Kepala Disdagin Kota Bandung, Elly Wasliah, menggarisbawahi bahwa pasar murah tersebut diinisiasi sebagai bentuk langkah nyata untuk mengendalikan infansi atau kenaikan harga barang kebutuhan pokok di wilayah Kota Bandung.

“Pasar murah tingkat kecamatan akan diadakan pada tanggal 20 hingga 24 November, dan dilanjutkan pada 4 hingga 8 Desember 2023. Sementara itu, pasar murah tingkat kota dijadwalkan pada tanggal 11 hingga 12 Desember 2023,” jelas Elly di Balai Kota (9/11/2023).

Dalam pasar murah tingkat kecamatan, beberapa komoditas yang akan tersedia meliputi beras medium, beras premium, tepung terigu, gula pasir, telur ayam, ayam beku, dan berbagai produk grosir lainnya.

“Perbedaannya dengan operasi pasar adalah, jika operasi pasar lebih berfokus pada satu komoditas, misalnya beras. Sementara pada pasar murah, terdapat beberapa komoditas yang dapat dibeli dengan harga terjangkau. Misalnya, gas 3 kilogram dengan harga yang sesuai di pangkalan sebesar ,” terang Elly.

“Untuk beras, pembelian dibatasi, setiap orang hanya diizinkan membeli dua kantong. Satu kantong berisi 5 kg beras, dijual dengan harga , sehingga harganya menjadi Harga ini lebih rendah daripada di pasar, di mana harga beras medium sudah mencapai kisaran ,” ungkapnya.

Elly juga menyebutkan bahwa stok beras medium yang tersedia untuk pasar murah tingkat kecamatan adalah sebanyak 5 ton per kecamatan.

“Kami telah berkomitmen dengan Bulog Kota Bandung, untuk pasar murah tingkat kecamatan, alokasi beras medium adalah sebanyak 5 ton per kecamatan. Selain itu, masih tersedia juga komoditas lainnya,” ujar Elly.

Sementara itu, minyak curah dijual seharga per liter. Telur juga ditawarkan dengan harga yang terjangkau oleh toko-toko ritel, berkisar antara hingga

Ini lebih murah daripada harga di pasar yang sudah mencapai Komoditas lainnya, seperti gula, juga dijual dengan harga yang lebih terjangkau.

“Kami meminta kepada para pemilik toko ritel yang berpartisipasi dalam Pasar Murah untuk menetapkan harga yang lebih murah daripada harga di tokonya. Beberapa toko ritel yang turut serta meliputi Superindo, Prama, dan Wilmar,” sebutnya.

Tak hanya itu, Pasar Murah juga menawarkan gas 3 kg yang hanya dapat dibeli dengan menyertakan KTP sesuai dengan kecamatan masing-masing.

Harga gas 3 kg ini ditetapkan sebesar , sementara di pasaran biasanya berkisar antara – . Untuk komoditas lainnya, tidak diperlukan KTP Kota Bandung sebagai syarat pembelian.

Berikut adalah jadwal Pasar Murah untuk setiap kecamatan yang masih ada dan akan segera diselenggarakan:

  1. Kecamatan Cinambo, 7 Desember 2023.
  2. Kecamatan Ujungberung, 7 Desember 2023.
  3. Kecamatan Bojongloa Kaler, 7 Desember 2023.
  4. Kecamatan Babakan Ciparay, 8 Desember 2023.
  5. Kecamatan Andir, 8 Desember 2023,
  6. Kecamatan Bandung Kulon, 8 Desember 2023.



Isu Lingkungan Jadi Spirit Pembangunan Jangka Panjang Kota Bandung

Isu Lingkungan

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung serius menetapkan isu lingkungan sebagai spirit pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan.

Hal ini tergambar dalam Fokus Grup Disscution (FGD) Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Raperda RPPLH) di Prime Park Hotel, Rabu 29 November 2023.

– Humas Kota Bandung

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Dudy Prayudi mengatakan, pelaksanaan FGD bertujuan mengumpulkan masukan, saran dan pendapat terkait Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Raperda RPPLH).

