Soal Polemik 18 Paskibraka Putri Lepas Jilbab, Presiden Jokowi Angkat Suara

Prolite – Pasukan Paskibraka baru saja selesai menjalankan tugas di hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 yang berlangsung di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN).

Presiden Joko Widodo buka suara mengenai sejumlah pihak meminta sanksi untuk Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi usai polemik paskibraka putri yang melepas hijab saat pengukukan di IKN.

“Ya, nanti dilihat,” kata Jokowi di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dikutip dari CNN.

Saat di tanya oleh awak media Presiden RI Joko Widodo irit bicara tidak banyak yang dijelaskan terkait permasalahan tersebut.

Menurut Jokowi, bangsa Indonesia harus menghormati keberagaman dan kebhinekaan. Negara ini, lanjut dia, terdiri dari berbagai suku, agama, ras, serta adat istiadat.

“Itu adalah sesuatu kekayaan yang harus kita syukuri untuk persatuan bukan untuk perbedaan,” ujar presiden RI itu.

Foto yang tersebar di media sosial membuat banyak polemik pasalnya diketahui saat latihan berlangsung terdapat 18 pasukan putri yang mengenakan jilbab.

Namun saat pengukuhan pasukan paskibraka di IKN berlangsung tidak satu orang pun yang mengenakan jilbab atau membuka jilbabnya.

Hal tersebutlah yang membuat polemik oleh warganet pasalnya ini baru kali pertama kejadian tersebut terjadi, sebelumnya tidak ada permasalahan mengenai jilbab yang dikenakan oleh petugas putri.

Usai polemik ini heboh, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menggelar konferensi pers. Ia membantah telah memaksa anggota putri Paskibraka melepas jilbab.

Dia juga mengklaim para anggota Paskibraka secara sukarela melepas jilbab saat upacara pengukuhan mengikuti peraturan yang ada.

Lebih lanjut, Yudian menerangkan kondisi itu telah disepakati dalam surat pernyataan kesediaan yang bermeterai . Lepas jilbab, kata dia, juga hanya dilakukan saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran bendera merah putih pada upacara kenegaraan.

Namun pada Kamis (15/8), Yudian meminta maaf kepada publik soal larangan penggunaan jilbab Dia juga secara tegas menyatakan untuk mencabut larangan itu dan mengikuti arahan Kasatpres Heru Budi.

Dengan demikian, Paskibraka putri bisa memakai jilbab sesuai pilihan masing-masing saat upacara kenegaraan di IKN pada 17 Agustus.

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Berharap Ketua BPIP Diberhentikan

BANDUNG, Prolite – Terkait pemberitaan larangan berjilbab bagi petugas Paskibraka saat pengukuhan dan pengibaran bendera, Ketua BPIP (Badan Pembina Ideolgi Pancasila) Yudian Wahyudi akhirnya minta maaf.

Namun demikian menurut Anggota DPR RI Komisi X Ledia Hanifa Amaliah, tidak cukup minta maaf seharusnya pemerintah segera melakukan perbaikan dan Ketua BPIP diberhentikan.

“Astagfirullah. Kejadian lagi! Pemerintah bikin kebijakan kontroversi, diramaikan di medsos, minta maaf dan seolah semuanya beres. Tidak bisa begitu ferguso!” ujar Ledia kesal.

“Soal pasukan paskibraka putri yang lepas hijab saat acara pengukuhan Paskibraka, memang kejadiannya sudah lewat dan BPIP sudah minta maaf, tapi bukan berarti berhenti sampai sini. Inilah saatnya pemerintah harus melakukan evaluasi dan perbaikan diri,” tegasnya.

Perlu diingat, kata Ledia, kejadian ini bukan dari anak-anak yang secara “sukarela” melepas jilbab, justru bermula saat BPIP membuat kebijakan yang menabrak konstitusi dan mencederai nilai-nilai Pancasila.

