Pengelolaan Zona Taman di Kota Bandung Demi Ruang Hijau yang Tertata dan Nyaman

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) demi menciptakan lingkungan yang nyaman, sehat, dan berkelanjutan bagi warganya.

Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung, Luthfi Firdaus menjelaskan, Kota Bandung memiliki sekitar 2 juta meter persegi taman kota, yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta. Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga kualitas taman dengan berbagai strategi, termasuk evaluasi berkala dan revitalisasi taman yang sudah ada.

“Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan taman adalah kesinambungan perawatan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, kami juga mendorong edukasi publik agar masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga taman-taman yang ada,” ujar Luthfi saat siaran kolaborasi antara Radio Sonata dan Radio PR FM, Selasa 11 Februari 2025

Siaran ini juga menghadirkan sejumlah DPRD Kota Bandung dan sejumlah tantangan dan solusi dalam pengelolaan taman kota dibahas secara mendalam.

Luthfi  menyampaikan ada perubahan paradigma dalam desain taman kota. Jika sebelumnya banyak taman yang dipagari untuk mencegah kerusakan, kini taman lebih terbuka agar dapat dinikmati oleh masyarakat.

Hal ini juga membawa konsekuensi berupa peningkatan pengawasan dan pemeliharaan agar taman tetap berfungsi optimal.

“Keberlanjutan taman kota bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat. Mulai dari menjaga kebersihan, menghindari aksi vandalisme, hingga melaporkan jika ada fasilitas yang rusak,” ungkapnya.

Peningkatan jumlah dan kualitas taman di Kota Bandung tidak hanya berdampak pada keindahan kota, tetapi juga pada kesehatan lingkungan dan kesejahteraan warga.

“Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, DPRD, swasta, dan masyarakat, diharapkan Kota Bandung dapat mencapai target RTH yang ideal dan menghadirkan ruang hijau yang lebih nyaman serta tertata dengan baik,” tuturnya.

Sedangkan Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah menegaskan, DPRD terus menampung aspirasi masyarakat terkait kebutuhan RTH melalui program reses dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Kota Bandung saat ini memiliki cakupan RTH sekitar 12,8%, yang masih jauh dari target 30% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, perlu strategi untuk memperluas dan mempertahankan keberadaan taman kota.

“Tantangan utama kita adalah keterbatasan lahan akibat pesatnya urbanisasi. Maka, perlu sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengidentifikasi aset-aset yang berpotensi dijadikan taman kota,” ujar Nunung.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kota Bandung lainnya, Yoel Yosaphat menekankan pentingnya perawatan taman yang sudah ada.

Ia mengungkapkan, banyak taman yang kondisinya kurang terawat, mulai dari sampah yang berserakan hingga penerangan yang kurang memadai, yang dapat memicu tindakan vandalisme dan penyalahgunaan ruang publik.

“Kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan pemeliharaan taman berjalan optimal. Bahkan, kami berencana mengadakan pertemuan rutin dengan dinas guna memantau progres perbaikan dan pembangunan taman di Kota Bandung,” kata Yoel.

Selama Ramadan, Tempat Hiburan di Kota Bandung Dilarang Beroperasi

BANDUNG, Prolite – Selama Ramadan, tempat hiburan di Kota Bandung dilarang beroperasi. Jika melanggar, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan memberikan sanksi tegas.

Hal itu berdasarkan Surat Edaran Nomor: 728-Disbudpar/2024 perihal Penutupan Usaha Pariwisata Hari Besar Keagamaan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melarang tempat hiburan seperti bar, kelab malam, diskotik, karaoke, pub, panti pijat, rumah biliar, spa, dan sanggar seni budaya tradisional yang bersifat usaha dan hiburan mengoperasikan kegiatan usahanya pada bulan Suci Ramadan.

Dasar aturannya ialah Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (pasal 73 ayat 6).

“Khusus untuk bar, kelab malam, diskotik, karaoke, pub, panti pijat, rumah biliar, spa, dan sanggar seni budaya tradisional yang bersifat usaha dan hiburan, dilarang mengoperasikan kegiatan usahanya pada bulan Suci Ramadan dan hari-hari besar keagamaan,” bunyi surat edaran tersebut.

Penutupan yang dimaksud dimulai sejak Sabtu 9 Maret 2024 mulai pukul WIB dan kembali boleh beropreasi pada Sabtu 13 April 2024 pukul WIB.

Sedangkan untuk pemutaran film-film di bioskop diimbau menyesuaikan dengan situasi dan kondisi hari besar keagamaan.

