Pelayanan Publik Keliling Pemkab Purwakarta: Kemudahan Akses Layanan bagi Masyarakat Desa

PURWAKARTA, Prolite – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta terus berupaya meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik bagi masyarakatnya melalui program pelayanan publik keliling. Program ini terbukti efektif dalam mendekatkan layanan pemerintahan kepada warga, khususnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Setidaknya 17 jenis layanan tersedia dalam setiap pelaksanaan program ini, yang berasal dari berbagai perangkat daerah Pemkab Purwakarta, instansi vertikal, dan perbankan.

Layanan yang ditawarkan sangat beragam, meliputi administrasi kependudukan, layanan kesehatan, penjualan sembako murah, hingga khitanan massal gratis. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Purwakarta dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara komprehensif.

Pada Selasa, 15 Juli 2025, program pelayanan publik keliling dipusatkan di Desa Ciwareng, Kecamatan Babakancikao. Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein (Om Zein), turut hadir langsung untuk memantau pelaksanaan program dan berinteraksi dengan masyarakat.

Kehadiran Om Zein menjadi daya tarik tersendiri, memberikan kesempatan warga untuk berdialog langsung dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Keluhan yang disampaikan langsung ditindaklanjuti dengan memanggil pejabat terkait untuk mencari solusi.

Kehadiran Bupati beserta jajaran kepala perangkat daerah, camat, dan pejabat Pemkab Purwakarta lainnya menandakan pentingnya program ini bagi pemerintah daerah. Hal ini juga menunjukkan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan proaktif terhadap kebutuhan masyarakat.

Antusiasme masyarakat Desa Ciwareng terhadap program ini sangat tinggi. Camat Babakancikao, Rustaman Arifin, menyatakan bahwa Desa Ciwareng dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program karena merupakan salah satu dari sembilan desa di Kecamatan Babakancikao.

“Dari 9 desa di Kecamatan Babakancikao, Desa Ciwareng kita jadikan lokasi pelayanan publik keliling. Alhamdulillah antusias masyarakat sangat tinggi,” kata Camat Babakancikao yang akrab disapa Rustam saat diwawancarai di lokasi pelayanan publik keliling, Selasa 15 Juli 2025.

Camat juga menekankan pentingnya perluasan program ini agar dapat menjangkau seluruh desa di wilayah tersebut. Selain kemudahan akses administrasi kependudukan, program ini juga memberikan akses kepada layanan kesehatan, perbankan, pelayanan KB, dan khitanan gratis.

Sementara, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purwakarta, drg. Elitasari Kusuma Wardani, menambahkan bahwa layanan kesehatan dan khitanan gratis disertai dengan bingkisan dan kadeudeuh untuk setiap anak yang dikhitan. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak.

“Selain gratis, tiap anak yang ikut khitanan mendapatkan bingkisan dan kadeudeuh,” ucapnya.

Program pelayanan publik keliling Pemkab Purwakarta ini merupakan contoh nyata dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat. Dengan keberagaman layanan yang ditawarkan dan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan program ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Purwakarta

BANDUNG, Prolite -Seperti diketahui Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Menjadi pelayan publik dibutuhkan integritas yang tinggi, terlebih dimasa digitalisasi ini.

Apabila pelayanan publik dinilai negatif selain cepat diviralkan juga ujung-ujungnya merugikan si pelayan publik itu sendiri, dari mulai sanksi pemecatan hingga sanksi sosial dari masyarakat.

Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan ASN yang kreatif, inovatif, responsif, dan memiliki integritas yang baik.

“Dalam konteks kepemimpinan Pancasila, karakter yang di harapkan dalam kepemimpinan, dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memiliki 5 unsur karakter yaitu pemimpin yang memiliki rasa takut kepada Penciptanya, pemimpin yang mengedepankan jiwa kemanusiaan, pemimpin yang dapat menjadi pemersatu dilingkungan ASN, pemimpin yang lebih mengedepankan kepentingan umum, pemimpin yang dapat berbuat adil,” ujar salah seorang Peserta Diklat PKP Angkatan 1 Tahun 2023 Puslatbang PKASN LAN RI, Ayi Supriatna, ., dalam tulisannya yang diterima redaksi, Sabtu (10/6/2023).

Lanjutnya, ASN sebagai ujung tombak dalam fungsi pelayanan publik kepada masyarakat tentu saja di tuntut untuk lebih memahami nilai nilai tersebut, dimana langkah-langkah dapat diambil untuk menciptakan ASN yang berdaya saing, berkualitas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang bermartabat.