“Kronologisnya, sejak lama hijab atau jilbab bukan hal terlarang dipakai oleh pasukan paskibraka. Bahkan Peraturan Presiden no 51 Tahun 22 yang dikuatkan dengan Peraturan BPIP RI No 3 Tahun 2022 menguatkan hal ini dengan memuat poin 4 dalam kelengkapan seragam paskibraka yang berbunyi ciput warna hitam (untuk putri berhijab) tapi kemudian terbitlah keputusan Kepala BPIP (yang notabene kedudukannya di bawah Peraturan Presiden) nomor 35 Tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut dan tampang paskibraka yang meniadakan poin yang mengakomodir pasukan putri yang berhijab. Apakah ini bukan sebuah kejadian yang disengaja?” protes Ledia.

Lanjut dia, saat penerimaan pasukan paskibraka diketahui bahwa setiap peserta diminta menandatangi surat pernyataan bermaterai kesediaan bila diminta melepas hijabnya saat bertugas, hingga tak salah bila tindakan ini nampak sebagai sebuah “pemaksaan” kepada seluruh peserta berhijab.

Tambahan lagi, lanjut Ledia, alasan Kepala BPIP dalam konperensi pers yang menyatakan bahwa lepasnya jilbabnya ini “hanya dilakukan” pada saat upacara pengukuhan paskibraka dan pengibaran bendera merah putih pada upacara kenegaraan menunjukkan betapa pemerintah tidak memiliki penghormatan pada nilai-nilai agama.

“Apakah Bapak Kepala BPIP mengira jilbab itu sekedar fashion penutup kepala? Kita harus sama-sama ingat, jilbab itu tuntanan agama, sebuah ibadah kepada Allah Swt. Menyebutkan lepas jilbab hanya saat upacara pengukuhan sungguh menunjukkan kalau pemerintah tidak memiliki sensitivitas beragama, mencederai konstitusi yang menjamin setiap warga negara menjalankan tuntunan agamanya dan lupa pada esensi nilai-nilai Pancasila yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama,” tegas Ledia lagi

Karena itu, Sekretaris Fraksi PKS ini kemudian menyampaikan tiga pokok evaluasi dan perbaikan kepada pemerintah, yaitu, mengingatkan pemerintah untuk tidak gegabah, saat membuat kebijakan.

“Setiap kita punya salah, pemerintah pun demikian. Tapi berkali-kali melakukan kesalahan lalu minta maaf namanya bukan lagi kekhilafan melainkan keteledoran atau bahkan kesengajaan. Baru saja kita geram soal kontoversi kontrasepsi untuk pelajar, kini soal lepas jilbab bagi pasukan paskibraka. Maka sebelum membuat kebijakan pikirkan, pertimbangkan dan mengaculah pada konstitusi dan implementasi Pancasila secara benar agar tidak bolak balik membuat kontroversi.”

Ledia juga meminta setiap pejabat publik yang tidak mampu memahami dan mentaati konstitusi serta implementasi nilai-nilai Pancasila untuk dievaluasi, diminta pertanggungjawabannya atau bahkan diberhentikan dari jabatannya.

“Bila seorang pimpinan lembaga yang membina ideologi Pancasila namun tidak paham implementasi Pancasila, tidak memberi contoh baik terkait implementasi Pancasila tentu perlu dipertanyakan kredibilitasnya dan layak dibebastugaskan. Diberhentikan. Apalagi ini bukan kali pertama yang bersangkutan membuat kontroversi.”

Lanjutnya, Ledia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak bosan mengawal, mengawasi, memberikan masukan maupun menyampaikan koreksi kepada pemerintah juga kepada anggota DPR RI sebagai wakil rakyat agar bisa terus melaksanakan amanah kepada masyarakat dengan benar, dengan baik dan berkelanjutan.

“Semoga tidak ada lagi kejutan dan kegeraman masyarakat atas kebijakan yang tidak bijaksana di kemudian hari,” tutupnya.

BPIP Buka Suara , Usai Paskibraka Putri Lepas Hijab saat Pengukuhan HUT Kemerdekaan RI ke-79

Prolite – Tuai kritikan keras terkait Paskibraka putri yang melepas hijab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk bertugas saat pengibaran bendera HUT Kemerdekaan RI ke-79.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak lapor ke Istana soal instruksi pelepasan hijab saat pengukuhan berlangsung.