“Isu lingkungan mulai dari degradasi lingkungan, kualitas udara dan limbah menuntut kita mencari solusi strategi. Raperda ini merupakan komitmen bersama untuk melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup,” kata Dudy.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Dudy Prayudi – Humas Kota Bandung

 

 

Menurutnya, dengan aturan yang jelas tentang perlindungan lingkungan hidup dalam dinamika pembangunan berkelanjutan, akan menjadikan investasi jangka panjang dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam Raperda tersebut, kata Dudy, kebijakan RPPLH disusun berdasarkan hasil analisis tantangan utama dan isu lingkungan yang strategis meliputi acuan dan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah Kota Bandung.

Terdapat 2 strategi yang akan dibuat yakni strategi umum dan strategi implementasi. Serta akan ada tiga skenario RPPLH yang disusun menjadi 3 periode tahunan.

Skenario 10 tahun pertama, kata Dudy, ditujukan untuk penyelarasan perencanaan pembangunan dengan pelestarian dan perbaikan kualitas lingkungan hidup di Kota Bandung.

Selanjutnya, skenario 10 tahun kedua ditujukan untuk peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui perbaikan lingkungan hidup dan pengembangan teknologi.

“Di 10 tahun terakhir ditujukan untuk peningkatan ketahanan lingkungan hidup dari tekanan pembangunan dan iklim,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pansus 7 DPRD Kota Bandung, Yudi Cahyadi menyebut, tantangan pembangunan ke depan akan sangat sulit terutama terkait dengan isu lingkungan.

Ketua Pansus 7 DPRD Kota Bandung, Yudi Cahyadi – Humas Kota Bandung

“Banyak isu strategis salah satunya isu kondisi air tanah, RTH, kemacetan, polusi udara air dan tanah supaya kebijakan relevan dengan pembangunan keberlangsungan keberlanjutan di Kota Bandung,” kata Yudi.

Harapannya, kata Yudi, RPPLH bisa masuk ke seluruh OPD yang punya kewajiban terkait pembangunan kota Bandung. Semua OPD harus mengacu pada RPPLH.

“Pentingnya aspek lingkungan hidup dalam rencana pembangunan kota yang berkelanjutan. Semoga ini menjadi momentum dan menjadi acuan kita untuk memastikan rencana pembangunan dan kebijakan kita dapat berpijak juga pada isu lingkungan,” ujarnya.

Sebagai informasi, FGD ini merupakan bagian dari pembahasan Raperda RPPLH Kota Bandung. Acara ini diikuti berbagai lapisan masyarakat mulai dari pemerintah, DPRD, Akademisi, dan masyarakat. (rob)**




Penggunaan Produk Dalam Negeri di Pemkot Bandung Capai 54,4 Persen

Produk Dalam Negeri

BANDUNG, Prolite – Sebagai bentuk keberpihakan terhadap produk dalam negeri, pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengklaim telah merealisasikan penggunaan produk dalam negeri sekitar Rp1,3 triliun. Jumlah ini mencapai sekitar 54,4 persen dari komitmen realisasi sekitar Rp2,3 triliun.

Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menyampaikan ia mendorong seluruh jajaran di Pemkot Bandung untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negri.

Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono – Humas Kota Bandung

“Ini capaian yang sudah baik dibandingkan kota/kabupaten lain. Kami juga mendorong para OPD Pemkot Bandung untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri,” ujar Bambang saat menghadiri Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung di Graha Manggala Siliwangi, Jalan Aceh No. 66, Kota Bandung, Rabu 15 November 2023.

– Humas Kota Bandung

Menurutnya, acara ini merupakan salah satu wujud realisasi komitmen Pemkot Bandung terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dan pada 2022 Pemkot Bandung telah membentuk tim percepatan penggunaan produk dalam negeri.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Bandung, Dharmawan mengatakan, kegiatan Business Matching P3DN pada Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sejalan dengan Instruksi Presiden terkait penggunaan produk dalam negri dan usaha mikro pada instansi pemerintah.

– Humas Kota Bandung

Adapun pada kegiatan ini, ditampilkan sebanyak 55 produsen dalam negeri yang terbagi menjadi 9 kategori, antara lain: alat tulis kantor, alat kesehatan, makanan dan minuman, pakaian/kain tradisional, furniture, suvenir, bahan material, dan jasa.

Kegiatan ini dibuka juga untuk umum, dan disediakan pula pojok konsultasi dan pendaftaran sertifikat bagi Industri Kecil dan Pelaku Usaha yang usahanya belum terdaftar dalam LPSE dan E-Katalog, serta belum memiliki Sertifikat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) secara gratis.