Jika ternyata tidak mengindahkan atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 74 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali menyediakan bus untuk mudik gratis ke sejumlah kota. Total tersedia 234 tempat duduk bagi pemudik.

Plt. Kadishub Kota Bandung, Asep Kuswara mengungkapkan, pendaftaran mudik gratis akan dibuka pada 15 Maret mendatang. Pendaftaran dilaksanakan secara offline.

Sedangkan pemberangkatannya akan dilaksanakan pada 6 April mendatang.

“Kami Dishub Kota Bandung akan mengadakan mudik gratis jelang Hari Raya Idulfitri 1445 H dengan total 234 kursi,” ucapnya.

Berikut ini daftar rute mudik gratis Idul fitri 1445 H:

1. Bandung – Surabaya via jalur selatan, 1 unit (40 kursi)
2. Bandung – Surabaya via jalur utara, 1 unit (40 kursi)
3. Bandung – Jogja 1 unit (44 kursi)
4. Bandung – Kuningan 1 unit (50 kursi)
5. Bandung – Tasik 2 unit (60 kursi).

Selain menyediakan bus mudik gratis, Dishub Kota Bandung juga bakal menginspeksi keselamatan kendaraan umum (ramp check) yang akan melayani rute mudik.

Dishub Kota Bandung bakal menggelar ramp check di Terminal Cicaheum dan Leuwipanjang. Termasuk ke sejumlah pool bus pariwisata.

“14 hari sebelum lebaran kami akan ada ramp check. Kami turunkan anggota di tiap pool. Karena dikhawatirkan ada bus pariwisata yang tidak melakukan kewajiban laik jalan dan laik operasi,” jelasnya.

Untuk info lebih lanjut, pantau terus akun media sosial Instagram Dishub Kota Bandung, @.

Pemkot Bandung Berkomitmen Libatkan Anak dalam Proses Perencanaan Pembangunan

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berkomitmen melibatkan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan yang lebih ramah anak, juga sebagai bentuk pemenuhan lima klaster dalam Konvensi Hak Anak.

Terdapat 5 (lima) klaster dalam KLA yaitu klaster hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan dan perlindungan khusus.

Untuk itu Pemkot Bandung menggelar Pertunjukan Anak Panca Sora untuk menyerap suara anak melalui pertunjukkan seni dan budaya dalam rangka partisipasi anak pada proses perencanaan pembangunan Kota Bandung di Saung Angklung Udjo, Minggu 3 Maret 2024.

Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono mengatakan, persoalan perlindungan dan pemberdayaan anak di Kota Bandung telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bandung.

“Persoalan perlindungan dan pemberdayaan anak ini juga masuk di dalam rumusan rancangan dan rencana ke depan, untuk 20 tahun yang akan datang,” kata Bambang saat membuka pertunjukan Panca Sora.

Sejak 2 tahun yang lalu, kata Bambang, suara anak sudah dilibatkan di dalam proses perencanaan pembangunan tetapi secara konvensional jadi pada saat musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kota.

“Mereka diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya yang dituangkan di dalam berita acara kesepakatan di dalam musrenbang,” ujarnya.

Sebagai inovasi, tahun ini, pelibatan anak dalam perencanaan pembangunan kota Bandung dirangkum dalam pertunjukan seni budaya bertajuk Panca Sora

“Panca Sora yang merupakan model penyampaian suara anak melalui pertunjukan seni budaya. Ini adalah salah satu upaya kita sebagai pelopor secara nasional. Mudah-mudahan melalui pancasora ini tentunya ini bisa lebih lebih bisa mempunyai nilai,” ungkapnya.

Hasil dari aspirasi anak tersebut selanjutnya akan dibawa pada Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

“Ini jadi momentum untuk dilaksanakan sehingga ekspresi ya atau aspirasi dari anak-anak ini bisa kita serap, kemudian saat Musrenbang bisa di aktualisasikan di dalam proses perencanaan pembangunan RKPD tahun 2025,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak RI, Pribudiarta Nur Sitepu menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inovasi yang digulirkan Pemkot Bandung melalui Panca Sora.

“Kami sampaikan Apresiasi yang tinggi ini inovasi yang luar biasa, suara anak ini pararel integral dengan perencanaan pembangunan kota,” katanya.