“Kalau saya tidak dilaporkan,” kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/8).

Menurut dia, jika ada laporan dari BPIP, Istana akan mengoreksinya dan mengizinkan anggota putri tetap mengenakan jilbab sesuai pilihan masing-masing. Kini, BPIP sudah berkoordinasi dengan Sekretariat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Heru menegaskan anggota putri yang beragama Islam bisa tetap mengenakan jilbab saat upacara peringatan HUT ke-79 RI di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024.

“Kami baik di tingkat pusat yang akan besok tanggal 17 Agustus melakukan pengibaran bendera tetap menggunakan sebagaimana adik-adik kita mendaftar menggunakan jilbab,” tuturnya.

Pasalnya pada pendaftaran awal Paskibraka putri terdapat 18 petugas yang mengenakan hijab.

Namun saat pengukuhan berlangsung tak satupun yang menggunakan hijab.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pun angkat bicara dan membantah telah memaksa anggota putri  melepas jilbab. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengklaim para anggota Paskibraka secara sukarela melepas jilbab saat upacara pengukuhan mengikuti peraturan yang ada.

Menurut Yudian, hal ini sudah disepakati dalam surat pernyataan kesediaan yang bermeterai . Ia menjelaskan lepas jilbab hanya dilakukan saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran bendera merah putih pada upacara kenegaraan.

“Di luar acara pengukuhan dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan tersebut. BPIP senantiasa taat dan patuh pada konstitusi,” ujar Yudian dalam konferensi pers, Rabu (14/8).

Menuai Kontroversi 18 Paskibraka Putri Lepas Hijab Saat Pengukuhan di IKN

Prolite – Menuai kritikan perihal melepas jilbab Paskibraka Putri yang akan bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengukuhkan 76 putra-putri terbaik bangsa sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) nasional Tahun 2024. Pengukuhan ini pertama kali digelar di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (13/8) kemarin.

Namun yang menjadi perhatian dalam pengukuhan seluruh pasukan yang akan bertugas, terlihat dalam ruangan tidak ada satu petugas putri yang menggunakan hijab saat pengukuhan oleh Presiden RI.

Diketahui 18 pasukan putri saat Latihan mengenakan hijab namun saat pengukuhan ia melepas hijabnya.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), diduga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

Presiden GEMA Keadilan Dr Indra Kusumah menilai, pertistiwa tersebut sebagai tragedi dalam proses kebangsaan.

“Itu merupakan tragedi dalam proses kebangsaan kita. Pencopotan jilbab Paskibraka putri sejatinya adalah pelecehan terhadap Pancasila yang jelas-jelas sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa!” ujar Indra dalam keterangan resminya.

Indra menilai, kebijakan tersebut sangat ironi ketika BPIP yang seharusnya menjadi pelopor pengamalan Pancasila malah menjadi benteng penghalang pengamalan Pancasila melalui SK Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Standar Pakaian, Atribut dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Serta, menghapuskan hak Paskibraka Perempuan yang biasa memakai jilbab.

“SK Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 wajib direvisi dan Kepala BPIP harus diganti karena terbukti telah melanggar sumpah jabatan dengan terang-terangan melecehkan Pancasila dalam bentuk menghapus hak paskibraka putri melaksanakan ajaran agamanya untuk berjilbab,” tegas Indra.

Indra mengatakan, pencopotan jilbab paskibraka putri adalah kasus ke sekian dari manuver menyimpang Kepala BPIP yang berulang kali menyudutkan agama dan pengamalan agama yang resmi berlaku di Indonesia. “Tidak boleh terjadi lagi di masa yang akan datang!” kata Indra.

Usai menuai komentar perihal melepas jilbab saat pengukuhan berlangsung kini Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menegaskan para Paskibraka akan tetap menggunakan jilbab saat bertugas di peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 mendatang.

“Kami baik di tingkat pusat yang akan besok tanggal 17 Agustus melakukan pengibaran bendera tetap menggunakan sebagaimana adik-adik kita mendaftar menggunakan jilbab,” kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/8).