“Dapat di gambarkan dengan cara, memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila. ASN harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etika dan moral dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Pendidikan dan pelatihan rutin tentang nilai-nilai Pancasila dapat membantu meningkatkan kesadaran dan penghayatan terhadap prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, persatuan, dan demokrasi,” jelas ketua kelompok yang kini tengah bertugas di Satpol PP Kota Bandung.

ASN harus memahami budaya organisasi yang mendorong inovasi dan kreativitas.

Pemerintah dan pimpinan organisasi perlu membangun budaya yang mendorong inovasi, kreativitas, dan responsivitas di kalangan ASN.

Memberikan ruang bagi ASN untuk berbagi ide, merancang solusi baru, dan mengambil inisiatif dalam memperbaiki pelayanan publik adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang stimulatif.

Dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan, ASN perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam pelayanan publik.

Program pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan, manajemen perubahan, komunikasi efektif, serta pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu meningkatkan kemampuan ASN dalam menghadapi tantangan yang kompleks.

Lanjutnya, penerapan sistem penghargaan dan pengawasan yang efektif sangat diperlukan.

Sistem penghargaan yang adil dan transparan untuk mengakui prestasi ASN yang kreatif, inovatif, dan responsif dalam pelayanan publik.

Sistem pengawasan yang ketat dan independen juga harus diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Pancasila dan etika pelayanan publik.

ASN yang terlibat dalam pelanggaran integritas harus ditindak secara tegas dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Kolaborasi dengan pihak eksternal, termasuk masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, dapat memperkuat integritas dan responsivitas ASN. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pelayanan publik dapat membantu menciptakan iklim kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” bebernya lagi.

Sekedar informasi para peserta Diklat PKP Angkatan 1 Tahun 2023 Puslatbang PKASN LAN RI sekaligus para penulis naskah ini selain Ayi ada Adjis Sandjaya, , Alvin Hermawan, S.S., , Andhika atrya Nugraha, , Deci Saverina Kristianty, , Derinni Gustini Soewandana, , Elis Rosita, , Gugun Ruswanurgana, SE., Ak., , Iltizam Nasrullah, ., Apt., , Rinjani Inez, dan Windi Sundari, SH. (kai)

KOTA BEKASI, Prolite – Kedatangan tim dari Ombudsman RI untuk menyerahkan hasil rekapitulasi penilaian penyelenggaraan penilaian kepatuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah Tahun 2022 langsung diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto di ruang kerjanya.

Didampingi oleh Asisten Pemerintahan, Lintong Dianto, Kepala Dinas Kesehatan, Tanti Rohilawaty, Kepala DPMPTSP, Dicky Irawan, Kepala Disdukcapil, Taufik Rahman, Sekretaris Dinas Pendidikan, Deded Kusmayadi, Kepala Bagian Organisasi, Lusi dan Kepala Bagian Humas, Amsiyah.

Tim Ombudsman RI dihadiri oleh Dedi Irsan sebagai Kepala Perwakilan, Dika Arlita sebagai Kepala Asisten Pencegahan
Tessa Khairiah, Staff Kesetjenan dan Luthfi Akbar, Staff Kesetjenan.

Baca Juga : Ombudsman RI Berikan Penghargaan Untuk Jabar dan 5 Pemda

Disebutkan hasil dari rekapitulasi penilaian tersebut yang dilakukan observasi dari Bulan Agustus – November 2022, mengenai penilaian untuk Pemerintah Kota Bekasi unit layanan ada 7 Perangkat Daerah diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Puskesmas Karang Kitri, Dinas Pendidikan, Puskesmas Jatibening, Dinas Sosial dan Dinas PMPTSP.

Telah dilakukan observasi dengan total nilai kepatuhan sebesar 83,18 dengan kategori B dan opini Kualitas Tinggi, piagam penghargaan diserahkan kepada Plt. Wali Kota Bekasi dari tim

Dijelaskan oleh Dedi Irsan tujuannya sebagai bentuk inovasi pengawasan pelayanan publik, pada tahun 2022, Ombudsman melakukan penyempurnaan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik, pada tahun ini penilaian diperluas kepada pengukuran kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, standar pelayanan serta pengelolaan pengaduan.

Baca Juga : HUT Kota Bekasi, Gelar Lomba Video Dokumenter Tingkat SMP

Semua komponen tersebut menjadi penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun ini. Dengan demikian penilaian tersebut diharapkan dapat menjadi lebih komprehesif dalam menakar mutu pelayanan publik.