Ia menyebut, 30 persen populasi Indonesia adalah anak. Maka perencanaan pemkot pembangunan harus memperhatikan hak anak karena jumlahnya signifikan

“Menjadi penting bagi kita untuk mampu mendengarkan suara anak. Mereka bisa menjadi pelopor dan pelapor kesejahteraan anak. Posisinya menjadi penting suaranya untuk kita dengar. Ide ini sangat luar biasa, nanti kami diskusikan dalam masuk dalam dokumen perencanaan suara anak,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, CEO Save the Children Indonesia, Desy Kurwiyati Ukar mengatakan, setiap anak punya hak untuk mentukan masa depannya. Untuk itu, anak harus dilibatkan dalam dalam proses penentuan keputusan apapun yang berkaitan dengan dirinya.

“Semoga program ini dapat diadaptasi pemerintah pusat dan Daerah sebagai partisipasi anak pada proses perencanaan pembangunan. Anak harus ditempatkan sebagai aktor dalam perencanaan pembangunan,” ujarnya.

Sebagai Informasi, Pemkot Bandung berkolaborasi dengan Kementerian PPPA RI, Mobile Arts for Peace (MAP) – Lincoln University, Save the Children Indonesia dan King College London, dan Saung Angklung Udjo menyelenggarakan penyampaian suara anak melalui pertunjukkan seni dan budaya dalam rangka partisipasi anak pada proses perencanaan pembangunan

Suara anak dalam pagelaran Panca Sora berisi tentang keresahan dan harapan anak di Kota Bandung yang berkaitan dengan lima klaster dalam Konvensi Hak Anak, dikemas dalam berbagai bentuk karya seni budaya seperti lagu original, festival/helaran, tari tradisional, wayang golek, angklung masal, dan kabaret.

Kegiatan ini merupakan kegiatan pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menciptakan pendekatan baru partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan yang lebih ramah anak.

Usai Terima Laporan , Minimarket di Gegerkalong Disegel Satpol Kota Bandung

Prolite – Geger minimarket yang berada di gegerkalong di segel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung.

Beberapa waktu lalu sempat ramai video yang memperlihatkan beberapa muda mudi terlohat masih nongkrong meski sudah larut malam.

Aa Gym mengeluhkan adanya pemuda-pemudi yang berkumpul hingga larut malam di minimarket dekat lingkungan Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Bandung yang menjadi asuhannya.

“Minta bantuan solusi terbaik, ada kegiatan yang kurang pas sampai larut malam di samping masjid dan sekitar pesantren,” ucapnya.

Usai viralnya video tersebut Kepala Satpol PP Kota Bandung, Rasdian Setiadi mengatakan pihaknya usai menerima aduan dari masyarakat langsung memeriksa ke lokasi laporan.

“Setelah kita lakukan pemeriksaan tindak lanjut pengaduan oleh PPNS didampingi kepolisian dan pihak kewilayahan. Hasil pemeriksaan ada tiga pelanggaran. Pertama belum ada izin operasional. Kedua melewati jam operasional dan ketiga gangguan trantibum linmas,” kata Rasdian, Sabtu 2 Maret 2024.

Rasdian menyebut, setelah pemeriksaan didapati bahwa minimarket tersebut tidak memiliki izin operasional di lokasi tersebut dan tidak terdaftar pada database Disdagin Kota Bandung.

“Dia memang dari pusatnya ada atas nama Akhmad Jaelani tapi di titik itu tidak ada izin operasional. Di titik yang lain ada pengaduan tidak ada izin operasionalnya,” katanya.

“Itu bisa dilihat di dalam database Disdagin, tidak masuk itu. Kita juga dapat informasi dari OPD terkait,” imbuhnya.

Selain itu, jam operasional minimarket tersebut melewati batas yang telah ditentukan sehingga mengakibatkan adanya gangguan trantibumlinmas yang dirasakan masyarakat sekitar terkait dengan aktivitas minimarket tersebut.

Minimarket tersebut, tegas Rasdin, melanggar Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tibumtranlinmas.

Atas dasar tersebut, Satpol PP Kota Bandung memberikan sanksi penutupan sementara dan melakukan penyegelan.

Rasdian pun mengimbau bagi masyarakat yang merasa terganggu dengan kegiatan yang melanggar trantibumlinmas dapat segera melaporkan kepada Satpol PP Kota Bandung.

Tarif Berobat Puskesmas Naik Menjadi Rp Mulai Januari 2024

Prolite – Usai ditetapkannya penyesuaian tarif berobat ke Puskesmas oleh Pemerintah Kota Bandung itu semua tidak berpengaruh pada masyarakat Kota Bandung.

Pemkot Bandung melakukan penyesuaian tarif dari sebelumnya Rp kini menjadi Rp .

Melalui peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono, terbitnya Perda terbaru itu atas dasar pertimbangan kondisi ekonomi saat ini, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Tentunya kenaikan tarif ini tidak boleh membebani. Saya yakin kenapa? Karena kondisi saat ini tidak membebani kepada pasien. Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi sekarang yang sudah cukup membaik,” katanya di Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/1/2023).

Degan diterapkannya tarif baru ini maka diharapkan akan meningkatkan pelayanan puskesmas ke pada masyarakat yang ingin berobat.

Namun hal lain diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung mengenai kenaikan tarif pelayanan di puskesmas tidak akan memberikan dampak pada pengguna BPJS dan Universal Health Coverage (UHC).

“Tarif lama kita itu berdasar Perda tahun 2010, berarti sudah 14 tahun. Sementara harga kebutuhan untuk obat alat kesehatan dan lain sebagainya kan tiap tahun juga naik,” ujarnya.

Kenaikan tarif puskesmas ini disampaikan hanya untuk pasien umum sedangkan 99 persen warga Kota Bandung telah terdaftar BPJS Kesehatan.

Sebagai informasi perubahan tarif ini diberlakukan sejak tanggal 5 Januari 2024 lalu.

Setelah dilakukan penyesuain tarif hingga kini belum ada keluhan dari masyarakat Kota Bandung mengenai kenaikan yang keluarkan oleh pemerintah Kota Bandung.

Nantinya, kata dia, seluruh Puskesmas di Kota Bandung akan ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Setelah ditetapkan menjadi BLUD, seluruh Puskesmas dapat melakukan pengelolaan keuangan sendiri, termasuk pengolahan dari sisi pengadaan barang dan jasa yang selama ini berada di bawah Dinas Kesehatan (Dinkes).

170 Kios di Pasar Sadang Serang Terbakar , Pemkot Bandung Siapkan Tempat Sementara

BANDUNG, Prolite – Pemkot Bandung sedang menyiapkan Tempat Pembangunan Pasar Sementara (TPPS) pedagang yang terkena imbas kebakaran di Pasar Sadang Serang, Jumat 4 Agustus 2023 petang.

Hal itu disampaikan Pelaksana Harian Wali Kota Bandung Ema Sumarna. Ia juga menyampaikan rasa prihatin atas peristiwa yang menyebabkan Pasar Sadang Serang sekitar 170 kios terbakar itu.

“Kita sudah mencoba gerak cepat. Alhamdulillah penanganan apinya sudah selesai, pendinginannya sudah selesai. Meski begitu, ada prosedur lain yaitu pemeriksaan kepolisian (Inafis) untuk memastikan penyebab kebakaran,” ujar Ema, Sabtu 5 Agustus 2023.

Menanggapi harapan pedagang pasar yang terdampak musibah kebakaran, Ema menyebut Pemkot memiliki 2 alternatif lokasi TPPS. Pertama, di sekitar halaman terminal, atau di sekitar rumah susun (Rusunawa Sadang Serang).

Ia memastikan hal ini sedang dikoordinasikan oleh Pelaksana Tugas Dirut Perumda Pasar Juara dengan para pedagang.

“Hari Senin kami akan ke lapangan (jika sudah ditentukan lokasi TPPS). Insyaallah setelah upacara bendera kami akan ke sana. Saya akan pimpin tim Pemkot Bandung. Ada Damkar (Diskar PB), dan ada Disciptabintar yang nantinya akan melakukan pengukuran untuk mengakomodasi 170 lapak. Nanti akan dibuatkan non permanen untuk sementara,” beber Ema.

“Yang jelas para pedagang tidak bertambah beban. Itu urusan kami, selama tempatnya di sana (2 alternatif tempat yang ditawarkan Pemkot Bandung),” katanya menambahkan.

Seperti diketahui, Pasar Sadang Serang mengalami kebakaran, Jumat 4 Agustus 2023. Menurut informasi yang dihimpun Humas Kota Bandung, kebakaran mulai muncul sekitar pukul WIB.

Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung telah mengerahkan 13 unit pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran yang beralamat di Jalan Masjid An’Nur No. 9, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung tersebut.

Menurut laporan terakhir yang diterima Humas Kota Bandung, tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut. Adapun lapak atau jongko yang terbakar telah mencapai 170 lapak. Saat ini pula, api sudah berhasil dipadamkan dan proses pendinginan sudah selesai.