JAKARTA, Prolite – Sosok Lilly Indriani pembawa baki pada upacara pengibaran bendera pada HUT RI ke 78 yang berlangsung pada Kamis pagi.

Sosok Lilly ini menjadi viral di sosil media karena sepatunya copot saat Upacara Bendera di Istana Negara.

Pembawa baki ini berasal dari Provinsi Papua Pegunungan, Lilly merupakan salah satu perwakilan pelajar asal papua yang terpilih menjadi pasukan pengibaran bendera pusaka pada upacara HUT RI ke-78.

Insiden yang terjadi Kamis pagi itu terjadi usai pengibaran bendera dilakukan dan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) sedang merapihkan barisan.

Saat itu sepatu Lilly Indriani mengalami copot sepatu bagian kiri, namun pelajar tersebut tetap berlanjut untuk bertugas meski tanpa mengenakan sepatu sebelah kiri.

Saat kejadian terjadi raut wajah Lilly tetap tersenyum seakan tidak ada terjadi apa-apa.

Presiden Joko Widodo yang bertindak sebagai inspektur upacara memberikan apresiasi kepada anggota Paskibraka karena telah berhasil mengibarkan Bendera Pusaka.

Lilly Indiani ini terpilih sebagai pembawa baki bendera pusaka saat upacara proklamasi 17 Agustus 2023.

Atas prestasi yang ditorehkan Lilly Indiani itu, sosoknya menjadi kebanggan tersendiri bagi masyarakat Papua.

Apalagi Lilly Indiani merupakan paskibaraka pertama dari Papua Pegunungan pasca dilakukan pemekaran.

Berikut Sosok Lilly Indriani Pembawa Baki asal Papua Pegunungan.

Sosok Lilly Indriani merupakan pelajar Sekolah menengah Atas asal Provinsi Papua Pegunungan.

Ia terpilih menjadi wakil dari Papua Pegunungan yang pertama kalinya setelah dilakukan pemekaran.

Karena kerjakerasny ia berhasil melewati seleksi dan membawanya meraih posisi yang tak ternilai.

Pada tanggal 17 Juli 2023, Lilly bersama dengan rekannya, Mahardhika Benhill Wapa, diberangkatkan ke Jakarta.

Di ibu kota negara, mereka menjalani serangkaian pelatihan yang intens di daerah Cibubur.

Selama hampir sebulan Lilly menjalani karantina dan pelatihan dengan ketat, hingga 15 Agustus 2023, Lilly mempersiapkan diri secara matang untuk tugas besar yang menanti.

Sementara itu paskibaraka ini terpilih berdasarkan seleksi ketat yang dilaksanakan di masing-masing daerah.

Sebelum bertugas, mereka telah menjalani Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka di tingkat nasional.

Diketahui jika dalam upacara peringatan HUT RI ke-78 kali ini mengajak 76 anggota Paskibraka Nasional 2023.

Pasukan-pasukan yang bertugas menjadi Paskibraka tinggat Nasional ini merupakan pelajar terpilih dari berbagai daerah di Indonesia.

Siswi Kebanggaan SMAN 7 Kota Bandung Masuk Paskibraka Nasional 2023

BANDUNG, Prolite – Salah satu siswi SMAN 7 Kota Bandung terpilih menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Cabbyan Davita Gunawan siswi dari SMAN 7 Kota Bandung berhasil terpilih untuk menjadi Paskibraka Nasional 2023.

Seluruh anggota yang terpilih akan bertugas untuk mengibarkan bendera Merah putih pada HUT RI ke 78 yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 2023 mendatang.

Rasa bangga terlihat dari wajah Wakil Kepala SMAN 7 Bidang Humas, Sofyan Trenggana.

“Sangat bangga. Seleksi untuk masuk tingkat nasional sangatlah susah,” ujar Sofyan.

Sebelum bersaing di tingkat nasional dan terpilih Cabbyan lebih dulu bersaing di tingkat sekolah di Kota Bandung.

Seleksi tidak sampai di tingkat sekolah di Kota Bandung saja namun berlanjut di tingkat provinsi hingga lanjut ke tingkat Nasional.