Plt. Wali Kota Bekasi mengungkapkan rasa bangga karena langsung menerima penghargaan ini, dan akan semakin semangat dalam menjadikan pelayanan publik sebagai pelayanan yang sangat prima.

Ia juga memerintahkan kepada para kepala perangkat daerah agar terus mengembangkan sebuah inovasi dalam pelayanan publik dan tidak hanya kepala perangkat daerah saja yang tau akan tetapi sampai tingkatan staf bisa menjabarkan.(rls/red)

KOTA BEKASI, Prolite – Pelaksanaan Kongkow Bareng dan Pelayanan Publik (KOBAR) Kecamatan Bekasi Selatan digelar di Kelurahan Jakamulya tepatnya di RW 13 Perumahan Satria Mandala, dengan pelayanan publik yang berkoordinasi dengan beberapa perangkat daerah seperti Bapenda, Disnaker, Dinkes dan beberapa pelayanan lainnya.

Dihadiri oleh Plt. Ketua TP PKK Kota Bekasi, Wiwiek Hargono yang ikut serta dalam pelaksanaan KOBAR yang juga dirangkaikan dengan menyambut Hari jadi Kota Bekasi ke 26 Tahun yang di isi dengan Parade makan bersama menu Nusantara, Jalan santai,dan Festival seni dan budaya nusantara pelajar.

Wiwiek Hargono mengapresiasi kegiatan tersebut karena pelayanan publik bagi warga sangat diperlukan untuk memudahkan masyarakat, juga dalam menyambut HUT Kota Bekasi ke 26 dengan rangkaian ini menjadi salah satu tradisi yang harus di teruskan.

“Parade makanan nusantara adalah kebudayaan yang harus diteruskan, karena dari makanan nusantara saja sudah ada banyak yang menjadi ciri khas di Indonesia, saya terima kasih kepada Camat dan Lurah karena terus melestarikan kebudayaan ini.” Kata Wiwiek.

Selanjutnya, Plt. Ketua TP PKK juga memberikan kepada para peserta jalan santai yang mengikuti kegiatan ini dengan dihadiahi doorprise yang menarik bersama Camat dan Lurah se Kecamatan Bekasi Selatan.

Camat Bekasi Selatan, Karya Sukma Jaya mengingatkan kepada warga Bekasi Selatan untuk peringatan KOBAR ini akan ada setiap minggunya, jadi diharapkan bagi warga yang dalam kesulitan mengenai pelayanan publik tidak harus mengurus di Kantor, bisa langsung di acara ini.

“Dalam memudahkan masyarakat di pelayanan publik ini, KOBAR menjadi solusi terbaik karena banyak untuk pelayanannya.” Kata Camat.(rls/red)

BANDUNG, Prolite – Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengintruksikan seluruh perangkat daerah untuk menghadirkan pelayanan publik terintegrasi dengan data terpadu.

Hal ini untuk menghadirkan pelayanan publik yang mudah, aman, cepat serta birokrasi kredibel dan transparan dalam penerapan konsep kota Cerdas (Smart City) Kota Bandung

Hal tersebut diungkapkan Ema saat memimpin rapat evalusi dan progres Smart City dan pelayanan publik di Balai Kota Bandung, Rabu 15 Februari 2023

“Smart city itu ujungnya perubahan dan kemudahan. Saya ingin segala sesuatu mudah. Semua ingin hanya dalam satu genggaman, apapun urusannya bisa selesai dengan mudah dengan berbasiskan data,” tegas Ema.

Ema menyebutkan, implementasi smart city dalam perspektif pelayanan untuk publik adalah membangun sistem berbasis data yang update, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya.

“Kalau sudah terkoneksi antar layanan untuk publik, akan memudahkan masyarakat. Misalnya masyarakat sudah tidak perlu melampirkan FC KTP dan lainnya. Karena data administrasi kependudukannya sudah teringrasi dengan seluruh layanan,” ujarnya.

“Kalau sistem sudah berjalan baik ini juga akan memotong birokrasi karena sudah satu data,” imbuhnya.

Untuk itu, Ema mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk menghindari ego sektoral dan berkolaborasi bersama.

Ema berharap, berbagai upaya menghadirkan kemudahan pelayanan dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

“Kuncinya integrasi, untuk membuat layanan dalam satu genggaman, hak rakyat mendapatkan pelayanan prima yang mudah efektif dan efisien. Sehingga nanti ribuan aplikasi teringrasi dapat dirasakan kebermanfaatannya,” tuturnya.(rls/*kai)