Cabbyan mengikuti seleksi membutuhkan waktu yang lama untungnya dari pihak sekolah memberikan kelonggaran dispensasi waktu untuk dapat mengikuti seleksi Paskibraka Nasional 2023.

Siswi dari Kota Bandung bukanlah satu-satunya perwakilan dari Jawa Barat, ada juga perwakilan dari SMA Presiden dari Kabupaten Bekasi.

“Selain dari SMAN 7 Kota Bandung, ada juga dari SMA Presiden, Kabupaten Bekasi. Artinya, misi yang dibawa Cabbyan tak hanya untuk sekolah, tapi untuk keluarga, Kota Bandung, dan Jabar. Kami pihak sekolah dan guru-guru di sini mendukung juga mendoakan semoga Cabbyan selama pendidikan serta ketika pelaksanaannya diberikan kekuatan dan mampu melaksanakan kegiatan dengan baik,” ujar Sofyan dikutip dari .

Siswa dan siswi yang terpilih untuk menjadi anggota Paskibraka merupakan putra dan putri terbaik di Indonesia.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 7, Retno Intan Sari Fatimah, mengatakan di SMAN 7, Paskibra menjadi satu di antara kegiatan ekstrakurikuler yang diminati.

“Alhamdulillah, kami ada tiga siswa yang menjadi perwakilan untuk HUT RI tahun ini, yakni satu untuk tingkat kota, satu tingkat provinsi, dan satu tingkat nasional. Untuk proses Cabbyan ini sejak awal semester dua,” ujarnya.

Doni Amansa Anggota Paskibraka yang Sudah Lolos Seleksi Paskibraka Nasional, Namun Posisinya Tiba-Tiba Digantikan

KONAWE, Prolite – Pemilihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional tingkat Sulawesi Tengah viral dimedia sosial. Pemilihan Pasukan Paskibraka yang tiba-tiba digantikan dengan pasukan cadangan.

Siswa SMAN 1 Unaaha Konawe yang bernama Doni Amansa terpilih menjadi inti pasukan Paskibraka Nasional namun tiba-tiba digantikan dengan pasukan cadangan.

Kejadian itu sempat viral diakun TikTok @kk_Ron, dalam unggahannya menjelaskan bahwa Doni akan berangkat ke Jakarta untuk menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Doni mengetahui bahwa ia telah lolos menjadi pasukan Pasukan Pengibar Bendera Nasional inti sejak bulan Mei lalu. Namun tiga hari setelah pembekalan tiba-tiba Doni di gantikan dengan siswa lain dari Bau Bau.

“Setelah seleksi di tingkat provinsi di bulan Mei, alhamdulillah dia diumumkan dan dinyatakan untuk perwakilan Paskibraka Nasional. Dan setelah tiga hari pembekalan, akan diberangkatkan besok. Ternyata di luar dugaan. Kenapa harus keduanya bau bau yang mewakili provinsi Sultra?” isi dari narasi tersebut.

Orang tua Doni meminta panitia untuk mengembalikan nilai anaknya, meski ia sudah digantikan dengan siswa lain ia tetap berharap yang terbaik dalam perwakilan Paskibraka.

“Jadi saya selaku orang tuanya Doni, meminta dengan hormat kepada panitia provinsi yang terlibat di dalamnya, untuk mengembalikan nilai anak saya, yang betul-betul murni yang diperoleh selama tes yang dia ikuti,” bebernya.

“Dan saya ucapkan selamat atas dua orang utusan Bau Bau perwakilan Pasukan Pengibar Bendera Nasional utusan Provinsi Sultra semoga kalian menampilkan yang terbaik Aamiin,” lanjutnya.

Menurut informasi siswa yang menggantikan Doni sebagai pasukan inti Pasukan Pengibar Bendera Nasional adalah anak dari perwira polisi di Sulawesi Utara.

Diketahui siswa tersebut bernama Wiradinata Setya Persada dari SMAN 1 Baubau.

Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat  Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sultra, Andre Darmawan menduga, prosedur seleksi Pasukan Pengibar Bendera Nasional Tingkat Provinsi Sultra melanggar Peraturan BPIP RI No. 3 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan juga melanggar Surat Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi.